Otonomi Daerah: Catatan Ringkas

Hakekat otonomi daerah terdiri atas tiga hal utama:

• atribusi (memperoleh kewenangan sifatnya asli, berdasarkan UUD 1945: ex. Ps 18 UUD 1945, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya),
• delegasi (kewenangan dimiliki oleh karena pelimpahan: dulu mungkin ada lembaga yang berwenang, tapi kemudian dilimpahkan kepada daerah-derogatif; daerah/organ yang dilimpahi wewenang sudah memperoleh wewenang atributif terlebih dahulu ),

Komisi Penyiaran Negara-Negara

KPI sebagai lembaga negara independen yang mengatur mengenai penyiaran di Indonesia, merupakan salah satu lembaga di antara lembaga-lembaga negara yang mengatur mengenai penyiaran. Perlu juga untuk melihat keberadaan lembaga – lembaga yang serupa di negara – negara lain di dunia. Lembaga – lembaga independen atau juga disebut dengan komisi penyiaran di negara lain, keberadaannya juga diperlukan untuk mewujudkan demokratisasi penyiaran yang berkembang di negaranya masing – masing.

Mengenal American Legal Realism dan Scandinavian Legal Realism

(a)  American Legal Realism

Aliran ini berkembang pada abad ke-19 sampai ke-20 di Amerika Serikat. Pada mulanya, paham laissez faire merupakan paham yang dominan, dimana semua kegiatan ilmu pengetahuan selalu dipengaruhi oleh formalisme. Apa yang dilakukan pembuat keputusan publik seringkali dianggap tidak jelas. Sehingga realisme hukum Amerika memandang bahwa hukum dalam aksi/tindakan sering kali lebih penting dari hukum yang ada dalam buku. 

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012

Dasar hukum pengaturan upah ada pada:

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ps. 88 s.d 90
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menakertrans No. Kep. 226/MEN/2000 tentang Perubahan Ps. 1, Ps. 3, Ps. 4, Ps 8, Ps. 11, Ps. 20 dan Ps. 21 Peraturan Menaker No. Per.01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/Viii/2005 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Keputusan Gubernur Nomor: 561.4/73/2011 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Upah Minimum Harus Diatur

Pengaturan tentang upah tersebut menjembatani kepentingan tiga pilar utama ketenagakerjaan di Indonesia, yakni dalam hal pengembangan perekonomian melalui peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa melupakan sisi peningkatan produktivitas perusahaan. Upah minimum menjadi salah satu isu selain isu-isu lainnya yang dapat menimbulkan adanya gejolak ketenagakerjaan, baik dalam tingkatan lokal maupun di tingkatan global.