Besaran UMK Jateng (SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 561.4/69/2010)

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
TAHUN 2011


A. TUJUAN DITETAPKAN UPAH MINIMUM
Tujuan ditetapkannya upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan upah terendah dengan tertinggi dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

B. PENGERTIAN
1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.

C. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 90 dan Pasal 185 tentang Sanksi Pidana tidak melaksanakan Upah Minimum;
2. Permenaker Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
3. Kepmenakertrans Nomor : Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 20, dan Pasal 21, Permenaker Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR: 561.4/69/2010 TANGGAL 18 NOVEMBER 2010
TENTANG UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA)
KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

1. Kota Semarang Rp. 961.323,00
2. Kabupaten Demak Rp. 847.987,00
3. Kabupaten Kendal Rp. 843.750,00
4. Kabupaten Semarang Rp. 880.000,00
5. Kota Salatiga Rp. 843.469,00
6. Kabupaten Grobogan Rp. 735.000,00
7. Kabupaten Blora Rp. 816.200,00
8. Kabupaten Kudus Rp. 840.000,00
9. Kabupaten Jepara Rp. 758.000,00
10. Kabupaten Pati Rp. 769.550,00
11. Kabupaten Rembang Rp. 757.600,00
12. Kabupaten Boyolali Rp. 800.500,00
13. Kota Surakarta Rp. 826.252,00
14. Kabupaten Sukoharjo Rp. 790.500,00
15. Kabupaten Sragen Rp. 760.000,00
16. Kabupaten Karanganyar Rp. 801.500,00
17. Kabupaten Wonogiri Rp. 730.000,00
18. Kabupaten Klaten Rp. 766.022,00
19. Kota Magelang Rp. 795.000,00
20. Kabupaten Magelang Rp. 802.500,00
21. Kabupaten Purworejo Rp. 755.000,00
22. Kabupaten Temanggung Rp. 779.000,00
23. Kabupaten Wonosobo Rp. 775.000,00
24. Kabupaten Kebumen Rp. 727.500,00
25. Kabupaten Banyumas Rp. 750.000,00
26. Kabupaten Banjarnegara Rp. 730.000,00
27. Kabupaten Purbalingga Rp. 765.000,00
28. Kabupaten Batang Rp. 805.000,00
29. Kota Pekalongan Rp. 810.000,00
30. Kabupaten Pekalongan Rp. 810.000,00
31. Kabupaten Pemalang Rp. 725.000,00
32. Kota Tegal Rp. 735.000,00
33. Kabupaten Tegal Rp. 725.000,00
34. Kabupaten Brebes Rp. 717.000,00
35. Kabupaten Cilacap :
a. Wilayah kota : Rp. 790.000,00
Meliputi 3 Kecamatan, yaitu Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap Selatan.
b. Wilayah Timur : Rp. 691.000,00
Meliputi 7 Kecamatan, yaitu Kesugihan, Maos, Sampang, Binangun, Nusawungu, Kroya, dan Adipala.
c. Wilayah Barat : Rp. 675.000,00
Meliputi 14 Kecamatan, yaitu: Jeruk Legi, Kawunganten, Bantasari, Gandrungmangu, Sidareja, Cipari, Kedungreja, Patimuan, Karangpucung, Simanggu, Majenang, Dayeuhluhur, dan Kampung Laut.

D. PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
Semua perusahaan wajib melaksanakan ketentuan upah minimum. Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan ketentuan UM dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan merupakan tindak pidana kejahatan.
Dalam melaksanakan UM berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dar upah minimum.
2. Dalam hal di daerah Kabupaten/Kota sudah ada penetapan UMK, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK.
3. Dalam hal di suatu sektor usaha telah ada penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) perusahaan dilarang membayar lebih rendah dari UMSP dan UMSK tersebut.
4. Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan,upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar upah minimum.
5. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1(satu) tatun.
6. Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1(satu) tahun,dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha.
7. Bagi pekerja dengan sistim kerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan 1 (satu) bulan atau lebih,upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum di perusahaan yang bersangkutan.
8. Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
a. bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu,upah bulanan dibagi 25(dua puluh lima).
b. bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu ).
9. Bagi perusahaan yang mencakup lebih dari satu sektor atau sub sektor, maka upah yang di berlakukan sesuai dengan UMSP atau UMSK.
10. Dalam hal satu perusahaan mencakup beberapa sektor atau sub sektor yang satu lebih belum ada penetapan UMSP dan atau UMK untuk sektor tersebut diberlakukan UMSP atau UMSK tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.
11. Dalam hal perusahaan untuk menjalankan usahanya memerlukan pekerjaan jasa penunjang yang belum terdapat penetapan UMSP atau UMSK, maka bagi pekerja jasa penunjang diberlakukan UMSP atau UMSK tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.
12. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
13. Peninjauan besarnya upah bagi pekerja yang telah menerima upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja. Peraturan Perusahaan, atau Kesepakatan Kerja Bersama.
14. Dengan kenaikan upah minimum, para pekerja harus memelihara prestasi kerja sehingga tidak lebih rendah dari prestasi kerja sebelum kenaikan upah.
15. Ukuran prestasi kerja untuk masing-masing perusahaan dirumuskan bersama oleh pengusaha dan pekerja atau Lembaga Kerjasama Bipartit perusahaan yang bersangkutan.
16. Dalam hal tingkat prestasi kerja tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada point 15, pengusaha dapat mengambil tindakan kepada pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Kesepakatan Kerja Bersama.

E. PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum dengan persyaratan yang telah ditentukan. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

F. PENGAJUAN PENANGGUHAN
Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan Gubernur 561.4/69/2010 Tanggal 18 November 2010 dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Bagi perusahaan yang ada SP/SB didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan SP/SB yang didukung oleh mayoritas pekerja di perusahaan yang bersangkutan;
b. Bagi perusahaan yang belum ada SP/SB yang didasarkan atas kesepakatan pengusaha dengan yang mewakili lebih dari 50% pekerja menerima upah minimum.
Kesepakatan tersebut dilampiri :
1) salinan akte pendirian perusahaan
2) laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasanpenjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
3) perkembangan produksi dan pemasaran selama 2(dua) tahun terakhir;
4) data upah menurut jabatan pekerja;
5) jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
6) surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan upah minimum yang baru setelah berakhirnya waktu penangguhan.
c. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan tersebut atas biaya perusahaan.
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point b, angka 2, angka 3, dan point c, tidak diwajibkan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sampai dengan 100 (seratus) orang.
e. Permohonan penangguhan diajukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah c.q Kepala Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah.
f. Persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum diberikan kepada pengusaha dalam bentuk:
1) membayar upah terendah, tetap sesuai ketetapan upah minimum yang lama atau
2) membayar lebih rendah dari upah minimum yang baru atau
3) menangguhkan pembayaran upah minimum yang baru secara bertahap

g. Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak diterima secara lengkap permohonan penangguhan upah minimum.
h. Apabila waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g telah terlampaui dan belum ada keputusan dari Gubernur, permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan dianggap telah disetujui.
i. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian perusahaan yang bersangkutan dapat membayar upah yang biasa diterima pekerja.
j. Dalam hal permohonan penanggulangan ditolak,upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja serendahrendahnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.