Setyo Pamungkas' Weblog

Koperasi Simpan Pinjam: PP No. 5 Tahun 1995 dan UU No. 25 Tahun 1992

Posted in Hukum (Law) by Setyo on December 23, 2010

Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi diatur mengenai jenis Koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa (Pasal 16).

Salah satu jenis koperasi yang mengalami perkembangan yang signifikan dewasa ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Namun beberapa persoalan yuridis perlu dilihat dan ditinjau kembali. Persoalan utama adalah adakah sinkronisasi antara landasan yuridis penyelenggaraan KSP melalui PP No. 9/1995 dengan UU No. 25/1992. Adapun beberapa masalah dapat dilihat pada beberapa hal, diantaranya mengenai bagaimana pengenaan prinsip koperasi, keanggotaan, pengenaan bunga pinjaman, dan cara menilai kesehatan koperasi:

1. Koperasi Primer Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Koperasi Simpan Pinjam (USP), secara sosiologis menjadi wadah bisnis baru yang menawarkan keuntungan berlipat, karena:
- tidak dikenakan pajak,
- pendirian mudah dan bahkan dibantu dengan adanya bantuan/fasilitas pemerintah,
- tidak diaudit oleh lembaga pengawas keuangan Pemerintah secara ketat.
KSP/USP menjadi tempat Pemodal menengah – besar untuk mempermudah penyimpanan uang di atas seratus juta rupiah, tanpa takut diperiksa sebagaimana penyimpanan uang sebanyak itu di bank umum maupun bank swasta.

2. Prinsip aturan Koperasi “dari anggota untuk anggota” kemudian melalui PP No. 9/1995 disimpangi dengan adanya Pasal 16 yakni bahwa KSP wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan. Sementara pada Pasal 17 PP tersebut yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari: anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah. Bahkan KSP/USP bisa menambah modal melalui penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Hal ini berkaitan dengan pengaturan mengenai permodalan koperasi yang diatur di dalam Pasal 41 UU No. 25/1992 yang menyatakan:
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari:
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d. hibah.
(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
a. anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.
Penyimpangan yuridis terjadi oleh karena di dalam PP diatur secara spesifik bahwa modal diperoleh dari menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan, yang secara konseptual modal penyertaan menjadi sumber yang diartikan di dalam Penjelasan Pasal 16 PP tersebut dimuat bahwa modal penyertaan meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali.

3. Pasal 18 PP No. 9/1995 juga menyatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya serta calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Akan tetapi di dalam praktiknya calon anggota KSP/USP seringkali yang meminjam dana koperasi tidak serta merta menjadi anggota koperasi. Pasal 18 ayat (2) PP No. 9/1995 dinyatakan: 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Kata “harus” dalam PP tersebut bilamana tidak dilaksanakan, tidak ada sanksi yang dikenakan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 17 UU No. 25/1992 dimana keanggotaan koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Benturan terhadap kedua pasal ini menjadi rancu bilamana ditentukan anggota mana yang dapat mengikuti rapat anggota tahunan sebagaimana ditentukan di dalam UU No. 25/1992. Pasal tidak memiliki penjelasan yang cukup untuk melihat bagaimana keanggotaan KSP/USP. Anggota yang bagaimana pula yang dapat diberikan pinjaman.

4. Penarikan Bunga Pinjaman yang tinggi, jauh di atas bunga bank, yakni bahwa PP No. 9/1995 sendiri juga tidak mengatur besaran bunga untuk calon/bukan anggota yang dapat menyimpan dan/atau meminjam dana KSP. Pemberian besaran bungan juga ditentukan melalui rapat anggota, sehingga kedudukan rapat anggota dan kejelasan keanggotaan KSP/USP menjadi organ penting dalam penyelenggaran KSP/USP.

5. Pasal 32 PP No. 9/1995 menyatakan bahwa pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan. Hal ini terkait dengan keberadaan Pasal 47 UU No. 25/1992. Namun, yang menjadi masalah adalah apakah Pasal 32 tersebut memiliki kepastian atau tidak, mengingat frasa ‘diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan’ yang bermakna ambigu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: