Setyo Pamungkas' Weblog

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on December 1, 2011

Dasar hukum pengaturan upah ada pada:

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ps. 88 s.d 90
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menakertrans No. Kep. 226/MEN/2000 tentang Perubahan Ps. 1, Ps. 3, Ps. 4, Ps 8, Ps. 11, Ps. 20 dan Ps. 21 Peraturan Menaker No. Per.01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/Viii/2005 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Keputusan Gubernur Nomor: 561.4/73/2011 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Upah Minimum Harus Diatur

Pengaturan tentang upah tersebut menjembatani kepentingan tiga pilar utama ketenagakerjaan di Indonesia, yakni dalam hal pengembangan perekonomian melalui peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa melupakan sisi peningkatan produktivitas perusahaan. Upah minimum menjadi salah satu isu selain isu-isu lainnya yang dapat menimbulkan adanya gejolak ketenagakerjaan, baik dalam tingkatan lokal maupun di tingkatan global.

Sebagai jaring pengaman (safety net), upah minimum ditetapkan pemerintah dengan tujuan dapat menghindari kesewenangan pengusaha memberikan upah tidak layak, serta memenuhi kebutuhan hidup yang didasarkan pada kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan hidup layak. Adapun masing-masing daerah memiliki tingkatan nominal upah yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah sendiri, ada 35 Kabupaten/Kota yang memiliki karakter dan potensi ketenagakerjaannya masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing memiliki standar minimum yang berbeda-beda soal upah minimum.

Gubernur Jawa Tengah sendiri melalui Keputusan Gubernur Nomor: 561.4/73/2011 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012, memberikan keabsahannya terhadap pengenaan upah minimum. Keputusan tersebut bukanlah muncul secara tiba-tiba, karena usulan upah minimum adalah berasal dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Yang patut dicermati bahwa munculnya reaksi dari berbagai kalangan yang intens dengan persoalan ketenagakerjaan, harus dimaknai sebagai sesuatu yang wajar adanya.

Perlu kemudian, untuk dilihat kembali bagaimana nominal upah minimum itu muncul dan diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Masing-masing Kabupaten/Kota memiliki mekanismenya sendiri tentang cara penentuan upah minimum. Melalui eraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menakertrans No. Kep. 226/MEN/2000 tentang Perubahan Ps. 1, Ps. 3, Ps. 4, Ps 8, Ps. 11, Ps. 20 dan Ps. 21 Peraturan Menaker No. Per.01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/Viii/2005 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, seharusya menjadi koridor utama dalam hal proses penentuan upah minimum. Kemampuan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah, serta pakar, dibutuhkan secara dewasa dalam proses penentuan upah, yakni strategi yang logis dari pembentukan komitmen awal, pelaksanaan survey, sampai dengan kesepakatan nominal upah minimum.

Upah Minimum Kota/Kabupaten di Jawa Tengah = “Isu Positif”

Upah minimum dapat berubah tiap tahunnya, bergantung pada situasi dan kondisi perekonomian nasional dan daerah yang bersangkutan. Prosentasi kenaikan upah minimum berbeda-beda tiap daerah dengan melihat aspek: kebutuhan hidup minimal, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, serta kondisi pasar kerja pada tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Di Kota Salatiga misalnya, upah minimum sejak awal menjadi isu sentral bagaimana pemerintah, pengusaha, dan pekerja berada pada konteks kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Bukanlah sebuah keberuntungan, bilamana dalam tiga tahun terakhir, upah minimum tidak menjadi perdebatan panjang dan menuai protes yang berlebihan setelah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Bukan keberuntungan karena komitmen yang dibangun sejak awal tentang indikator-indikator yang dipergunakan dalam standar penetapan upah, adalah hal utama. Dewan Pengupahan Kota Salatiga berhasil menciptakan rangka dasar strategi bagi kelompok kerja survey kebutuhan hidup layak (POKJA SURVEY KHL) untuk melaksanakan survey secara bertanggung jawab. Tiga tahun pencapaian 100% nilai KHL dalam Upah Minimum Kota Salatiga menjadi bukti bahwa Upah Minimum Kota Salatiga dapat dikelola menjadi isu yang positif pada tingkatan lokal. Semoga kota/kabupaten lain dapat tertular dengan strategi yang tepat yang dilakukan di Kota Salatiga.

Pendampingan, keterbukaan, dan kontrol diri tanpa arogansi, adalah kunci utama dalam mencegah munculnya gejolak ketenagakerjaan. Pada tingkatan lokal Kabupaten/Kota, UMK harus mampu dikelola secara baik dan tepat sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan dapat memiliki persepsi yang positif.
Penting sekarang untuk melakukan rekonsiliasi kembali, serta mengawal perjalanan pelaksanaan upah minimum di masing-masing Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Terbuka kemungkinan untuk melakukan peninjauan kembali bagaimana upah minimum mampu menjadi sarana peningkatan kesejahteraan. Catatan utamanya: masing-masing pilar ketenagakerjaan memahami perannya masing-masing, tanpa ego sektoral yang berlebihan.

Selamat menikmati Upah Minimum !!!

————————

Upah Minimum Kota/Kabupaten Tahun 2012 di Jawa Tengah berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/73/2011:

Kota Semarang Rp. 991.500,-; Kabupaten Demak Rp. 893.000,-; Kabupaten Kendal Rp. 904.500,-; Kabupaten Semarang Rp. 941.600,-; Kota Salatiga Rp. 901.396,-; Kabupaten Grobogan Rp. 785.000,-; Kabupaten Blora Rp. 855.500,-; Kabupaten Kudus Rp. 889.000,-; Kabupaten Jepara Rp. 800.000,-; Kabupaten Pati Rp. 837.500,-; Kabupaten Rembang Rp. 816.000,-; Kabupaten Boyolali Rp. 836.000,-; Kota Surakarta Rp. 864.450,-; Kabupaten Sukoharjo Rp. 843.000,-; Kabupaten Sragen Rp. 810.000,-; Kabupaten Karanganyar Rp. 846.000,-; Kabupaten Wonogiri Rp. 775.000,-; Kabupaten Klaten Rp. 812.000,-; Kota Magelang Rp. 837.000,-; Kabupaten Magelang Rp. 870.000,-; Kabupaten Purworejo Rp. 809.000,-; Kabupaten Temanggung Rp. 866.000,-; Kabupaten Wonosobo Rp. 825.000,-; Kabupaten Kebumen Rp. 770.000,-; Kabupaten Banyumas Rp. 795.000,-;

Kabupaten Cilacap
Wilayah Kota Rp. 852.000,-, meliputi :
– Kecamatan Cilacap Utara
– Kecamatan Cilacap Tengah
– Kecamatan Cilacap Selatan
Wilayah Timur Rp. 747.000,-, meliputi :
– Kecamatan Kesugihan
– Kecamatan Maos
– Kecamatan Sampang
– Kecamatan Binangun
– Kecamatan Nusawungu
– Kecamatan Kroya
– Kecamatan Adipala
Wilayah Barat Rp. 720.000,-, meliputi:
– Kecamatan Jeruk Legi
– Kecamatan Kawunganten
– Kecamatan Bantarsari
– Kecamatan Gandrungmangu
– Kecamatan Sidareja
– Kecamatan Cipari
– Kecamatan Kedungreja
– Kecamatan Patimuan
– Kecamatan Karangpucung
– Kecamatan Cimanggu
– Kecamatan Majenang
– Kecamatan Wanareja
– Kecamatan Dayeuhluhur
– Kecamatan Kampung Laut

Kabupaten Banjarnegara Rp. 765.000,-; Kabupaten Purbalingga Rp. 818.500,-; Kabupaten Batang Rp. 880.000,-; Kota Pekalongan Rp. 895.000,-; Kabupaten Pekalongan Rp. 873.000,-; Kabupaten Pemalang Rp. 793.000,-; Kota Tegal Rp. 795.000,-; Kabupaten Tegal Rp. 780.000,-; Kabupaten Brebes Rp. 775.000,-

Bagi Anda yang menginginkan softcopy Keputusan Gubernur Nomor: 561.4/73/2011 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012, dapat contact email saya di setyopamungkas@gmail.com

About these ads

20 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Andre W said, on December 6, 2011 at 3:41 am

    Memang nih Blog Pa Setyo selalu Up Date.. Mantap Pa.
    Terima kasih infonya…

  2. Setyo Pamungkas said, on December 6, 2011 at 4:20 am

    Terimakasih Pak Andre…
    Blognya semoga bisa membantu dan memberikan informasi yang cukup.

    Thanks.

  3. djamien said, on December 20, 2011 at 1:01 pm

    makasih infonya pa…

  4. jodi said, on January 3, 2012 at 9:01 am

    Mas Setyo, bisa saya peroleh copy Kep.Gub ttg UMP 2012? mohon bisa dikirim ke aryajodi@gmail.com

    matur suwun sebelumnya

  5. waybe said, on January 11, 2012 at 5:39 am

    mas setyo…tolong email sk gubernur ttg umk 2012 yaa… ke waybe.magelang@yahoo.com
    makasih..

  6. bambang said, on January 11, 2012 at 12:28 pm

    Mas saya minta softcopy keputusan gubernur ttg ump 2012 ini kok gak dijawab2 ya?

  7. Santi Komala Dewi said, on January 16, 2012 at 8:45 am

    Pak Setyo…tolong email sk gubernur ttg umk 2012 yaa… ke sachafun@gmail.com.
    makasih..

  8. rawbee22 said, on January 26, 2012 at 9:05 am

    mas, saya juga minta dikirim dong, rawbee22@yahoo.com
    maju n sukses selalu

  9. plenthon said, on January 27, 2012 at 10:19 am

    Pak kalo bagi pekerja harian lepas,per harinya berapa bagi kab. Rembang.
    Mohon update…

  10. agus said, on February 15, 2012 at 5:26 pm

    Pak bisa minta softcopy SK Gubernur 561.4/73/2011 tentang UMR, tolong kirim ke alamat email ini : manusia4@gmail.com

  11. albe said, on February 17, 2012 at 4:11 am

    pak, mohon dikirimkan UMK soft copynya ke herviest@yahoo.com, terima kasih atas bantuannya

  12. nandini said, on March 2, 2012 at 2:42 am

    Selamat pagi Pak, saya mau UMK softcopy nya, ke dnandini89@gmail.com
    Terima kasih pak sebelumnya

  13. tunjung said, on March 22, 2012 at 9:37 am

    Selamat pagi Pak, saya mau UMK softcopy nya, ke Tunjung_widhi@yahoo.com
    Terima kasih pak sebelumnya

  14. MWP. Parastika Andina said, on April 15, 2012 at 3:23 am

    Selamat Pagi mas setyo…minta kirim SK Gubernur 561.4/73/2011 tentang UMR.. Terimakasih sebelumnya

  15. Budi Suryo said, on July 4, 2012 at 7:44 am

    selamat sore mas…bs tlg dikirim file softcopy surat keputusan Nomor 561.4/- 73/2011ke budisuryo@gmail.com thanks n salam…

  16. Anton said, on July 10, 2012 at 12:42 pm

    Mas Setyo, saya juga berharap bisa mendapatkan fotocopy SK Gubernur tersebut, mohon di kirimkan ke email saya bandtz27@gmail.com terima kasih

  17. aji said, on September 10, 2012 at 5:09 am

    selamat siang mas setyo…saya bs minta tlg dikirim file softcopy surat keputusan Nomor 561.4/- 73/2011, karen a yang saya punya hanya lampirannya saja belum lengkap mas. tolong di emailkan ke setioaji_psb@yahoo.com terimakasih atas bantuannya. salam….

  18. jiihan said, on October 18, 2012 at 6:24 am

    Pak Setyo,
    Untuk Jateng apakah ada pembagian secara sektoral?
    Salam

  19. Setyo Pamungkas said, on October 18, 2012 at 12:39 pm

    Untuk Jawa Tengah, tidak ada upah minimum sektoral.
    Dalam pertimbangan upah minimum kabupaten/kota, Pov Jateng belum menerapkan upah minimum sektoral.

  20. Rimada said, on December 6, 2012 at 7:22 am

    Pak Setyo,,saya minta tolong untuk dikirimkan SK Gubernur tentang UMK 2013,,ke fransiskarimadaputri@gmail.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: