Setyo Pamungkas' Weblog

Tata Cara Pembentukan dan Keanggotaan LKS Bipartit

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on March 7, 2012

Bagi saya, menarik mendengarkan penjelasan dari Ibu Dra. Haiyani Rumondang, MA, (Direktur Kelembagaan dan Permasyarakatan Hubungan Industrial, Ditjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI), yakni mengenai bagaimana hubungan industrial di Indonesia dikenal dan dipahami. Meskipun penjelasannya masih berada pada ranah permukaan (sebagai pembuka dalam pendidikan dan latihan Mediator Hubungan Industrial Kemenakertrans RI Angkatan 63 Tahun 2012), tapi ada satu bahasan yang menarik. Lembaga Kerjasama Bipartit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit, beberapa hal pengaturan diperbaharui. Konsepsi tentang salah satu lembaga / sarana hubungan industrial ini, disinggung oleh Ibu Haiyani, bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Dasar hukumnya telah jelas, yakni dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Permenakertrans RI No. PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.

Dijelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, maka fungsi yang mengikutinya adalah Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh. Adapun dalam menjalankan tujuan dan fungsi tersebut, maka Lembaga Kerja Bipartit memiliki tugas:

  1. melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  2. mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial di perusahaan.
  3. menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.

Tata cara pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit:

Pengusaha dan wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dapatĀ  mengadakan musyawarah untuk membentuk, menunjuk, dan menetapkan anggota LKS Bipartit di perusahaan. Anggota LKS Bipartit di atas mennyepakati dan menetapkan susunan pengurus LKS Bipartit. Pembentukan dan susunan pengurusĀ  LKS Bipartit dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pengusaha dan wakil SP/SB atau wakil pekerja/buruh.

Setelah hal tersebut dilakukan, supaya dapat disahkan sebagai lembaga/sarana hubungan industrial, maka perlu dilakukan pemberitahuan pembentukan LKS Bipartit kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan cara :

  1. LKS Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan.
  2. Pengurus LKS Bipartit menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis, baik langsung maupun tidak langsung dengan melampirkan berita acara pembentukan, susunan pengurus, dan alamat perusahaan.
  3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan memberikan bukti penerimaan pemberitahuan.

Pemberitahuan pembentukan LKS Bipartit sebagaimana termuat di atas, tidak dikenakan biaya apapun.

Kepengurusan dan Tata Kerja LKS Bipartit:

Yakni terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dengan komposisi 1:1 yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya terdiri dari 6 (enam) orang. Adapun susunan pengurus LKS Bipartit sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Sedangkan jabatan ketua LKS Bipartit dapat dijabat secara bergantian antara unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh.

Tata kerjanya sendiri, yakni dengan LKS Bipartit mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu. Materi pertemuannya dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur pekerja/buruh, atau dari pengurus LKS Bipartit (pada prinsipnya materi berupa hal-hal yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan di perusahaan yang bersangkutan). LKS Bipartit juga menetapkan agenda pertemuan secara periodik. Pada dasarnya hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lainnya di perusahaan bersifat koordinatif, konsultatif, dan komunikatif.

Pembinaan

Pemerintah dapat melakukan pembinaan terhadap LKS Bipartit, yakni pembinaan LKS Bipartit dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Adapun di dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi :

  1. sosialisasi kepada pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh dalam rangka pembentukan LKS Bipartit;
  2. memberikan bimbingan dalam rangka pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit.

Penjelasan yang sesaat (saya merasa masih kurang) dari Ibu Haiyani Rumondang tentang hubungan industrial, mengingatkan saya untuk kembali membuka catatan dan memahami kembali, paling tidak dari satu sarana hubungan industrial yang penting itu. Peringatan juga bagi saya untuk kembali lagi belajar, supaya ke depan dapat memiliki bekal yang cukup di bidang ketenagakerjaan.

—–
Materi disarikan dari substansi ketentuan dalam Permenakertrans RI No. PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
Diskusi lebih lanjut tentang materi ini dapat dengan mengisi komentar, atau contact saya di setyopamungkas@gmail.com.
About these ads

19 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Ajisoko taufieq said, on April 12, 2012 at 4:49 pm

    Bkankah ada perubahan tentang fungsi lks dr kepmen 255,dgn per men no32 ini pa?

  2. Setyo Pamungkas said, on April 21, 2012 at 7:21 am

    Ya pak Ajisoko.
    Memang ada pengaturan baru melalui Permen 32. Namun pada prinsipnya, secara fungsi, LKS Bipartit tidak banyak berubah.

    Thanks.

  3. Andi Chairul Ichsan said, on June 25, 2012 at 7:20 am

    Senang bisa membaca tulisan mengenai LKS Bipartit, terima kasih

  4. andriansyah said, on July 9, 2012 at 1:12 am

    Dear Pak Setyo , untuk perusahaan yang terdiri dari berbagai cabang, apakah LKS Bipartit ini bisa dibentuk dalam satu cabang atau 1 LKS Bipartit untuk semua cabang…

    regards
    andriansyah

  5. armando haratua said, on October 2, 2012 at 1:52 am

    Boleh pak. LKS Bipartit dapat dibentuk di setiap cabang perusahaan.

  6. nana said, on November 22, 2012 at 9:50 am

    Senang bisa baca tulisan ini mengenai LKS BIPARTIT, diatas tertera tidak dikenakan biaya, tetapi kenapa perusahaan tempat saya bekerja utk pemebentukan LKS Bipartit ini dikenakan biaya oelh Depnaker wilayah JAkarta Utara

  7. Setyo said, on December 4, 2012 at 7:48 am

    Tentunya boleh pak.
    Di tiap cabang perusahaan, boleh dibentuk LKS Bipartit. Prinsip dasarnya adalah masing-masing perusahaan memiliki potensi dan permasalahan hubungan industrialnya masing-masing.

  8. Setyo said, on December 4, 2012 at 7:51 am

    Untuk perusahaan cabang, boleh saja dibentuk LKS Bipartit pak.
    Dengan catatan, di perusahaan cabang harus memiliki keterwakilan pengusaha. Karena, kadangkala di perusahaan cabang, pimpinan cabang tidak berwenang mewakili pengusaha secara keseluruhan.

  9. asran said, on March 14, 2013 at 2:09 am

    Senang berbicara soal LKS Bipartit,namu ada hal yg saya pertanyakan pd Pasal 11 Ayat 2.mengenai ketua “dapat” dijabat secara bergantian antar pekerja dan pengusaha.apa mksd dr ayat ini?mohon penjelasannya..

  10. Indo Bisnis Online said, on May 31, 2013 at 3:23 am

    Thanks gan artikelnya, sangat bermanfaat untuk dijadikan referensi tugas saya.

  11. Awal said, on June 2, 2013 at 1:02 pm

    SALAM KENAL PAK,,,SAYA baru saja terpilih sbg Ketua LKSBipartit, tetapi saya mash awam dalam hal ini,,
    mhon masukan dan arahannya ya pak,,,tks
    (AwaL batubara)

  12. Setyo said, on June 17, 2013 at 10:04 am

    Sama-sama.

  13. Setyo said, on June 17, 2013 at 10:06 am

    Selamat Pak Awal…
    Menjadi ketua LKS Bipartit adalah sebuah kesempatan untuk membuka pandangan baru tentang eksistensi LKS Bipartit di perusahaan. Jadi penyemangat untuk masa depan perusahaan.
    Saya siap bantu Pak.
    Thanks.

  14. Setyo said, on June 17, 2013 at 10:15 am

    Ada dua cara pandang untuk menerjemahkan maksud Pasal 11 ayat (2) ini Pak Asran.

    Pertama: “dapat dijabat secara bergantian” dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kedua unsur untuk secara bergantian dalam 1 periode berjalan sebagai pemimpin. Hal ini merupakan upaya untuk lembaga agar dalam 1 periode mampu menjembatani fungsi organisasi, demokrasi.

    Kedua: “dapat dijabat secara bergantian” dimaksudkan bahwa LKS Bipartit harus memberikan kesempatan kepada perwakilan unsur untuk menjabat sebagai ketua. Bilamana periode ini, ketua dijabat dari unsur pengusaha, maka periode berikut harus dijabat oleh unsur pekerja.

    Demikian penjelasan sederhana dari saya Pak Asran. Semoga bisa membantu. Terimakasih.

  15. beenerosajadah said, on July 19, 2013 at 11:26 pm

    Menarik sekali isi artikel yang Bapak jabarkan. Saya ada sedikit pertanyaan mengenai masalah LKS Bipartit ini. Di perusahaan saya juga akan dibentuk LKS Bipartit. Tapi ada ketakutan di beberapa pengurus kalo LKS Bipartit dibentuk, maka apabila ada permasalahan industrial antara Serikat Pekerja dengan pihak perusahaan, penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan ditingkat LKS Bipartit ini saja. Tidak dapat dibantu oleh perangkat (DPC, atau DPP). Apakah betul seperti itu Pak?
    Mohon penjelasannya.

  16. Setyo said, on July 22, 2013 at 2:30 am

    Salam kenal ‘beenersosajadah’

    Terimakasih sudah berkunjung ke blog saya. Terimakasih pula karena sudah bersedia meninggalkan komentar.
    Pernyataan dan pertanyaan tersebut sebenarnya umum terjadi di perusahaan yang notabene hendak memenuhi ketentuan tentang sarana hubungan industrial di perusahaan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Lembaga Kerjasama Bipartit berbeda fungsi dengan Penyelesaian perselisihan melalui mekanisme bipartit. Secara ketentuan juga berbeda. LKS Bipartit diatur dalam Permenakertrans No. 32 Tahun 2008. Sedangkan Penyelesaian Perselisihan Melalui Mekanisme Bipartit diatur dalam Permenakertrans No. 31 Tahun 2008.

    Hal ini berarti bahwa LKS Bipartit bukanlah lembaga yang menyelesaikan perselisihan, karena LKS Bipartit hanya menjadi forum (wadah) komunikasi antara pekerja dan pengusaha saja (musyawarah). Sedangkan untuk penyelesaian perselisihan di tingkat perusahaan, mekanisme bipartitlah yang digunakan, yakni pekerja dan pengusaha berhadap-hadapan sebagai pihak yang bersengketa. Jadi, permasalahan industrial di perusahaan harus dilihat lebih dahulu. Bilamana masalah perselisihan hubungan industrial, sebaiknya tunduk pada Permenakertrans 31/2008. Sedangkan untuk permasalahan ketenagakerjaan di dalam hubungan industrial (dalam rangka peningkatan produktivitas, evaluasi kinerja, dsb), LKS Bipartit dapat digunakan sebagai forum diskusi. Hasilnya adalah saran dan pertimbangan kepada pimpinan perusahaan. DPC dan DPP di dalam LKS Bipartit tidak memiliki hak apapun. Sementara serikat pekerja di tingkat perusahaan, dapat mewakili pekerja (anggotanya) untuk duduk sebagai pengurus LKS Bipartit.
    Artinya bahwa: LKS Bipartit berbeda dengan Bipartit (sebagai fungsi penyelesaian perselisihan hubungan industrial).

    Demikian penjelasan saya. Semoga bisa membantu.
    Terimakasih.
    setyopamungkas@gmail.com

  17. beenerosajadah said, on July 31, 2013 at 12:12 am

    terima kasih atas masukannya Pak.

  18. Bunga bunga liar said, on August 15, 2013 at 2:55 pm

    Perlukah LKS BIPARTIT DIBENTUK BILAMANA SUDAH ADA SERIKAT PEKERJA BUKANKah serikat pekerja sebagai mitra menjembatani antara pengusaha dan pekerja….? Pertanyaan saya bolehkah kita menolak pembentukan LKS..BIPARTIT?? Dasarnya Fungsi dari serikat akan mandul?? Tolong penjelasanya

  19. Setyo said, on August 15, 2013 at 3:15 pm

    LKS Bipartit merupakan kewajiban yang dituangkan di dalam Pasal 106 UU No. 13/2003. Fungsi dan tugasnya sudah jelas berbeda dengan Serikat Pekerja. Dasar hukumnya juga berbeda.

    Kalau hendak dibentuk, kenapa harus ditolak? Justru yang harus dipahami bahwa LKS Bipartit tidak akan mereduksi fungsi dan tugas Serikat Pekerja. Kalau Serikat pekerja adalah dari untuk dan oleh pekerja, maka ruang lingkup keberadaannya adalah jelaa untuk pekerja saja. Inilah yang disebut eksistensi serikat pekerja sebagai mitra.

    Sebagai forum komunikasi, maka LKS Bipartitlah yang menjembatani interaksi antara Pengusaha dengan Pekerja (atau serikat pekerja).

    Dalam komponen keanggotaan LKS Bipartit juga sudah jelas. Bahwa tiap unsur, berkedudukan sebagai ‘kawan diskusi’ bukan ‘lawan tanding’. Bahkan LKS Bipartit memberikan ruang yang sama bagi mereka pekerja yang tidak bergabung dengan serikat pekerja. Penekannya adalah bahwa bilamana serikat pekerja adalah organisasi bagi pekerja untuk mewakili kepentingannya, maka LKS Bipartit adalah wadah untuk jembatan atau forum komunikasi antara pekerja dan pengusaha.

    Artinya bahwa serikat pekerja adalah ‘mitra’-nya pengusaha, dan jembatan bagi pekerja (anggota serikat) untuk menyampaikan aspirasinya secara keterwakilan.
    LKS Bipartit adalah wadah komunikasi antara pekerja dan pengusaha yang terlembaga di perusahaan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: