Setyo Pamungkas

Pendekatan Klinis: Menjamin Mutu Calon Penegak Hukum

Posted in Pendidikan (Education) by Setyo on May 10, 2008

Selama mengenal dan menambah pengetahuan mengenai studi peradilan semu, ada sesuatu yang menarik untuk dicermati dalam perkembangan profesi penegak hukum di Indonesia. Pengembangan legal practice tidak difokuskan pada proses pembelajaran setelah lulus dari fakultas hukum, tapi dilakukan sejak dini selama masih menjadi mahasiswa. Pembelajaran ini kemudian ditingkatkan guna menjawab kebutuhan kemampuan praktek para penegak hukum.

Di Universitas Indonesia, peradilan semu, berikut dengan segala hal yang terkait, merupakan bagian yang memiliki prestis, bahkan prestasi luar biasa. Kebanggaan dan prestasi tersebut tidak diperoleh secara instan, tapi melalui proses-proses persiapan yang baik dan tepat sasaran. Hal ini diperoleh setelah beberapa dekade yang lalu FH UI (Fakultas Hukum Universitas Indonesia — Red) mengadopsi konsep clinical legal education dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajarnya.

Clinical legal education adalah tataran praktis dalam mempelajari dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam satu program yang terstruktur dan menjadi bagian yang integral dengan fakultas hukum.

Philip Plowden mengasumsikan clinical legal education sebagai “teaching law through exposure to real clients and their problems.” Bahkan olehnya, clinical legal education menjadi bagian yang tak terpisahkan dari fakultas hukum dan wajib untuk dikembangkan dalam kurikulum pengajaran. Dengan demikian, clinical legal education merupakan sarana terpenting untuk membahani dan membiasakan mahasiswa dalam atmosfer pelaksanaan sistem hukum di Indonesia.

Clinical legal education adalah bentuk pembelajaran hukum, baik secara teoretis, yang kemudian diperdalam dengan praktek, maupun belajar hukum secara menyeluruh dan mendalam mengenai kenyataan praktek penegak hukum.

Secara etimologis, “clinical” berarti “klinis,” yang merupakan kata sifat untuk ilmu pengetahuan. Kemudian “legal” berarti “hukum,” dan “education” berarti “pendidikan.” Dengan demikian, bila disatukan, definisi clinical legal education adalah “pendidikan mengenai ilmu pengetahuan hukum.” Hukum menjadi fokus dalam suatu pembelajaran.

Clinical legal education memiliki cakupan yang mendalam mengenai studi tentang hukum, yakni “a full law centre casework and representation model, advice only model, referral service, representation only service, placement service, street law, and other community projects and simulated clinical activity.”

Keberanian untuk mengadopsi dan mengembangkan konsep clinical legal education tidak mudah ditimbulkan. Konsep ini bukan semata-mata hanya berada pada tataran teoretis yang dimasukkan ke dalam kurikulum, tapi bagaimana mempraktekkannya dalam proses belajar mengajar yang tepat sasaran. Banyak hal harus disiapkan dan dipikirkan demi melaksanakan suatu cita-cita pembentukan karakter lulusan, yang notabene saat ini sedang “diperdebatkan.”

Clinical legal education memberikan gambaran mengenai upaya-upaya transfer pengetahuan antara pengajar dan mahasiswa tanpa menimbulkan manipulasi (bersifat das sollen saja). Hal ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menghadapi kasus-kasus hukum di lapangan nanti. Paling tidak, diperlukan pendekatan pembelajaran yang baik dan dapat diterima oleh mahasiswa.

Peran aktif staf pengajar di dalam kelas mutlak hanya untuk merangsang kepekaan dan menimbulkan kreativitas mahasiswa. Pendekatan tersebut misalnya, melalui cara memberi peluang bagi terciptanya kurikulum dan pembenahan metode pembelajaran. Perlu disadari pula oleh staf pengajar bahwa yang dididiknya adalah mahasiswa, yang masih dalam tahap belajar, sehingga memerlukan pendampingan serta pengetahuan praktek.

Beberapa hal yang perlu dipahami antara lain: (1) pemberian teori-teori hukum di dalam kelas dibarengi pelaksanaan legal practice dengan menghadapi kasus-kasus sesungguhnya; (2) realitas hukum dan bagaimana mahasiswa dapat membentuk pendapat hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum; (3) legal drafting dan kegunaannya yang tidak terbatas pada sekadar membuat, namun juga menganalisis kasus dan menuangkannya; (4) peningkatan pengetahuan dan pengalaman praktek-praktek bagaimana hukum dan penegak hukum di dunia nyata.

Keterbukaan dan Perubahan Paradigma Pembelajaran
Tanpa bermaksud menggurui, para pengajar seharusnya memiliki keterbukaan untuk menerima keadaan masa kini, dimana mahasiswa dengan kemampuannya masing-masing memiliki kreativitas dan semakin kritis, hingga mahasiswa mendapat kesempatan untuk tahu lebih banyak melalui: (1) pembagian pengalaman-pengalaman hukum; (2) kesempatan untuk menyangkal dan tidak sependapat dengan fakta-fakta yuridis, namun tetap berpijak pada sumber-sumber hukum; (3) pemahaman akan hak–hak untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam studi praktek hukum lewat kurikulum yang terstruktur.

Pendekatan-pendekatan di atas hendaknya juga dibarengi dengan penilaian tentang sejauh mana pengajar dan mahasiswa mampu menerapkannya (tingkat keberhasilan mahasiswa dapat menyerap dan memahami apa yang diberikan). Dalam menerapkan metode pendekatan seperti yang telah diuraikan, setidaknya evaluasi dapat diketahui dengan melihat dua hal sebagai berikut.

Pertama, melalui peningkatan semangat dan komitmen. Mahasiswa bersama-sama dengan pengajar dapat melihat dan mencermati bagaimana situasi dan kondisi yang dibangun dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tingkat keseriusan mahasiswa sebagai subjek, yang diharapkan dapat berperan aktif, dinilai dari: (1) tingkat kemampuan mencermati dan memahami kasus-kasus yang diberikan dan dipraktekkan; (2) peningkatan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam menganalisis dan menampilkannya sebagai suatu bentuk presentasi hukum; (3) relevansi pengetahuan hukum yang tidak hanya pada legal practice saja, tapi juga pada ketepatan ilmu hukum yang diterapkan dalam praktek; (4) adanya keaktifan dan kreativitas mahasiswa di dalam dan luar kelas, terutama yang berkaitan dengan studi hukum.

Kedua, dengan melaihat sampai sejauh mana mahasiswa memiliki gambaran praktek seorang penegak hukum sebagai pembela keadilan, yakni bagaimana pengajar menularkan pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa dan sampai sejauh mana mahasiswa menyerap dan mengembangkannya dalam suasana akademis, serta dibiasakan dalam atmosfer sistem hukum di Indonesia. Hal itu dapat diketahui dengan situasi dan kondisi dimana mahasiswa mempraktekkan apa yang telah diberikan kepadanya (misalnya, mahasiswa diikutsertakan dalam pendampingan penyelesaian kasus yang nyata), peluang yang diperoleh mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan diri secara aktif, serta bagaimana mahasiswa membahani dan tidak ketinggalan jaman dalam perkembangan produk-produk hukum.

Pengetahuan Tentang Etika dan Profesi Hukum
Mahasiswa yang belajar dan menggunakan hukum sebagai ilmu pengetahuan, hendaknya juga memiliki perilaku sesuai etika penegak hukum yang baik. Kebiasaan-kebiasaan penegak dan penegakan hukum dalam praktek, baik langsung maupun tak langsung, diberikan dan ditanamkan sejak dini, sehingga mahasiswa dapat dinilai apakah mereka sudah memiliki kapabilitas dan moralitas seorang yang mengerti hukum.

Profesionalitas seorang penegak hukum dilihat dari perilaku mahasiswa yang sedang belajar dan berusaha menggali kemampuannya di dalam studi. Tanggungjawab hukum juga dinilai sebagai salah satu indikator sampai sejauh mana mahasiswa dibentuk dan dididik sebagai seorang ahli.

Menurut saya, hal-hal di atas merupakan indikator terpenting dalam mencapai mutu yang diinginkan dan hendak diperoleh melalui studi di fakultas hukum. Pemahaman akan pendidikan hukum yang berorientasi pada profesionalitas disadari arti pentingnya, sehingga mahasiswa akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya, melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pendukung profesi penegak hukum di masa depan.

Dengan demikian, kalaupun benar asumsi bahwa pendidikan hukum di FH UKSW adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka pasar sangat membutuhkan orang-orang yang ahli hukum, yang berhubungan dengan peradilan, menjadi hakim, jaksa atau advokat, dan menjadi bagian hukum pada perusahaan swasta atau instansi pemerintah.

Saat ini, yang harus segera dilakukan agar lulusan FH UKSW “siap pakai” adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan hukum. Perubahan ditujukan agar para lulusan tidak sekadar memahami teori, tapi juga menguasai ketrampilan hukum, sehingga pendidikan hukum akademis dan profesi tidak disatukan dalam satu kurikulum.

Pembahasan mengenai kurikulum di FH UKSW sebaiknya bukan hanya membahas mengenai apa yang mesti diajarkan atau apa yang mesti diberikan kepada mahasiswa. Tetapi juga mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pendidikan klinis yang direncanakan dengan baik tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, melainkan juga harus menghadapkan mahasiswa pada keadaan-keadaan yang akan dijumpainya dalam masyarakat kelak. Dan, juga harus menambahkan suatu kebiasaan atau sikap memberi solusi terhadap suatu masalah (problem solving attitude). Dengan demikian, maka pendekatan klinis hukum adalah hal yang paling tepat untuk dilaksanakan di FH UKSW.

SETYO PAMUNGKAS
Mahasiswa Fakultas Hukum UKSW
Aktivis Moot Court Community Fakultas Hukum UKSW

lihat juga disini

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. schape said, on May 10, 2008 at 2:05 pm

    dosssaaaaa……….
    dosssaaaaa……….
    dosssaaaaa……….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: