Setyo Pamungkas

Pak, BISA TOLONG SAYA ???

Posted in Hukum (Law) by Setyo on July 4, 2009

Saya berandai-andai.

Bila saya adalah salah seorang tenaga kerja yang dikirim di luar negeri. Tak memiliki keterampilan khusus, lulusan SMP, dan hanya bisa menggantungkan harapan pada pekerjaan yang dapat memberikan gaji sekitar 2-3juta. Dan karena keterbatasan saya, uang sebesar itu hanya ada di Malaysia, Qatar, Arab Saudi, dan negara-negara tujuan TKI lainnya. Apakah saya hanya berpikir bahwa uang untuk menyambung hidup saya, membiayai sekolah anak-anak saya, dan masa depan saya hanya di luar negeri? entahlah. Saat ini saya hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik adanya.

———————
Ada berapa banyak orang yang berpikir seperti saya?

Saya menjadi kurang mengerti mengapa rakyat kecil (seperti saya ini), memiliki bayang-bayang kehidupan yang ‘wah’ bila saya dapat pergi ke luar negeri untuk bekerja. Ternyata negara Indonesia yang konon katanya sangat kaya raya itu, tidak dapat memberikan pekerjaan yang layak untuk warganya sendiri. Percuma saja, mengapa saya harus mengagung-agungkan hak asasi yang ada dalam UUD 1945, Pasal 27 itu. Sekarang menjadi tidak penting !!!

Tenaga kerja Indonesia yang seringkali disebut pahlawan devisa, kelihatannya cuma menjadi simbolisme miskin. Miskin oleh karena bangsa ini tidak dapat memberikan pekerjaan (hanya) kepada 3 juta orang warganya. Pahit memang, tapi itulah kenyataannya. Jadi, lebih baik mencari uang ke negeri orang, lalu pulang bak pahlawan. Tentu saja bagi yang beruntung.

Melihat sumber daya TKI, potensi besar hanya nampak pada investasi mereka pada negara yang kaya tapi miskin ini. Pengiriman uang oleh TKI kepada anggota keluarganya di tanah air adalah yang selalu didambakan oleh yang empunya negara ini. Uang adalah segalanya. Bagi TKI uang adalah hidup mereka dan keluarga. Bagi pemerintah, uang adalah dana untuk menyelenggarakan kelangsungan negara ini. Dan tentu saja, uang TKI adalah sasaran yang paling enak untuk korupsi. Sesuatu yang sudah tradisi, selain uang dari warganya yang ingin ber-Haji.

TKI merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri di luar kampung halamannya. Hanya saya, potensi ini tidak dikelola sedemikian rupa sehingga terdidik dengan baik. Pada kenyataannya sekarang, TKI pada sektor informal mencapai sekitar 60 persen dari keseluruhan jumlah TKI. Menyedihkan melihatnya. Mengapa sektor informal lebih besar? Hal itu tidak lain terletak pada kemampuan pemerintah dalam mendukung dan melindungi keberadaan TKI sebagai aset negara. Konsep welfare state ternyata sudah usang dan tak lagi digunakan.

Sementara pemerintah sibuk dengan kampanye sekolah gratis, jumlah warga negara yang hanya lulusan SMP dan SD semakin terpesona dengan kemewahan rantauan di negeri orang. Warga masyarakat yang menjadi TKI bukan hanya didorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya saja. Namun, yang menjadi penting adalah bagaimana pemerintah menyediakan kesempatan kerja bagi mereka yang sudah terlambat melanjutkan pendidikannya karena terpaksa harus bekerja.
Di saat pemerintah sedang berpikir untuk merubah UU ketenagakerjaan, TKI di luar sana sedang diperhadapkan pada upaya perlindungan yang masih kabur (contoh: http://www.kapanlagi.com/clubbing/showthread.php?t=60547). Belum lagi perdebatan mengenai cap tertentu pada para TKI yang menuai berbagai reaksi. Di dunia maya saja, banyak forum yang membahas hal-hal ini (lihat salah satunya di http://www.apakabar.ws/forums/viewtopic.php?f=1&t=450&start=0). Tindakan pemerintah yang selalu represif sepertinya sudah menjadi bahasa yang awam bagi bangsa ini. Ketika muncul kasus-kasus yang mamunculkan korban kekerasan majikan, tak lama orang-orang penting ini latah menanggapai. Beberapa waktu kemudian, hal-hal tersebut dijadikan momen penting untuk pemilu dan pilpres. Bangsa ini sungguh kejam.

Di negeri orang, tak sedikit yang hanya menjadi pembantu. Hal ini berdampak pada persepsi masyarakat tentang keberadaan mereka. Di negeri tempat mereka bekerja, mereka dihujat sebagai bangsa babu. Bangsa ini hanya dianggap sebagai bangsa pencetak pembantu (ketik saja ‘bangsa pembantu’ di Google). Bangsa ini tidak terdidik dengan baik. Masyarakat diajak berpikir, namun mereka tidak dibekali kemampuan untuk mengembangkan diri secara akademis, terlatih, terampil, serta logis. Pemaknaan ideologi yang ditanamkan ada pada kesejahteraan hidup yang sempit, seiring dengan upaya menaikkan keuntungan atas devisa. Masyarakat didorong untuk belajar, namun orang tuanya diharapkan jadi pembantu di negeri orang.

Jaminan aturan mengenai perlindungan TKI, dalam hemat saya sebaiknya perlu dicermati lebih lagi. Salut bagi (beberapa) pemerintah daerah baik kota/propinsi yang berupaya menaikkan kualifikasi bagi mereka yang ingin bekerja di negeri orang. (lihat: http://www.antara-sumbar.com/id/index.php?sumbar=berita&d=2&id=31167). Semoga saja aturan-aturan yang mereka buat tidak sekedar berhenti di atas kertas saja. Implementasinya dan kepekaan pemerintah terhadap antisipasi masalah TKI yang muncul adalah harga mati untuk perlindungan mereka.

Agaknya perlu dilakukan koordinasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan jasa TKI untuk merubah gaya pengelolaan TKI demi maksud dan tujuan yang lebih baik.

————————

Kembali pada perandaian saya:

TKI seperti saya mesti dilindungi. Kepada siapa saya mesti bertanya? Apakah gratis?
Atau saya harus bayar berapa lagi? Maaf, sekarang modal habis untuk saya berangkat ke Malaysia.
Uang gaji juga belum dibayarkan.

Pak, BISA TOLONG SAYA?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: