Setyo Pamungkas

DASAR – DASAR FILSAFAT HUKUM

Posted in Hukum (Law) by Setyo on December 12, 2009

Diringkas dari Bab I, Filsafat Hukum karangan Cahyadi dan Manullang

Filsafat Hukum
Filsafat Hukum dikenal dengan istilah jurisprudence (latin–iurisprudens), yakni secara etimologis, terdiri atas dua kata:
Iuris : dari kata ius yang berarti adil atau juga benar (kebenaran), yoh (sehat, Sanskrit), yod (sumber cahaya, Ibrani), dan yaozdadaiti (murni, Persia). Istilah ius sama dengan droit (Perancis), recht (Jerman). Dikenal juga kata lex yang berarti peraturan perundang-undangan, dalam bahasa lain dikenal sebagai loi (Perancis), gesetz (Jerman).
Prudens (ntis) : kebijaksanaan dalam artian pemahaman akan praksis kehidupan (kearifan dalam laku).
Oleh karena itu, jurisprudence diterjemahkan sebagai praksis hidup yang adil dan benar. Dalam ilmu hukum Indonesia jurisprudence diartikan sebagai disiplin hukum atau ajaran hukum, dimana menjadi ilmu yang mengorientasikan seseorang pada keahlian praktis (daripada teoritis). Jurisprudence atau Filsafat Hukum adalah filsafat praktis yang mencoba menjawab pertanyaan dalam dimensi laku “apa yang harus kita lakukan”. Inilah yang menyebabkan Jurisprudence atau Filsafat Hukum dekat dengan etika.

Jurisprudence bermula dari pemerenungan yang sifatnya abstrak (oleh filsuf-filsuf Yunani Kuno), kemudian setelah menguatnya pengaruh kekuasaan Romawi, maka filsafat hukum tidak lagi memandang hukum sebagai permenungan yang refleksif, tetapi hukum dilihat dalam kerangka yang praktis. Hukum menjadi konkrit dalam kodeks hukum (kitab hukum), tidak lagi abstrak.
Perkembangan filsafat hukum disebabkan karena nuansa abstraknya dianggap tidak bermanfaat bagi kebanyakan orang, oleh karena itu, para ahli kemudian mempelajari dan menguasai ilmu tentang keterampilan hukum (teknis), yakni Ilmu Hukum. Namun, perkembangan ini menciptakan masalah karena keketatan metodologis, sehingga dimunculkan Teori Ilmu Hukum (Teori Hukum) sebagai jalan tengah dan juga sebagai perkembangan Ajaran Hukum Umum.

Faktor Ideologi
Filsafat hukum erat kaitannya dengan ideologi. Hal ini karena setiap pemikir selalu memikirkan apa yang seharusnya (ideal) tentang kenyataan (dunia) tempat hidupnya. Selain itu, ideologi juga memberikan pengaruh pada paradigma seseorang memandang sesuatu, serta bagaimana, menurut pendapatnya, cara menyelesaikan masalah.

Jurisprudence dan Ilmu Pengetahuan (Sains)
Kunci dari hubungan dari keduanya adalah karakter disiplin hukum, yakni :
a. Karakter Normatif dari Hukum

Bahwa hukum mengindikasikan sebuah pedoman atau patokan (bersikap tindak), dimana pedoman ini berisi pernyataan-pernyataan yang mengimplikasikan pernyataan yang lain (relasi keharusan).
b. Karakter Ought
Bahwa proposisi dalam hukum adalah keharusan bukan pernyataan tentang fakta. Artinya sebuah pernyataan tentang harus melakukan sesuatu, bertujuan untuk mempreskripsikan suatu tindak yang didasarkan pada implikasi bahwa rasio ada untuk bertindak dan juga adanya standar-kriteria untuk menilainya dengan mana rasio tersebut dinilai.

Makna Hukum
a. Cahyadi dan Manullang menyatakan bahwa perlu adanya sikap ‘hati-hati’ dalam mengungkap makna hukum. Alasannya adalah bahwa hukum sendiri sangat sulit didefinisikan. Padahal untuk mengetahui makna hukum, perlu dimengerti dan diungkap definisi dari hukum itu sendiri.

b. Definisi tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencari makna hukum. Selain sebagai pembatas dalam kerangka berpikir, juga sebagai penanda sesuatu yang telah dan akan kita ketahui. Kemudian dalam mendefinisikan sesuatu, yang perlu diperhatikan adalah : Hukum sebagai sebuah nama menunjuk bagi sebuah pranata atau lembaga dalam kehidupan manusia, jadi tidak hanya berarti sebuah nama kosong belaka; dan, Hukum sebagai sebuah penanda sekaligus juga sebagai penunjuk pada sebuah esensi dari lembaga sosial.

c. Ada beragam versi atau pendapat ahli-ahli hukum dari berbagai jaman, yang mendefinisikan hukum. Tidak ada landasan ideal yang dibakukan sebagai pengukur, apakah pendapat seorang ahli hukum mengenai definisi hukum dapat disalahkan atau dibenarkan. Oleh karena itu, perlu mengambil sebuah keputusan, akan menggunakan definisi hukum yang mana (pendapat orang lain/ahli hukum atau pendapat sendiri) sebagai landasan (titik tolak utama) dalam rangka membicarakan hukum, agar arahnya jelas. Hal ini berarti, definisi hukum menjadi penting bagi tujuan yang ingin dicapai (orientasi awal) terkait dengan substansi definisi hukum tersebut).

d. Fungsi definisi sangat sederhana tapi menentukan. Selain menjadi orientasi awal, definisi juga menyediakan dan menekankan beberapa kriteria objek pembahasan hukum sehingga memberikan referensi dalam pembahasan tersebut.

e. Cahyadi dan Manullang memberikan panduan dalam mendefinisikan hukum, yakni: (1) Definisi hukum tidak terlepas dari faktor ideologi: hukum tidak dapat dilepaskan dari ideologi, karena ideologi memberikan pandangan apa yang seharusnya dan memberikan pilihan bagi penggunanya. Jadi hukum yang dianutnya akan dipengaruhi oleh ideologi yang dipilihnya, (2) Hukum selalu mengikutsertakan validitas: hukum memiliki sumber (material) yang tergantung pada konteks masyarakatnya. Dengan demikian kriteria validitasnya tergantung pada sistem hukum yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan (dilihat dari substansi). Kriteria ini bersifat general dan universal, (3) Hukum menghendaki adanya keteraturan dan kepastian, yakni bahwa karakter normatif dari hukum adalah keteraturan dan kepastian. Hukum adalah patokan dan pedoman, sehingga harus menciptakan keteraturan dan kepastian. Namun meskipun demikian sebagai syarat formal, hukum juga harus memperhatikan keadilan, (4) Hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas. Moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita. Ketaatan manusia terhadap hukum tidak berarti bahwa manusia mendapat keuntungan dari sikap taat itu, melainkan ketaatan tersebut merupakan kesadaran manusia akan kewajibannya. Idealnya, norma akan menghasilkan moralitas, namun menjadi dilema bagi manusia, antara taat norma dan kenyamanan diri sendiri. (5) Hukum akan selalu terwujud dalam sebuah keputusan, hukum adalah patokan dan pedoman sikap tingkah laku, substansinya adalah penilaian-penilaian. Penilaian-penilaian itu terkait dengan elemen-elemen, yakni pertimbangan-pertimbangan moral, sosial, kemasyarakatan, budaya, dan lain sebagainya. Pertimbangan ini menjadi landasan pengambilan keputusan yang nantinya akan disebut dengan hukum.

f. Dalam kerangka ini, makna hukum yang saya pahami adalah bagaimana sebuah pedoman/patokan yang secara substansif memperhatikan esensi keadilan, sebagai bentuk perwujudan kehendak baik, sehingga secara moral dapat dianut dan berguna bagi masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: