Setyo Pamungkas

Hukum Adalah Ilmu?

Posted in Uncategorized by Setyo on January 30, 2010

Jawaban pertama saya: TIDAK

Pertanyaan di judul tersebut mengandung pernyataan yang perlu dikritisi secara mendalam, sehingga jawaban atas pertanyaan tersebut memiliki bobot yang pantas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni apa yang dimaksud dengan ’ilmu’ dan apakah hukum memiliki kriteria sehingga dapat dikategorikan sebagai ilmu.

Ilmu
Bernard Arief Sidharta mengemukakan bahwa ilmu mengandung dua makna, yakni ilmu sebagai produk dan ilmu sebagai proses. Sebagai produk ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya. Sedangkan sebagai proses, ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (stelselmatig), atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengkaji gejala-gejala (keterberian, gegevens) yang relevan dengan bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas sekeahlian dalam bidang yang bersangkutan.(lihat catatan 1)

Dengan melihat kandungan konsep yang dikemukakan oleh Bernard Arief Sidharta tersebut, ada dua hal pokok yang mendasar bila sesuatu ingin disebut ilmu. Pokok pertama berkaitan dengan kebenaran akan pengetahuan. Kajian akan kebenaran suatu pengetahuan bertolak dari konsep dasar pada peristiwa yang nyata, untuk kemudian disusun secara sistematis. Hasil susunan yang sistematis itu akan dikemukakan secara terbuka, sehingga tercipta suatu kondisi, yakni diterima apa tidak.
Pokok yang kedua, merujuk pada suatu aktivitas yang berusaha menemukan maksud dan pengertian tentang sesuatu yang relevan. Aktivitas ini juga dapat dianggap sebagai suatu cara yang ilmiah, terencana dengan baik, taat pada batasan-batasan, yang kemudian melihat gejala (unsur yang memiliki kaitan), dan hasil dari evaluasinya akan diterima. Penerimaan ini tentu saja menggunakan ciri yang sama yang telah disepakati. Sesuatu akan disebut sebagai ilmu dengan mempertimbangkan pada aspek empiris untuk menegaskan keberlakuannya. Inilah yang kemudian oleh Popper, ilmu bertugas untuk mengungkapkan ketidakbenaran, yang bertujuan untuk mengetengahkan suatu model bagi penelitian ilmiah yang memperlihatkan struktur terbuka.(lihat catatan 2) Keterbukaan untuk mengadakan koreksi dan menemukan yang lebih baik melalui diskusi dan penyamaan persepsi.

Jawaban
Dengan melihat penjelasan singkat mengenai ilmu, maka perlu dijawab apakah hukum memiliki ciri-ciri sebagai ilmu. Secara kritis kemudian adalah hukum ditelaah sebagai suatu produk. Hukum disebut ilmu bila identik dengan pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya. Kebenaran hukum ada pada substansinya. Pengetahuan di dalam hukum memang sudah benar adanya, sehingga keperluan untuk mengkajinya diperhadapkan pada kepentingan hal itu dilakukan.
Hukum disebut ilmu bila menunjukkan aktivitas ilmiahnya yang secara sistematis, yakni terencana dengan baik, kemudian dapat ditemukan maksud dan pengertiannya sehingga hasilnya dapat diperdebatkan secara terbuka. Dalam kerangka ini, hukum memang disusun secara sistematis dan maksud serta pengertiannya dapat dijelaskan untuk kemudian mendapat kerangka yang lebih baik. Namun, persoalannya adalah hukum tersajikan dalam berbagai bentuk, yang kemudian bila dilihat secara kronologis terbentuknya tidak semata-mata secara sistematis saja, juga keberlakuannya tidak perlu diperdebatkan karena berdampak pada persoalan tujuan hukum itu sendiri. Persoalan lainnya adalah bahwa adanya hukum yang berasal dari usaha berpikir manusia untuk mengatur hidup bersama, bilamana hukum dapat diperdebatkan maka hukum tidak memiliki manfaat.

Kesimpulan
Menurut pendapat saya, hukum tidak sama dengan ilmu. Alasannya sederhana saja, yakni bahwa hukum dan ilmu berada pada konsep yang sangat berbeda.(lihat catatan 3)
Alasan-alasan tersebut adalah :
– bahwa hukum merupakan usaha-usaha yang ditujukan pada cara mengatur masyarakat, sehingga memerlukan sikap kepastian dan otoritatif, sehingga tidak perlu diuji kebenarannya; sementara ilmu merupakan sesuatu yang perlu terus dikaji kebenarannya sehingga memenuhi aspirasi pemikir-pemikirnya,
– hukum harus ditaati oleh masyarakat, sehingga tidak perlu dipertanyakan apakah bisa diterima atau tidak, itu sebabnya masyarakat tunduk pada peraturan yang diberlakukan; sementara ilmu memiliki sifat keterbukaan, apakah ilmu harus diterima atau tidak, berdasarkan pada argumen-argumen yang mempertanyakannya,
– hukum secara umum (lihat catatan 4) dikaitkan dengan aturan hidup manusia dalam masyarakat, sehingga masyarakat harus tunduk pada aturan tersebut tanpa perlu secara aktif melihat bagaimana hukum dibentuk, karena sudah tersedia ahlinya; sementara ilmu menunjuk pada suatu proses, yang berarti identik dengan suatu kegiatan pencarian makna.

Meskipun hukum tidak sama dengan ilmu, tapi hukum tidak semudah itu dipisahkan dari ilmu. Hal ini karena hukum memerlukan ilmu untuk mengadakan penerapan-penerapan dalam masyarakat, serta upaya untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Hal ini terkait dengan keberadaan ilmu yang secara ilmiah dapat mengkaji kesahihannya, kemampuan akomodasinya, serta eksistensinya di dalam masyarakat.

Catatan :
(1) Sidharta, B. A. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. CV Mandar Maju; Bandung, 2000. Hal. 104.
(2) Pendapat Popper yang disimpulkan oleh Meuwissen, yang beranjak dari rasionalisme kritikal dimana bertujuan untuk mengartkulasikan suatu pengembanan ilmu empirik. (Lihat pada Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Terjemahan B. A. Sidharta. Refika Aditama; Bandung, 2008. Cet. 2. Hal. 49).
(3) Saya sepakat dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa hukum dan ilmu merupakan dunia yang berbeda. Alasan-alasan saya mengatakan hukum berbeda dengan ilmu, secara prinsip bertolak dari pendapat beliau juga. (Lihat Lihat Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti; Bandung 2006. Hal. 329-330).
(4) Beberapa pendapat mengenai definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, atau mereka yang mengartikan hukum, sebagian besar merujuk pada aspek tujuan untuk mencapai ketertiban dan keteraturan dalam hidup bersama.

8 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. herman bakir said, on October 20, 2012 at 5:18 am

    wah kayaknya yang bikin blog masih cetek banget neh ilmunya, siapa bilang kalo aturan-aturan itu gak pernah diuji kebenarannya, trus Mahkamah Konstitusi itu kerjanya apa dong kalo gitu?
    bahkan terhadap putusan-putusan pengadilan, ada yang namanya mekanisme pengujian, mulai dari tingkat banding, kasasi sampai dengan di tingkat upaya-upaya hukum luar biasa… kalo dibilang gak pernah ada perdebatan ilmiah untuk sebuah produk-produk hukum, itu gak bener juga, pernah liat proses goyang otak di DPR ketika membahas sebuah RUU?, tahapan ini sangat terbuka dan demokratis.

  2. herman bakir said, on October 20, 2012 at 5:27 am

    satu lagi, untuk apa anda datang belajar ke “fakultas hukum” sejauh anda berpikiran bahwa hukum itu bukan ilmu?

  3. Setyo said, on November 5, 2012 at 2:58 pm

    Salam Bp. Herman.
    Terimakasih sudah berkunjung dan berkomentar di blog saya.

    Menarik untuk memberikan tanggapan pada komentar Bapak.

    Perlu saya sampaikan bahwa di dalam tulisan saya di atas, saya tidak menyatakan hukum itu pernah/tidak pernah diuji kebenarannya. Baik ilmu dan hukum adalah berbeda tujuan dan manfaatnya. Mungkin Bp. Herman mesti sekali lagi membaca tulisan saya di atas. Hukum di dalam tulisan di atas, menjadi variabel yang dinamis. Perlu juga untuk dipahami konteks dalam tulisan itu.

    Apakah MK/DPR/hakim memperlakukan hukum sebagai “ilmu”?
    Berbeda pula ketika hukum itu baru sebatas “rancangan” peraturan dan hukum sebagai “hukum positif”. Mari kita kaji lebih mendalam, bagaimanakah memperlakukan hukum. Sekali lagi, kualifikasi hukum sebagai ilmu, tidak boleh dilepaskan tujuan dan manfaatnya. Kebenaran hukum sangat relatif, prasyarat atas kebenaran itu juga tidak bisa ditetapkan dengan ukuran yang pasti. Tapi “kebenaran hukum yang kontekstual” itulah kemudian yang harus bisa diterima. Dalam substansi tertentu, pastilah hukum benar adanya. Hampir sama dengan keberadaan kitab suci, yang mau tidak mau kita harus menerimanya. Perbedaannya adalah bahwa hukum harus dipandang dalam dimensi manfaat dan tujuan dibuatnya.

    Bahwa hukum sebagai produk, mau tidak mau kita harus menerimanya. Misal, membuat KTP, bisakah kita berdebat tentang syarat-syarat mendapatkan KTP? Ingat, pada titik ini adresaat hukum itu, tidak dapat memperdebatkannya. Dia tidak memiliki akses untuk hal tersebut. Mau tidak mau, saya harus mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan demi mendapatkan KTP. Sesederhana itu kan?

    Saya berpendapat hukum tidak sama dengan ilmu. Pendapat ini mungkin berbeda dengan pemikiran Bp. Herman, namun sekali lagi, perlu adanya penyamaan persepsi. Berkaca dari pendapat Gustav Radburch, ada tiga hal yang mendasari hukum: kemanfaatan dan kepastian yang dinaungi keadilan. Kalau hukum sebagai ilmu, apakah kemudian dia memiliki manfaat? memberikan kepastian? pembuktian bahwa hukum benar-benar adil?

    Meng”ilmiah”kan hukum, berbeda dengan hukum sebagai ilmu atau bukan.

    —–

    Maaf pak, ilmu saya memang cetek banget. Maka saya datang ke fakultas hukum karena hendak belajar dan menemukan gambaran konsepsi hukum.
    Tetapi, kedewasaan ilmu (menurut saya pribadi) salah satunya dapat dilihat dari bagaimana seseorang (yang katanya berilmu tinggi) mampu menggunakan bahasa yang pantas dan tidak memvonis negatif dalam menyampaikan pendapatnya atas sesuatu gagasan.

    Terimakasih sudah berkunjung dan berkomentar.
    Regards.

  4. herman bakir said, on November 23, 2012 at 2:26 pm

    Wah sulit juga nih memisahkan antara kasar dan halus, bagi saya ihwal kasar dan halus cuma sebuah perspektif [hal yang tampak dari sudutpandang subjektif], sama seperti kotak korek api… satu hal, saya tidak pernah merasa atau mengklaim diri sendiri seorang pendekar sakti berilmu tinggi.. yang saya tahu, saya cuma seorang tua bodoh dan tak berguna, kampungan kasar yang sombong serta bahkan terlalu sok tahu… dan saya selalu bangga dengan semua predikat itu…

    Kembali kepada persoalan kita…
    Adinda, kalo sekiranya tiap ruang pengolahan hukum positif itu bukan sebuah ilmu, tentu itu artinya siapa pun orangnya akan bisa bikin undang-undang, bikin peraturan pemerintah, bikin peraturan menteri, membuat akta notaris, membuat surat dakwaan, beracara di pengadilan, termasuk tukang becak, bahkan orang gila sekali pun… Ijinkan saya sedikit memberi masukan, Adinda tentu pernah dengar yang disebut teknik perundang-undangan, teknik investigasi, teknik membuat surat dakwaan, teknik membuat pembelaan atau katakanlah teknik-teknik hermeneutical praxis in law? Ini tidak berbeda halnya dengan yang terjadi dengan bidang matematika, fisika atau pun kedokteran, yang pada masing-masingnya memiliki teknik-teknik khusus tersendiri untuk memecahkan core-problem yang dilesakkan ke hadapan masing-masing penstudinya. Ini artinya, bahwa sebagaimana halnya ilmu-ilmu lain, sebagai ilmu, hukum pun telah memiliki paradigmanya: metode [dipisahkan berdasarkan medan telaahnya—teknik perundang-undangan; teknik menginterpretasi; teknik pembelaan], pertanyaan-inti yang selalu sama dari satu riset ke riset lainnya [apa hukumnya/lex specialis untuk situasi-situasi problematik berkenaan permasalahan hak dan kewajiban], eksemplar [putusan-putusan pengadilan; undang-undang] dan generalisasi-generalisasi simbolik [pacta sunt servanda; asas legalitas dan lain sebagainya]… Ringkasnya, ilmu hukum adalah disiplin praktikal yang hadir untuk menawarkan penyelesaian permalasahan-permasalahan problematik kemasyarakatan di dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku…

    Jika Adinda masih bersikeras dengan pendirian Adinda, ya sudahlah itu artinya Adinda tetap memilih untuk berjalan mundur dua abad sebelum ini, ke sebuah peradaban sebelum terjadinya kemunculan filsuf-filsuf besar seperti Scholten dan juga Hans Kelsen…

    Soal Radbruch, sekali lagi bukan bermaksud menghina, teori itu sudah terlalu usang/tertinggal bagi saya, di dalam draft disertasi saya, saya malah sudah menguliti dan mencincangnya…

  5. herman bakir said, on November 23, 2012 at 2:41 pm

    Satu hal lagi, saat adinda Setyo menuliskan terminologi “konsepsi hukum,” saya percaya semua orang akan bersepakat dengan dirimu bahwa hukum bukanlah sebuah ilmu, tapi hanya sebuah konsepsi, dan tampaknya semua konsepsi adalah tidak rasional, hahaha…

  6. herman bakir said, on November 23, 2012 at 3:06 pm

    Soal kitab suci, saya juga sangat setuju dengan adinda Setyo, bahwa persamaan antara kitab suci dan hukum adalah bahwa Firman Tuhan di dalam kitab suci pun harus diuji, dan pengujinya adalah hakim-hakim konstitusi, hakim banding, hakim kasasi!
    KTP bukanlah produk hukum, ia tidak berbeda halnya dengan struktur rambu-rambu lalu lintas, traffic light dan lain sebagainya, yang dikeluarkan oleh pabrik yang membuatnya. Namun peraturan yang memerintahkan tiap penduduk untuk memiliki KTP jelas adalah karya legislatif, sehingga oleh karenanya, sebagai produk sebuah ilmu [ilmu hukum], peraturan ini pun harus memiliki landasan rasional/empirikalnya, jika tidak, maka posisinya terancam apositif..

  7. herman bakir said, on November 23, 2012 at 3:23 pm

    Syarat-syarat membuat KTP tentu tidak asal-asalan dikeluarkan, bisa jadi ini telah melalui riset yang panjang. Artinya, selalu ada argumentasi rasional yang dapat menjustifikasinya: soal batasan umur 17 tahun (syarat maturitas), pas foto (memudahkan mengidentifikasi pemilik KTP); surat pengantar RW (sebagai bukti yang menguatkan kalau yang bersangkutan adalah benar penduduk setempat) dan lain sebagainya. Salah satu dari syarat-syarat ini bisa saja terancam apositif sejauh tidak memiliki basis-basis rasional dan empirikalnya.

  8. herman bakir said, on November 24, 2012 at 6:10 am

    Soal kebenaran [VERITAS] di dalam hukum? Semua ilmu meletakkan kebenaran sebagai “fundasi teleologikalnya,” demikian pula halnya ilmu hukum, yang juga melihat kebenaran sebagai TELOS bagi riset-risetnya yang secara tradisional memisahkan diri ke dalam dua lapangan: HERMENEUTICAL PRAXIS IN LAW dan LEGISLATORIAL PRAXIS IN LAW. Di dalam ruang pengolahan HERMENEUTICAL PRAXIS IN LAW, ilmu hukum mengenalkan kita pada dua model kebenaran, FAKTISCHE WAHRHEIT [kebenaran faktual] yang digali melalui tanggapan terhadap QUESTIONS OF FACTS dan NORMATIVE WAHRHEIT [kebenaran normatif] yang digali melalui tanggapan terhadap QUESTIONS OF LAW.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: