Setyo Pamungkas

Menakar Potensi Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

Posted in Hukum (Law) by Setyo on June 23, 2010

Koperasi saat ini mengalami perkembangan cukup signifikan dibanding pada dekade yang lalu. Sebagai salah satu wujud sarana bagi pemenuhan kebutuhan warga masyarakat, koperasi sering ditempatkan sebagai solusi terdepan. Berkembangnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), menjadi tumpuan masyarakat atas ketercukupan modal untuk melakukan kegiatan usaha. KSP melakukan kegiatan usaha atas dasar kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan modalnya sendiri. Selain itu, KSP juga berperan dalam menyalurkan modal kepada masyarakat luas, terutama masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan, meskipun kalangan masyarakat ini masih menjadi perdebatan tersendiri. Menarik untuk dilihat bagaimana pemerintah mengatur permodalan KSP/USP, sehingga KSP/USP tetap menjadi pilihan bagi masyarakat.

Pengaturan Permodalan Koperasi
Sebagaimana koperasi yang diatur di dalam UU No. 25/1992, maka pada Pasal 41 diatur bahwa Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, dimana modal sendiri dapat berasal dari: (a) simpanan pokok; (b) simpanan wajib; (c) dana cadangan; dan, (d) hibah. Sementara modal pinjaman dapat berasal dari: (a) anggota; (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; (c) bank dan lembaga keuangan lainnya; (d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; (e) sumber lain yang sah. Selain itu, pada Pasal 42 diatur pula bahwa Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
Sementara di dalam PP No. 9/1995, Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal dari : (a) anggota, (b) koperasi lainnya atau anggota, (c) bank dan lembaga keuangan lainnya, (d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, (e) sumber lain yang sah. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dapat menghimpun simpanan koperasi berjangka dalam tabungan koperasi oleh anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Dalam persepsi ini, sebenarnya Pasal 17 PP memberikan muatan materi yang sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam UU Koperasi.

Masalah Prioritas Penghimpunan Modal KSP
Permodalan KSP berdasarkan Pasal 17 PP No. 9/1995 memberikan peluang bagi penghimpunan dana dari berbagai pihak, baik anggota maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam KSP tersebut. Khusus modal yang diperoleh dari anggota, yang pada dasarnya didasari oleh kesukarelaan, maka KSP dibebani oleh unsur kepercayaan, keamanan dan kepastian, serta pada sisi yang lain adalah pada unsur manfaat yang akan diperoleh oleh anggota KSP tersebut. Karena unsur-unsur yang demikian, maka anggota bersedia melaksanakan kewajibannya dengan membayar simpanan pokok (sebagai anggota), maupun secara sukarela turut serta dalam bentuk simpanan-simpanan lainnya (simpanan sukarela). Simpanan-simpanan tersebut menjadi pokok modal KSP untuk menjalankan kegiatan usaha lainnya. Namun, koperasi juga dapat menambah modalnya melalui dana pinjaman dari anggota, dan berkewajiban mengembalikan dana pinjam tersebut bilamana terjadi hal-hal tertentu, misalnya anggota berkeinginan keluar, atau KSP membubarkan diri.
Berkaitan dengan hal tersebut, sesungguhnya aspek permodalan KSP sangat ditentukan melalui jumlah simpanan anggota dan pinjaman yang berasal dari sumber eksternal. Pada kenyataannya, harus disadari ada keterbatasan kemampuan anggota dalam menabung, sehingga dapat menyebabkan jumlah simpanan di KSP relatif kecil, dana berujung pada kebutuhan untuk melakukan perkuatan permodalan. Untuk itu semangat menabung perlu digiatkan dan perlu pengingkatan sumber eksternal melalui dana bergulir pemerintah maupun perbankan (linkage program) dengan pinjaman komersial. Sumber dana eksternal dibutuhkan agar modal KSP cukup memadai untuk dapat menutup biaya operasional dan memperluas jangkauan pelayanan pada usaha mikro. Akan tetapi, kemampuan menabung anggota, tidaklah cukup untuk membentuk kekuatan permodalan KSP, karena tentu saja kemampuan anggota dilatarbelakangi oleh kemampuan penghasilannya yang terbatas.
Dengan demikian, yang diperlukan kemudian adalah partisipasi para-pihak yang berkepentingan dengan KSP (stakeholders). Yang kemudian harus dicermati secara mendalam adalah bahwa partisipasi dapat menjadi alat untuk memuaskan kebutuhan para stakeholders (anggota, non anggota/ deposant, dan pemerintah). Partisipasi ini menentukan penguatan modal koperasi simpan pinjam. Bilamana pelayanan KSP dapat memberikan manfaat, maka dapat menyebabkan stakeholders terus berpartisipasi di dalam penyelenggaraan KSP, yakni berupa modal dan non modal di KSP/USP.
Persoalannya adalah bahwa KSP yang memiliki anggota, calon anggota, atau pihak lain yang memberikan dukungan modal, tidak memberikan prioritas kepada salah satunya. Dengan demikian pelayanan yang diberikan adalah sama dan tidak membedakan kepentingan pemberi modal. Masalah ini dapat menimbulkan kecenderungan negatif antara pihak KSP sendiri dengan anggota. Berkaitan dengan ketentuan di dalam Pasal 19 PP 9/1995, bahwa kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah: (a) menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; serta, (b) memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Pasal ini juga memiliki kaitan dengan Pasal 20 yang menentukan bahwa :
(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.
(2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani.
(3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.
(4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

Bilamana ditelaah secara mendalam, penghimpunan modal melalui simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya, menjadi salah satu kegiatan usaha KSP. Secara yuridis ditentukan bahwa pengutamaan pelayanan kepada anggota adalah yang pertama dibanding dengan pihak-pihak lainnya. Ini menjadi masalah ketika ada anggota yang kemudian diperlakukan sama dengan pihak yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah persoalan priotitas terhadap keamanan (jaminan) terhadap simpanan. Misalnya dana pinjaman dari anggota dan modal koperasi akan berkurang dan lebih bermasalah jika koperasinya tidak mampu mengembalikan haknya anggota, ketika ada yang berkeinginan untuk tidak lagi menjadi anggota KSP. Sementara itu simpanan bagi nasabah/masyarakat yang menyimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito ada jaminan, bahwa telah jelas keamanannya, yaitu dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang nilainya maksimal Rp. 100 juta.
Oleh karena terwadahi dalam bentuk Koperasi, maka simpanan anggota di koperasi tidak ada jaminan kepastian dan keamanan seperti halnya LPS tersebut, maka akibatnya bahwa seberapa besar tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi tergantung pada kepercayaan anggota kepada KSP. Jika anggota memiliki kepercayaan tinggi kepada KSP, maka upaya menghimpun dana melalui simpanan akan lebih meningkat dan akan lebih cepat dalam memobilisasi dana anggota, dalam hal ini fungsi bank dan KSP/USP dalam memobilisasi dana anggota, dimana ada kesamaan dengan bank yaitu sebagai lembaga intermediary dan bergerak dalam bisnis uang.
Masalah lain adalah terkait dengan Pasal 23 PP 9/1995 yang mengatur bahwa penghimpunan dana melalui simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya, dilakukan dengan pemberian imbalan yang ditentukan oleh Rapat Anggota. Kecenderungannya adalah bahwa upaya penghimpunan modal yang dilakukan oleh KSP dapat menjadi tujuan utama yang menyisihkan keberadaan kegiatan usaha penyaluran dana. Fokus dan sasaran KSP kemudian berujung pada upaya mendapatkan modal sebanyak-banyaknya, dengan cara menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota dan/atau calon anggota KSP.
Di sisi lain KSP menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena alasan dorongan agar memperoleh keuntungan/laba yang tinggi dan semakin ketatnya persaingan sesama koperasi, maka mereka saling berinovasi dan berlomba untuk menarik calon-calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonus-bonus dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Strategi mencari nasabah dengan cara memanfaatkan adanya status calon anggota ini begitu gencar, meskipun sasaran yang sebenarnya lebih cenderung kepada masyarakat luas.

Independensi Permodalan KSP
Ketentuan di dalam PP No. 9/1995 memberikan batasan mengenai perolehan permodalan KSP. Akan tetapi di dalam perkembangannya KSP, secara sosiologis seringkali memanfaatkan bantuan modal dari Pemerintah, ataupun pihak-pihak diluar anggota dan calon anggota KSP. Kondisi ini mempengaruhi independensi atau kemandirian KSP untuk memobilisasi permodalan dari anggotanya. Selain itu kegiatan ini berpengaruh terhadap tingkat pelayanan KSP. Semakin kecil rasio modal sendiri, yakni yang diperoleh dari simpanan anggota, terhadap modal di luar simpanan anggota dan/atau calon anggota, maka kemungkinan besar tingkat ketergantungan kepada eksternal atau kepada pihak ketiga semakin besar pula. Ketergantungan ini juga menyebabkan pengelola koperasi lebih mengutamakan kepentingan non anggota ketimbang kepentingan anggota. Lebih jauh, kondisi yang demikian akan berimplikasi terhadap penguatan koperasi secara keseluruhan, maka struktur permodalan KSP harus menjadi prioritas utama yang pada dasarnya perlu untuk dikritisi, dan bahkan dibenahi.
Kondisi demikian terjadi oleh karena secara pokok tidak ada perbedaan pelayanan terhadap anggota, calon anggota, atau pihak lain yang memiliki kepentingan permodalan di KSP. Oleh karena pelayanan KSP kepada anggota dan non anggota tidak begitu dibedakan, maka bilamanda ada imbalan yang berupa insentif kepada anggota, besarannya kemungkinan relatif sama dengan yang diterima non anggota. Anggota sendiri bahkan harus melakukan pengorbanan yang lebih daripada yang bukan anggota. Situasi yang demikian kurang memotivasi anggota untuk aktif berpartisipasi menabung atau mendepositiokan dananya di KSP.
Dari perspektif teori berpartis insentif, siklus simpan dulu baru pinjam akan terus mengalir selama proses insentif ini mampu memuaskan anggota maupun non anggota besar . Jika menganut strategi menghimpun modal dari anggota, maka insentif keanggotaan harus lebih signifikan daripada yang non anggota. Dan untuk daerah pedesaan (rural), strategi ini masih yang terbaik dioptimalkan oleh KSP/USP. Sedangkan untuk daerah perkotaan (urban) KSP sudah harus melakukan ekstensifikasi pelayanan kepada non anggota. Kesimpulan sederhana yang dapat ditemukan adalah bahwa selama KSP dapat memuaskan kebutuhan anggota maupun non anggota kepentingan umum maka tingkat partisipasi mereka akan tetap tinggi.
Berkaitan dengan persoalan independensi dan tingkat partisipasi masyarakat kepada KSP, maka diatur di dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil 351/KEP/M/XII/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha (SHU) KSP harus diputuskan oleh Rapat anggota. Pembagian tersebut setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
1) dibagikan kepada anggota secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
2) dibagikan kepada anggota untuk balas jasa yang terbatas terhadap modal (yang berasal dari simpan pokok dan simpanan Wajib)
3) dibagikan sebagai bagian keuntungan kepada pemegang surat perjanjian modal penyertaan koperasi (SPMKOP), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) membiayai pendidikan dan pelatihan serta peningkatan ketrampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi;
5) insentif bagi pengelola dan karyawan;
6) keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi;

Pengaturan yang demikian tidak cukup untuk menjaga tingkat independensi KSP, oleh karena bilamana anggota memiliki kepentingan untuk memihak pada yang non-anggota yang ingin mendapatkan kepentingan lain terhadap KSP, maka aturan ini dapat disimpangi dengan pengaturan lebih lanjut dengan anggaran dasar. Atau juga dengan cara lain seperti dengan upaya pelayanan terhadap kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi. Metode ini dapat digunakan untuk melaksanakan upaya keberpihakan kepada subjek tertentu untuk mendapatkan laba lebih banyak melalui KSP.

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. ahmad masrukhin said, on January 6, 2012 at 12:22 pm

    tabungan kami aggata kami rata Rp 20 000 000 per bulan , dan kami pinjamkan ke klp dg margin 2% namun kami blm ahli dlm soal administrasinya,dan kami akan mengalami kendala pd saat bln puasa karna tab tsb dibagi. bgmna caranya agar kami bisa mempejari adm,dan memperoleh bantuan modal ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: