Setyo Pamungkas

Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkungan dan Desakannya Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat

Posted in Hukum (Law), Lingkungan (Environment) by Setyo on July 7, 2010

(Abstraksi)

Pengantar
Korporasi dewasa ini menjadi suatu entitas yang memiliki peranan dalam perkembangan kehidupan ekonomi di dalam masyarakat. Korporasi yang pada umumnya merupakan bentuk organisasi bisnis, menjalankan kegiatannya hampir di seluruh bidang kehidupan. Kecanggihan dalam bentuk dan konsep adalah sarana korporasi dalam mempertahankan keberadaannya, sekaligus dipergunakan untuk melancarkan kerjasama-kerjasama bisnis dan pengumpulan modal. Aktivitas ekonomi yang dilakukannya itu berbeda dengan yang dilakukan masyarakat yang tidak mengenal konsepsi korporasi. Aktivitas masyarakat ini pada dasarnya dilakukan secara individu, kelompok, keluarga, dan antar kelompok. Korporasi lebih luas beraktivitas hingga melampaui batas-batas negara.
Korporasi yang menjelma menjadi entitas bisnis yang penting tidaklah sedikit jumlahnya dan jangkauan usahanya. Oleh karena dilandasi oleh upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka kompetisi antar korporasi wajar terjadi. Perkembangan aktivitas perdagangan dan bisnis mendorong korporasi makin kreatif dan inovatif dalam menggali potensi demi keuntungan di dunia usaha yang makin pesat pula. Sumber daya yang digali oleh korporasi menjadi semakin beragam bentuk dan cara mendapatkannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin maju, digunakan sebagai sarana ampuh untuk itu. Namun, perkembangan-perkembangan tersebut memunculkan problema adanya penyimpangan-penyimpangan yang berdampak negatif kepada lingkungan kehidupan sosial, atau bahkan meminggirkan eksistensi masyarakat yang lain. Umumnya masyarakat adat sering dirugikan oleh aktivitas-aktivitas penggalian sumber daya alam dan atau potensi lain yang juga memiliki keterkaitan erat dengan korporasi. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan korporasi, secara terorganisir, menjadi bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian di pihak lain sehingga pantas untuk disebut sebagai kejahatan yang dilakukannya. Masyarakat adat seringkali ditempatkan sebagai pihak yang selalu dirugikan dan tidak ada bentuk-bentuk perhatian khusus secara baik dari pembuat kerugian.

Kejahatan Korporasi
Korporasi memiliki peranan dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi. Akan tetapi, oleh karena tujuannya adalah demi keuntungan, korporasi tidak dapat dilepaskan dengan adanya kejahatan-kejahatan bisnis yang makin canggih dan bervariasi. Kejahatan bisnis merupakan bentuk kejahatan yang bersifat umum yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan ekonomi dan biasanya dilakukan oleh korporasi atau secara terorganisir sehingga disebut dengan kejahatan korporasi. Simpson menyatakan ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. Pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan atau “legal persons”) dan perwakilannya, termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors) dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.
Kejahatan korporasi secara umum dapat digambarkan sebagai segala jenis kejahatan yang berhubungan dengan korporasi, baik oleh perorangan maupun secara kelompok yang terorganisir, baik adanya korban yang ditimbulkan maupun tidak. Korporasi sebagai akar kejahatan white collar crime (kejahatan kerah putih), menurut Clinard dan Yeager merupakan kejahatan white collar, tetapi dengan tipe khusus. Kejahatan korporasi sebenarnya adalah kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harap-harapan di antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di suatu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan di lain pihak. Joseph F. Sheley dalam bukunya Explaining Crime mengemukakan bahwa kejahatan korporasi dibagi dan didefinisikan dalam enam kategori, yaitu: perusahaan tidak melaporkan besar keuntungan yang sebenarnya kepada pemegang saham, mengelabuhi publik tentang produk-produknya terutama yang berkaitan dengan mutu dan bahan, membuat laporan pajak yang tidak benar, perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja para karyawannya, berkolusi dengan partai politik dengan memberikan sumbangan kampanye, dan proses produk yang menimbulkan polusi, seperti debu, limbah, suara dan lain sebagainya.
Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana, kejahatan korporasi dalam dimensinya yang baru dewasa ini memiliki ciri-ciri: merupakan super white crime (rumit, canggih, sulit dilacak, dan tidak menghilangkan bekas), bersifat lintas batas nasional (transnasional), menggunakan alat teknologi tinggi sebagai alat bantu, sangat terorganisir, melibatkan kerja sama pengusaha dan penguasa, dan menggunakan cara rekayasa korporasi yang canggih. Sementara kejahatan korporasi sendiri di dalam Black Law Dictionary, kejahatan korporasi diterjemahkan sebagai corporate crime yang didefinisikan sebagai: any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as ”white collar crime”. Pengertian lain mengenai kejahatan korporasi adalah bahwa suatu bentuk kejahatan (crime) dalam bentuk white collar crime, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis, melalui pengurus, atau otorisasi olehnya , dimana meskipun perusahaan an sich tidak pernah mempunyai niat jahat.
Karena kecanggihannya tersebut, kejahatan korporasi kemudian menjadi ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang lain. Kejahatan korporasi yang dilakukan dengan tujuan tertentu, terutama dalam rangka mencari keuntungan yang lebih besar, menyebabkan adanya upaya untuk mempidanakan korporasi. Namun, tentang hal ini juga masih menjadi perdebatan tersendiri, apakah korporasi dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang dapat dipidana. Pemidanaan yang ditujukan kepada korporasi sebagai subyek hukum juga harus diterapkan secara hati-hati sehingga tidak menyebabkan adanya ketidaktepatan sasaran kepada mereka yang memang seharusnya dipidana.
Dipandang dkajian viktimologis, masyarakat dapat menjadi korban atas aktivitas negatif korporasi, yakni masyarakat menjadi korban karena kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, aktivitas korporasi yang negatif tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan. Sementara dalam pandangan lain, masyarakat menjadi korban karena :
– Penderitaan secara fisik maupun secara psikis atau mental bertalian dengan pelbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perorangan, suatu kelompok tertentu, komunitas tertentu, bahkan juga dari pihak penguasa, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan dapat pula beberapa orang, sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian dari rakyat yang menderita bukan saja secara fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomis, sosial, agama, dan dalam artian psikis secara luas.

Dengan demikian telah jelas bahwa masyarakat adat yang mengalami kerugian sebagaimana diuraikan di atas, adalah menjadi korban atas perbuatan pihak lain, yang bisa berbentuk korporasi, yakni melalui aktivitas-aktivitas (bisnis) yang menimbulkan kerugian di dalam masyarakat. Terkait dengan lingkungan, maka korporasi dapat pula menimbulkan kerusakan lingkungan yang berujung pada kerugian yang dialami oleh masyarakat adat dalam berbagai bentuknya.

Lingkungan Hidup dan Eksistensi Masyarakat Adat

Di Indonesia, keberadaan masyarakat adat diakui dan dilindungi secara hukum. Dalam pengertian awam, masyarakat adat seringkali dianggap sama dengan suku. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengartikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal. Keterikatannya kepada hukum adat berarti ada pengakuan terhadap hukum adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, ada lembaga adat yang masih berfungsi dalam melakukan pengawasan bahwa hukum adat memang dipatuhi.
Aspek terpenting yang harus diketahui dan disadari tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah kenyataan tentang keragaman mereka. Keragaman ini dapat dilihat dari segi budaya, agama dan atau kepercayaan, serta organisasi ekonomi dan sosial. Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup, sebagian kelompok memposisikan mereka sebagai kelompok yang diidealkan dalam berhubungan dengan alam dengan menekankan pada realita akan adanya hubungan spiritualitas dari masyarakat-masyarakat adat dengan alam. Sedangkan kelompok lain, termasuk pemerintah orde baru, mereka dianggap sebagai penghambat utama dari perkembangan “kemajuan” khususnya dari segi ekonomi.
Keterkaitan antara budaya dan lingkungan adalah sangat jelas bagi masyarakat adat. Semua masyarakat adat memiliki hubungan spritual, budaya, sosial dan ekonomi dengan wilyah tradisionalnya. Hukum-hukum adat, tradisi dan praktek-praktek yang menggambarkan keterikatan atas tanah dan tanggung jawab untuk melestarikan wilayah tradisional untuk kebutuhan generasi selanjutnya. Lingkungan hidup masyarakat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ketergantungan masyarakat adat dan kebutuhan untuk pelestarian lingkungan merupakan situasi timbal balik yang saling menguntungkan.
Proyek-proyek pembangunan, penambangan, kegiatan-kegiatan kehutanan dan program-program pertanian terus-menerus menyingkirkan masyarakat adat. Kerusakan lingkungan yang terjadi sangat besar: tumbuh-tumbuhan dan berbagai jenis satwa menjadi punah atau terancam punah, ekosistem-ekosistem unik telah hancur, sungai dan tangkapan air lainya telah terpolusi berat. Berbagai varietas tanaman-tanaman komersil telah menggantikan varietas-varietas lokal yang digunakan dalam sistem pertanian tradisional, yang mengakibatkan peningkatan metode pertanian industrial.
Di dalam kenyataannya, krisi lingkungan juga berkembang pesat seiring perkembangan korporasi yang tidak hanya melulu pada satu wilayah, namun mencakup wilayah lain. Wilayah lain bahkan sampai melewati batas-batas sosial, politik, dan lain sebagainya hanya demi mendapatkan sumber daya alam yang sesuai dengan keuntungan bisnisnya. Fakta krisis lingkungan tersebut, menurut Walden Bello, salah satunya dipicu akibat sebagian besar dari 15 (lima belas) negara pengutang terbesar di dunia ketiga telah melipatgandakan eksploitasi hutan mereka sejak akhir tahun 1970-an. Hal tersebut sangat terkait dengan kebutuhan untuk membayar utang melalui perluasan ekspor berbagai sumber daya alam dan komoditas seperti kayu dan bahan galian. Akibatnya, basis-basis sumber daya alam di negara-negara tersebut mengalami laju penipisan dan degradasi secara cepat.

Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkungan
Perkembangan globalisasi ekonomi sebagai fenomena mondial memperlihatkan adanya dua dimensi, yakni bahwa ada dimensi pertama: dimensi ekonomi dan koperasi, dan dimensi kedua: dimensi politik dan negara. Kedua dimensi ini direalisasikan melalui program-program tiga mesin globalisasi: lembaga keuangan internasional (International Financial Institution-IFI), Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO), perusahaan multinasional (Multinational Transnational Corporation-MNC). Dalam perspektif yang demikian, korporasi dalam persepsi Joseph F. Sheley, dapat memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan, yakni dalam beberapa jenis :
– Defrauding the stock holder : perusahaan yang tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham.
– Defrauding the public : mengelabui publik tentang produk-produknya yang mutu dan bahan-bahanya prima dan dapat dipertanggung jawabkan, isi iklan yang tidak benar.
– Defrauding the Government : membuat laporan pajak yang tidak benar.
– Endangering employees : perusahaan yang kurang memperhatikan keselamatan kerja para karyawannya.
– Illegal intervention in the political process : berkolusi dengan partai politik dengan memberikan sumbangan kampanye.
– Endangering the publik welfare : proses produksi yang menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan (debu, limbah B3, suara dan sebagainya).

Dalam konteks ini, kejahatan terhadap lingkungan termasuk dalam kategori endangering the publik welfare. Dapat diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi banyak berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Meentje Simatauw mencatat setidaknya ada 3 (tiga) jenis perusak lingkungan yang hadir di dunia dan mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat lokal di negara-negara berkembang: pertama, adalah industri pertanian global; kedua, industri pertambangan; dan ketiga, adalah industri kehutanan. Kerusakan yang terjadi tidak hanya menyentuh pada tataran fisik saja, yakni persoalan obyek yang secara fisik, namun juga sampai pada aspek kehidupan sosial yang terlanggar oleh aktivitas korporasi yang negatif dan serampangan dalam mengambil sumber daya alam yang ada di dalam masyarakat adat. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dapat menngakibatkan kerugian pada masyarakat adat.
Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dialami oleh masyarakat adat diantaranya pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan dan gizi yang mencukupi, hak terhadap standar kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan masih banyak lagi. Dengan demikian, di dalam kerangka hak atas tanah (pertanahan), kehutanan, dan pertambangan, eksistensi masyarakat adat seringkali dilanggar dengan cara yang canggih, yakni secara sistematik. Pengambilalihan hak atas tanah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak atas tanah misalnya, dilakukan dengan maksud untuk mengeksploitasi sumber daya dan potensi alam, hanya demi keuntungan perusahaan (corporate profit). Pengambilalihan hak atas tanah yang berakibat pada kerusakan lingkungan juga tidak hanya korporasi saja yang secara aktif melakukan aktivitas tersebut, namun bahkan masyarakat adat didorong untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh adalah bahwa ada ada individu-individu yang terlibat dalam kegiatan pembabatan hutan dan penambangan skala besar baik sebagai karyawan maupun sebagai perorangan dan atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki alternatif sumber pendapatan lain. Dalam konteks ini, sejauh kegiatan tersebut bukan merupakan keputusan kolektif dari masyarakat adat yang bersangkutan maka haruslah ditempatkan sebagai kegiatan dan tanggung jawab individual dari pelakunya. Sedangkan apabila kegiatan tersebut memang diputuskan sesuai adat mereka, maka haruslah diterima sebagai keputusan kelompok yang bersangkutan dan bukan merupakan tanggung jawab dari seluruh masyarakat adat.

Inilah yang kemudian menyebabkan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk menggeser eksistensi masyarakat adat, yakni dengan sistematis, masyarakat adat yang telah hidup dan melangsungkan kehidupannya menjadi terpinggirkan dengan mengembangkan usaha/profit korporasi. Pengembangan korporasi ini dilakukan pada bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya alam dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat adat, dimana alam dan potensi tersebut menjadi bagian yang secara turun temurun diakui dan dikuasai oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
Masyarakat adat sendiri memiliki hak-haknya sendiri dalam menjaga lingkungan hidupnya secara bersahaja. Hak-hak tersebut menurut Prof. Juned diantaranya adalah :
– Menjalankan sistem pemerintahan sendiri,
– Menguasai dan mengelola sumber daya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya,
– Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya.
– Keluar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum.
– Hakikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya,
– Hak membentuk adat,
– Hak menyelenggarakan sejenis peradilan
Dengan menjalankan hak-haknya sendiri tersebut, sebenarnya masyarakat adat dapat melakukan perlindungan lebih baik daripada perilaku korporasi. Kejahatan korporasi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, memberi dampak negatif dalam kehidupan masyarakat adat, seperti turut campurnya korporasi dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga adat, intervensi korporasi terhadap berlangsungnya kegiatan perekonomian di masyarakat adat, atau bahkan sampai pada kecenderungan-kecenderungan anggota masyarakat adat yang kemudian melakukan aktivitas yang dilakukan oleh korporasi dalam mencari keuntungan. Hal ini dapat menimbulkan adanya kerugian kepada masyarakat adat yang bersangkutan. Runtuhnya generasi masyarakat adat yang kemudian termodernisasi oleh perkembangan korporasi adalah salah satu akibat yang merugikan masyarakat adat.
Di sisi lain, masyarakat adat menjadi sulit untuk mengatur wilayah adatnya, yang juga notabene dikuasai oleh korporasi, dengan cara-cara politis yang berbeda dengan cara mengatur kehidupan masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam menjadi terganggu, dan justru tidak menimbulkan manfaat kepada masyarakat adat yang dulunya menguasai sumber tersebut. Masyarakat juga tidak lagi secara bebas mengatur dan mengurus lingkungannya sendiri, bahkan juga tidak mampu melakukan aktivitas perekonomian berdasar tradisi yang sudah ada berabad-abad. Meskipun korporasi menjadi subyek hukum yang sama dengan individu-individu di dalam masyarakat adat, namun korporasi tidak semudah itu dikenakan hukuman adat yang senantiasa dipatuhi dan dijalankan. Inilah yang kemudian menjadi bentuk-bentuk kerugian yang dialaminya, sehingga wajar bila masyarakat adat dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan korporasi.
Karena kejahatan korporasi terhadap lingkungan sampai menyentuh eksistensi kehidupan sosial masyarakat adat, maka korporasi seharusnya dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan jahat yang dilakukannya. Akan tetapi, yang perlu dicermati kemudian adalah apakah korporasi dapat dihukum selayaknya naturlijke person dalam kerangka subyek hukum. Hal ini menjadi masalah tersendiri, selain sulitnya menentukan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Kejahatan korporasi tersebut menyebabkan adanya penderitaan bagi masyarakat adat yang merupakan korbannya.

Anda membutuhkan file ini lengkap dengan sumber referensinya?
contact di setyopamungkas@gmail.com

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. hema said, on May 28, 2012 at 3:45 am

    minta referensinya donk untuk masalah kejahatan korporasi terhadap lingkungan ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: