Setyo Pamungkas

Mengelola Conflict of Interest dengan Corporate Governance

Posted in Hukum (Law) by Setyo on August 2, 2010

*Dalam Perkembangan Korporasi di Indonesia

Pengantar
Corporate Governance yang juga disebut sebagai Good Corporate Governance merupakan suatu istilah yang hendak menunjuk pada bagaimana baiknya suatu korporasi dikelola dan dikembangkan secara profesional, sehingga korporasi tersebut memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktivitas-aktivitas demi tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Persoalannya kemudian bahwa mengapa diperlukan suatu pengelolaan yang baik pada korporasi? Ada beragam alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu alasannya adalah keterkaitan korporasi dengan konflik kepentingan yang melekat pada subyek-subyek di dalam korporasi. Konflik kepentingan ini ada dikarenakan sebagai subyek (pengurus, karyawan, dan lain sebagainya), tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan diri sendiri, meskipun diharuskan menjadi profesional di dalam korporasi.

Good Corporate Governance (GCG)
Secara umum istilah
governance pada dasarnya ditujukan pada konsep dari sebuah sistem yang berorientasi pada konteks pengendalian dan pengaturan perusahaan, yakni di dalam artinya yang ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para pemangku kepentingan. Good Corporate Governance memang menyangkut orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, dinyatakan bahwa GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :
1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Dewasa ini, implementasi dari sistem corporate governance gencar dikembangkan dan dipromosikan. Hal ini dikarenakan sistem ini memberikan peluang perlindungan yang efektif terhadap pemegang saham dan pihak ketiga (kreditur), yakni tentang kepastian untuk mendapatkan pengembalian investasi yang direncanakan. Selain itu, sistem ini dapat membantu mendorong terwujudnya suatu lingkungan yang kondusif demi pertumbuhan yang berkelanjutan dan efisiensi yang dilakukan korporasi. Beberapa definisi GCG adalah diantaranya sebagai berikut :
– Berdasarkan pada Robert P. Maxon Lecture, konsep dari corporate governance adalah mengenai memaksimalkan nilai dari pemegang saham secara legal, beretika dan berkesinambungan, di samping memastikan keadilan bagi setiap pemegang pancang perusahaan – konsumen perusahaan, pegawai, investor, vendor-partners, pemerintah setempat dan komunitas lainnya. Karenanya, corporate governance adalah sebuah refleksi dari kultur perusahaan, kebijakan-kebijaknnya, bagaimana mereka memperlakukan pemegang pancangnya dan komitmen mereka dengan nilai-nilai yang dipegangnya.
– Pada A Board Culture of Corporate Governance, Gabrielle O’Donovan mendefinisikan corporate governance sebagai sebuah sistem internal yang meliputi kebijakan-kebijakan, proses-proses dan orang-orang yang melayani kebutuhan dari pemegang saham dan pemegang pancang, dengan cara mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan manajemen dengan pengetahuan akan bisnis, objektivitas dan integritas. Corporate governance adalah kepercayaan akan komitmen dari luar dan legislasi, ditambah dengan sebuah kultur direksi yang sehat yang terus memantau jalannya kebijakan-kebijakan dan proses-proses yang ada.
Corporate governance adalah suatu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, hukum dan institusi yang mampu mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan diarahkan, dikelola ataupun dikendalikan. Corporate governance juga termasuk hubungan di antara pemegang-pemegang pancang yang terlibat dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan. Pemegang pancang yang utama adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Pemegang pancang lain termasuk di dalamnya pegawai, suplier, konsumen, bank dan lender yang lain, regulator, lingkungan sekitar dan komunitas luas lainnya.

Mengendalikan Konflik Kepentingan di dalam Korporasi
Di dalam suatu korporasi, subyek yang menjadi pelaku pengelola tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan yang dapat mendegradasi aspek profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Conflict of interest muncul oleh karena pemegang saham dan orang lain yang diserahi tugas pengelolaan korporasi merupakan dua subyek yang berlainan kepentingan. Secara etis, orang yang diserahi tugas pengelolaan korporasi bisa berbeda dan dituntut untuk bekerja secara profesional. Yang menarik kemudian, aspek profesionalitas seperti apa yang kemudian harus ditanamkan pada pengurus korporasi.
Konflik kepentingan di dalam korporasi berkaitan erat dengan perkembangan korporasi di Indonesia. Oleh Asian Development Bank, dipelajari faktor-faktor yang memiliki andil pada terjadinya krisis di Indonesia, yaitu: (1) bisnis dengan kepemilikan yang terkonsentrasi dan merupakan bisnis keluarga; sebagian besar perusahaan yang listed biasanya merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga atau merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Negara, dalam hal ini oleh pemerintah, (2) fungsi pengendalian yang tidak efektif dari dewan komisaris, (3) ketidakefisienan dan rendahnya transparansi dari pengendalian, (4) tingginya ketergantungan akan pendanaan dari luar, dan (5) rendahnya pengendalian akan fungsi kreditor.
Dalam konteks inilah diperlukan suatu pengendalian perusahaan, yang mana ada beragam model-model pengendalian perusahaan, yakni diantaranya :
a) Simple financial model.
Yakni bahwa diakui ada konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Oleh karena manajer tidak memiliki saham di dalam korporasi, maka dikhawatirkan seorang manajer di dalam perusahaan cenderung akan banyak merugikan pemilik saham. Dengan demikian perlu dibuat suatu kontrak insentif yang memuat adanya hak-hak tertentu manajer, diantaranya hak pemilikan, hak atas bonus, dan lain sebagainya, atau juga melalui aturan-aturan di dalam perusahaan yang dapat melindungi kepentingan pemilik.
b) Stewardship model.
Berbeda dengan model pertama, manajer dianggap steward, sehingga tidak terlalu perlu dikontrol. Ini bisa terjadi pada perusahaan keluarga, dimana direksi dikendalikan ketat oleh pemegang saham, sehingga diperlukan direktur yang independen.
c) Stakeholder model.
Perusahaan merupakan satu sistem dari stakeholder dalam suatu sistem masyarakat yang lebih luas. Suara stakeholder diakomodasi dalam struktur dewan direksi. Karyawan diusahakan bekerja seumur hidup.
d) Political model.
Di dalam konsep ini, pemerintah didudukkan sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar, yakni misalnya di dalam mengatur jumlah maksimum kepemilikan saham. Kekuasaan ini dapat mendorong perusahaan mereformasi kepentingan-kepentingan yang muncul, sehingga mampu dikelola dan diarahkan demi kemajuan perusahaan.

Pada perkembangan prakteknya di Indonesia, penggunaan model-model tersebut di atas secara umum digunakan secara bersamaan, sehingga dapat dilihat bahwa pelaksanaannya merupakan gabungan dari model-model tersebut di atas. Pada dasarnya meodel-model tersebut digunakan dengan tujuan untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing pegurus di dalam suatu perusahaan atau korporasi. Di dalam suatu pendirian perusahaan atau korporasi diperhadapkan pada dua kepentingan, yakni bahwa pada satu sisi, pemegang saham dan/atau pemilik korporasi, dan di sisi lain adalah kepentingan para stakeholders. Keduanya merupakan kepentingan-kepentingan yang saling tarik menarik, sehingga GCG diperlukan pengelolaan yang secara profesional dapat mengakomodasi kepentingan para pihak.
Dalam menerapkan nilai-nilai corporate governance, korporasi dapat memanfaatkan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan manajerial organisasi yang memberikan batasan-batasan pada tugas dan tanggung jawab yang disusun dan dimuat di dalam beragam acuan sebagai pedoman bagi seluruh subyek yang ada dan terkait di dalam perusahaan. Selain itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan GCG dapat juga dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan corporate governance. Akan tetapi yang perlu disadari adalah bagaimana konsepsi GCG diterima oleh stakeholders dan shareholders, di mana kesadaran untuk mematuhi dan secara etis memahami kedudukannya sendiri di dalam korporasi. Aktivitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan (profit) bisnis yang hendak dicapai. Manajemen yang baik dan profesionalitasnya menentukan pengelolaan itu sendiri.

Di dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, diberikan benturan kepentingan diartikan sebagai bahwa keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, angggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan. Dalam keadaan yang demikian organ perusahaan dapat menjadi subyek yang dapat menguatkan peranannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
Disamping itu, ada beberapa batasan yang dapat dipatuhi oleh organ-organ di dalam korporasi sebagai solusi-solusi untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan, diantaranya :
a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
b. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta;
c. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
d. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan.

Anda dapat berdiskusi dengan saya di setyopamungkas@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: