Setyo Pamungkas

Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Kerugian dalam Program Konversi Gas LPG

Posted in Hukum (Law) by Setyo on August 19, 2010

Pendahuluan
Program Konversi Minyak Tanah ke LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, dengan mengalihkan pemakaian minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan accessoriesnya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah. Untuk mengurangi dampak sosial atas diberlakukannya program ini, pendistribusian LPG dilakukan oleh eks Agen dan Pangkalan Minyak Tanah yang diubah menjadi Agen dan Pangkalan Elpiji 3 Kg. Program ini ditugaskan kepada Pertamina, berkoordinasi dengan Departemen terkait, dan direncanakan pelaksanaannya secara bertahap antara tahun 2007 – 2010.
Program ini menjadi jawaban atas persoalan kebutuhan akan bahan bakar, yang menjadi tumpuan bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, pada perkembangannya, progfram ini menuai banyak pro dan kontra, atau bahkan menimbulkan berbagai macam persoalan terkait dengan pemenuhan permintaan, dan lebih parahnya lagi adalah persoalan keamanan tabung gas. Persoalan keamanan tabung gas beserta selang dan regulatornya, menjadi isu yang berkaitan erat dengan berbagai kelompok masyarakat, terutama kalangan menegah ke bawah.

Program Konversi Gas LPG dan Dampak Negatifnya
Program ini oleh pemerintah dilakukan oleh karena beberapa alasan, diantaranya adalah bahwa: berdasarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi LPG lebih rendah daripada subsidi minyak tanah; penghematan subsidi dapat mencapai Rp 15-20 Trilyun jika program ini berhasil; LPG lebih sulit dioplos dan disalahgunakan; LPG lebih bersih daripada minyak tanah; dan subsidi LPG sudah berhasil diterapkan di negara-negara lain seperti India dan Brazil. Program ini secarra positif dapat membantu pemerintah untuk melakukan penghematan terhadap pengeluaran subsidi dari bahan bakar minyak tanah.
Dalam melaksanakan program ini, yang ditunjuk pemerintah dalam pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG adalah :
a. Kementerian Negara Koperasi dan UKM (selanjutnya disebut : KUKM): mengadakan kompor dan asesorisnya (regulator dan selang) serta mendistribusikannya bersama tabung dari Pertamina.
b. PT. Pertamina (Persero) yang bertugas untuk :
– Menyediakan tabung Elpiji 3 kg untuk perdana ditambah kebutuhan tabung untuk rolling.
– Menyediakan gas Elpiji 3 kg sebagai pengganti MITAN
– Mempersiapkan infrastruktur dan jalur distribusinya
– Dan lain-lainnya.
c. Kementerian Negara Pemberdayan Perempuan: melakukan sosialisasi program peralihan penggunaan MITAN ke LPG.

Akan tetapi, melihat pada perkembangan pelaksanaan program tersebut, PERTAMINA akhirnya diminta juga untuk melakukan pengadaan kompor dan distribusi kompor, tabung, selang dan regulator (yang semula tugas kementerian Negara KUKM) dan juga melakukan sosialisasi dengan berkoordinasi/bersama-sama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
Di dalam program ini pula, ada beberapa sasaran yang hendak dituju dalam konversi ini, diantaranya terbagi atas beberapa subyek, yakni :
a. Rumah Tangga
Rumah tangga yang berhak menerima paket Elpiji 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
• Ibu rumah tangga
• Pengguna minyak tanah murni
• Kelas social C1 kebawah (pengeluaran<1,5 juta/bulan)
• Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat
b. Usaha Mikro
Usaha Mikro yang berhak menerima paket Elpiji 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
• Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya
• Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat
• Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat

Salah satu dampak negatif dalam pelaksanaan Program ini adalah kurangnya faktor keamanan, yakni pencegahan kemungkinan adanya kebocoran gas, atau sebab lainnya yang menimbulkan adanya ledakan akibat gas LPG. Faktor keamanan menjadi pemicu atas munculnya beragam pro dan kontra adanya tuntutan bagi korporasi (Pertamina) untuk bertanggung jawab.persoalan yang lain yang kemudian juga menimbulkan perdebatan adalah siapa sebenarnya yang menjadi subyek yang pantas untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna gas LPG 3kg yang merupakan upaya pelaksanaan Program Pemerintah.

Kejahatan Korporasi
Program Konversi yang merupakan program yang dilaksanakan pemerintah, dengan melibatkan Pertamina sebagai produsen tabung gas, dan masyarakat tertentu kemudian menjadi sasaran program. Pelaksanaan program pemerintah sarat dengan beragam aktivitas yang memungkinkan ada tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Namun penerapan konsep kejahatan korporasi di dalam Program Konversi ini harus hati-hati supaya tidak membuat masalah baru. Program yang dijalankan tersebut juga mendudukkan korporasi, yang dalam hal ini adalah Pertamina, menjadi tumpuan utama untuk melaksanakan program tersebut.
Kejahatan korporasi secara umum dapat digambarkan sebagai segala jenis kejahatan yang berhubungan dengan korporasi, baik oleh perorangan maupun secara kelompok yang terorganisir, baik adanya korban yang ditimbulkan maupun tidak. Korporasi sebagai akar kejahatan white collar crime (kejahatan kerah putih), menurut Clinard dan Yeager merupakan kejahatan white collar, tetapi dengan tipe khusus. Kejahatan korporasi sebenarnya adalah kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harap-harapan di antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di suatu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan di lain pihak. Sementara itu menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana, kejahatan korporasi dalam dimensinya yang baru dewasa ini memiliki ciriciri: merupakan super white crime (rumit, canggih, sulit dilacak, dan tidak menghilangkan bekas), bersifat lintas batas nasional (transnasional), menggunakan alat teknologi tinggi sebagai alat bantu, sangat terorganisir, melibatkan kerja sama pengusaha dan penguasa, dan menggunakan cara rekayasa korporasi yang canggih.

Tanggung Jawab Korporasi

Dalam pelaksanaan Program Konversi, paling tidak ada tiga subyek utama yang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan itu, yakni korporasi (Pertamina), Pemerintah sebagai pencetus program dan pengambil kebijakan, serta masyarakat sebagai sasaran program. Ketiga subyek tersebut memiliki peran masing-masing, namun yang menjadi persoalan adalah siapa sebenarnya yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat pelaksanaan program. Meskipun program ini muncul atas dasar inisiatif pemerintah, maka pada aspek produksi dan pemasaran terletak pada kerjasama antara korporasi (Pertamina) dan pemerintah itu sendiri.
Pada dasarnya, Pertamina merupakan produsen tabung gas yang kemudian menjadi produk yang mendukung pelaksanaan program pemerintah. Posisi sebagai produsen tabung gas, menyebabkan Pertamina memiliki keterikatan untuk turut bertanggungjawab dalam kerugian yang diderita oleh masyarakat pengguna tabung gas. Oleh karena kemudian belakangan ini timbul adanya dampak negatif, seperti ledakan yang disebabkan oleh tabung gas, maka sebenarnya siapa yang seharusnya dikenakan tanggungjawab atas hal tersebut. Di dalam konteks ini pula, ada hubungan kausalitas antara Pertamina sebagai produsen, dan masyarakat sebagai konsumen, yang diperhubungkan dengan usaha pelaksanaan program pemerintah. Terjadinya kerugian juga perlu dianalisis dengan tetap mempertimbangkan peranan masing-masing pihak dalam pelaksanaan program ini.
Dalam konteks ini Pertamina tidak dapat dikenakan tanggung jawab secara mandiri atas adanya ledakan gas yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Di dalam sistem pertanggung jawaban yang dianut oleh KUHP, yakni pada Pasal 59 KUHP.mempunyai pendirian bahwa korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dikarenakan korporasi tidak memiliki kalbu dan tidak pula memiliki guilty mind, pengurus korporasilah yang memiliki kalbu sebagai naturlijk persoon yang dapat melakukan kejahatan, maka pengurus korporasi yang bisa diberi pertanggungjawaban pidana.
Memang pada pelaksanaan program ini, Pertamina sebagai korporasi, yang merupakan produsen tabung gas 3 kg, dan menjadi produsen utama yang memproduksi ini. Dalam konteks kerugian yang diderita masyarakat pengguna (sebagai konsumen akhir), untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi harus dilihat beberapa pemikiran. Landasan berpikir ini memungkinkan untuk melihat bahwa korporasi memang benar melakukan kejahatan atau tidak. Program Konversi merupakan program yang digagas pemerintah sebagai upaya jawaban atas meningkatnya kebutuhan bahan bakar, sementara Pertamina merupakan rekan pemerintah dalam program tersebut. Dengan melihat konsepsi kejahatan korporasi, sebenarnya mungkinkah korporasi dikenai pertanggungjawaban atas terjadinya ledakan tabung LPG?
Metode tradisional yang digunakan untuk pertanggungjawaban pidana Korporasi menurut hukum Inggris (paling tidak untuk kejahatan yang melibatkan niat) adalah dengan the identification doctrine. Menurut doktrin ini, bila seorang yang cukup senior dalam struktur Korporasi, atau dapat mewakili Korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan Korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dalam kasus semacam ini akan selalu mungkin untuk menuntut keduanya, yaitu Korporasi dan individu. Namun, suatu Korporasi tidak dapat diidentifikasi atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berada di level yang rendah dalam hirarki Korporasi itu. Perbuatannya bukan perbuatan Korporasi, dan oleh karena itu Korporasi tidak dapat bertanggung jawab. Dalam kasus semacam ini tuntutan hanya dapat dilakukan terhadap individu tersebut, tetapi Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Teori semacam ini menarik untuk mereka yang menyatakan bahwa Korporasi tidak dapat berbuat atau melakukan sesuatu kecuali melalui manusia yang mewakili mereka.
Pada konteks tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana ekonomi, yakni belum tentu korporasi yang dikenai tanggungjawab karena kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Karena program konversi merupakan inisiatif pemerintah, maka perlu ditelaah sampai sejauh mana sebenarnya korporasi bertanggung jawab. Menurut Hatrik yang mengutip pendapat Steven Box, bentuk-bentuk kejahatan korporasi adalah bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam usaha mancapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit. Di dalam konsep kejahatan korporasi, secara prinsip tidak terdapat pembagian-pembagian secara khusus yang dihasilkan oleh para pakar hukum dalam menghasilkan bentuk-bentuk kejahatan korporasi. Seringkali korporasi dituntut bertanggung jawab secara pidana dalam hal melakukan kejahatan terhadap konsumen, yakni bilamana korporasi memberikan informasi yang menyesatkan (misleading information) yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan dimana korporasi sebagai pelakunya memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik agar publik melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan sehingga pada akhirnya memberikan keuntungan bagi si pelaku dan kejahatan terhadap product liability.
Batas tanggung jawab korporasi (Pertamina) harus diletakkan secara tepat, sehingga problem kerugian memang proporsional harus ditanggung oleh Pertamina. Terbatas pada produk yang dibuat oleh pertamina, yakni misalnya tabung gas. Bocornya tabung gas dan rusaknya regulator disinyalir menjadi penyebab utama dari ledakan-ledakan tersebut. Ledakan tabung gas yang belakangan ini marak terjadi karena perlengkapan seperti selang dan regulator yang tidak sesuai standar. Bahkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah menyatakan sebanyak 66 persen tabung gas yang beredar di pasaran tidak sesuai dengan standarnya. Jumlah yang tidak sedikit tentunya. Adanya ledakan tabung gas harus dibuktikan adanya kerusakan pada produk tabung gas tersebut, sehingga Pertamina dapat dikenai pertanggungjawaban. Itupun belum tentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi yang dilakukan oleh Pertamina. Batas ini kemudian harus kembali diperjelas, dengan melihat pada kondisi produk, apakah memang ada kesalahan pada saat produksi (sampai pada pengisian ulang gas LPG), sehingga menjadi penyebab adanya ledakan.

Ingin mendapatkan tulisan ini dalam bentuk file (.doc, .pdf) silakan contact ke schape09@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: