Setyo Pamungkas

Perlukah Otoritas Jasa Keuangan?

Posted in Hukum (Law) by Setyo on August 20, 2010

*Kritik Terhadap Lambannya Proses Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan secara tegas bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. Dengan melihat ketentuan tersebut telah jelas tentang pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Inilah yang kemudian menjadi landasan utama bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan.
Akan tetapi, sampai dengan tahun 2010, perintah pembentukan lembaga pengawasan ini, yang kemudian dikenal dengan otoritas jasa keuangan, belum terealisasi. Kondisi ini menyebabkan dalam kurun waktu hampir satu dekade, otoritas jasa keuangan tidak dapat menjadi pengawas perkembangan perbankan yang belakangan ada banyak fenomena-fenomena negatif. Bank Century misalnya, dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan tanpa ada ketakutan bertindak oleh karena memang tidak lembaga tertentu yang menjadi pengawas. Otoritas Jasa Keuangan kini menjadi penting, baik di dalam perkembangan praktek perbankan dan pengawasan perlu dilaksanakan dengan tepat. Pertanyaannya kapankah Otoritas ini resmi dibentuk, dan mengapa tidak sesegera mungkin? Padahal Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sudah diajukan sejak lama dan masih belum mendapat finalisasi dari DPR.

Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
Secara otentik, pembentukan lembaga independen yang mengawasi sektor jasa keuangan, ditegaskan dan dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Batas waktu pembentukannya adalah pada tanggal 31 Desember 2002. Akan tetapi, pada perkembangannya lembaga ini pada batas waktu yang telah ditentukan, masih belum terbentuk. Maka melalui perubahan atas undang-undang tersebut, yakni dengan adanya UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka pembentukan lembaga ini diberikan target waktu, yakni tanggal 31 Desember 2010.
Yang menjadi pertanyaan, kemudian benarkah OJK memang diperlukan, sementara diyakinin bahwa kebijakan ini menjadi salah satu kesepakatan yang diambil berdasarkan pengalaman krisis perbankan belakuangan. Menurut UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Untuk mencapainya, BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebagai berikut:
1. Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh Bank Indonesia meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank,laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan tugas pemeriksaan.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Dalam pengaturan mengenai Bank Indonesia, tentang fungsi pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia secara konsep pada prinsipnya berjalan cukup baik. Akan tetapi hal itu tidak cukup oleh karena beberapa kasus perbankan yang muncul belakangan mengindikasikan adanya kelemahan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oleh Krisna Wijaya lemahnya pengawasan perbankan adalah bahwa mungkin saja ada oknum pengawas yang melakukan error omission ataupun error commission. Error omission adalah timbulnya kerugian bank yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan manusia untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau instansi terkait yang mengikat pada tata kelola perbankan. Sementara, error commission adalah timbulnya kerugian bank akibat prosedur bank yang belum sempurna atau pihak bank belum memiliki prosedur sehingga tidak ada larangan atau anjuran yang tegas bagi pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kesalahan person/orang/Sumber Daya Manusia sulit dideteksi secara dini oleh karena tidak ada alat yang Bank Indonesia yang khusus mengukur hal tersebut. Sementara di sisi lain diperlukan juga dukungan SDM yang berintegritas tinggi.
Kelemahan-kelemahan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dapat terjadi oleh karena beberapa alasan. Diantaranya pertama, pemilihan Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui proses politik di DPR adalah simpul kerawanan utama karena seringkali menimbulkan kontroversi dan rawan berbagai kepentingan politik. Kedua, luasnya cakupan pengawasan bank oleh Bank Indonesia yang menyebabkan adanya keputusan yang diambil oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak mampu secara kokoh membentengi diri dari ancaman atau intervensi berbagai kepentingan dan peluang. Ketiga, pengendalian intern yang kredibel dan konsisten terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan bank juga dapat menjadi rawan manakala fungsi ini tidak bekerja secara benar. Hal ini mengingat fungsinya yang mudah diintervensi dan dilumpuhkan karena merupakan subsistem dari kepemimpinan tertinggi. Keempat, budaya kerja merupakan kerawanan kultur yang dapat mewarnai dan melemahkan fungsi pengendalian intern dalam pengawasan bank.

Urgensi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
Pembentukan OJK adalah amanat dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang berarti bahwa bilamana OJK tetap belum terbentuk pada waktu yang telah ditentukan, maka ada pelanggaran terhadap Undang-Undang. Dalam pemikiran yang berkembang, pembentukan OJK ini dapat diawali dengan adanya ide “OJK mini” yang hanya mengawasi perbankan semata-mata. Kemudian setelah menjalankan tugasnya beberapa lama, maka perluasan pengawasan perbankan dan jasa keuangan lainnya bisa mulai melekat secara bertahap. OJK juga terbukti gagal di Inggris walaupun relatif sukses di Jepang. Di Jerman, yang sempat menjadi konsultan pemerintah dalam pembentukan Bank Indonesia yang independen telah kembali berbalik arah ke pengawasan bank oleh bank sentral.
Menarik kemudian untuk dilihat kapan waktu yang tepat OJK harus dibentuk dan melaksanakan tugasnya. Hal ini oleh Zulkarnain Sitompul didasarkan pada dua alasan. Pertama, data menunjukkan bahwa industri keuangan kita 90 % lebih diantaranya dikuasai oleh industri perbankan. Belum terjadi konvergensi yang dalam diantara industri keuangan tersebut. Kalaupun ada produk hybrid dalam jasa keuangan sifatnya masih sederhana dan volumenya belum besar sehingga belum dapat dikatakan sebagai masalah krusial yang dapat menimbulkan masalah seistemik. Produk hybrid adalah produk yang merupakan perpaduan antara produk perbankan, asuransi atau pasar modal. Di Indonesia, produk-produk tersebut masih merupakan produk asuransi atau pasar modal murni sehingga dalam hal ini bank hanya berfungsi sebagai penjual (agent) dan mendapatkan komisi (fee) dari jasanya tersebut. Kedua, membentuk lembaga baru seberkuasa dan sebesar OJK tentunya membutuhkan sumber daya yang besar. Pada saat negara sedang sakit seperti saat ini pastilah lebih bijaksana apabila sumber daya yang tidak sedikit itu digunakan untuk memperbaik infratsruktur yang sudah parah. Masalah utama yang dihadapi industri keuangan khususnya perbankan saat ini bukanlah telah semakin menyatunya dengan industri keuangan lainnya tetapi lemahnya penerapan good corporate governance. Masalah good corporate governance tidak akan selesai dengan beralihnya kewenangan pengawasan. Sekali masalah penerapan GCG selesai, maka masalah siapa yang lebih tepat mengawasi industri perbankan adalah soal sepele.
Keberadaan OJK juga dipandang perlu untuk menghindari adanya conflicts of interest dalam lingkup internal BI. Selama ini memang ada kekhawatiran bank sentral akan terjebak dalam menjalankan tugasnya antara mencapai target moneter dan pengawasan bank. Bank sentral dikhawatirkan tidak akan bertindak cukup agresif memerangi inflasi, apabila dampak kenaikan suku bunga berimplikasi pada meningkatnya kerugian bank.
Pada dasarnya ada beragam alasan pemisahan pengawasan bank dari Bank Indonesia dan menggabungkannya ke dalam OJK, yakni antara lain adalah untuk menghindari konflik kepentingan antara kebijakan moneter dan kebijakan pengawasan konglomerasi sektor jasa keuangan di Indonesia di masa depan, dalam hal ini terdapatnya suatu integrasi produk perbankan dan sektor jasa keuangan non bank maupun tindakan yang disebut sebagai regulatory arbitrage. Namun, Bank Indonesia tetap memiliki alasan mengapa mereka masih berharap pengawasan bank berada di kekuasaan Bank Indonesia. Pertama adalah agar akses informasi dapat terjaga dengan mempertimbangkan perkembangan situasi global terkini. Kedua, struktur yang tepat untuk meminimalisasi permasalahan, dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi perbankan dan keuangan baik nasional maupun global, adalah struktur yang menempatkan kegiatan operasional pengawasan bank tetap berada di bank sentral, dalam hal ini, Bank Indonesia.
Modifikasi pembentukan OJK sendiri ada beberapa macam pemikiran, antara lain menggabungkan pengawasan bank dengan pengawasan lembaga sekuritas pada satu otoritas karena keduanya memiliki kesamaan aktivitas. Lalu, ada penggabungan pengawasan sekuritas dengan lembaga dana pensiun dengan tujuan menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi. Meski demikian, ada pula negara yang memisahkan pengawasan pada masing-masing otoritas karena setiap industri memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Sementara argumen yang mendukung pengawasan bank tetap di tangan bank sentral adalah fungsi pengawasan bank membantu bank sentral menjalankan fungsinya dengan baik, karena bank sentral dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan menyeluruh. Pengetahuan tentang keadaan dan kesehatan sistem perbankan dapat meningkatkan kualitas analisis dan prediksi kondisi keuangan yang dibuat oleh bank sentral. Alasan lainnya, yakni bisa mengantisipasi konflik kepentingan antarlembaga dan juga lebih ekonomis.
Bank Indonesia menyodorkan konsep OJK, yakni dalam konteks tersebut adalah pengawasan sistem perbankan akan tetap ada di tangan BI untuk kepentingan pengawasan makro sistem keuangan. Dengan demikian, OJK nantinya hanya dalam bentuk komite atau board (OJK), yang menyusun kebijakan terkait dengan micro prudential bank. Konsep seperti ini didasarkan pada dua alasan, yakni pertama, penetapan wewenang pengawasan bank di tangan bank sentral merupakan hal yang normal berlaku di negara mana, termasuk di negara tempat pengawasan banknya terpisah. Kedua, lembaga yang paling siap untuk merespons ketika muncul ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan adalah bank sentral.
Kewenangan, tugas dan tanggungjawab OJK, yang ditentukan dalam RUU OJK menjadi landasan penting bagi pelaksanaan pengawasan sektor jasa keuangan pada masa depan. Tempo menyimpulkan apa saja yang menjadi kewenangan OJK di dalam draft RUU OJK sebagai berikut :
 Pertama, menetapkan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian, perizinan bank menetapkan ketentuan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank, serta pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantum dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
 Kedua, menetapkan ketentuan mengenai warga Negara Indonesia, warga Negara asing, badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang dapat membeli saham bank, secara langsung dan/atau melalui bursa efek.
 Ketiga, menetapkan ketentuan mengenai perubahan kepemilikan saham, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.
 Keempat, pengawasan termasuk kegiatan pemeriksaan dan kewajiban penyediaan informasi oleh bank menetapkan ketentuan mengenai pedoman perkreditan dan pemiayaan serta batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinisip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan dan Perbankan Syariah.
 Kelima, menetapkan ketentuan mengenai kerahasiaan bank.
 Keenam, menetapkan ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi.
 Ketujuh, memiliki wewenang lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan melihat kewenangan-kewenangan tersebut, kehadiran OJK dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatoris akan terdiri atas tujuh dewan komisioner. Ketua Dewan Komisioner akan membawahkan tiga anggota dewan komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan nonbank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.


Ingin mendapatkan tulisan ini dalam bentuk file (.doc, .pdf) silakan contact ke schape09@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: