Setyo Pamungkas

Arbitrase Asing, Contoh Arbitrase Asing, Dan Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia.

Posted in Hukum (Law) by Setyo on October 21, 2010

Arbitrase Asing
Yang dimaksud dengan arbitrase asing adalah lembaga arbitrase internasional yang dipilih oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa.
Dengan disahkannya konvensi New York dengan Kepres No. 34/1981 (LN. tahun 1981 No. 40), oleh Mahkamah Agung di keluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 Maret 1990 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam Perma tersebut, yang dimaksudkan dengan keputusan Arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbitrartor perorangan di luar wilayah Republik Indonesia, atau putusan suatu badan arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai keputusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Kepres 34/1981, sedangkan yang diberi wewenang untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(lihat di Prof.MR.Dr. Sudargo Gautama, Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru), Op.Cit., hal.2)

Contoh Arbitrase Asing
Beberapa contoh arbitrase asing diantaranya :
Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), yakni arbitrase tertua yang menjadi alternative penyelesaian sengketa perdagangan internasional;
The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang sering disebut dengan Center, yang khusus untuk menyelesaikan persengketaan “joint venture” atau penanaman modal suatu negara dengan warga negara lain;
UNCITRAL Arbitration Rules (United Nations Commission on International Trade Law) yang disebut juga UAR.

Cara pelaksanaan putusan arbitrase asing berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999
Pada dasarnya, putusan arbitrase asing harus dimintakan pengakuan keabsahannya, dan pelaksanaan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 65). Pengakuan dan pelaksanaan eksekusi inilah yang disebut dengan asas executorial kracht. Terkait dengan hal tersebut, putusan arbitrase asing yang dapat dilaksanakan eksekusinya di Indonesia adalah putusan arbitrase yang :
– Dijatuhkan oleh lembaga arbitrase yang terikat dengan negara Indonesia melalui perjanjian (bilateral-multilateral), atau terikat dengan negara Indonesia dalam suatu ikatan konvensi Internasional, dan keterikatan tersebut mengakui tentang eksekusi putusan arbitrase (asas resiprositas) ;
– Putusan arbitrase internasional yang terbatas pada ruang lingkup hukum perdagangan di Indonesia;
– Putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan;
– Putusan arbitrase internasional yang menyangkut pihak Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak, setelah mendapatkan eksukuatur dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun tata caranya sebagai berikut (Pasal 67):
a. Permohonan pelaksanaan Putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada paniter pengadilan negeri Jakarta Pusat (ayat (1));
b. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2);
c. Pada putusan arbitrase internasional, berlaku ketentuan bahwa (Pasal 68):
* Putusan arbitrase internasional yang memperoleh eksekuatur dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi;
* Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi;
* Terhadap putusan Mahkamah Agung tentang permohonan eksekuatur putusan arbitrase internasional di mana Negara RI sebagai salah satu pihak yang bersengketa, maka tidak dapat diajukan upaya perlawanan
d. Perintah eksekusi diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian pelaksanaannya dilimpahkan kepada ketua Pengadilan Negeri berdasarkan kewenangan relative, dengan ketentuan :
* Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi;
* Tata cara pelaksanaan putusan harus mengikuti tata cara yang diatur di dalam hukum acara perdata.

Tagged with: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: