Setyo Pamungkas

Munculnya Mix Legal Tradition

Posted in Hukum (Law) by Setyo on December 14, 2010

Penyebaran tradisi hukum melalu proses transplantasi yang sijfatnya subordinatif. Oleh karena transplantasi ini, hukum disebarkan dengan cara mengambil oper secara keseluruhan terhadap rumusan undang-undang yang ada di negara yang melakukan penjajahan, inilah yang kemudian disebut dengan transplantasi yang sifatnya paksaan. Oleh karena adanya perkembangan globalisasi, hukum juga terpengaruh dan melakukan kompromi, sehingga menuju ke arah yang lebih tajam dan membentuk format yang berbeda oleh karena adanya negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaannya. Faktor lain adalah adanya kolonialisasi ekonomi, yang memicu adanya transplantasi yang sifatnya sukarela. Transplantasi ini khususnya terdapat pada bidang-bidang seperti ekonomi dan hak asasi manusia.
Globalisasi sendiri menyebabkan transnasionalisasi di bidang hukum, dan menguatnya hukum. Dalam konteks ini, ekonomi menjadi salah satu faktor yang memungkinkan adanya hubungan antara proses produksi dan rantai komoditas yang dikonsentrasikan pada wilayah yang terpusat, sementara proses periferalnya ada di wilayah pinggiran. Keterhubungan negara maju (pusat) dengan negara-negara berkembang sebagai sasaran investasi dan perkembangan perdagangan ekonomi, menyebabkan munculnya suatu bentuk alur transplantasi hukum. Kondisi ini kemudian menjadi sebab munculnya ada polarisasi ekonomi dan politik di negara kuat dan negara lemah. Negara yang kuat adalah negara yang dapat memaksimalkan keuntungan melalui perusahaan-perusahaannya. Masalah ini membuat munculnya suatu kesimpulan, yang berdasarkan situasi yang demikian, bahwa transplantasi hukum yang melalui metode kolonialisasi pada mulanya, dalam waktu yang lama, berubah menjadi pengkotakan yang jelas antara negara penganut civil law dan common law.

Pengkotakan tersebut berimplikasi pada sikap-sikap yang cenderung tidak bersentuhan satu dengan yang lainnya, yang berlangsung dalam waktu lama, sehingga sangat sulit untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kiblat pengembangan hukum suatu negara (kecuali ada pola taken for granted pada negara-negara tertentu). Perubahan peran negara pusat dari negara yang memiliki koloni ke negara yang mempunyai kekuatan ekonomi, menimbulkan suatu pola baru transplantasi hukum, yakni yang semula berasal dari negara penjajah ke negara yang ekonominya kuat. Pengembangan hukum yang ada kemudian menjadi lintas rumpun, dimana pengembangan hukum ini tidak hanya dilakukan oleh negara kuat ekonominya, tapi juga didukung oleh lembaga-lembaga lain (termasuk NGO) yang sifatnya transnasional atau regional demi menopang world economy.
Dengan demikian, hukum yang ditransplantasikan tidak hanya dilakukan oleh karena perkembangan ekonomi negara-negara maju yang menginvasi secara ekonomi ke negara-negara berkembang, namun juga perkembangan organisasi-organisasi internasional (terutama yang menempatkan pembelaan terhadap hak asasi manusia) dan juga perusahaan-perusahaan multinasional, yang keduanya memiliki cakupan dan jangkauan wilayah yang mungkin tidak terbatas. Hal ini menguatkan adanya voluntary transplantation dimana hukum beralih secara sukarela diterima dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transplantasi ini dilakukan dalam tingkatan global, dengan didasarkan pada kebutuhan untuk negara-negara yang melakukannya, yakni :
– Dengan dilakukan suatu proses pengambilan roh/spirit pada konteks-konteks tertentu, di bidang hukum, untuk kemudian dibawa di suatu negara, dan
– Biasanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di bidang ekonomi (hukum ekonomi), dan hak asasi.

Common Law dan Civil Law juga berinteraksi satu sama lain, yakni terutama pada hubungan kerjasama antar negara-negara yang termasuk triad countries, yakni Amerika Serikat dan Jepang yang mewakili tradisi common law, dan negara-negara Eropa Kontinental yang mewakili tradisi civil law. Interaksi tersebut menyebabkan adanya harmonisasi hukum, yakni keadaan kaburnya batasan-batasan yang ketat antara kedua tradisi hukum tersebut, dikarenakan dianggap sudah tidak relevan lagi. Situasi yang demikianlah yang merangsang munculnya mix legal system, dimana dilatarbelakangi oleh karena kelemahan mendasar yang ditemukan oleh sistem hukum yang telah ada sebelumnya (Common law dan civil law). Civil law dianggap terlalu kaku sehingga kemungkinan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi sangat sulit. Common law dianggap sebagai suatu sistem hukum yang mudah diserang kaena strukturnya kurang sistematis dan koheren. Modernisasi di bidang ekonomi dan bisnis menyebabkan mix legal system menjadi kuat, karena modernisasi ini menyangkut sampai pada aspek-aspek yang harus diatur negara-negara di dunia demi mendukung transaksi bisnis. Selain itu, perkembangan institusi atau lemabaga-lembaga internasional (supra state institution) semakin mendorong kuatnya sistem baru tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: