Setyo Pamungkas

Teori Kompetensi Peradilan – UU No. 30 Tahun 1999

Posted in Hukum (Law) by Setyo on September 11, 2011

Ada terdapat beberapa teori tentang kewenangan pengadilan untuk menangani sengketa yang oleh para pihak disepakati untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yang dianut oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diantaranya adalah:

• Teori pacta sunt servanda
Pacta sunt servanda merupakan istilah yang berasal dari kata pactum yang berarti agreement atau perjanjian. Dari pactum kemudian berkembang menjadi kaidah yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah mengikat kepada para pihak atau agreement or promise must be kept dan oleh karena itu para pihak harus menaatinya. Kemudian dipertegas dengan ungkapan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Dalam kaitannya dengan substansi yang dimuat dalam perjanjian para pihak, maka teori ini menyatakan juga bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang dan mereka juga tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap substansi yang dibuat oleh para pihak.

• Teori klausula arbitrase bukan public order
Menurut teori ini, klausula arbitrase bukanlah public order atau “kepentingan umum” (niet van openbaar orde), dimana klausula arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian. Bahwa memang ada pengakuan akan peralihan kewenangan menyelesaikan sengketa ke arbitrase, namun sifatnya tidak mutlak. Karena meskipun perjanjian dibarengi dengan klausula arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo atau akta kompromis, maka pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi dari perjanjian, apabila salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini berarti akan memunculkan pilihan bagi para pihak, yakni apakah sengketa akan diselesaikan di pengadilan atau arbitrase. Bila salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka klausula arbitrase gugur dengan sendirinya.

UU No. 30 Tahun 1999 menganut teori pacta sunt servanda, karena pada Pasal-Pasal berikut:
Pasal 2: Undang- undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaiakan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
Pasal 3: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Pasal 11: ayat (1) adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang temuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri; ayat (2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal – hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dari apa yang termuat di dalam Pasal-pasal tersebut di atas nampak tegas bahwa undang-undang tersebut hanya berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Selain itu, ada ketegasan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak, karena para pihak terikat dengan perjanjian arbitase. Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud oleh teori pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa perjanjian arbitase tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya, dan pihak ketiga (hakim) tidak dapat melakukan intervensi terhadap perjanjian tersebut.

Pasal-Pasal itu secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa ada keterikatan secara mutlak para pihak dalam perjanjian arbitrase, dimana dengan sendirinya memunculkan kewenangan absolute badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang muncul dari pada perjanjian. Namun, kewenangan mutlak tersebut hanya bisa gugur bilamana para pihak bersepakat untuk menarik kembali perjanjian arbitrase secara tegas.

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. jati said, on September 11, 2011 at 4:36 pm

    intinya itikad dr pada pihak yg mengikatkan diri dalam perjanjian itu lah yg hrs mjd perhatian utama. karena dalam setiap keterikatan sutu perjanjian pastilah ada suatu kepentingan, dimana kepentingan salah satu pihak tidak lagi dapat dinikmati atau dicapai sengketa itu pastilah akan muncul. maka itikad atau niat dalam membuat perjanjian itu sendiri yg mjd perhatian utama, bukan lg lembaga mana yg berhak mengadakan persidangan akan suatu sengketa. jadi dalam UU sdr hrs tegas dlm memberikan aturan bahwa yg melakukan pencideraan akan suatu niat atau itikad dlm terbentuknya perikatan itu sdr yg mdpt sanksi hukum


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: