Setyo Pamungkas

Otonomi Daerah: Catatan Ringkas

Posted in Hukum (Law) by Setyo on January 25, 2012

Hakekat otonomi daerah terdiri atas tiga hal utama:

  • atribusi (memperoleh kewenangan sifatnya asli, berdasarkan UUD 1945: ex. Ps 18 UUD 1945, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya),
  • delegasi (kewenangan dimiliki oleh karena pelimpahan: dulu mungkin ada lembaga yang berwenang, tapi kemudian dilimpahkan kepada daerah-derogatif; daerah/organ yang dilimpahi wewenang sudah memperoleh wewenang atributif terlebih dahulu ),
  • mandate (memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu bertindak/bertugas untuk dan atas nama pemberi wewenang) bahwa tugas pembantuan (turut serta) harusnya tidak ada kewenangan jadi hanya bertindak untuk dan atas nama saja.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke aparat pusat di daerah, sehingga dana operasionalnya dilekatkan ke APBN, bukan ABPD.

Berdasarkan pelimpahan wewenang di atas, maka kepada daerah diserahkan 2 kewenangan utama dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (urusan RT pemda):

regelling (mengatur): akibatnya, daerah harus menciptakan norma/aturan; daerah harus memiliki kompetensi di bidang peraturan (legal drafting competence); yang memiliki kompetensi, organ/bagian yang dimaksudkan untuk menyusun produk hukum daerah (ada 5: peraturan daerah,  perat kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, keputusan kepala daerah, instruksi kepala daerah).

bestuur (mengurus daerahnya): diperlukan pemahaman akan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan (good governance): tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

 

Sistem otonomi : tatanan perihal cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Paling tidak ada 3 sistem otonomi.

Sistem otonomi formil: (1) tidak ditentukan secara rinci/limitative tentang urusan pemerintah pusat dan daerah; (2) asumsi: tidak ada perbedaan sifat urusan pemerintahan. (pusat dan daerah dapat menangani urusan pemerintahan yang sama).

Sistem otonomi materiil: (1) Ditentukan secara rinci/limitative tentang urusan pemerintahan pusat dan daerah; (2) asumsi: ada perbedaan sifat urusan pemerintahan (pusat-daerah mengatur urusan pemerintahan yang berbeda).

Sistem otonomi riil/nyata; (1) Pemberian urusan kepada pemerintahan daerah berdasarkan pada keadaan dan factor nyata yang memungkinkan dapat menangani urusan pemerintahan; (2) ada perbedaan karakteristik dari setiap daerah (ada urusan wajib dan urusan pilihan, berdasarkan potensi / kondisi riil daerah, ex. Di salatiga ada dinas kelautan) à pemberian kewenangan harus benar-benar didukung oleh potensi daerah; (3) ada kemampuan secara riil ada yang dapat/mampu otonom dengan baik, sehingga dapat memekarkan daerahnya dan sebaliknya.

 

Bagaimana di Indonesia? Pada dasarnya, Indonesia menganut semua sistem. Hal ini dikarenakan otonomi daerah di Indonesia dilakukan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Bilamana menganut pada sistem otonomi tertentu akan menyebabkan adanya ketimpangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: