Setyo Pamungkas

Catatan Kepailitan (2) : Tiga Bagian Utama Kepailitan

Posted in Hukum (Law) by Setyo on February 16, 2012

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam hukum kepailitan diantaranya: syarat pailit, akibat pailit, dan bagaimana selanjutnya dengan pengurusan harta pailit. Keberadaan hukum kepailitan di Indonesia, memberikan gambaran bagaimana pailit dipahami sebagai peristiwa hukum yang konkrit. Tentang bagian-bagian tersebut, dapat dilihat sebagai berikut.

Bagian 1: Syarat Pailit

  • Rezim waktu.
  • Proses Permohonan pailit (atau gugatan pailit?).
  • Upaya hukum (biasa – luar biasa: tidak ada batas waktu sepanjang ada novum), upaya banding tidak dapat dilakukan. Penetapan/putusan pailit itu sifatnya: edvoubar yaitu berlaku serta merta, yang berarti isi penetapan bisa langsung dilaksanakan sekalipun masih dilakukan upaya hukum (tujuannya: supaya kurator dapat menjalankan fungsinya untuk melindungi harta yang diletakkan sita umum). Kurator: perorangan dan Balai Harta Pelelangan

Bagian 2: Akibat Kepailitan

  • Debitur demi hukum menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan. Bila debitur melakukan perbuatan hukum, diperbolehkan asal dapat menguntungkan boudel pailit (harta pailit), yakni menambah harta sehingga dapat melunasi pailit.
  • Tuntutan mengenai hak dan/atau kewajiban terhadap harta pailit harus diajukan oleh/terhadap kurator. Dengan debitur tidak cakap, maka semua perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh kurator (pengambilalihan hak dan kewajiban ke kurator). Setiap tagihan hanya bisa dilakukan melalui pendaftaran dan pencocokan piutang.

Bagian 3 : Pengurusan Harta Pailit

  • Ada hakim pengawas yang bertugas mengawasi kerja kurator yang ditetapkan oleh putusan pailit.
  • Kurator: utama: mengambilalih semua kekuasaan dan kewenangan debitur atas harta kekayaan (mengampu dari debitur yang tidak cakap) –> maka kurator harus menyelamatkan harta debitur yang dipailitkan
  • Panitia para kreditur: diperlukan karena bilamana jumlah kreditur banyak, sehingga tidak perlu mengurus sendiri, maka dapat ditunjuk salah satu perwakilan kreditur menjadi panitia para kreditur yang bertugas untuk mengawasi pelaksanan tugas kurator.
  • Rapat para kreditur: penting dalam konteks pencocokan piutang. Hasil: (a) status piutang, bisa diakui-diakui sementara-ditolak; (b) tingkatan utang/kreditur, akan bisa diperoleh/ditemukan:

kreditur separatis (kreditur yang dipisahkan-penyelesaiannya sendiri di luar kepailitan, yaitu ada harta yang dijaminkan dengan hak gadai, HT, dsb); kreditur preferen (kreditur istimewa, yakni kreditur yang pembayarannya lebih didahulukan); kreditur konkuren (kreditur bersaing, sifatnya bersaing untuk mendapatkan pembayaran yang sifatnya pro-rata)

Penetapan Hakim
Tindakan-tindakan setelah penetapan pailit, yakni misalnya : bila ada indikasi tertentu seorang debitur bisa ditahan (debitur tidak kooperatif). Hal ini dilakukan dengan permohonan sehingga muncul penetapan atau putusan.

——-

Materi disarikan dari kuliah yang diajarkan oleh Dr. Tri Budiyono, SH., MH tentang Hukum Kepailitan, di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: