Setyo Pamungkas

Serikat Pekerja di Indonesia (Catatan Ringkas Bag. 1) – Urgensi

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on March 11, 2012

Dalam perkembangan tentang konsep kebebasan dan berserikat, Indonesia me-ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998. Dengan ratifikasi inilah ada titik tolak baru dalam berorganisasi di kalangan pekerja/buruh di Indonesia. Efek positifnya adalah dengan diperundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Beberapa hal yang diatur tentang Serikat Buruh atau Serikat Pekerja dapat dilihat secara otentik di dalam undang-undang tersebut. Pada dasarnya undang-undang ini menjamin: (1) hak pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat; (2) hak serikat untuk melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya; dan (3) perlindungan terhadap pekerja dari tindakan diskriminatif dan intervensi anti-serikat.

Serikat Buruh/Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Istilah “pekerja/buruh” mengacu pada setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau bentuk pendapatan yang lain.

Dalam konteks yang demikian, dipertegas bahwa pembentukan serikat harus berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Diatur dalam, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), diatur bahwa Serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menggunakan asas yang tidak bertentangan dengannya. Berikutnya pada Pasal 3 juga ditegaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi  serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Mengacu pada Pasal 3 tersebut, dapat dilihat bahwa ada 5 (lima) karakteristik SP/SB, yakni:

  1. Tidak terikat : pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain (serikat harus bebas menentukan rencana kerjanya), kecuali telah menjadi anggota federasi/konfederasi
  2. Terbuka: dalam menerima anggota dan/atau membela kepentingan pekerja, serikat tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan aliran politik, agama, suku atau gender.
  3. Independen : pengoperasian dan pengembangan organisasi harus didasarkan pada kemandirian tanpa dikendalikan oleh pihak diluar organisasi.
  4. Demokratis: prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan dalam mekanisme penyelenggaraan organisasi. Prinsip-prinsip demokrasi harus ditegakkan dalam penataan atau pengoperasian serikat.
  5. Dapat Dipertanggungjawabkan: dapat bertanggung jawab kepada anggotanya, masyarakat dan negara dalam mencapai tujuannya dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Termasuk menjamin kelangsungan aliran produksi dan jasa, baik dalam bentuk barang maupun jasa, demi kebaikan konsumen/masyarakat secara umum.

Adapun tempat pendirian serikat dapat di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Untuk di dalam perusahaan, serikat di dalam perusahaan adalah serikat yang didirikan oleh pekerja satu perusahaan atau lebih. Sedangkan di luar perusahaan, serikat di luar perusahaan adalah serikat yang dibentuk pekerja yang tidak dipekerjakan di dalam perusahaan (istilah “Tidak dipekerjakan di dalam perusahaan” mengacu pada pekerja mandiri, misalnya pengemudi angkutan minibus atau angkutan motor).

Diatur juga mengenai Federasi SP/SB dan Konfederasi SP/SB. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah pengelompokan serikat yang dibentuk sedikitnya oleh lima serikat pekerja/serikat buruh, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah pengelompokkan federasi yang didirikan oleh sedikitnya tiga federasi serikat pekerja/serikat buruh.

Tujuan pembentukan SP/SB, dinyatakan pada Pasal 4 ayat (1): yakni memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Namun yang perlu dipahami adalah upaya tersebut dilakukan hingga ke tingkat yang wajar. Sejalan dengan itu, SP/SB memiliki fungsi yang diatur di dalam ayat selanjutnya. Yakni:

  1. pihak yang mewakili dalam pembuatan PKB dan PPHI;
  2. wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
  4. perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

———

Lihat kelanjutan materi tentang Serikat Pekerja di Indonesia: Catatan Ringkas Bag. 2 dan Catatan Ringkas Bag. 3 (silakan klik)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: