Setyo Pamungkas

Strategi Upah: Mencegah Dilema

Posted in Ketenagakerjaan by Setyo on April 2, 2012

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/73/2011 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, menjadi acuan baru bagi stakeholders ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Adanya ketetapan baru tentang Upah minimum, setidak-tidaknya memberikan angin segar bagi perubahan pendapatan bagi para pekerja.

Di sisi lain, ketetapan upah minimum tersebut menjadi dasar bagi pengusaha untuk memberikan hak yang sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah. Respon yang positif bagi dunia ketenagakerjaan dan masyarakat sebagai pengamat, sangat diharapkan oleh semua pihak demi mencegah munculnya gejolak ketenagakerjaan. Namun, adalah hal yang wajar pula bilamana ada pihak-pihak yang belum merasa cukup dengan nominal upah minimum kota/kabupaten yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali bagaimana sebenarnya stakeholders ketenagakerjaan berperan dalam penentuan upah minimum, yakni apakah mereka mampu saling memahami perannya dan bekerja sama dengan baik.

Pemerintah, pekerja, dan pengusaha merupakan tiga pilar utama ketenagakerjaan di Indonesia. Masing-masing memiliki peranan yang sama pentingnya dalam perkembangan ketenagakerjaan. Sebagai pekerja, mereka hendaknya menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Sementara pengusaha harus mampu berperan untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Kedua unsur ini kemudian perlu diakomodasi kepentingannya oleh pemerintah dengan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Ketiga pilar berada pada konteks yang sama ketika memahami dan melaksanakan norma-norma hubungan industrial, diantaranya norma yang makro minimal dan yang makro kondisional. Norma yang merupakan makro minimal, adalah ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, makro minimal ini adalah undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya. Sedangkan norma yang merupakan makro kondisional, adalah perjanjian/peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Dalam mengadakan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, norma-norma ini harus diperhatikan secara seksama substansinya. Skema pemberian upah, juga merupakan sesuatu kepentingan yang diatur dalam norma-norma tersebut. Pada posisi ini, pemerintah sebagai salah satu pilar, menentukan kebijakan tentang upah.

Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menakertrans No. Kep. 226/MEN/2000 perubahannya, maka Pemerintah telah menancapkan perannya dengan memberikan ketentuan lebih detail tentang upah minimum. Sebagai bagian dari norma yang makro minimal, maka peraturan ini bermaksud menegaskan bahwa penting bagi pengusaha untuk memberikan upah minimum yang sesuai. Upah minimum berperan penting oleh karena upah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Makna sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah bahwa tenaga kerja bukanlah barang dagangan, dan semua manusia, tanpa memandang ras, asal usul, atau jenis kelamin, berhak mengupayakan kesejahteraan jasmani dan rohani dalam kondisi-kondisi yang menghargai kebebasan, harkat dan martabat manusia, serta kondisi-kondisi yang memberikan jaminan ekonomi dan kesempatan yang sama.

Pengaturan upah minimum oleh pemerintah, setidak-tidaknya bertujuan untuk menghindari kesewenangan pengusaha memberikan upah tidak layak, dan memenuhi kebutuhan hidup yang didasarkan pada kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan hidup layak pekerja. Inilah seharusnya ditegaskan dalam sikap yang rasional yang dilakukan pemerintah dalam menentukan metodeĀ  kerjasama yang baik dengan pekerja dan pengusaha dalam menentukan upah minimum tiap tahunnya. Penentuan upah minimum senantiasa sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, minimal pada tingkatan lokal, yakni kabupaten/kota. Unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah, serta tokoh masyarakat yang lain, selayaknya diberikan kesempatan yang sama untuk dapat memberikan pandangan mengenai bagaimana upah minimum yang pantas. Permenaker No. 1/1999 telah memberikan koridor yang membantu semua unsur berperan sebagaimana mestinya. Melalui peraturan tersebut pula, pada dasarnya upah minimum dipahami sebagai jaring pengaman agar upah tidak jatuh pada level terendah. Perlindungan upah minimum juga dimaksudkan untuk memberikan hak yang pantas bagi mereka pekerja yang yang berpendidikan rendah, tidak punya keterampilan /skill, pekerja lajang, dan pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun.

Ukuran kepantasan upah, bergantung pada seberapa besar kebutuhan hidup layak bagi pekerja di daerah tertentu, misalnya Kabupaten/kota tertentu. Tentunya tujuan ditemukannya standar kebutuhan hidup layak adalah juga untuk mengurangi kesenjangan upah terendah dengan upah tertinggi, mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara bertahap. Memang benar pada umumnya penentuan upah minimum dipengaruhi oleh besarnya kebutuhan hidup layak yang setiap bulannya disurvey. Namun seringkali besarnya upah minimum yang telah ditentukan oleh Gubernur, menjadi pro dan kontra di masyarakat. Bahkan sampai memunculkan mogok kerja dan unjuk rasa dalam jumlah massa yang besar. Inilah kemudian yang disebut gejolak ketenagakerjaan.

Munculnya problematika ketenagakerjaan, terutama soal pemberlakuan upah minimum yang telah disahkan Gubernur, dapat dicegah secara dini bilamana pengusaha, pekerja, dan pekerja mampu berperan secara positif dalam strategi penentuan upah. Sejak awal pembentukan Dewan Pengupahan tingkat Kota/Kabupaten misalnya, harus sejak awal pula dibangun komitmen yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang pantas bagi pekerja, tanpa menepikan kepentingan pengusaha, dan taat peraturan. Dewan Pengupahan dapat membentuk kelompok kerja yang minimal terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah secara proporsional. Untuk melaksanakan survey kebutuhan hidup layak, kelompok kerja inilah yang kemudian lebih jauh mendata dan mengolah jenis kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Dalam melaksanakan survey ini pula harus disepakati jenis barang/jasa apa yang pantas disurvey dan dipantau perkembangannya.

Bilamana ada komitmen awal, dalam strategi menentukan upah minimum, niscaya gejolak ketenagakerjaan dapat dicegah secara dini. Upaya-upaya pemberian balas jasa yang layak sekaligus demi peningkatan kesejahteraan pekerja adalah hal yang sama pentingnya dengan peningkatan keuntungan bagi pengusaha bilamana produktivitasnya lancar. Dengan demikian upah minimum dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang, yakni dengan menetapkan standar kesejahteraan bagi pekerja, melakukan penelitian/survey yang komprehensif dan aktual, serta diberikan secara layak dan pantas kepada pekerja.

Kemudian, pada proses akhirnya, pemantuan pelaksanaan Upah Minimum menjadi aksi terakhir yang mengawal pelaksanaan upah minimum. Tujuan dasar dari pemantauan ini adalah untuk membantu situasi yang kondusif di lingkungan ketenagakerjaan, agar perkembangan perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Hasilnya pasti akan memberikan suasana yang nyaman saat bekerja, peningkatan keuntungan perusahaan oleh karena produktivitasnya berjalan baik. Intinya yaitu bahwa upah minimum memiliki peranan penting sebagai media kerjasama yang efektif bagi tiga pilar ketenagakerjaan, yakni pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: