Setyo Pamungkas

Perselisihan Hubungan Industrial

Posted in Ketenagakerjaan by Setyo on June 16, 2012

Hubungan kerja mengindikasikan adanya keterikatan antara pengusaha dengan pekerja. Di dalam hubungan inilah tercipta suatu pemahaman antara keduanya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yakni dalam rangka peningkatan kesejahteraan masing-masing melalui suatu bentuk pekerjaan. Pekerja dan Pengusaha merupakan subyek yang setara dalam hubungan industrial. Dalam perjalanannya, interaksi antara pekerja dan pengusaha, tidak melulu berkembang secara harmonis. Inilah kemudian yang memunculkan problematika tersendiri tentang hubungan industrial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan akomodasi yuridis atas bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan, khususnya mengenai perselisihan dalam hubungan industrial. Mengapa kemudian perselisihan hubungan industrial perlu diatur? Bahkan penyelesaiannya harus diatur juga? Untuk menjawab pertanyaan semacam ini, perlu melihat konsepsi atas hubungan industrial yang dipahami di Indonesia. Hubungan industrial dipahami sebagai
suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan / atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh,  dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD RI1945. Adapun hal ini bertujuan untuk mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk menjamin kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja.

Jadi kenapa UU No. 2 Tahun 2004 diterbitkan, berkaitan dengan urgensinya : kompleksitas persoalan hubungan industrial (hubungan kerja) era globalisasi; kepentingan arah perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia; dan kebutuhan penyelesaian masalah secara cepat, mudah, dan murah. Dalam pembinaan hubungan industrial inilah yang menjadi penting.

Pilar Utama Ketenagakerjaan

Kelangsungan lingkungan ketenagakerjaan, melibatkan 3 (tiga) pilar utama ketenagakerjaan. Tentu saja di Indonesia demikian adanya, ada tiga subyek utama: Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Masing-masing memiliki tanggung jawabnya. Pekerja menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Di sisi lain, pengusaha harus menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Pemerintah sebagai regulator, menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Ketiga pilar ini meski tunduk pada norma-norma dalam hubungan industrial, yang meliputi konteks norma makro minimal dan makro kondisional. Keduanya memiliki pengertian sebagai berikut:

  • Makro minimal, adalah ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, makro minimal ini adalah undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya.
  • Makro kondisional, adalah perjanjian/peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja.

Salah satu normanya adalah UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bagaimana perselisihan sengketa dapat diselesaikan secara akomodatif.

Secara prinsip, berkaitan dengan hal tersebut, maka ada beberapa perangkat hubungan industrial yang dikenal di dalam peraturan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Diantaranya Perangkat Yuridis yang meliput:

  1. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan  yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  2. Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama serta aturan-aturan khusus yang mengatur organisasi pengusaha dan pekerja.
Selain hal tersebut, maka terdapat Perangkat Lembaga yang diantaranya : Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, Organisasi Pengusaha, Organisasi Buruh, dan pemerintah sebagai regulator ketenagakerjaan.

Anatomi UU No. 2 Tahun 2004

Anatomi ini dimaksudkan agar dapat melihat pokok-pokok yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004. Intisari Utama dalam undang-undanga ini adalah mengenai pengaturan mengenai jenis perselisihan; kelembagaan yang merupakan sarana penyelesaian perselisihan, serta prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan jangka waktu penyelesaian.

Ruang Materi Muatan Penjelasan
Bab I (Pasal 1 – 5) Ketentuan Umum Definisi, dan Ruang Lingkup secara Umum
Bab II (Pasal 6 – 54) Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Bipatrit, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase
Bab III (Pasal 55 – 80) Pengadilan Hubungan Industrial Ruang Lingkup PHI; Hakim, Panitera, Panitera Pengganti PHI secara Umum
Bab IV (Pasal 81 – 115) Penyelesaian Perselisihan Melalui PHI Hukum Acara dalam PHI, Pengambilan Putusan, dan Upaya Hukum Kasasi
Bab V (Pasal 116 – 122) Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana Bagi Mediator, Panitera, Konsiliator, Arbiter
Bab VI (Pasal 123) Ketentuan Lain-lain
Bab VII (Pasal 124) Ketentuan Peralihan

Di dalam perselisihan hubungan industrial, tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan kerja. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja inilah yang merupakan embrio munculnya perselisihan atau konflik di lingkungan perusahaan, yakni merupakan sesuatu potensi konflik dalam hubungan industrial.

Perselisihan Hubungan Industrial

Yakni perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya : perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Jenis perselisihan adalah sebagai berikut :

Jenis Penyebab Pihak-pihak
Perselisihan hak(Pasal 1 angka 2) Tidak dipenuhinya hak, akibat :Perbedaan pelaksanaan/penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang2an, perjanjian kerja, PP atau PKB Pengusaha/gabungan pengusahaVsPekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
Perselisihan kepentingan(Pasal 1 angka 3) Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat2 kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP atau PKB
Perselisihan PHK(Pasal 1 angka 4) Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak
Perselisihan antar SP/SB(Pasal 1 angka 5) Tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan Antara SP/SB satu dengan SP/SB yang lain dalam satu perusahaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: