Setyo Pamungkas

Pactum De Compromittendo dalam UU No. 30 Tahun 1999

Posted in Hukum (Law) by Setyo on July 11, 2012

Pactum De Compromittendo merupakan suatu klausula dalam perjanjian arbitrase yang isinya menentukan bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan perselisihannya kepada seorang arbiter atau majelis arbitrase. Hal ini berarti bahwa ada kesepahaman pikir antara para pihak yang bersengketa, yakni dengan melaksanakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Dalam konteks ini, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, mengakomodasinya melalui Pasal 7, yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka diselesaikan melalui arbitrase.

Namun jauh dari itu, ada sisi lain mengapa pactum de compromittendo menjadi titik tolak utama mengapa hal ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Ada pengertian yang mendalam yang disadari oleh para pihak, bahwa suatu sengketa merupakan masalah yang membuat ketidaknyamanan dalam hubungan sosial. Secara filantropis, ada kesadaran para pihak yang bersengketa untuk memulai sesuatu penyelesaian dengan mengambil alternatif yang tidak membuat mereka terganggu dengan mekanisme birokrasi pemerintah atau pengadilan yang justru mendorong ke arah penyimpangan.

Undang-undang memang hanya mencantumkan ‘keberadaan’ pactum de compromittendo, tapi bukan mengaturnya secara komprehensif. Ini artinya bahwa peristiwa tersebut merupakan wilayah pribadi, oleh karena dilaksanakan secara alamiah antar para pihak yang bersengketa. Di sisi lain UU No. 30 Tahun 1999, memberikan sinyal bahwa membuat suatu klausula dalam perjanjian untuk memperjanjikan bahwa apabila di kemudian terjadi sengketa, maka para pihak akan menyerahkan penyelesaiannya kepada arbitrase dan bukan pengadilan, adalah hal yang dapat dilakukan (sebelum dimulainya hubungan tertentu antar para pihak).

Bagaimana dibuat pactum de compromittendo ?

Secara umum dan realitanya, pactum de compromittendo dapat dilakukan melalui  2 (dua) cara, yakni pactum de compromittendo dengan dinyatakan sebagai salah satu klausula dalam suatu perjanjian pokok atau dibuat secara tersendiri (baik sebelum atau bersamaan perjanjian pokok dibuat). Cara pertama lebih umum dilakukan, dikarenakan biasanya suatu perjanjian pokok para pihak mencantumkanpilihan penyelesaian sengketa yang akan dipergunakan apabila terjadi sengketa dikemudian hari, khususnya  dalam hal pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih adalah arbitrase. Sedangkan cara kedua pactum de compromittendo dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat bahkan sebelum terjadinya sengketa dan/atau bersamaan dengan peristiwa pembuatan perjanjian pokok, yang mana pactum de compromittendo tidak menjadi satu/ digabungkan dalam perjanjian pokoknya dalam klausula tertentu. Dengan demikian akan ada ada dua akta perjanjian yaitu akta perjanjian yang berisi perjanjian pokok dan akta perjanjian yang berisi perjanjian arbitrase.

Tentang sengketa yang telah dibuat dengan pactum de compromittendo:

Yakni bahwa para pihak pada dasarnya telah bersepakat dan menyetujui bahwa sengketa di antara para pihak akan diselesaikan melalui arbitrase dan persetujuan tersebut dimuat di dalam dokumen yang ditandatangani oleh para pihak (Pasal 4 ayat (1) dan (2)). Sedangkan tentang sengketa, adalah sengketa yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1), yakni hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan sengketa-sengketa yang dapat diadakan perdamaian (Pasal 5 ayat (2)).

Tata cara membawa sengketa tersebut ke lembaga arbitrase:

Bahwa dalam hal terjadi sengketa, maka pemohon pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimile, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku (Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8) yang berarti bahwa ada upaya untuk memberitahukan tentang keberlakuan penyelesaian arbitrase yang telah disepakati para pihak. Dengan pemberitahuan yang demikian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak dapat secara bersama-sama atau tidak secara bersama-sama, dapat langsung mengajukan penyelesaian sengketa ke lembaga arbitrase.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: