Setyo Pamungkas

Transparansi Perbankan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian

Posted in Hukum (Law) by Setyo on August 13, 2012

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia adalah dinamis, cepat berubah, seiring berkembangnya masyarakat dalam menggunakan media perbankan sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya. Pengaturan perbankan di Indonesia sebagai koridor, yakni dengan pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dimuat ketentuan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.[1]

Akan tetapi di peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan, tidak ada definisi mengenai prinsip kehati-hatian. Jadi baik di UU No. 7 Tahun 1992 sekaligus juga undang-undang perubahannya, prinsip kehati-hatian tidak diberikan pengertian yang cukup. Misalnya seperti yang terdapat pada Pasal-Pasal berikut :

Pasal 2 : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (2) : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Di dalam Pasal-Pasal tersebut, prinsip kehati-hatian dimaksudkan sebagai suatu asas saja yang harus menjadi bagian yang khusus yang menjadi pemandu bagi pelaku perbankan. Persoalannya adalah bahwa prinsip kehati-hatian tidak diberikan definisi yang cukup. Prinsip kehati-hatian atau yang dalam istilah lain disebut dengan banking prudential principles merupakan prinsip yang umum yang digunakan dalam kegiatan atau aktivitas perbankan. Salah satunya adalah melalui pengawasan, yakni sampai sejauh mana bank diawasi kegiatan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai tolok ukur utama. Namun, pengawasan perbankan pada umumnya merupakan tindakan represif yang tidak cukup mencegah terjadinya kebangkrutan bank atau likuidasi, atau pembekuan kegiatan usaha dan ditempatkannya bank dalam pengawasan khusus di masa industri perbankan di tahun 2004. Bahkan bank-bank tersebut bangkrut karena “dirampok” oleh pemilik dan atau pengurusnya sendiri dan pengawas “terlambat” mengetahuinya. Beberapa studi memang meragukan efektifitas aturan kehati-hatian (prudential regulation) dan kinerja lembaga pengawas. Pendekatan alternatif yang ditawarkan adalah menerapkan sunshine regulation (aturan keterbukaan). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan nasabah dan stakeholder lainnya mengawasi bank secara langsung.[2] Aspek keterbukaan yang dilakukan perbankan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas perbankan di Indonesia.

Dapat diketahui bahwa prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam undang-undang perbankan tidaklah cukup untuk membantu pelaku-pelaku perbankan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sistem keuangan bank. Masyarakat perbankan kemudian harus menerjemahkan maksud dari prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam peraturan perbankan. Hal inilah yang kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan dalam dunia perbankan di Indonesia, yakni misalnya bank dengan sengaja secara terbuka memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai kegiatan yang dilakukannya kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut kemudian dikenal dengan transparansi perbankan.

Transparansi perbankan kemudian menjadi suatu fenomena baru di dunia perbankan belakangan ini di Indonesia. Suatu kesadaran umum yang dipahami oleh pelaku-pelaku usaha perbankan dan nasabah adalah bahwasanya aturan mengenai prinsip kehati-hatian sangat kabur dan solusinya harus diterjemahkan secara luas. Transaparansi perbankan sendiri sangat erat kaitannya dalam informasi perbankan yang selalu berkembang menuruti keinginan pasar. Oleh karena itu, sistem keuangan di bidang perbankan dengan cepat memberikan respon yang baik terhadap transparansi perbankan. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan yakni menyangkut terjadinya asimetri / ketidaksamaan informasi (asymmetric information)[3] yakni suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. sebagai contoh, peminjam (debitur) biasanya memiliki informasi yang lebih baik keuntungan dan kerugian potensial dari suatu proyek investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pihak pemberi pinjaman (kreditur). Dengan demikian, kreditur tidak dapat membedakan antara pinjaman yang sehat dan tidak sehat.[4] Hal inilah yang semata-mata dapat mengesampingkan prinsip kehati-hatian, atau dengan kata lain prinsip ini menjadi tidak tepat guna pada upaya pencegahan kebangkrutan bank.

Basle Committee on Banking Supervision di Argentina, telah mengindentifikasikan 6 (enam) kategori informasi yang perlu diungkapkan kepada masyarakat untuk membantu pencapaian tingkat keterbukaan bank yang memuaskan, yaitu: (a) kinerja keuangan; (b) posisi keuangan (termasuk permodalan, solvabilitas dan likuiditas); (c) praktik dan strategi manajemen risiko; (d) risk exposure (termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, hukum dan lainnya); (e) kebijakan akuntansi; dan (f) bisnis dasar, informasi tentang corporate governance dan manajemen.[5] Prinsip tersebut memberikan ketegasan bahwa ada terdapat tanggung jawab yang terletak pada semua pihak terkait dalam bidang perbankan, yakni pengurus badan usaha, akuntan publik, penasehat hukum, investment bank dan pemain pasar modal. Dengan demikian di bidang industri perbankan, transparansi itu dapat meliputi sampai dengan pengetatan aturan prudensial, yakni dengan penyempurnaan sistem pembukuan dan peningkatan keterbukaan (disclosures) untuk mewujudkan akuntabilitas semua pihak terkait: otoritas atau pejabat pengatur, pemegang saham, nasabah maupun industri perbankan itu sendiri. Nasabah kredit bank juga dipaksa agar menjadi lebih transparan dan akuntabel. Di negara lain itu, sistem hukum ditingkatkan agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan konflik kepentingan secara adil sehingga tidak bertele-tele dan tidak perlu pakai cara ancam mengancam ataupun menggunakan jasa debt collectors.[6] Intimidasi bank (melalui pihak lain seperti debt collector) dalam melakukan penagihan kredit perbankan kepada nasabah dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana dan terbuka. Nasabah dan bank dapat memiliki posisi tawar yang saling membutuhkan dengan transaparansi yang dilakukan

Oleh karena pemahaman yang demikian, maka pihak bank pada kenyataannya menyadari bahwa informasi yang terbuka kepada nasabah menjadi satu hal yang penting. Informasi-informasi ini pada umumnya telah diungkapkan pihak bank di Indonesia, yakni misalnya dengan memberikan pelayanan kepada nasabah tentang informasi mengenai kinerja bank melalui laporan neraca yang dipasang di media massa, atau juga memberikan informasi tentang kegiatan perbankan yang akan dan telah dilaksanakan. Selain itu, pada umumnya bank menempatkan individu-individu yang berpengalaman dan memiliki track record yang kompeten di bidang perbankan, pada bagian penyaluran kredit di bank-bank umum demi menjaga konsistensi informasi tentang kredit perbankan dengan manajemen resiko yang baik. Di negara lain, kualitas bankir ditingkatkan melalui proses pengujian kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) maupun pendidikan berjenjang. Salah satu contoh, di bank-bank di Korea Selatan meningkatkan pendidikan khusus dalam bidang-bidang ilmu yang belum dikuasai oleh para bankirnya, seperti derivatives.

Selain itu, ada kesadaran bahwa transparansi perbankan dapat diperhadapkan pada kompleksitas bisnis perbankan. Transparansi dapat mempermudah untuk mengamati secara dini adanya persoalan yang muncul di bidang perbankan. Maka, praktek-praktek manajemen resiko menjadi urgen dan keterbukaan permodalan secara beriringan dapat membantu terciptanya disiplin pasar sehingga pengawasan oleh lembaga yang ditugaskan dan oleh pasar dapat menilai suatu tingkat kesehatan bank. Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain[7]:

  1. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (bank runs) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditur bank;
  2. Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui contagion effect sehingga berpotensi menimbulkan system problem;
  3. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai perbandingan, persentase biaya terhadap PDB di negara-negara yang mengalami krisis sektor perbankan;
  4. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (financial distress);

[1] Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

[2] Zulkarnain Sitompul, Transparansi Perbankan: Tantangan 2005. Pilars N0.51/TH VII/27 Desember 2004-09 Januari 2005. Hal. 1.

[3] Frederic S. Mishkin dalam “Prudential Supervision Whal Works and What Doesn’t”, NBER Conference Report. Chicago, The University of Chicago Press, 2001.

[4] Anwar Nasution, Masalah-Masalah Sistem Keuangan Dan Perbankan Indonesia. Makalah yang diisampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl. tanggal 14-18 Juli di Denpasar. Hal. 2.

[5] Zulkarnain Sitompul, op. cit. Hal. 2.

[6] Badan Pengawas Keuangan (BPK), Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas untuk Membangun Industri Keuangan Yang Sehat, Keynote Speech pada Seminar “Penanganan Tindakan Korupsi di Perbankan”, Harian Bisnis Indonesia, Diamond Room, Hotel Nikko, Jl. M.H. Thamrin, Rabu, 26 April 2006, pkl. 9:00-10:00. Makalah pada Pendidikan Kepemimpinan Eksekutif dalam Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI), (30 Juni 2006). Download di http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/06.pdf

[7] Anwar Nasution, op. cit. Hal. 5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: