Setyo Pamungkas

Civil Disobedience: The Right to Object and Obey The Law

Posted in Hukum (Law) by Setyo on August 21, 2012

Ada banyak fakta historis yang memberikan contoh adanya peristiwa pembangkangan hukum, dari sejak kisah Prometheus sampai pada kisah Aung Sang SuuKyi. Oleh Hugo Adam Bedau dicatat sebagai pembangkangan warga, yakni tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau baik. Pembangkangan hukum merupakan isu politik yang kontroversial. Pembangkangan terhadap hukum yang berlaku dapat menyebabkan adanya ancaman terhadap otoritas negara dan adanya instabilitas pada jangka waktu yang panjang. Pembangkangan terhadap hukum yang berlaku dipertanyakan keabsahannya. Ini yang kemudian memunculkan adanya konsepsi mengenai Hak Menolak dan Kewajiban Mematuhi Hukum[1].

Civil Disobedience

Civil disobedience (CD) merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Henry David Thoreau, yakni menunjuk pada pembangkangan terhadap kebijakan publik. Pada mulanya istilah ini merupakan simbol penentangan terhadap ketidakadilan yang dilakukan pemerintah AS.[2] Istilah ini kemudian dikembangkan pada setengah abad kemudian oleh banyak tokoh, diantaranya Leo Tolstoy dan Mahatma Gandhi, dan kemudian gerakan yang berdasar pada istilah ini ditegaskan oleh Martin Luther King, Jr. Banyak tokoh filsafat politik menjelaskan secara khusus apa yang dimaksud dengan CD.

CD selalu identik dengan pembangkangan warga, yakni ketidaksetujuan seseorang pada hukum yang berlaku. Ketidaksetujuan warga disikapi melalui tiga kemungkinan. Pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum, tapi tetap diam serta tidak ada pernyataan ketidaksetujuannya, dengan alasan takut mendapat hukuman dan pandangan orang lain atas sikapnya. Kedua, tetap mematuhi hukum kemudian menyatakan ketidaksetujuannya (sikap ini tidak tepat disebut CD karena hanya ada tindakan pernyataan ketidaksetujuan saja). Ketiga, menolak mematuhi hukum, tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuaannya sehingga tidak diketahui publik. Ketiga kemungkinan tersebut menjadi pertanyaan tersendiri, apakah dapat disebut sebagai CD.

Thoreau berpendapat bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bijaksana, yang pada kenyataannya pemerintah yang bijaksana ini sulit ditemukan, dan bahkan pemerintahan yang seperti ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka dengan kenyataan yang demikian Thoreau menekankan pada suara hati warga. Dimana sebagai manusia kemudian warga tunduk pada peraturan tertentu. Adanya kepatuhan warga terhadap peraturan tersebut, mengindikasikan bahwa warga/manusia memahami bahwa hukum itu benar dan adil, karena manusia memiliki suara hati. Penekanan pada suara hati ini dikemukakan karena manusia memiliki sikap untuk memahami tindakan yang dianggapnya tidak adil dan kemudian mengoreksinya.[3] Jadi oleh Thoreau, CD dijelaskan sebagai pembangkangan terhadap negara karena ketidakadilan yang dibuat negara. CD bukan pembangkangan yang berkonotasi negatif, namun merupakan pembangkangan beradap karena dilakukan untuk melanggar hukum, tapi lebih kepada upaya koreksi terhadap peraturan yang tidak adil.

Sementara itu, Jhon Raws menyebut CD sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Masyarakat demokratis, oleh Rawls, merupakan masyarakat yang adil, yakni ditandai pengakuan masyarakat terhadap konstitusi yang dipandang adil dalam masyarakat. CD didefinisikan sebagai gerakan yang bersifat publik , tanpa kekerasan, berdasarkan hati nurani, namun merupakan tindakan politik, bertentangan dengan hukum karena pada umumnya dilakukan untuk mengkoreksi hukum dan kebijakan pemerintah. CD dilakukan untuk mengetuk rasa keadilan dan menegaskan tidak adanya penghargaan terhadap prinsip kerja sama yang fair di antara warga negara yang bebas dan setara, kepada mayoritas anggota masyarakat. CD merupakan tindakan politik karena: (1) diarahkan pada penguasa politik; dan (2) dilaksanakan dengan tuntutan prinsip politik (prinsip keadilan) yang seharusnya dimuat dalam konstitusi. Untuk mengkoreksi ketidakadilan, maka CD dilakukan dengan secara terbuka (harus menjadi tindakan publik) dan tanpa melanggar prinsip keadilan. CD merupakan penolakan suara hati terhadap hukum.[4] Dengan demikian CD tidak dilakukan secara destruktif.

Martin Luther King, Jr, memberikan gagasan yang sama dengan Jhon Rawls. King menyatakan CD harus dilakukan dengan terbuka (diketahui publik) dan dengan menghindari kekerasan, yakni dengan memaksa pemerintah untuk bernegoisasi. Adapun CD penting untuk dilakukan dengan memperhatikan: (1) pengumpulan data untuk memastikan adanya ketidakadilan; (2) negoisasi; (3) pembersihan diri; (4) tindakan langsung. Dengan demikian CD dapat dilakukan dengan alasan yang cukup, yang secara objektif terjadi ketidakadilan. Seorang subjek juga harus mengindari sikap yang destruktif dan egoistis, serta pembangkangan warga dapat dilakukan dengan cara tindakan langsung berupa demonstrasi, perarakan massal, atau menduduki tempat tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran terhadap publik dan pemerintah agar tidak terjadi keadaan yang lebih buruk.

Civil Disobedience dan Keputusan Hakim

Dua masalah penting yang ada dalam pembahasan ini adalah perhatian pada pembangkangan terhadap hukum karena perintah hukum dianggap bertentangan dengan hati nurani (conscientious disobedience) dan sikap tidak peduli dengan hukum (lawlessness). Hal ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah pembangkangan terhadap hukum dapat dikenai pertanggungjawaban. Sebagian berpendapat bahwa pembangkangan hukum dapat dibenarkan secara moral tapi tidak diterima secara hukum, sehingga harus tetap dikenai sanksi hukum. Erwin Griswold berpendapat bahwa masyarakat membutuhkan hukum sebagai pegangan bersama. Pendapat ini secara tegas menyatakan bahwa masyarakat (siapapun anggotanya) harus menerima adanya hukum dan tidak boleh menyangkal ketika tindakan pembangkangan terhadapkan dapat disebut sebagai tindakan kriminal.

Akan tetapi, pendapat ini tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena ada atau tidak ada toleransi terhadap pembangkang tidak selalu dapat menyebabkan munculnya keruntuhan masyarakat. Bagi Dworkin, penerapan hukum pada pelanggaran sekaligus penegakannya tanpa kecuali, menyebabkan peranan hakim tidak dibutuhkan lagi (selain menerapkan hukum secara logis-menerapkan hukum secara ketat). Inilah kemudian yang disebut dengan yurisprudensi mekanis oleh Thomas Morawetz. Sikap kaku ini tidak semata-mata diterima. Hakim dapat melakukan diskresi sepanjang alasannya cukup, yakni dengan alasan tertentu (prima facie-sejauh tidak bertabrakan dengan alasan lain yang lebih mendasar), pembangkangan hukum dibenarkan sepanjang berbenturan dengan hati nurani. Pambangkangan ini secara lebih lanjut dilakukan dengan alasan didasari nilai yang luhur, bukan pada kepentingan tertentu.

Dapat dijelaskan kemudian perbedaan antara conscientious disobedience dan lawlessness. Dimana conscientious disobedience merupakan refleksi sikap peduli pada hukum yang adil, yakni bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan kesadaran moral subjek atau masyarakat tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang adil dan tidak adil, sementara lawlessness bertolak dari motif egoistis. Karena ada sikap yang demikian, maka diskresi yang dilakukan hakim memainkan peranan penting dalam usaha menerapkan hukum secara adil. Sikap kehati-hatian hakim juga harus digunakan dalam menentukan sanksi yang tepat kepada mereka yang melakukan pembangkangan karena hati nurani, dan mereka yang tidak peduli pada hukum. Dengan demikian preseden ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim yang lain yang menghadapi kasus yang sama.

Masalah berikutnya adalah validitas hukum yang diberlakukan. Belum tentu hukum itu valid adanya. Hal ini karena bilamana hukum tidak valid (validitas hukum meragukan) maka persoalan ketidakpastian hukum akan muncul. Orang tidak dapat dihukum karena istilah pelanggaran terhadap hukum (yang tidak valid) tidak ada. Hal ini karena para pembangkang melihat hukum itu tidak valid, sementara pejabat publik (termasuk hakim) menganggap hukum itu valid, yang keduanya dengan argumen yang sama kuat. Dengan demikian diskresi hakim kemudian menjadi penting kembali, terutama berkaitan dengan hukum yang meragukan.

Bilamana ada keragu-raguan terhadap validitas hukum (secara moral) maka ada tiga kemungkinan  sikap yang dikemukakan Dworkin, diantaranya: pertama, individu harus melihat kemungkinan yang terburuk, lalu bertindak dengan pengandaian bahwa hukum tidak memperbolehkan apa yang dia inginkan. Meskipun dia mematuhi hukum, namun selalu ada upaya untuk mengkoreksi dan menyingkirkan hukum yang tidak adail melalui cara politik tertentu. Dalam menghadapi kemungkinan ini menurut Dworkin, hal ini tidak perlu diikuti. Alasannya adalah masyarakat tidak seharusnya bertindak berdasarkan pengandaian atas kemungkinan terburuk. Masyarakat dituntut untuk bersikap kritis, meskipun keputusan pengadilan tidak memihak pada penilaian warga, dan warga menggunakan penilaiannya sendiri. Kedua, warga negara boleh saja mengikuti keputusannya sendiri sejauh lembaga berwenang tidak atau belum memutuskan lain dari yang ia yakini. Kemungkinan ini juga ditolak Dworkin karena mengabaikan kemungkinan adanya kekeliruan yang dilakukan pengadilan dan keterbukaannya untuk membatalkan keputusan pengadilan tersebut. Kemungkinan ini juga tidak boleh mengabaikan suara hati nurani (terutama terkait dengan masalah moral dan agama).

Ketiga, warga boleh mengikuti penilaiannya sendiri, bahkan juga setelah pengadilan tinggi mengambil keputusan yang berbeda atau bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Oleh Dworkin, kemungkinan ini adalah kemungkinan yang paling fair karena mengungkapkan apa yang menjadi kewajiban sosial masyarakat terhadap komunitasnya. Keterikatan seorang warga negara adalah keterikatannya pada hukum, bukan pada pandangan khusus mengenai apa hukum. Masyarakat memiliki hak sosial untuk secara tegas menolak untuk menerima keputusan pengadilan dengan alasan yang tepat, yakni dengan nilai luhur dari hati nurani.

 Mempertanggungjawabkan Civil Disobedience

Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi ketika seseorang warga melakukan pembangkangan terhadap hukum. Pembangkangan ini dapat diterima bila, oleh Rawls, memenuhi tiga kondisi utama sebagai berikut:

–         Bila CD dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Secara konkret gerakan ini harus difokuskan pada tindakan yang dipandang tepat untuk menyingkirkan ketidakadilan.

–         CD dapat dibenarkan bila berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa.

–         CD lebih merupakan tuntutan prinsip keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kelompok masyarakat dapat saja dibenarkan melakukan CD sebagai langkah terakhir dalam memperjuangkan haknya setelah upaya legal yang gagal membuahkan hasil yang diinginkan.

 

Dari ketiga hal tersebut secara umum menegaskan bahwa CD dibenarkan bila ada ketidakadilan yang serius. CD merupakan wujud protes terhadap ketidakadilan atau demi menegakkan keadilan, sehingga CD harus bebas dari kekerasan. Dengan demikian bagi Rawls tuntutan ini penting karena keadilan, merupakan keutamaan yang paling penting di dalam politik, yang kemudian menjadi kewajiban natural warga negara untuk setia pada keadilan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah CD merupakan kewajiban moral politik atau tidak.

Bebeapa uraian di atas menyiratkan bahwa CD merupakan hak politik warga negara. Pernyataan bahwa CD dapat dibenarkan atau tidak, justru memberi indikasi bahwa CD sebagai hak karena CD sesungguhnya dilarang. Hal ini ditekankan oleh Joseph Raz, karena ada kecenderungan untuk membatasi CD. CD harus dilaksanakan tanpa kekerasan, karena bahaya yang langsung diakibatkan oleh tindakan dapat dihindari, kecenderungan ke arah penggunaan kekerasan dalam kasus tertentu  yang tetap dianggap salah dapat dihindari, dan di negara tertentu penggunaan kekerasan merupakan isu yang emosional dan eksplosif. Pertimbangan tersebut menyebabkan bahwa kekerasan bukan pilihan yang tepat. Oleh Raz, CD yang dibarengi dengan kekerasan dapat menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai CD sebagai hak, sehingga dapat menjadikan CD sebagai upaya untuk melaksanakan kepentingan tertentu.

Raz mengemukakan bahwa ada argumen sesat yang digunakan untuk membenarkan CD dengan tujuan dan alasan yang tidak tepat. Argumen ini menyatakan bahwa CD dilakukan dengan alasan yang salah harus ditolak karena akibatnya dapat membuat situasi menjadi lebih buruk. Argumen ini berangkat dari pandangan yang tepat namun berujung pada kesimpulan yang sesat. Argumen ini tidak tepat, karena CD dilakukan dengan alasan yang salah yang tentu saja berakibat buruk. Argumen yang kedua adalah bahwa tidak ada otoritas lain di luar individu yang mampu menggantikan individu dalam melakukan penilaian moral atas tindakannya. Secara person moral, individu merupakan pihak yang paling tahu perihal tindakannya benar atau tidak, dan menurut penilaiannya tindakannya benar atau tidak. Dengan demikian CD dipandang sebagai hak individu untuk memperjuangkan apa yang dipandangnya baik atau benar. Argumen inipun tidak valid, karena ada otoritas lain yang memiliki penilaian atas tindakan tersebut baik atau benar, yakni ada lembaga moral dan penegak hukum yang dapat memberikan penilaian.

Argumen ketiga adalah bahwa apabila seseorang membenarkan dirinya untuk tidak mematuhi hukum demi mengejar kepentingan politiknya, maka ia juga harus membenarkan orang lain untuk menggunakan hak yang sama demi mengejar kepentingan mereka sendiri pula. Argumen ini dianggap memenuhi asas fairness, karena CD membuka ruang bagi orang lain untuk menggunakan kesempatan dan hak yang sama. Oleh karena adanya argumen-argumen di atas, maka Raz membangun jembatan filosofis yang menghubungkan prinsip umum yang mengatur hak warga negara untuk melakukan kegiatan politik yang sesuai hukum, dengan hak warga negara untuk tidak mematuhi hukum di pihak yang lain.

CD kemudian dipahami sebagai hak warga negara atas partisipasi politik, yang kemudian perlu dibedakan antara hak dalam konteks negara yang menjunjung tinggi kebebasan (liberal states) dan negara yang tidak memberi tempat bagi kebebasan (illiberal states). Hak atas partisipasi politik merupakan hak yang harus dilindungi, namun sifatnya terbatas. Hak atas partisipasi politik hanya dibenarkan sejauh itu perlu untuk mendukung tujuan politik atau nilai lain yang memang patut dilindungi. Dengan demikian hak atas partisipasi politik ini bukan nilai satu-satunya di dalam negara, dan berguna bila diakui dan dilindungi oleh hukum. Di negara liberal hak atas partisipasi politik diakui dan dilindungi oleh hukum. Sementara di negara illiberal sebaliknya, karenanya pelanggaran terhadap hak tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi.

Suatu kesimpulan yang disajikan Raz adalah bahwa di negara liberal, CD ditolak untuk disebut sebagai hak, karena hak menjadi alasan untuk membenarkan CD, maka siapa saja dengan tujuan politik tertentu selalu dapat menggunakan CD untuk memperjuangkan, terlepas tujuan politik itu buruk atau tidak secara moral. Sedangkan di negara illiberal, CD dapat disebut sebagai hak karena pelanggaran terhadap hak warga negara berlangsung secara umum dan CD patut diklaim sebagai hak, bukan suatu kewajiban moral terhadap negara.

Kewajiban Mematuhi Hukum

Jasa Negara

Perlindungan terhadap hak atas partisipasi politik warganya merupakan kewajiban negara. Maka kepatuhan warga terhadap hukum, adalah kewajiban warga negara karena negara telah berjasa melindungi hak-haknya. Christoper Heath Wellman menyatakan bahwa warga negara harus menerima paksaan hukum karena merupakan jawaban yang fair  atas jasa negara untuk memberikan manfaat sosial bagi warga negaranya. Kepatuhan terhadap hukum, merupakan konsekuensi dari kehidupan bernegara demi menjamin semua manfaat yang dapat diperoleh warga negara dari negara. Ada pengakuan bahwa ada warga negara yang tidak nyaman dengan menjadi warga negara tertentu, dan negara bukan hanya satu-satunya faktor yang memberikan manfaat kepada warga negara. Namun oleh Wellman, warga negara tidak boleh bersikap anarkis (menentang hukum), dengan alasan negara memberi manfaat yang sifatnya krusial, dan manfaat ini tidak mungkin ada tanpa kehadiran negara, serta negara tidak membebani warganya lebih dari yang dapat diterima dengan akal sehat.

Dalam uraian yang dikemukakan oleh Ujan, terbentuk suatu kesimpulan bahwa negara dan otoritasnya dibenarkan untuk memaksakan hukum karena: (a) negara berfungsi mengamankan manfaat yang sifatnya vital bagi warga negara; dan (b) pengamanan seperti itu tidak dapat dilakukan oleh pihak lain atau tidak dapat ditegakkan dengan cara tanpa paksaan. Dengan demikian paksaan hukum harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah bahaya atau ancaman terhadap keamanan dan keselamatan warga negara. Hukum oleh Immanuel Kant, dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mengamankan hak setiap orang. Kewajiban untuk patuh kepada hukum tidak hanya sebagai upaya melindungi kepentingannya sendiri, namun juga merupakan tanggung jawab subjek terhadap kepentingan bersama. Negara melakukan kewajibannya sebagai penyedia manfaat sosial bagi warganya, dan menjamin kemudahan warga negara, maka adil bila warga negara mematuhi hukum sebagai kontribusi yang adil terhadap negara. Kewajiban untuk mematuhi hukum merupakan upaya untuk menegakkan keadilan yang adalah keutamaan yang paling pokok dalam politik.

Kewajiban Moral Natural

Menurut A. John Simmons berpendapat bahwa memaksakan hukum adalah bagian penting dari hukum itu sendiri. Paksaan hukum adalah lazim adanya di negara atau organisasi atau lembaga apapun. Hukum sebagai norma kehidupan politik menurut Simmons adalah contoh yang baik dari keterkaitan prinsip moral dengan pengaturan institusional atau organisasi. Meskipun kenyataannya terhadap overlapping antara norma moral dan norma hukum, dan barangkali jelas ada semacam kewajiban moral untuk melakukan dan tidak melakukan apa yang diwajibkan atau yang dilarang oleh hukum, sehingga kepatuhan terhadap hukum tidak dapat dengan sendirinya disebut kepatuhan dalam arti yang sesungguhnya. Dengan latar belakang yang berbeda-beda di tiap anggota masyarakat, maka mereka masing-masing memiliki penilaiannya sendiri mengenai kewajiban moralnya terhadap hukum.

Menurut Simmons, kepatuhan terhadap hukum yang dilakukan, disebabkan terutama oleh rasa takut akan sanksi hukum. Hal ini terjadi atas berbagai alasan nonrasional yang dianut begitu saja oleh masyarakat, negara, atau bangsa. Simmons menegaskan bahwa bila kepatuhan hukum merupakan kewajiban moral, perlu diberikan alasan dan berdasarkan pada pertimbangan serta argumen yang baik.

Kewajiban untuk mematuhi hukum, oleh Simmons dapat dijawab dengan menggunakan tiga teori, yakni :

–      Teori asosiatif yang melihat kewajiban untuk patuh pada hukum sebagai konsekuensi dari peran sosial. Peran sosial ini menuntut kewajiban dari sang pemangku peran, yakni kewajiban yang harus dilakukan subjek karena peran yang dimainkannya.

–      Teori transaksional mendasarkan kewajiban mematuhi hukum pada interaksi dengan sesama warga negara atau dengan negara yang secara moral dipandang penting. Kewajiban ini bersifat volunter, dimana setelah mendapat manfaat dari negara, subjek bersedia terikat oleh hukum.

–      Teori kewajiban natural, kewajiban untuk patuh pada hukum tidak didasarkan pada pertimbangan asosiatif dan pertimbangan transaksional, namun lebih didorong oleh kesadaran oleh apa yang sudah dilakukannya secara bebas (secara bebas setuju) mengikatkan dengan hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum merupakan konsekuensi moral dari persetujuan bebas para subjek.

Menurut Simmons kewajiban natural mendasarkan kewajiban mematuhi hukum lebih pada norma moral umum imparsial dan bukan sekadar pada peran khusus subjek dalam masyarakat atau karena jasa negara terhadap warganya. Nilai dasar imparsial inilah yang menjadi dasar tuntutan kepatuhan pada hukum. Teori ini juga menuntut kepatuhan hukum dengan bertolak dari dua kemungkinan, yaitu: pertama, pertimbangan bahwa secara moral memang penting untuk mengambil manfaat dari moral imparsial. Kepatuhan hukum penting karena dilakukan untuk membela kemanusiaan universal. Kedua, pertimbangan yang melihat kepatuhan kepada hukum sebagai kewajiban moral yang harus dilakukan begitu saja oleh siapa saja bagi siapapun sebagai manusia yang setara tanpa memperhatikan peran sosial atau manfaat apapun yang bisa didapatkan dari negara.

Secara umum teori kewajiban natural akan mengalami kesulitan dengan dua kelompok khas dalam masyarakat, yakni kelompok unusual valuers dan self-providers. Dalam kaitannya teori ini dengan teori keniscayaan (yakni pemerintah melaksanakan berbagai tugas yang sifatnya niscaya), kelompok tersebut menjadi hambatan bagi kepatuhan hukum. Kelompok pertama merupakan kelompok masyarakat yang menentang atau tidak setuju dengan kepentingan politik pemerintah. Sementara kelompok yang kedua adalah mereka yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa perlu disediakan oleh pemerintah. Persoalan keberatan Simmons terhadap keberadaan negara menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya akan kesejahteraan tanpa kehadiran negara.

Simmons menegaskan bahwa kewajiban moral terhadap negara sesungguhnya diturunkan dari kewajiban moral yang lebih mendasar yakni kewajiban moral natural untuk menegakkan atau memajukan keadilan. Kewajiban yuridis warga negara adalah mendorong penghargaan pada nilain keadilan. Simmons menyatakan bahwa makna yang paling mendasar dan fundamental dari keadilan adalah menghargai hak orang lain. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhdap keadilab ketika seseorang berpikir bahwa hak moral seseorang tidak sekadar menuntut orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya, sekaligus lebih dari itu hak moral seseorang juga menuntut kita melakukan seseuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Dengan demikian lembaga yang adil wajib didorong secara moral untuk untuk mengamankan pelaksanaan hak orang lain. Komitmen moral subjek terhadap sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan subjek melalui hukum yang berlaku.


[1] Review dari Cahyadi, A./E.F.M. Manullang. Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta; Kencana, 2007. Hal.181-223.

[2] Penolakan pembayaran pajak burung nuri yang dilakukan untuk menolak praktek perbudakan di selatan dan pelanggaran terhadap masyarakat Indian, yang dilakukan oleh pemerintah AS.

[3] Thoerau menggunakan istilah gerombolan massa untuk menunjukkan perilaku manusia yang patuh pada sikap ketidakbenaran dan ketidakadilan, yang mana pada kenyataannya, mereka ini dianggap warga yang baik dibandingkan dengan yang sebaliknya. Pada konteks ini gerombolan tersebut terbentuk dan pemerintah menjadi tiran dan menciptakan inefisiensi yang luar biasa yang kemudian merugikan masyarakat.

[4] Oleh Rawls, militant merupakan kaum yang setia terhadap hukum yang adil, dan berusaha menolah hukum yang tidak adil. Adapun sikap militant merupakan penolakan mendalam terhadap tatanan hukum yang tidak adil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: