Setyo Pamungkas

UMK Jateng 2013: Upah Layak?

Posted in Ketenagakerjaan by Setyo on December 4, 2012
Empat Opsi KADIN dan Apindo Terkait UMP

Empat Opsi KADIN dan Apindo Terkait UMP

Menarik untuk dicermati bahwa Provinsi Jawa Tengah sudah lebih awal menetapkan upah minimum di kota dan kabupaten di wilayahnya, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561.4/58/2012, pada tanggal 12 November 2012. Mengapa menarik? Ini berbeda dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dimana agihan waktu penetapan upah minimum di Jawa Tengah, bersamaan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan upah minimum berkaitan dengan pemberlakuan aturan yang baru mengenai Komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana diatur dalam Permenakertrans RI No. 13 Tahun 2012 (yang menggantikan Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2005).

Pengaturan KHL yang baru, menimbulkan permasalahan tersendiri di daerah-daerah. Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten, menjadi lembaga yang paling sibuk dan paling dinamis dalam persoalan tersebut. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya Depekot/kab adalah subyek organisasi terdepan (yang didukung oleh Tim Survey KHL) dalam penyusunan dan perumusan Upah Minimum. Di Jawa Tengah juga sama, dinamis dan penuh pro kontra. Masing-masing daerah, tidak selalu mampu (dalam bahasa saya) me-nyaman-kan situasi ketenagakerjaan.

Pada awal sosialisasi Permenakertrans No. 13/2012 di Jawa Tengah, instansi ketenagakerjaan di Kab/Kota meng-counter dengan reaksi yang cukup beragam. Keberadaan peraturan ini, menyebabkan instansi ketenagakerjaan berada di posisi yang rawan. Sekali lagi oleh karena keberadaannya sebagai leading sector di daerah dan garda terdepan pemerintah. Dinas Tenaga Kerja harus mampu menjelaskan kepada pekerja dan pengusaha pada tingkatan lokal, agar tidak muncul gejolak-gejolak.

Strategi Upah

Pekerja, Pengusaha dan pemerintah adalah tiga pilar utama. Artinya kesamaan pandangan pada ketiga pilar inilah yang menentukan bagaimana kondisi ketenagakerjaan berlangsung. Nilai-nilai utamanya dalam konteks pengupahan, memberikan panduan bagaimana kesamaan pikir, regenerasi masalah menjadi sarana untuk pengembangan kehidupan ketenagakerjaan.

Ada beragam alasan atau faktor yang menyebabkan masalah mengenai kebijakan penetapan upah layak belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi sosial, politik dan iklim investasi menjadi beberapa sebab mengapa di satu sisi pemerintah lebih mengamankan pengusaha daripada kebutuhan riil. Sementara di sisi lain keberadaan fungsi dari Dewan Pengupahan menjadi motor demi memberikan pertimbangan yang tepat bagi penetapan upah yang memperhatikan juga kesejahteraan pekerja/buruh.

Di Jawa Tengah, kebijakan penetapan upah tidak lepas dari pro dan kontra. Dewan Pengupahan di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah, mengalami dilema dalam penyusunan dan perumusan UMK. KHL dengan dasar aturan Permenakertrans 13/2012 mendorong munculnya gerakan-gerakan pekerja dan pengusaha. Masing-masing berdiri kokoh dengan pendapatnya masing-masing. Harapannya tentu saja penetapan UMK yang pada dasarnya bermula dari usulan UM di kota/kab masing-masing, tidak menepikan kesejahteraan pekerja/buruh dan juga menepikan kepentingan keberlangsungan usaha.

Upah sebagai imbalan yang diterima pekerja/buruh atas jasa yang diberikannya dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan. Hal ini berarti bahwa pengusaha memiliki kepentingan  langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan, sama seperti pekerja/buruh. Oleh karena itu pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, wajib untuk menetapkan kebijakan mengenai upah yang layak, yakni layak bagi buruh untuk sejahtera dan layak bagi pengusaha agar penetapan upah tersebut mendorong adanya peningkatan aktivitas produksi. Kedua kepentingan ini menjadi landasan yang paling sederhana, namun fundamental bagi penetapan upah.

Masalahnya adalah bahwa kenaikan upah, tidak melulu dibarengi dengan kenaikan produktivitas. Pengusaha menjadi sulit karena bebannya bisa bertambah. Solusi terbaik (dalam hemat saya), penetapan upah yang pada PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, mempertimbangkan nilai KHL, produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal), juga harus mempertimbangkan adanya keterbukaan peluang yang lebih besar bagi pengusaha untuk terus tumbuh dan berkembang.

Melayakkan Upah

Sistem pengupahan bersifat diferensial. Di Indonesia, hal ini dianggap cocok oleh karena potensi daerah masing-masing berbeda. Baik potensi pembuat kebijakan pada tingkatan lokal, maupun potensi gejolaknya. Sistem ini juga menyebabkan kuantitas tingkat upah minimum, penetapannya bisa menjadi berbeda pula. Kebijakan sektoral dan regional, didasarkan pada pemilihan wilayah berikut keberadaan sektor perekonomiannya, termasuk sektor ketenagakerjaannya.

Demi kelayakan upah, maka penetapan upah minimum masing-masing daerah bisa saja terpengaruh oleh beberapa aspek, yakni: aspek kondisi perusahaan, aspek keterampilan tenaga kerja, aspek standar hidup, dan aspek jenis pekerjaan. Keempat aspek ini mungkin bisa menjadi dominan dalam pengenaan upah. Tapi, perusahan memiliki kekuasaan otonomnya untuk mengatur dan mengelola upah. Di sinilah kemudian struktur dan skala upah menjadi penting.

Upah minimum hanya sebagai panduan. Secara fungsi, upah minimum perlu didukung dengan sisi fungsi sosial tambahannya, demi kelayakan upah. Fungsi sosial ini dapat diwujudkan dengan adanya tambahan tunjangan yang dapat diorientasikan demi kepentingan kelancaran aktivitas pekerja, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tunjangan kesehatan, perumahan, transportasi dan lain sebagainya, dapat menjadi faktor pendukung peningkatan produktivitas perusahaan. Tentunya perlu adanya kesepakatan yang baik antara pekerja dan pengusaha di perusahaan.

Intinya adalah: upah layak tidak melulu sama dengan upah minimum. Suatu kebanggan bilamana pengusaha dapat membayar upah kepada pekerja, dengan upah yang layak. Kelayakan upah tentunya relatif. Akan tetapi, pemahamannya yaitu upah dapat mendukung kesejahteraan hidup, kelangsungan hidup, pemenuhan kebutuhan riil, dan keyakinan bahwa upah dapat turut menyejahterakan keluarga. Dukungan ketersediaan fasilitas juga penting. Justru dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan pekerja, maka beban gaji (di dalam neraca perusahaan) bisa dapat diminimalisir.

Upah Jateng?

Memang, penetapan upah minimum merupakan perintah undang-undang. Yang berarti bahwa ketaatan terhadap ketentuan berdampak pada konsistensi atas pelaksanaan upah sesuai undang-undang.

Di Jateng, penyebaran industri formal tidak merata. Tidak semua kota/kabupaten memiliki kepadatan industri yang sama. Kebutuhan pekerja satu dengan yang lainnya akhirnya berbeda. Masing-masing daerah berpotensi untuk sejahtera dengan caranya masing-masing. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561.4/58/2012 tentang Upah Minimum di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, seharusnya menjadi titik tolak bagaimana upah di masing-masing daerah disusun dan dikembangkan.

Pengusaha pada tingkatan lokal, seharusnya memandang bahwa dengan SK Gub Jateng ini hanyalah salah satu dari beberapa aturan yang berkaitan dengan upah. Tentunya, intuisi yang dipakai adalah kelegaan untuk menerima dan melaksanakan. Berat memang, apalagi dengan adanya Permenakertrans No. 13/2012 yang masih dapat diperdebatkan. Penyesuaian yang mesti dilakukan oleh pengusaha juga cukup berat.

Di sisi lain, pekerja (dan serikat pekerja) tidak boleh menjadi lawan. Kemitraan dalam kerangka hubungan industrial adalah motor utama agar tidak terjadi pergerakan gejolak yang berlebihan. SK Gub Jateng tentang penetapan upah, memberikan dorongan kepada pekerja untuk mempertahankan hak di satu sisi, sedang di sisi lain SK tersebut memberikan perlindungan kepada pengusaha agar pelaksanaan kewajiban tidak ditekan secara berlebihan oleh pekerja. Pekerja perlu juga memahami bahwa hak yang diperolehnya (khususnya upah) telah terlindungi melalui tahapan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

SK Gub Jateng hanya panduan. Catatannya: upah minimum pasti tidak membuat pekerja sejahtera semudah itu. Ingat, upah minimum fungsinya sebagai safety net yang melindungi pekerja pada tingkatan paling rendah, masa kerja kurang dari 1 tahun dan lajang. Pengusaha dengan keadaan kebijakan ketenagakerjaan belakangan ini, tidak dapat dipersalahkan sikap yang diambilnya. KADIN dan Apindo telah mengambil sikap. Memberikan opsi yang hendak diambilnya jikalau pemerintah tidak menanggapi dengan arif dan bijaksana.

Akhirnya kembali pada bagaimana pekerja dan pengusaha melepaskan egonya, dengan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan. Bukan win-win solution yang selalu didengungkan, namun kecerdasan alternatif penyelesaian. Di titik itulah hubungan industrial yang harmonis dapat diperjuangkan dan dipertahankan.

——

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.

Bagi yang menginginkan copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561.4/58/2012 tentang Upah Minimum di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, silakan contact di email: setyopamungkas@gmail.com.

Permenakertrans RI No. 13 Tahun 2012 klik di sini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: