Setyo Pamungkas

Penjenjangan Serikat Pekerja Dicatat Siapa?

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on April 2, 2013

894598_10200169097764159_90391722_oSemenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pekerja/buruh memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat melaksanakan haknya  untuk berorganisasi (atau tidak) dengan dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari diakuinya Konvensi ILO No. 87 yakni Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi tahun 1948 (Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948).

Adanya ratifikasi dan terbitnya UU No. 21/2000 tersebut memunculkan banyak perkembangan bagi pelaksanaan hak kebebasan berserikat bagi para pekerja/buruh di Indonesia. Ruang ini dimanfaatkan dengan menunjukkan secara konkrit bagaimana implementasi (dalam aksi) pembentukan serikat buruh yang beragam jenis dan kepentingannya. Tentu saja secara umum, kepentingan serikat pekerja/serikat buruh adalah demi kepentingan pekerja yang menjadi anggotanya.

Undang-undang telah mengatur, kemudian secara teknis Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah memberikan tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sebagai bukti sah eksistensinya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kepmenakertrans ini menjadi petunjuk teknis bagaimana SP/SB harus dicatat dan menjadi sah.

Pada perkembangannya dewasa ini, pencatatan serikat pekerja/serikat buruh menjadi suatu problema tersendiri. Di dalam UU No. 21/2000 telah dimuat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 mengatur mengenai pemberitahuan dan pencatatan bagi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi. Secara teknisnya kemudian diatur lebih detail di dalam Kepmenakertrans No. 16/2001. Pemberitahuan dan pencatatan ini memiliki makna penting bagi keabsahan hak bagi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. Makna pentingnya juga harus dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban, yakni bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.

Penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Yang sering menjadi pertanyaan bagi para pemangku kepentingan, apa yang menjadi maksud dari penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Sebab, intepretasi mengenai pemberitahuan dan pencatatan yang dimaksud di dalam undang-undang serta peraturan teknis lainnya, belum menukik pada yang sebenarnya. Artinya, masih ada ganjalan (bukan keganjilan) yang perlu diluruskan.

Pasal 8 UU No. 21/2000 diterangkan bahwa perjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan wilayah pemerintahan yaitu tingkat kabupaten kota, propinsi, dan nasional. Hal ini mengandung arti bahwa penjenjangan organisasi serikat pekerja ada pada mekanisme penyelenggaraan organisasi serikat pekerja sendiri, yang secara internal menjadi tanggung jawabnya sendiri pula.

Inilah kemudian yang seharusnya menjadi titik awal bahwa serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat buruh harus mengatur bagaimana mekanisme penjenjangan organisasi berdasarkan tingkatan wilayahnya. Mengatur hal tersebut harus dikelola sejak awal pula dalam AD/ART-nya. Persoalannya adalah tiap-tiap serikat pekerja yang memiliki anggotanya sendiri, apakah punya keterkaitan dengan Dewan Pengurus Cabang/Daerah? Seringkali menjadi susah dimengerti, DPC/D atau istilah lainnya, menjelma menjadi semacam organisasi yang membawahi serikat pekerja-serikat pekerja yang ada di perusahaan. Hemat saya, tidak salah tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Ingatan saya kembali kepada bagaimana “kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat” menjadi indikator utama bagaimana serikat pekerja adalah organisasi yang benar-benar dibentuk sendiri oleh pekerja dan dikelola mereka sendiri dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam undang-undang serikat pekerja.

Lalu bagaimana kedudukan Dengan Pengurus Cabang/Daerah serikat pekerja tertentu? Seringkali ditemui di lapangan, fenomena ini jarang mendapatkan perhatian. Bahwa di dalam UU No. 21/2000 sebenarnya bilaman ditelisik lebih jauh, DPC/D sukar ditemukan payung hukumnya. Di dalam kenyataannya, terdapat beberapa kepengurusan DPC/D, misalnya: DPC Serikat Pekerja Nasional, DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan lain sebagainya. DPC/D tersebut, menurut saya, memiliki masalah perihal kedudukan formalnya. Undang-undang tidak mengatur, namun di lapangan selalu eksis dan penuh semangat.

Dalam kerangka undang-undang, keberadaan organisasi tersebut menjadi bagian di dalam mekanisme penyelenggaraan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 UU 21/2000. Penjenjangan menjadi istilah untuk dipahami bahwa secara detail masing-masing organisasi serikat pekerja dapat mengelola dan mengembangkan organisasinya tersebut dengan melakukan penjenjangan. Hal ini berkaitan pula dengan Kepmenakertrans No. 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan Dalam Lembaga Hubungan Industrial. Sekali lagi, perlu diperjelas bahwa DPC/D berkarakter sebagai ‘gabungan dari serikat pekerja’ namun bukanlah federasi atau konfederasi sebagaimana diatur di dalam UU No. 21/2000.

Dewan Pengurus Cabang dan Semacamnya

Di dalam benak saya pada awalnya dulu, DPC/DPD merupakan organisasi utuh yang mengatur dan mengelola serta mengembangkan dirinya sebagai perwujudan konsesus dari para anggotanya. Saya sendiri berpikir bahwa DPC/D adalah murni serikat pekerja pada tingkatan tertentu. Mungkin saat itu pemikiran tersebut tidak salah namun tidak benar juga. Akan tetapi, penting untuk diluruskan. Mengapa kemudian harus diluruskan?

Alasan yang pertama adalah bahwa DPC/D keberadaannya serupa dengan kumpulan organisasi, namun berbeda artinya dengan aliansi. DPC/D intinya adalah wujud kehendak organisasi (khususnya bagi serikat pekerja-serikat pekerja) yang dimaksudkan untuk berperan secara formal. Keberadaannya diakui, disepakati sebagai sebuah wujud komitmen antar organisasi serikat pekerja. Maknanya menjadi penting dalam rangka memastikan suatu posisi di dalam kelembagaan hubungan industrial.

Kedua, DPC/D tidak dapat dikategorisasikan sebagai ‘serikat pekerja/serikat buruh’ atau ‘federasi’ atau ‘konfederasi’ karena di dalam UU No. 21/2000 tidak diatur serta tidak diakomodasi keberadaannya secara yuridis. Keabsahan berdirinya muncul karena serikat pekerja memberikan pengakuan untuk dapat mewakili kepentingannya secara general. Pertanyaan yang muncul adalah apakah DPC/D tidak bisa disebut sebagai federasi? Jawabannya: tidak. Bahwa yang sebut federasi dalam UU No. 21/2000 adalah karena eberapa serikat buruh dapat membentuk dan menjadi anggota sebuah federasi serikat. Sebuah federasi harus dibentuk oleh minimal 5 serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 6). Tentu saja meskipun DPC/D merupakan gabungan serikat pekerja (yang pada umumnya lebih cenderung menarik serikat pekerja untuk bergabung), DPC/D bukanlah serikat pekerja ataupun federasi atau konfederasi.

DPC/D adalah Perangkat Organisasi

Pasal 23 UU No. 21/2000 menyatakan bahwa pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Pasal ini mengandung arti bahwa serikat pekerja (yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan) harus diketahui keberadaannya oleh mitra kerjanya. Dalam makna yang sempit, mitra kerja adalah pengusaha. Sedangkan dalam maknanya yang luas, mitra kerja serikat pekerja bisa merupakan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan keberadaan serikat pekerja tersebut.

Pasal 23 tersebut juga mengindikasikan bahwa ada aktivitas serikat pekerja yang harus diberitahukan kepada mitra kerjanya, dalam hal ini termasuk pemerintah. DPC/D yang terbentuk sudah pasti bukan karena tidak alasan urgensinya. Serikat pekerja berinisiatif untuk bekerja sama, menyederhanakan kepentingan yang beragam dengan tujuan yang general. DPC/D pun sebenarnya tidak ada keharusan untuk berafiliasi atau tidak berafiliasi. Konsep kebebasan berserikat harus dipahami juga sebagai kebebasan untuk ikut atau tidak ikut berafiliasi. DPC/D hanya sebagai penjenjangan organisasi, yang sesuai dengan Pasal 8 UU No. 21/2000 kembali menjadi tanggung jawab ‘pribadi’ serikat pekerja masing-masing.

Konteks ini dipahami oleh Pemerintah, melalui Surat Edaran Dirjen PHI dan Jamsos No: B.432/PHIJSK/VIII/2012 perihal Pemberitahuan Perangkat Organisasi/Wilayah SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB (download Surat Edaran Dirjen PHI – Tata Cara Pencatatan SP-SB.docx). Bertitik tolak dari Pasal 23 UU No. 21/2000, Pemerintah mengemukakan bahwa ada keharusan bagi organisasi SP/SB, federasi dan konfederasi bilamana memiliki kepengurusan pada tingkat wilayah kepemerintahan (kab/kota, provinsi, nasional) memberitahukan keberadaannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat sesuai dengan cakupannya (dinas kab/kota, dinas provinsi, nasional).  Yang harus diperjelas juga bahwa DPC/D merupakan perangkat organisasi serikat pekerja, bukan serikat pekerja yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana serikat pekerja, federasi dan konfederasi di dalam UU No. 21/2000.

DPC/D Tidak Dicatat

Keberadaan DPC/D (seharusnya) tidak dicatatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. DPC/D tidak memiliki karakter serikat pekerja/federasi/konfederasi sebagaimana diatur di dalam UU No. 21/2000. Mungkin ini menjadi persoalan, karena DPC/D banyak yang sudah memiliki bukti pencatatan dan bergerak sebagaimana hak dan kewajiban serikat pekerja/federasi/konfederasi yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan. 

Demikian juga yang perlu diluruskan adalah DPC/D yang sudah terlanjur tercatat dan sudah memiliki nomor bukti pencatatan, (sekali lagi) bukanlah pencatatan pembentukan serikat pekerja. Bahwa pencatatan (yang sudah terlanjur) itu hanya merupakan pencatatan keberadaan organisasi. Keadaan ini sebenarnya kelemahan pemerintah sendiri yang kurang memberikan pemahaman kepada pekerja, dan dimaklumi bahwa perkembangan organisasi serikat sedang ter-euforia kebebasan.

Masalah seperti ini seharusnya menjadikan awal yang baru terhadap upaya penyamaan persepsi bagi stakeholders ketenagakerjaan, bahwa kebebasan berserikat seharusnya tetap tunduk pada koridor yang baku. DPC/D tidak disangsikan kehadirannya, namun dia harus kembali pada konteksnya, yakni sebagai perwujudan kerjasama, mewakili, dan bukanlah serikat pekerja. Fungsi DPC/D seharusnya menjadi koordinasi dalam pengembangan organisasi sekaligus menjadi wadah yang membantu pekerja di keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial.

——-

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis. Ruang diskusi bagi adanya perbedaan pendapat dapat mengisi kolom komentar di bawah ini, atau email ke setyopamungkas@gmail.com.

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. imam rosyidi said, on October 23, 2015 at 1:55 pm

    Apakah perusahaan ada hak utk ikut andil dlm pembahasan ad/art serikat pekerja.

  2. Setyo said, on November 10, 2015 at 12:15 am

    Salam Pak Imam…
    Perusahaan tidak berhak ikut membahas AD/ART serikat pekerja. Secara filosofis, itu menjadi kewenangan penuh bagi pembentuk serikat pekerja. Pekerja memiliki haknya sendiri untuk membangun organisasinya sendiri.

  3. A Lydia Arlini said, on May 15, 2016 at 6:19 am

    Salam pa setyo….0Apa dasar hukum tau sbg landasan ut tdk mencatatkn PK krn stelah diinvetarisis d diverifikasi tidak ada pengurus taupun anggota…dg bukti pengunduran anggota2 pk itu sendiri.brrp kasus yg kami temukn dilapangan sperti itu.sekedar mengejar pencatatan PK..lalu pk2 tdk aktif lgi.hy DPC yg sll aktif.

  4. Setyo said, on May 16, 2016 at 1:21 am

    Salam Ibu Lydia.

    Mohon maaf, saya kok belum paham yang dimaksud Bu Lydia ya?
    ‘PK’ ini yang dimaksud bagaimana ya? Mohon untuk bisa diperjelas.

    Thanks


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: