Setyo Pamungkas

Mengatur Penetrasi Bisnis Perbankan

Posted in Hukum (Law) by Setyo on June 17, 2013

2012-03-01 10.23.59Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), situasi dan kondisi perbankan mengalami perubahan. Secara regulatif, keberadaan OJK dan Bank Indonesia menjadi variabel yang saling mempengaruhi, terkait dengan mekanisme tugas dan wewenang masing-masing. Setelah OJK hadir serta diselenggarakan secara efektif, maka ada perubahan kewenangan pengaturan dan pengawasan micropudential perbankan akan dialihkan sepenuhnya kepada OJK.[1] Keadaan ini pula yang juga memberikan dampak yang sistematis bagi lingkungan perbankan di Indonesia.

Isu tersebut hanya salah satu aspek hukum perubahan kelangsungan hidup perbankan di Indonesia paska berlakunya UU OJK. Di sisi lain, secara hukum tergambar pada undang-undang tersebut, di masa datang akan ada berbagai aspek hukum perbankan yang dapat merubah aktivitas bisnis perbankan sekaligus juga menciptakan tradisi perbankan yang berbeda. Dengan keadaan hukum yang demikian, seharusnya sebelum OJK benar-benar eksis dan berfungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan maka Negara ini dirasa penting untuk membuka ruang bagi perubahan pengaturan perbankan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi ketinggalan, terutama dalam hal mekanisme pengawasan perbankan.

Ide: Revisi Undang-Undang Perbankan

Sebelum berlakunya UU OJK, Bank Indonesia (BI) memiliki 2 (dua) kewenangan sekaligus, kewenangan microprudential dan macroprudential dalam pengaturan dan pengawasan bank. Dengan demikian BI memiliki otoritas pula untuk memberikan sanksi kepada bank yang melanggar peraturan tentang prinsip kehati-hatian (merupakan pengaturan dan pengawasan microprudential). Kewenangan BI tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 24-35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian dengan adanya UU OJK, kewenangan BI tersebut dialihkan ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU OJK.

Dalam perkembangan perbankan di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memiliki beberapa kelemahan pengaturan. Bahwa untuk mengupayakan peningkatan efisiensi, keamanan dan kestabilan di sektor jasa keuangan, terutama dalam hal pengawasan terhadap bank, maka ada perubahan paradigma pola pengawasan bank. Pendekatan institusional sebagai mekanisme pengawasan bank, dirubah menjadi pendekatan fungsional dengan diberlakukannya UU BI. Hanya saja, UU BI juga memerintahkan adanya pemisahan antara fungsi otoritas moneter dan sistem pembayaran dengan fungsi pengawasan dan pembinaan bank.[2] Hal ini menjadi alasan pertama mengapa kemudian UU Perbankan sebaiknya harus dirubah setelah UU OJK berlaku.

Fungsi pengawasan bank tersebut tidak dipisahkan secara jelas, baik dalam konteks permasalah yang bersifat substansial yang inheren dalam sistem dan pasar jasa keuangan seperti lembaga keuangan secara kuantitatif, berkaitan dengan jumlah lembaga yang harus diawasi dan lembaga keuangan yang merupakan bagian dari konglomerasi, makin kompleks dan variatif produk jasa keuangan, serta perkembangan globalisasi beriiringan dengan perkembangan teknologi. Hal ini menuntut untuk dapat diakomodasi dalam perangkat peraturan yang memperjelas koordinasi dan kapabilitas bagi lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi, Bank Indonesia maupun OJK.[3] Dengan demikian, revisi undang-undang harus dilakukan agar kejelasan pengawasan microprudential dan macroprudentialnya tidak membebani otoritas.

Dewasa ini pula disadari bahwa secara faktual, aktivitas perbankan selalu berkembang semakin kompleks. Peranan bank semakin sentral disadari sebagai lembaga yang diperlukan dalam proses pertumbuhan perekonomian. Partner utama bank tentu saja salah satunya adalah nasabah, yang menyimpan sebagian dana miliknya di lembaga ini. Nasabah adalah subyek penting yang harus mengetahui fungsi dan tugas lembaga keuangan, terutama bank. Masalah pengetahuan akan informasi tentang bank ini yang menuntut ketegasan terkait dengan pendirian bank yang semakin bervariasi dan bahkan cenderung uncomfortable bagi kepentingan nasabah. UU Perbankan tidak menjelaskan secara tegas, yakni secara definisi yang jelas tentang usaha bank.

Definisi yang tegas tentang tujuan usaha bank, akan menentukan bagi penyelenggaraan (operasional) bank sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian dan perlindungan kepada nasabah. Manfaat muncul oleh karena bank menjadi fokus dalam aspek bisnisnya, sedangkan nasabah mendapatkan pilihan tujuan bagi pengelolaan dana yang dimilikinya. Pada kenyataannya saat ini, beberapa bank yang beroperasi di Indonesia lebih sibuk dalam spekulasi bisnisnya, misalnya jual beli valas, surat berharga dan aktivitas lainnya yang justru dapat meminggirkan kepentingan bank yang utama, yakni fungsi intermediasi. Alhasil, bank tidak memiliki karakter kuat sebagai penyalur kredit.

Revisi undang-undang perbankan juga diperlukan mengingat bahwa aturan perbankan juga sejalan dengan perlindungan terhadap nasabah dan investor. Faktor kepemilikan saham perbankan, pembukaan cabang dan ekspansi adalah beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh karena undang-undang harus mampu melindungi nasabah di satu sisi, dan menyediakan peluang serta jaminan berbisnis bagi investor perbankan. Kepemilikan saham adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan perbankan, terkait dengan penentu kebijakan dan aktivitas-aktivitas perbankan yang cenderung cepat berubah kebiasaannya. Sehubungan dengan adanya prinsip good corporate governance, maka undang-undang harusnya mampu merespon melalui tataran regulasi yang mengundang pemilik saham untuk menguatkan sisi kesehatan bank yang dimilikinya.

Undang-undang juga harus mendefinisikan ulang prinsipo kehati-hatian yang dikenal dalam aktivitas perbankan. Redefinisi ini penting oleh karena mempengaruhi ukuran kesehatan usaha di bank dan bagaimana penerapannya agar tidak menimbulkan resiko yang sistemik. Pelanggaran dan sanksi juga harus diperjelas, diterapkan, dikuatkan secara hukum sehingga stakeholders memahami konteks perilaku yang diharapkan.

Masa Depan Regulasi Perbankan: Membuka Peluang

Secara tradisional, bank memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi intermediasi yakni connecting between funding and lending business. Untuk melihat pelaksanaannya, dapat diukur melalui rasio seberapa banyak pinjaman yang diberikan dibandingkan dana pihak ke tiga yang masuk dalam neraca bank, atau yang dikenal dengan LDR (Loan to Deposit Ratio). Secara regulasi saat ini dan faktanya struktur kepemilikan dan karakteristik spesifik bank sangat berpengaruh pada struktur modal, sehingga bank-bank di Indonesia dan pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan fungsi intermediasinya demi meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit khususnya untuk sektor riil.

Namun belakangan ini, fungsi ini kemudian hanya menjadi salah satu fungsi utama bank. Oleh karena itu penyempurnaan regulasi menjadi urgen, supaya mampu menciptakan kondisi individual bank yang handal dan sistem perbankan yang sehat, efisien dan kompetitif serta terhindarnya perbankan nasional dari systemic risk. Sehubungan dengan itu penyempurnaan sistem perbankan nasional tidak hanya meliputi penyempurnaan kelembagaan dan kepemilikan bank semata tetapi juga meliputi penyempurnaan pengaturan ketentuan kehati-hatian (prudential regulations) yang dilakukan dengan memperhatikan pula standar-standar internasional yang berlaku.[4]

Peluang di masa yang akan datang dalam bisnis perbankan adalah bagaimana bank dapat secara kreatif mampu menjalankan fungsi intermediasinya tanpa takut tidak sah bertindak, sekaligus bank dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah dan otoritas untuk bekerja sama mengarahkan perbankan sebagai faktor penentu yang mendorong pertumbuhan perekonomian. Perlu disadari juga bahwa keselarasan kebijakan dan peraturan antara sektor moneter, sistem pembayaran, perbankan dan kebijakan pemerintah di sektor fiskal dan sektor riil perlu untuk dikembangkan agar stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan nasional dapat terpelihara.

 

 


[1] Microprudential merupakan mekanisme kontrol yang lebih mengarah kepada perkembangan dalam individu lembaga keuangan, yakni dengan mengutamakan perhatiannya pada problem individual lembaga untuk melindungi kepentingan para deposan. Sementara ada pula macroprudential yang menempatkan sistem keuangan secara keseluruhan sebagai titik tolak agar tidak terjadi permasalahan demi mencegah adanya biaya yang akan dibebankan kepada pemerintah (pembayar pajak), sebagai indicator tentang jaminan stabilitas moneter.

[2] Lihat Pasal 34 UU BI. Menggambarkan ada dua pola pendekatan pengawasan yang harus dipisahkan antara microprudential dengan macroprudential.

[3] Seharusnya Pasal 34 UU BI mensyaratkan bahwa

[4] Anwar Nasution, Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BadanPembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl. tanggal 14-18 Juli di Denpasar. Hal. 20.

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dalam rangka sumbangsih pendapat untuk revisi Undang-Undang Perbankan. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: