Setyo Pamungkas

me-Rekonstruksi Jenjang Organisasi Pekerja/Buruh [Bag. 3]

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on September 4, 2013
Pantai Natsepa - Ambon

Pantai Natsepa – Ambon

Implementasi Penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia [BAG 3]

Klik [BAG 1] – Klik [BAG 2]Klik [BAG 3]

——- bag. 3

Pasal 23 UU No. 21/2000 merupakan ketentuan bahwa pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Adapun pengurus yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengurus dari serikat pekerja (yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan). Perintah pasal ini juga menunjuk kepada serikat pekerja/serikat buruh yang harus diketahui keberadaannya oleh mitra kerjanya, melalui pemberitahuan. Dalam makna yang sempit, mitra kerja adalah pengusaha. Sedangkan dalam maknanya yang luas, mitra kerja serikat pekerja bisa merupakan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan keberadaan serikat pekerja tersebut. Hal ini juga tidak mengindarkan tentang adanya persoalan mengenai ‘pencatatan’ dan ‘pemberitahuan’ serikat pekerja/serikat buruh.

Disamping itu, pasal ini secara tidak langsung mengharuskan organisasi pekerja mendorong pengurus agar berperan aktif, khususnya dalam hal pemberitahuan dan pencatatan. Badan inilah yang disebut perangkat organisasi yang aktif.

Arti dari pencatatan di dalam UU No. 21/200o adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Maksud dari pencatatan ini adalah agar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat dapat memiliki hak dan kewajiban. Berbeda dengan makna pemberitahuan yang bermaksud untuk memberikan informasi mengenai adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.[1] Ketentuan ini secara teknis diperjelas dalam Kepmenakertrans No. 16/2001, yang memberikan dua hal mendasar secara teknis yakni:

a.     Pencatatan, hanya dilakukan bila:

  1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh telah terbentuk dan memenuhi persyaratan (Pasal 2);
  2. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memiliki nomor bukti pencatatan berpindah domisili (pencatatan ulang) dengan syarat organisasi pekerja telah memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang telah memberikan nomor bukti pencatatan dan menghapusnya (Pasal 6);
  3. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bila terjadi perubahan AD/ART (pencatatan sebagian dalam buku pencatatan, Pasal 7 jo Pasal 3);

b.     Pemberitahuan

  1. Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bila serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh telah terbentuk (Pasal 2, mendapatkan bukti pencatatan);
  2. Pemberitahuan tertulis kepada mitra kerjanya (sesuai tingkatannya) bila serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah mendapat nomor bukti pencatatan (Pasal 5);
  3. Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat yang baru sesuai domisili yang baru bila melakukan perpindahan domisili serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 6);
  4. Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan yang memberikan nomor bukti pencatatan bila terjadi perubahan AD/ART (Pasal 7 ayat 2);
  5. Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bagi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang menerima bantuan keuangan dari luar negeri untuk kegiatan organisasi (Pasal 8, diberikan tanda bukti pemberitahuan);
  6. Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bagi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah bubar (Pasal 9, dicabut tanda bukti pencatatan).

Dengan demikian, setiap aktivitas serikat pekerja yang ada di wilayah domisili dan juga daerah tempat aktivitas tersebut dilakukan, maka harus memberitahukan perihal tersebut kepada kepada mitra kerjanya, yang dalam hal ini termasuk pemerintah. Konteks ini dipahami oleh Pemerintah, melalui Surat Edaran Dirjen PHI dan Jamsos No: B.432/PHIJSK/VIII/2012 perihal Pemberitahuan Perangkat Organisasi/Wilayah SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen tersebut sebenarnya bertitik tolak dari Pasal 23 UU No. 21/2000, yakni bahwa Pemerintah mengemukakan dasar tentang adanya keharusan bagi organisasi SP/SB, federasi dan konfederasi bilamana memiliki kepengurusan pada tingkat wilayah kepemerintahan (kab/kota, provinsi, nasional) memberitahukan keberadaannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat sesuai dengan cakupannya (dinas kab/kota, dinas provinsi, nasional).  Yang harus diperjelas juga bahwa DPC/D merupakan perangkat organisasi serikat pekerja, bukan serikat pekerja yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana serikat pekerja, federasi dan konfederasi di dalam UU No. 21/2000.

Menjadi persoalan, karena DPC/D banyak yang sudah memiliki bukti pencatatan dan bergerak sebagaimana hak dan kewajiban serikat pekerja/federasi/konfederasi yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan.  Demikian yang perlu diluruskan adalah DPC/D yang sudah terlanjur tercatat dan sudah memiliki nomor bukti pencatatan, (sekali lagi) bukanlah pencatatan pembentukan serikat pekerja. Bahwa pencatatan (yang sudah terlanjur) itu hanya merupakan bentuk pemberitahuan tentang keberadaan organisasi. Keadaan ini sebenarnya kelemahan pemerintah sendiri yang kurang memberikan pemahaman kepada pekerja.

Apakah dengan demikian persoalan tentang penjenjangan organisasi pekerja dapat terakomodasi? TIDAK.

Ada banyak fakta yang membuktikan bahwa dari sisi regulasi UU No. 21/2000 dan turunannya banyak terdapat celah dalam aplikasinya di lapangan. Masalah jenjang organisasi tidak terakomodasi dalam bentuk strategi procedural secara hukum yang mudah dan tidak membingungkan. Masalah aktivitas pengurus tingkat wilayah yang seringkali timpang karena secara hukum, organisasi pekerja ini adalah organisasi yang unik tidak sama dengan organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Sterilisasi jenjang organisasi dari intervensi politik, pihak asing dan doktrin-doktrin yang terus menerus berkembang di dunia internasional, belum mendapatkan perhatian khusus. Dan bahkan tentang pemisahan organisasi yang sampai sekarang hampir tidak pernah tersentuh.

 

Epilog

Selain hal-hal tersebut, masih banyak perkara lain yang layak diperhitungkan dan harus diberikan antisipasi hukum yang tepat sasaran. Di dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut masih belum cukup memberikan panduan dalam aplikasinya. Maka perlu strategi dan metode khusus bagi pemerintah, khususnya Mediator HI untuk dapat menerjemahkan dengan tindakan-tindakan yang rasional dan sesuai undang-undang. Ingat, bahwa Mediator HI sebagai narasumber utama di gerbang utama. Jadi harus mampu memberikan pengertian dan memiliki kompetensi yang sesuai.

kembali ke: bag. 1bag. 2
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.
Bagi pembaca yang hendak mendiskusikan materi dalam tulisan ini, silakan isi kolom komentar di bawah atau contact via email setyopamungkas@gmail.com untuk lebih pribadi. Terimakasih.
Materi dapat di download dengan klik di sini.

[1] Hal ini dituangkan di dalam Pasal 23 yang secara khusus hendak memberikan pengertian kepada organisasi pekerja agar eksistensinya dapat diketahui oleh pihak lain yang merupakan mitra kerjanya atau para stakeholders yang dapat memberikan keuntungan secara positif bagi perkembangan organisasi secara input dan output.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: