Setyo Pamungkas

me-Rekonstruksi Jenjang Organisasi Pekerja/Buruh [Bag. 2]

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on September 4, 2013
Pantai Liang - Ambon

Pantai Liang – Ambon

Implementasi Penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia [BAG 2]

Klik [BAG 1]Klik [BAG 2] – Klik [BAG 3]

 

——- bag. 2

Fakta yang terjadi semenjak diundangkannya UU No. 21 Tahun 2000, Kepmenakertrans No. 16/2000, Kepmenakertrans No. 201/2001[1] dan Permenakertrans No. 06/2005[2], pemerintah pada aras yang teknis, yakni instansi ketenagakerjaan di tingkat kota dan kabupaten (oleh karena domisili serikat) seringkali bertindak keliru dalam hal pencatatan organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Berkaitan dengan hal tersebut, seringkali pula pencatatan serikat pekerja/serikat buruh menjadi awal permasalahan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Menarik memang ketika pemerintah diperhadapkan pada dilema kedudukannya sebagai regulator.

Penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat berdasarkan Pasal 8 UU No. 21/2000 telah jelas dan merupakan domain internal organisasi serikat pekerja/serikat buruh itu sendiri. Penjenjangan ini oleh serikat pekerja/serikat buruh (biasanya) dimulai dari sejak serikat pekerja/serikat buruh memiliki korespondensi atau afiliasi dengan organisasi pekerja diluar organisasinya sendiri. Bahwa kemudian inilah yang disebut dengan penundukkan diri sendiri pada prinsip-prinsip organisasi yang menjadi afiliasinya.[3] Hal ini biasanya pula ditunjukkan dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang identik dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi afiliasinya.

Struktur dalam penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh merupakan indikasi yang paling sederhana untuk dilihat sebagai titik awal apakah organisasi ini memiliki kepengurusan pada tingkat wilayah tertentu. Perlu dimengerti dan dipahami secara mendalam bahwa makna kebebasan berserikat yang diakui dalam Konvensi ILO No. 87 adalah kebebasan untuk ikut bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi pekerja yang lainnya. Penjenjangan organisasi berkaitan erat dengan makna kebebasan tersebut. Bahwa belum ditemukan (atau saya yang tidak menemukan) adanya serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki jenjang organisasi bilamana serikat pekerja/serikat buruh tersebut tidak berafiliasi atau mandiri atau independen. Kalaupun serikat pekerja/serikat buruh tersebut bekerja sama dengan organisasi pekerja yang lain, secara substansial diyakini tidak akan terintervensi.

Karena diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri, maka beberapa indikasi dapat dilihat sebagai bentuk bahwa serikat pekerja/serikat buruh memiliki penjenjangan organisasi. Misalnya dalam muatan-muatan AD/ART sebagai berikut:

Bentuk. Umumnya serikat pekerja/serikat buruh, federasi, konfederasi yang didirikan dan kemudian mencatatkan dirinya ke instansi terkait, di dalam AD/ART-nya menyatakan bentuk organisasinya. Pernyataan tersebut tertuang dalam bunyi beragam, yang pada pokoknya menunjukkan bentuk organisasinya sekaligus tingkatannya. Contoh: “Organisasi ini bernama XXXX Serikat Pekerja tingkat Nasional/Provinsi/Perusahaan/dsb…”. Pernyataan ini mengindikasikan adanya jangkauan wilayah yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Kedudukan. Didirikan berdasarkan domisili, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi selalu mengungkapkan keberadaan domisilinya. Kedudukan di dalam AD/ART dimaksudkan agar semua stakeholders mengetahui dimana letak sekaligus fungsi organisasi tersebut. Contoh: “XXXX Serikat Pekerja ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagai pusat organisasi”. Dengan menyatakan adanya ‘pusat’ maka ada kemungkinan bahwa organisasi ini memiliki kendali terhadap organisasi yang merupakan anggota organisasi pusatnya.

Pernyataan afiliasi. Bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi memiliki hak untuk bergabung dengan organisasi perburuhan lain (terutama organisasi pekerja yang memiliki jangkauan wilayah yang luas). Bilamana organisasi tersebut hendak membuka peluang adanya afiliasi, dapat dinyatakan dengan: “Organisasi ini dapat bergabung dengan organisasi pekerja …… di tingkat …… dalam bentuk …… di wilayah Indonesia dan atau dapat bergabung dengan organisasi yang sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Keanggotaan. Pendiri dan pembentuk serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi adalah mereka yang merupakan unsur-unsur utama dalam pembentukan organisasi, dan dipastikan akan menjadi anggota organisasi. Dengan demikian, tentang keanggotaan akan memberikan ciri adanya jenjang organisasi bilamana ada keterwilayahan sebagai landasan.

Susunan Organisasi. Inilah yang selalu dapat menjadi indikasi kuat adanya jenjang organisasi di dalam serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi. Susunan organisasi yang disusun secara internal organisasi mengindikasikan kemampuan organisasi dalam menentukan struktur pengurus berdasarkan pertimbangan wilayah dan kemampuan organisasinya.

Ruang lingkup organisasi. Khususnya yang berkaitan dengan jangkauan wilayah yang merupakan indicator dalam menentukan ada tidaknya jenjang organisasi berdasarkan kewilayahannya.

Dan lain sebagainya.

Adanya pengurus serikat pekerja berdasarkan jenjang organisasinya, menimbulkan masalah di daerah, khususnya bagi instansi yang membidangi ketenagakerjaan sesuai domisili. Banyak istilah yang menunjuk pada pengurus serikat pekerja yang kemudian ketika terbentuk pertama kali, kemudian mengajukan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh di instansi dengan membawa seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kemudian terjadi, pengurus yang terbentuk sesuai tingkat wilayah, dicatat dan diperlakukan sama seperti 4 (empat) organisasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana di dalam UU No. 21/2000.

Disebut dengan istilah Dewan Pengurus Cabang/Daerah/Pusat, Pengurus Tingkat Cabang/Daerah/Pusat, Kongres Cabang/Daerah/Pusat dan lain sebagainya (selanjutnya dalam makalah ini disebut dengan istilah DPC/D), yang mana istilah ini menunjuk pada keberadaan kepengurusan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, namun tidak memiliki payung hukum yang kuat. Secara formal undang-undang tidak memberikan acuan yang jelas sebagai patokan. Satu-satunya acuan yaitu Pasal 8 UU No. 21/2000 beserta penjelasannya. Dalam kerangka undang-undang, keberadaan organisasi tersebut menjadi bagian di dalam mekanisme penyelenggaraan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 UU 21/2000. Penjenjangan menjadi istilah untuk dipahami bahwa secara detail masing-masing organisasi serikat pekerja dapat mengelola dan mengembangkan organisasinya. Pengurus serikat pekerja di tingkatan wilayah ini adalah bukan merupakan serikat pekerja/serikat buruh yang dimaksud di dalam Pasal 1 UU No. 21/2000, sehingga tidak perlu untuk dicatatkan di instansi yang membidangi ketenagakerjaan (sesuai domisili). Dengan adanya ketentuan ini, maka tentang penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh menjadi tanggung jawab intern organisasi serikat pekerja/serikat buruh itu sendiri sekaligus milik dan domain organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh itu sendiri.

Mengapa kemudian tidak perlu di catat? Alasan yang pertama adalah bahwa kepengurusan organisasi atau keberadaannya serupa dengan kumpulan organisasi (berdasarkan afiliasi), namun berbeda artinya dengan aliansi. DPC/D merupakan perwujudan dari kehendak organisasi pekerja (khususnya bagi serikat pekerja-serikat pekerja) dan ditujukan untuk berperan secara formal. Keberadaannya diakui, disepakati secara bersama oleh pendukungnya sebagai sebuah wujud dari adanya komitmen antar organisasi serikat pekerja. Konsekuensi pentingnya adalah demi mendapatkan kepastian posisi tawar di dalam kelembagaan hubungan industrial. Perannya akan menjadi perwakilan dari organisasi-organisasi pekerja yang merupakan pendukungnya.

Kedua, DPC/D tidak memiliki karakter yang sama dengan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 21/2000. Tidak berkarakter demikian karena undang-undang tidak mengakomodasinya secara otentik yang detail dan terperinci. Keabsahan berdirinya muncul karena serikat pekerja memberikan pengakuan untuk dapat mewakili kepentingannya secara general. DPC/D juga tidak dapat disebut sebagai federasi? Jawabannya pasti tidak. Bahwa yang sebut federasi dalam UU No. 21/2000 adalah karena federasi baru ada ketika beberapa serikat pekerja/serikat buruh membentuk dan menjadi anggota sebuah federasi serikat. Sebuah federasi pun harus dibentuk oleh minimal 5 serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 6). Tentu saja meskipun DPC/D merupakan gabungan serikat pekerja (yang pada umumnya lebih cenderung menarik serikat pekerja untuk bergabung), DPC/D bukanlah serikat pekerja ataupun federasi atau konfederasi.

kembali ke bag. 1 ——- lanjut ke bag. 3
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.
Bagi pembaca yang hendak mendiskusikan materi dalam tulisan ini, silakan isi kolom komentar di bawah atau contact via email setyopamungkas@gmail.com untuk lebih pribadi. Terimakasih.
Materi dapat di download dengan klik di sini.

[1] Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

[2] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

[3] Afiliasi berbeda dengan ‘aliansi’ oleh karena aliansi hanya bersifat temporer, yakni hanya terbentuk untuk mencapai kepentingan atau tujuan tertentu (berhasil tercapai maupun tidak) serta strukturnya memiliki kesetaraan kedudukan organisasi antar anggota organisasi aliansi. Promoter hanya bertindak sebagai leader of temporally movement.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: