Setyo Pamungkas

me-Rekonstruksi Jenjang Organisasi Pekerja/Buruh [Bag. 1]

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on September 4, 2013
Santai Beach - Ambon

Santai Beach – Ambon

Implementasi Penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia [BAG 1]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menempatkan kebebasan berorganisasi bagi pekerja sebagai hak substansial dalam undang-undang. Kesadaran yang muncul adalah dengan makin dihargainya kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat bagi karyawan. Tapi persoalan timbul ketika Pemerintah sebagai regulator sebagai salah satu pilar ketenagakerjaan di Indonesia diperhadapkan pada kenyataan bahwa euphoria kebebasan pekerja ini makin bias. Pemerintah yang seharusnya mampu memberikan arahan sesuai undang-undang, justru terjebak pada paradigma mendukung kebebasan tanpa memberikan kontrol yang memadai. Serikat pekerja/serikat buruh muncul  kemudian berlomba-lomba mencatatkan keberadaannya di instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan sesuai domisili.

Peranan pemerintah, khususnya Mediator Hubungan Industrial sebagai ‘pintu utama’ bagi keberadaan serikat pekerja/serikat buruh yang sah menjadi penting dan memahami setiap landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolaknya. Artinya bahwa Mediator HI harus punya peranan yang mampu menyaring atau menyeleksi keberadaan serikat pekerja, tanpa lupa dengan apa yang diatur oleh undang-undang yang menggarisbawahi tentang penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Belum tentu serikat pekerja/serikat buruh yang hendak dicatat adalah serikat pekerja yang dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2000. Inilah salah satu persoalan di dalam pencatatan serikat pekerja/serikat buruh yang dapat menimbulkan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, terutama dalam hal eksistensi dan keabsahannya di mata hukum.

Tulisan ini terdiri dari tiga bagian yakni Bagian 1, Bagian 2 dan Bagian 3, yang kesemuanya merupakan satu rangkaian.

—————– bag. 1

Tentang serikat pekerja/serikat buruh sendiri merupakan organisasi yang eksis untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Sejarah telah membuktikan bahwa peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat dengan adanya organisasi serikat pekerja/buruh yang benar-benar mandiri (independence) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh.[1] Hal ini menjadi semacam kesempatan yang baik bagi pekerja/buruh tidak berada terus-menerus dalam posisi yang lemah, menjadi target dan dapat berperan lebih banyak dalam aktivitas produksi, khususnya dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, secara regulatif diatur bahwa pekerja/buruh yang diwakili oleh serikat pekerja/serikat buruh dapat menaikkan posisi tawarnya secara individu maupun secara keseluruhan (organisasi), di hadapan pengusaha dalam perlindungan hak-haknya. Undang-undang ini yang merupakan aplikasi dari diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998, mengatur pembentukan, keanggotaan, pemberitahuan dan pendaftaran, hak dan kewajiban, keuangan dan kekayaan, pembubaran dan hal-hal lain yang menyangkut serikat pekerja/serikat buruh. Secara faktual, semenjak adanya undang-undang ini pula, kuantitas serikat pekerja/serikat buruh mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Bahkan ribuan serikat pekerja/serikat buruh bermunculan dan mendaftarkan organisasinya tersebut ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada mulanya, serikat pekerja adalah sekelompok karyawan yang mengikatkan diri untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang terkait dengan upah, jam kerja dan lingkungan pekerjaan. Para karyawan inilah yang secara bertahap mempelajari bahwa perundingan sebagai sebuah kelompok yang bersatu yang dapat membawa mereka ke arah perbaikan dalam jaminan kerja, upah dan lingkungan kerja.[2] Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya (Pasal 1 angka 1).

Oleh karena bertujuan untuk dapat meningkatkan kedudukan dalam posisi tawarnya melindungi hak, maka serikat pekerja/buruh memperjuangkan (setidak-tidaknya) tentang jaminan pekerjaan bagi para anggotanya, perbaikan dalam hal upah, jam kerja dan kondisi pekerjaan serta hak-hak lainnya dalam kerangka kebebasan. Tujuan ini dicapai secara pokok melalui tawar-menawar yang kolektif, yaitu melalui proses negosiasi antara pihak pengusaha (biasanya diwakili manajemen) dengan perwakilan serikat pekerja dengan maksud tercapai kesepakatan bersama tentang hal-hal tersebut di atas.

Kedudukan serikat pekerja berdasar wilayah

Serikat pekerja/serikat buruh dapat ditemukan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Umumnya serikat pekerja di tingkat lokal mewakili para anggota yang berada pada wilayah tertentu, misalnya sebuah komunitas. Sedangkan serikat pekerja tingkat nasional adalah organisasi pekerja/buruh yang terdiri atas beberapa unsur lokal. Serikat pekerja tingkat internasional adalah serikat nasional dengan anggota di luar wilayah negara tertentu. Yang menarik adalah bahwa dengan bertumbuhnya jumlah serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia, justru yang paling banyak dimunculkan dewasa ini yaitu kerentanan dan kekurang terampilnya cara berorganisasi di kalangan serikat pekerja/serikat buruh. Misalnya makin banyaknya serikat pekerja yang merupakan pemisahan dari serikat pekerja yang lama, kelompok-kelompok yang membentuk serikat pekerja baru, dengan membubuhi kata ‘reformasi’ atau ‘baru’. Fenomena inilah yang menimbulkan persepsi yang beragam.

Untuk mendapatkan keabsahan atas eksistensi serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana serikat pekerja/serikat buruh, maka setiap terbentuknya serikat pekerja/serikat buruh tersebut harus dicatatkan di instansi ketenagakerjaan sesuai domisilinya. Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU No. 21/2000 telah mengatur mengenai pemberitahuan dan pencatatan bagi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi. Secara teknis, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Peraturan ini memunculkan bentuk kewajiban bagi organisasi, yakni bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.

Dengan keadaan yang demikian, akan menyebabkan adanya pengelompokan-pengelompokan serikat pekerja/serikat buruh yang sesuai dengan prinsip ideologi, latar belakang bidang pekerjaan, tujuan, wilayah dan lain sebagainya. Demikian sehingga dikenal dengan adanya afiliasi serikat pekerja/serikat buruh yang bahkan oleh undang-undang diakui sebagai wujud dari pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai hak asasi manusia. Afiliasi serikat pekerja/serikat buruh sangat positif bilamana dilakukan sebagai upaya meningkatkan peranan di dalam perkembangan hubungan industrial. Namun juga menjadi dilema ketika menjadi sumber dari gejolak ketenagakerjaan pada tingkatan lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penjenjangan organisasi, khususnya dalam struktur organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang berafiliasi, harus diatur secara komprehensif dalam kerangka struktur yang jelas, fungsi dan kewenangan anggota yang menjadi pengurus.

Pencatatan Serikat Pekerja

Untuk mendapatkan keabsahan atas eksistensi serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana serikat pekerja/serikat buruh, maka setiap terbentuknya serikat pekerja/serikat buruh tersebut harus dicatatkan di instansi ketenagakerjaan sesuai domisilinya. Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU No. 21/2000 telah mengatur mengenai pemberitahuan dan pencatatan bagi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi. Secara teknis, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Peraturan ini memunculkan bentuk kewajiban bagi organisasi, yakni bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.

Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh adalah pencatatan terhadap pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. Artinya bahwa pencatatan itu hanya dilakukan kepada serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk, yakni[3]:

–        Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan;
–        Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan;
–        Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh;
–        Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh;

Hanya 4 (empat) organisasi di ataslah yang dapat dicatatkan di instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan sesuai domisili, sehingga bilamana ada organisasi lain yang tidak memiliki definisi tersebut, bukanlah organisasi yang dapat disebut sebagai serikat pekerja. Dalam kerangka yang demikian, UU No. 21/2000 menganut approval theory yakni bahwa serikat pekerja/serikat buruh yang sudah dicatat barulah dianggap sebagai serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai serikat pekerja/serikat buruh. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh juga terbatas dalam hal-hal sebagaimana berikut:

a)    membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
b)    mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial
c)    mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
d)    membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
e)    melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8 UU No. 21/2000 diterangkan bahwa perjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya. Sedangkan di dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan tentang penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah sesuai dengan wilayah pemerintahan yaitu tingkat kabupaten kota, propinsi, dan nasional. Dengan demikian, maksud  dari keberadaan pasal ini adalah bahwa penjenjangan organisasi serikat pekerja ada pada mekanisme penyelenggaraan organisasi serikat pekerja sendiri, yang secara internal menjadi tanggung jawabnya sendiri pula. Pertanyaannya adalah bagaimana melihat implementasi dari penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh tersebut?

—— lanjut ke bag. 2
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.
Bagi pembaca yang hendak mendiskusikan materi dalam tulisan ini, silakan isi kolom komentar di bawah atau contact via email setyopamungkas@gmail.com untuk lebih pribadi. Terimakasih.
Materi dapat di download dengan klik di sini.

[1] Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan. Sinar Grafika; Jakarta, 2009. Hal. 21.

[2] Usaha terorganisir dari para karyawan percetakan di tahun 1786 dengan hasil upah minimum pertama di Amerika Serikat sebesar 1 dollar per hari. Setelah lebih dari 100 tahun, New York City karyawan pembuat konduktor trem mampu menegosiasikan penurunan hari kerja mereka dari 17 jam menjadi 12 jam.

Louis E. Boone, dkk. Pengantar Bisnis: Komtemporer. Edisi 11. Penerbit Salemba Empat; Jakarta, 2006. Hal. 451-452.

[3] Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2000.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: