Setyo Pamungkas

Kebebasan, Pers, dan Relasi Sosialnya

Posted in Hukum (Law), Media by Setyo on September 7, 2013

Belakangan kehidupan pers di Indonesia berkembang menjadi media yang memuat berita-berita konsumtif mengenai ketidakberdayaan, kebobrokan dan kesensasionalan bahkan gosip tanpa memberi jalan keluar. Oleh karenanya, pers dalam media massa tidak menghasilkan informasi yang mendidik masyarakat, tetapi lebih banyak menjadi sumber provokasi. Pers yang demikian adalah pers yang retorik, yang bisa merusak bekerjanya institusi pers sesuai dengan otentitasnya yang baku. Pers pada prinsipnya sudah menjadi kekuatan yang sangat besar mempengaruhi masyarakat, oleh karena itu beban yang dipikul pers adalah bertanggung jawab atas kebenaran dari beritanya dan dampak yang timbul dari pemberitaannya. Yang terjadi sejauh ini terkadang pers gagal mengantisipasi ekses-ekses negatif dari kebebasan pers seperti pornografi, penyebaran berita bohong, provokatif, sampai pada character assassination. Tidak jarang pers sengaja menciptakan opini (opiniered) terhadap suatu permasalahan dalam masyarakat dengan membawa kepada opini kebersalahan (culperend).[1] Bahkan ada anggapan bahwa pers sekarang sebagai conflict intensifier masalah SARA dan politik. Kita juga tidak dapat menutup mata melihat media yang kebablasan, cabul, bahkan terlampau liberal. Kita juga banyak menyaksikan sekelompok wartawan bodreks menggunakan pers untuk melakukan pemaksaan dan pemerasan terselubung. Ini semua adalah kekurangan dunia pers kita.

 

Realitas Sosial tentang Kebebasan Pers

UU Pokok Pers No.40/1999 sebenarnya telah memberi landasan yang kuat bagi perwujudan kemerdekaan pers di Indonesia. Namun dalam praktiknya hingga kini kemerdekaan pers belum berlangsung secara substansial karena masih lemahnya penghargaan insan pers terhadap profesinya. Di sinilah hukum pers menjadi jaminan adanya upaya untuk melakukan penyelesaian-penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga pers, dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang hidup di dalam masyarakat.

Pemahaman secara awam selama ini adalah bahwa kebebasan pers itu diadakan untuk dan atas nama pers secara institusional maupun jurnalis itu sendiri. Bahwa, UU Pers No. 40 Tahun 1999 hanya menjaminkan kebebasan pers bagi jurnalis dan institusi media pers. Padahal Pasal 2 UU Pers menyebutkan bahwa, “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedautalan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.” Hal ini berarti kemerdekaan (kebebasan) pers itu berasal dari rakyat. Apa bila rakyat berdaulat, dengan sendirinya kebebasan pers itu juga akan terwujud. Oleh karena itu, maka kebebasan pers merupakan ekspresi kedaulatan rakyat, bukan sebaliknya: pers bebas tetapi rakyat tidak berdaulat akibat kebebasan itu.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia. Kemerdekaan pers dijamin oleh siapa dan pihak manapun karena itu merupakan hak asasi manusia. Presmisnya adalah bahwa kebebasan pers itu bukan hak jurnalis atau lembaga-lembaga pers. Jadi, UU Pers kita sendiri sudah tegas menyatakan bahwa kemerdekaan pers itu dijamin karena itu merupakan hak asasi manusia, bukan hak-hak sosial yang kepemilikannya secara massif.[2]

Banyak sekali terjadi pelanggaran etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru kontraproduktif bagi esensi kemerdekaan pers. Maraknya aksi-aksi massa terhadap kantor penerbitan di samping menunjukkan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kebebasan pers, juga diakibatkan oleh masih rendahnya penghargaan insan pers terhadap kebebasannya. Terkait dengan perilaku masyarakat tersebut, yang menjadi penting kemudian adalah bagaimana masyarakat memiliki budaya hukumnya. Hukum yang baru atau yang akan diberlakukan di dalam masyarakat, berhadapan dengan budaya (nilai-nilai) masyarakat. Suatu peraturan hukum memiliki kerangkanya sendiri, sehingga masyarakat yang sudah terbiasa hidup dengan budaya mereka ‘dipaksa’ untuk patuh dan atau menggunakan nilai-nilai yang diperkenalkan oleh peraturan hukum. Upaya pemberlakuan hukum ini menyebabkan adanya suatu proses untuk memasukkan nilai-nilai baru ke dalam masyarakat, yang juga akan diikuti oleh perlunya perubahan sikap anggota-anggota masyarakat tersebut.[3]

Struktur sosial masyarakatlah yang juga memberikan pengaruh terhadap pemahaman akan kebebasan pers. Struktur masyarakat tersebut yakni keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial pokok, diantaranya kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial.[4] Dengan keberadaan struktur sosial di dalam masyarakat tersebut, maka terbentuk pemikiran-pemikiran mengenai apa yang telah dikemukakan di atas tadi. Pemahaman yang keliru tersebut menyebabkan munculnya konflik-konflik ketegangan yang menuntut suatu penyelesaian. Sebagai suatu sistem hukum pers memiliki struktur sosialnya sendiri. Misalnya dengan keberadaan Dewan Pers. Meskipun UU Pers tidak mengatur secara kaku tentang bagaimana penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pers, tetapi kiranya Dewan Pers telah mengambil sikap sebagai forum konsiliasi dimana Dewan Pers bertindak sebagai konsiliator. Dengan demikian, Dewan Pers dapat menjadi lembaga yang memiliki kepatuhan terhadap kaidah pers untuk membantu menyelesaikan persoalan.

UU Pers juga menerapkan asas imunitas bagi penyingkapan sumber informasi dalam pemberitaan pers yang dikenal dengan hak tolak yaitu hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak tolak ini dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum jika keterangan tersebut diminta oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Namun hak tolak ini dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan atas dasar kepentingan atau keselamatan negara atau ketertiban umum.

 

Undang-Undang Pers sebagai Pedoman

Suatu kesimpulan akhir mengenai keberadaan institusi sosial, yakni hukum, dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi. UU Pers menyiratkan ada suatu fungsi sosial yang dinampakkan dalam substansinya. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Namun pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. UU Pers memberikan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan pers sebagai media informasi, atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa pers.

Dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers terlihat keinginan komunitas pers untuk mengatur dirinya sendiri, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Dewan Pers sebagai lembaga independen yang anggotanya dipilih dari dan oleh komunitas pers sendiri dan juga mempunyai fungsi dan kewenangan legislasi dan sedikit kewenangan yudisial dalam sengketa pers sebagaimana terlihat dalam Pasal 15. Selain itu UU Pers ini juga menegaskan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana yang dinyatakan Pasal 2 dan Pasal 4. UU Pers sendiri memuat mekanisme yang mengatur tentang hak masyarakat untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hak ini secara khusus diatur dalam Pasal 17 , Pasal 1 angka 11, 12, dan 13, dan Pasal 15 ayat (2) huruf (d ). Pengaturan ini tentang mekanisme penyelesaian sengketa pers menjadi kekhasan dalam UU ini.

Kebebasan pers atau kemerdekaan pers dianggap seolah-olah atau semata-mata milik para wartawan, pengelola media pers, atau pengusaha media pers, padahal pada UU Pers, kebebasan pers dianggap milik semua orang, dan masyarakat seharusnya membantu melengkapi atau menyeimbangkan pemberitaan untuk kepentingan atau manfaat seluruh masyarakat. Ini artinya UU Pers memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan suatu sistem pengendalian sosial terutama dalam kaitannya untuk mengendalikan pemaknaan kebebasan pers secara proporsional. Kontrol masyarakat dimaksud dalam UU Pers ini dapat diwujudkan dengan cara penjaminan setiap orang akan Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Dalam kaitannya di dalam konteks negara demokrasi, kebebasan pers adalah syarat mutlak bagi bangsa yang hendak hidup dalam alam demokrasi. Keraguan terhadap kebebasan pers hanya terekspresi dari sikap yang menuding demokrasi sebagai bukan jalan terbaik dalam hidup bersama dalam suatu komunitas negara. Separuh dari harga demokrasi berasal dari kebebasan pers.


[1] Amir Syamsudin, op. cit.

[2] Maqbul Halim. UU No 40/1999 Sebagai Katalis Pencapaian Tata Pemerintahan yang Baik: Hubungan antara Pers dan Aparat Pemerintahan. Makalah yang Disampaikan pada Pelatihan Jurnalisme: “Workshop Implementation on Law No. 40/1999 on Press” oleh Local Government Support Program (LGSP-USAID) pada 28 Februari 2006. http://maqbulhalim.blogspot.com/2006/12/uu-no-401999.html

[3] Warrasih, Esmi. Op. cit. Hal. 101.

[4] Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Press; Jakarta, 2009. Hal. 65.

 

—-

Tulisan ini merupakan murni pendapat pribadi penulis. Tulisan di atas dapat menjadi bahan diskusi. Bilamana pembaca kurang berkenan, diskusi atau tanggapan bisa disampaikan dengan mengisi kolom komentar atau contact di setyopamungkas@gmail.com. Terimakasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: