Setyo Pamungkas

Menggugah Sub-Sistem Sosial: Hukum Pers

Posted in Hukum (Law), Media by Setyo on September 7, 2013

Kebutuhan akan informasi, merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sudah semestinya dipenuhi. Informasi bagi masyarakat merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan kehidupan. Informasi ini, salah satunya diwadahi oleh pers. Pers juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.[1] Pers baik di Indonesia maupun negara-negara lain, akan selalu ada kekuatan tarik-menarik antara media pers dengan masyarakat, pemerintah, atau kekuatan politik. Interaksi ini menyebabkan ketegangan-ketegangan antara media pers atau pengelola media pers dengan pemilik modal, pemasang iklan, kekuatan macam-macam seperti ekonomi di luar perusahaan media pers, atau kekuatan politik, termasuk penguasa pemerintahan. Oleh karena ketegangan-ketegangan yang terjadi seperti di atas, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai pers.

 

Kebebasan Pers di Indonesia

Periodisasi kemerdekaan pers di Indonesia dibagi dua besar yaitu pra-kemerdekaan dan pasca-proklamasi kemerdekaan. Persbredel Ordonnatie merupakan pengaturan mengenai pers yang pertama kali di Indonesia. Persbredel Ordonnatie kemudian dicabut pada tahun 1954 berdasarkan UU No. 23 Tahun 1954. Alasan pencabutan adalah karena peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 19 dan 33 UUDS. Setelah itu pers kemudian diatur pada Pasal 28 UUD 1945, sebelum amendemen secara yuridis menjamin adanya kemerdekaan pers. Istilah kemerdekaan pers tersebut kemudian berubah menjadi istilah kebebasan yang terdapat pengaturan selanjutnya, yakni di TAP MPR No. IV/1978 yang masih menggunakan istilah “kebebasan”, termasuk pula UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 21 Tahun 1982. Baru setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, kembali memakai istilah kemerdekaan pers.

Undang-Undang (UU) No 40/1999 tentang Pers menyebutkan, “Kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. Ini artinya, kemerdekaan pers dijalankan di dalam bingkai moral, etika dan hukum, sehingga kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sesuai dengan hati nurani insan pers.

Istilah “Kebebasan Pers” sebenarnya dikonsepkan melalui suatu konklusi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) UU No 40/1999 beserta penjelasannya, yang pada intinya menyatakan pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan dalam upaya mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dengan demikian, makna kemerdekaan pers lebih luas dari makna kebebasan pers yang dipersepsikan oleh insan pers. Pers dan kemerdekaan pers adalah suatu wujud dari kedaulatan rakyat yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam zaman reformasi ini.

Namun, pada kenyataannya harus disadari pula bahwa pers di Indonesia berkembang menjadi pers yang lebih sering beretorika sehingga terkadang menyalahgunakan kebebasan sendiri (abuse of liberty).[2] Maka di dalam konteks ini, basis sosial dari hukum pers adalah masyarakat itu sendiri (secara luas), karena kebebasan pers adalah milik masyarakat itu sendiri pula.

 

Hukum Pers sebagai sebagai Sub-sistem Sosial Masyarakat

Pers merupakan perwujudan dari suatu keadilan, yakni bagaimana hak dasar manusia, seperti berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.[3] Kebebasan ini oleh masyarakat dianggap penting untuk dijamin dengan maksud agar masyarakat bebas mendapatkan informasi dan atau mengeluarkan pendapat, sebagai kebutuhan mereka. Akan tetapi, kebutuhan ini perlu dikonstruksi dalam sebuah institusi yang mewadahinya. Institusi pers hadir sebagai lembaga yang bergerak untuk mewujudkan penyebaran informasi, sekaligus juga sebagai wadah yang tepat untuk meyalurkan pendapat.

Hukum Pers sebagai sub-sistem sosial bekerja dan menunjukkan eksistensinya di dalam masyarakat yang menggunakan pers sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Sebagai sub-sistem, UU Pers merupakan hukum yang memiliki sistemnya sendiri. Friedman menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem, memiliki komponennya sendiri, yakni[4] :

  • Komponen struktur, yakni kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya yang mendukung bekerjanya sistem hukum;
  • Substansi yakni luaran dari sistem hukum termasuk di dalamnya norma-norma yang antara lain berwujud peraturan perundang-undangan;
  • Komponen kultur adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu, serta menentukan tempat sistem itu di tengah-tengah budaya bangsa sebagai suatu keseluruhan.

 

Dalam konteks hukum sebagai institusi sosial, maka hukum Pers memiliki fungsi sebagaimana institusi sosial. Hukum pers mengatur mengenai kehidupan pers ini dapat memenuhi ciri-ciri, yakni sebagaimana ciri-ciri institusi sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yakni[5] :

 

  1. UU Pers memiliki dimensi stabilitas, dimana kehadiran UU Pers ini menimbulkan kemantapan dan keteraturan dalam usaha untuk memberikan tempat bagi adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam konteks keadilan, kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi perlu diberikan kepada masyarakat. UU Pers ini membuat masyarakat mengerti tentang siapa yang diberikan hak untuk mengatur mengenai pers, dimana akan diadakan batasan-batasan dan hubungan antar anggota masyarakat dalam kaitannya dengan tuntutan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi.
  2. Hukum Pers, terlebih UU Pers ini, bagi masyarakat akan dipergunakan sebagai  kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk berpendapat dan mendapatkan informasi dalam masyarakat. Kerangka sosial ini akan menjadi upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, dimana tuntutan akan kebebasan berpendapat seseorang dalam masyarakat akan dibatasi karena bertemu dengan kebebasan berpendapat anggota masyarakat yang lain, atau bahkan komunitas tertentu yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
  3. UU Pers sebagai suatu kerangka sosial untuk kebutuhan manusia tersebut, maka UU Pers diharuskan menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma. Norma-norma yang kemudian dibentuk melalui UU Pers ini misalnya Kode Etik Wartawan, yang mengatur bagaimana wartawan mesti menjalankan perannya sebagai pencari berita dengan taat dan patuh pada norma ini.

Pengaturan tentang pers sebagaimana terdapat dalam UU Pers, memungkinkan adanya interaksi antara institusi ini dengan institusi-institusi yang lain. Institusi ini juga melakukan hubungan antara lembaga-lembaga ekonomi, seperti perusahaan atau pemilik modal, lembaga-lembaga politik, terutama dalam memberikan atau menyebarkan informasi yang diselenggarakan oleh institusi pers tersebut. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi tidak semata-mata dapat dipenuhi oleh institusi hukum (UU Pers) saja, sebab diperlukan interaksi antar institusi demi pemenuhan kebutuhan tersebut.


[1] Penjelasan UU No. 40 Tahun 1999.

[2] Kebebasan Pers dan Ancaman Hukum terhadap Pers, yang ditulis oleh Amir Syamsudin, dan dimuat di Harian Suara Pembaruan, 23 Februari 2005.

[3] Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19.

[4] Warrasih, Esmi. Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis). Suryandaru Utama; Semarang, 2005. Hal. 104-105.

[5] Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti; Bandung 2006. Hal. 118-119.

 

——–

Tulisan ini merupakan murni pendapat pribadi penulis. Tulisan di atas dapat menjadi bahan diskusi. Bilamana pembaca kurang berkenan, diskusi atau tanggapan bisa disampaikan dengan mengisi kolom komentar atau contact di setyopamungkas@gmail.com. Terimakasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: