Setyo Pamungkas

Konstruksi Pemikiran Max Weber

Posted in Hukum (Law) by Setyo on October 10, 2013

Max WeberMax Weber merupakan salah satu tokoh yang memberikan gagasan mengenai keterkaitan antara hukum dan pembangunan. Keduanya berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta suatu keterkaitan antara keduanya yang tidak mudah dipahami/ ditelaah dalam berbagai diskusi. Pemikiran Weber mengenai interaksi antara hukum dan pembangunan ekonomi juga menjadi perdebatan karena sebenarnya gagasan Weber sangat sulit dipahami dan diikuti. Akan tetapi, gagasan-gagasan Weber memberikan landasan pemikiran yang dapat membuka sisi lain dari hukum, dan cakupannya sangat menyentuh latar belakang kekuatannya karena Weber memberikan terobosan sehingga dapat memberikan pencerahan.

Titik tolak utama pemikiran Weber adalah konteks tentang bagaimana hukum dan pembangunan ekonomi saling bersinggungan satu dengan yang lainnya. Persinggungan tersebut menimbulkan berbagai macam pola perkembangan ekonomi dan hukum. Weber juga menelaah mengapa kapitalisme lebih berkembang di Barat (negara-negara Eropa), dan bukan di negara-negara Arab. Basis pemikirannya juga berpijak pada hukum di dalam ekonomi dan masyarakat (terutama di Eropa) yang mengembangkan modernisasi industri, sebagai landasan sistem kapitalisme barat. Meskipun demikian Weber tetap berinduk pada ilmu sociology of law sebagai konten analisanya.

 

Law in Economy and Society

Oleh karena membahas mengenai perkembangan kapitalisme di Barat, Weber tidak membatasi dirinya dalam kerangka pemikiran historis, namun pemikiran historis ini dapat membantunya untuk membingkai kerangka kajian sosiologisnya terhadap kapitalisme Barat. Menitikberatkan pada berbagai dimensi di dalam masyarakat, baik politik, stuktur sosial, ekonomi, religiusitas, dan hukum, sekaligus juga meneliti politik, sosial, ekonomi, religi, dan struktur hukum di dalam kerangka kehidupan masyarakat Eropa.

Weber memiliki pandangan bahwa hukum merupakan suatu sarana yang dapat menciptakan ruang yang kondusif dalam perkembangan kapitalisme. Namun, sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum Eropa (barat) yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung dan mendorong perkembangan kapitalisme Barat. Dasar pemikiran Weber adalah bahwa kapitalisme dapat berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang mana masyarakat tersebut memberikan ruang gerak bagi hukum dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas kapitalis (kaum borjuis), yakni di kehidupan masyarakat Eropa yang menempatkan hukum sebagai pemeran.

Peranan hukum ini terwujud di dalam perkembangan sistem perekonomian di dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa Weber hendak menyatakan bahwa hukum justru mendorong aktivitas perekonomian di kalangan masyarakat Eropa.

Hukum dalam pandangannya, terutama di Eropa, adalah hukum yang unik dan memiliki kekhasan. Hukum di Eropa memang secara sosiologis harus dijelaskan melalui kajian-kajian non ekonomi dan juga melalui organisasi politik. Sementara, secara khusus faktor ekonomi (yang dikuasai oleh kaum borjuis), merupakan faktor penting dalam perkembangan akitivitas kapitalis, namun tidak memberikan determinasi dalam membentuk dan mempengaruhi eksistensi institusi-institusi hukum.

Sistem hukum Eropa secara prinsip dapat ditelaah dalam berbagai dimensi, apalagi dalam suatu komunitas masyarakat yang rasional, organisasi/institusi yang berkaitan dengan hukum akan semakin beragam dalam fungsi dan peranannya. Ditambah lagi dengan keberadaan negara-negara Eropa yang pada umumnya memiliki sistem hukum yang tidak berpijak sekedar pada aktivitas politik. Sistem hukum tersebut juga memiliki nilai-nilai yang terbentuk atau  bersumber dari nilai/ideologi agama, dan sumber utama lain yang terkait dengan nilai-nilai tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang muncul selalu didasarkan pada nilai-nilai/aturan yang universal tanpa diintervensi oleh politik.

Dengan demikian Weber berpendapat bahwa hukum di Eropa sangat rasional, dan sungguh berbeda dengan sistem hukum yang hidup pada komunitas masyarakat di luar Eropa. Sistem hukum di Eropa juga lebih otonom, dan dibentuk/dikonstruksikan secara umum dan universal. Hukum Eropa merupakan hasil dari interaksinya dengan tradisi Hukum Roma yang menjadi embrio lahirnya tradisi hukum Barat. Dalam pemikirannya pula, Weber menekankan bahwa tidak ada komunitas masyarakat lain yang dapat membangun sistem hukum yang rasional seperti di Eropa, karena hanya di Eropa saja yang dapat menuju ke arah modernisasi, yakni bahwa kapitalisme melalui industri yang dikembangkan.

 

Tentang Hukum dan Interaksinya dengan Kekuasaan

Weber menyatakan bahwa hukum adalah ‘term’ yang hendak menjelaskan mengenai fenomena-fenomena hukum, yang terdiri dari berbagai variasi, dengan menempatkan unsur-unsur esensial dari hukum itu sendiri. Hukum berkaitan erat dengan paksaan, yang didasari oleh legitimasi dan norma-norma, serta rasionalitas. Hukum dapat diterapkan dengan melalui paksaan, baik secara fisik maupun psikis, yang ditujukan kepada orang-orang yang menjadi sasaran atas pemberlakuan hukum tersebut.

Weber juga menitikberatkan pada bagaimana hukum memiliki karakter yang khas, yakni adalah paksaan/ancaman. Di dalam konteks ini paksaan (coercion) dapat dipahami sebagai suatu tekanan/serangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Paksaan yang dimiliki hukum, merupakan bagian yang sangat penting dalam memfungsikan ekonomi pasar. Hukum dilaksanakan atas dasar legitimasi (kewenangan untuk memberlakukan), yang dapat diperoleh dari: struktur social yang memiliki lembaga/institusi yang berwenang, dan dapat diterima oleh setiap anggota masyarakat/komunitas yang mendapatkan manfaat atas pemberlakuan hukum tersebut. Penekanan pada definisi atas paksaan itu sendiri harus dapat mendekati orisinalitas. Paksaan (di dalam hukum) menjadi salah satu sumber nilai bagi masyarakat, yakni bahwa mereka berperilaku sebagaimana yang dilarang/tidak dikehendaki. Perintah yang merupakan unsur yang juga melekat di dalam hukum dan dibarengi dengan paksaan, pada umumnya disebut dengan hukum. Akan tetapi dalam pandangannya, Weber tidak membatasi pada kedua unsur itu saja. Ada beberapa prinsip hukum yang tidak diharuskan memiliki unsur esensi, yakni paksaan. Hukum sendiri dapat menjadi sumber bagi adanya kewenangan legitimasi di dalam komunitas, dan masyarakat turut patuh terhadap adanya kewenangan tersebut.

Pada konteks yang lain, hukum memiliki dimensinya, yakni bahwa hukum memiliki kandungan rasionalitas. Berbagai variasi hukum, memiliki kandungan derajat rasio-nya sendiri-sendiri. Rasionalitas hukum dengan berbagai variasinya, menyebabkan adanya pengaruh terhadap formulating, promulgating, dan applying universal rules. Jadi dengan demikian, Weber hendak mengungkapkan bahwa analisanya terhadap hukum tidak melulu pada bagaimana hukum itu, namun juga hukum memiliki kemampuan untuk membangun suatu system tersendiri yang menerapkan nilai-nilai yang universal dan dapat diterima.

Unsur-unsur yang penting di dalam hukum, oleh Weber, hukum dikonsepsikan akan menjadi standar, forma, prinsip, aturan, dan pada beberapa tingkatan dapat diterima oleh orang yang menjadi sasaran pemberlakuannya, serta memiliki lembaga khusus yang dapat/berwenang mengenakan sanksi paksaan. Namun, dalam penerapan sanksi tersebut, harus didasarkan pada sistem hukum yang berlaku, dan yang demikian inilah yang kemudian disebut dengan rasionalitas yang dimiliki oleh hukum. Hukum oleh Weber, sangat tergantung pada rasionalitas yang dimilikinya, dimana dipengaruhi oleh legitimasinya sendiri. Pada akhirnya hukum menjadi determinan dalam perkembangan kapitalisme yang signifikan.

 

Hukum yang Rasional

Sistem hukum yang dikemukakan oleh Weber harus ditelaah dengan melihat konteks Weber dalam melihat dan menganalisis rasionalitas hukum itu sendiri. Hal ini bergantung pada berbagai dimensi hukum yang dimiliki, dengan melihat juga hubungannya dengan komunitas hukum yang juga terpengaruh oleh rasionalitas. Rasionalitas ini kemudian dapat membentuk karakter hukum, yakni pada proses pembuatan/pembentukan hukum dan penemuan hukum. Di dalam pembentukan/pembuatan hukum, dilakukan dengan pendekatan norma, dimana norma dibuat oleh mereka yang ahli, dan norma itu dipatuhi oleh mereka yang menjadi sasaran pemberlakuan norma itu. Norma-norma itu sendiri memiliki kandungan nilai yang dapat diperoleh dari sumber-sumber moral, seperti agama dan ideologi politik. Nilai-nilai tersebut terbebas dari nilai-nilai sosial tertentu dan harus dipatuhi demi tujuan yang hendak dicapai, dimana tujuan ini mereka tentukan sendiri.

Yang hampir serupa dengan pembentukan/pembuatan hukum, adalah penemuan hukum yang memiliki karakter yang sangat variatif. Keputusan hukum memiliki kemungkinan didasari atas sesuatu yang magis. Dalam konteks ini magis merujuk pada keyakinan dan pemikiran/perenungan mendalam secara pribadi. Suatu kasus mungkin saja diselesaikan melalui keputusan seseorang yang memiliki ‘extraordinary power’ dan vonis yang harus diikuti dan dipatuhi oleh karena keyakinan yang dipercayai. Selain itu, dapat pula suatu keputusan hukum dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berdasar pada ideologi religi yang berbeda-beda. Pada dasarnya dipahami bahwa suatu kebijakan/keputusan yang dikeluarkan tergantung pada berbagai orientasi yang berbeda-beda pula, yakni menurut keyakinan dan dikenakan pada situasi konflik tertentu yang kompleks.

Weber memperhatikan hal-hal yang menimbulkan diferensiasi di dalam sistem hukum yang berdasarkan pada dua kemungkinan, yakni kebijakan/keputusan yang dideterminasi oleh aturan-aturan yang umum dan dibangun/dikeluarkan oleh berbagai organ/lembaga hukum. Sistem yang ditelaah oleh Weber, tetap dianalisa dengan menggunakan apa yang disebut Weber dengan rasionalitas di dalam proses pembentukan/pembuatan serta penemuan hukum. Dengan landasan pemikiran yang demikian, Weber kemudian mengemukakan kategori suatu sistem hukum. Sistem hukum yang dikategorikan tersebut, ditemukan dengan landasan rasional dan irrasional. Kategori tersebut dibedakan menjadi hukum yang ‘formally irrationality’, ‘substantively irrationality’, ‘substantivelly rationality’, dan ‘logically irrationality’. Adapun, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

–          Formally irrationality:

Bahwa hukum yang dibuat dengan menggunakan metode ini adalah yang berasal dari putusan yang dibuat dengan didasarkan pada nilai-nilai ideologi yang sulit dijelaskan, yakni bahwa putusan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai lain yang ilahi. Putusan tersebut bahkan tidak memperhatikan referensi dari para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, ‘decisionmaking’ di sini, sangat sulit dijelaskan bagaimana alasannya, dan tidak dapat diprediksi karena landasan pemikirannya tidak dapat diketahui oleh orang lain, kecuali yang membuat.

–          Substantively irrationality:

Didasarkan pada suatu etika yang konkrit dan pertimbangan praktikal pada kasus-kasus yang spesifik. Pada dasarnya hasil dari metode ini dapat dipahami secara sederhana, akan tetapi dengan adanya kasus-kasus yang hampir sama, preseden ini tidak dapat digunakan kasus-kasus yang konkrit yang kemudian ada.

–          Substantively rationality:

Bahwa ada suatu pembentukan hukum dilakukan oleh suatu elit yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum dengan didasarkan pada nilai-nilai ideologi politik dan agama yang berkembang. Elit ini menentukan prinsip-prinsip umum yang dapat dipahami, sehingga suatu sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana cita-cita masyarakat yang menjadi sasarannya. Namun tetap saja, karena menggunakan metode yang sama, hasil putusannya juga masih belum dapat diketahui alasan latar belakang kemunculannya.

–          Logically formal rationality:

Yang dimaksud dengan metode ini adalah bahwa hukum di dalam suatu sistem, dibuat dengan berdasarkan pemikiran yang rasional, yang merupakan hasil dari justifikasi pada beragam kasus, dan berasal dari aturan-aturan yang tidak ambigu. Formal, yakni bahwa didalam hukum tersebut memenuhi kriteria yang serupa dengan sistem hukumnya. Dan juga logikal yang mana aturan-aturan/prinsip-prinsip yang ada, dibangun melalui pemikiran yang khas yang cenderung menggunakan sistem logika dan menyiratkan bahwa suatu putusan dibuat untuk kasus tertentu diperoleh dari logika deduktif dengan berbasis pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sudah ada.

 

Hubungan antara Struktur Politik dan Sistem Hukum

Weber hendak menjelaskan mengenai situasi dan kondisi yang menyebabkan hukum Eropa berkembang. Penjelasannya didasarkan pada sosiologi politik, dimana Weber mengemukakan adanya keterkaitan antara struktur politik dengan hukum. Sistem hukum Eropa pada perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai kondisi politik, terutama pada negara-negara yang menganut sistem federal. Sosiologi politik yang dikemukakan olehnya, membangun tipe-tipe yang ideal dalam sistem politik atau bentuk dari suatu kewenangan yang terlegitimasi. Kewenangan tersebut terorganisasi, untuk kemudian membentuk sistem atau rezim yang mengharuskan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh rezim itu dipatuhi. Rezim politik yang demikianlah yang kemudian memunculkan klasifikasi-klasifikasi tertentu mengenai sistem hukum yang ada. Artinya bahwa kewenangan yang terorganisasi tersebut memiliki landasan sistem hukum di dalam suatu konstitusi, yakni bahwa konstitusi merupakan basis utama atas adanya kewenangan yang terlegitimasi tersebut, di dalam sistem politik yang mempengaruhi bidang lain.

Weber menyebutkan tiga tipe dari kewenangan legitimasi, yakni tradisional, karismatik, dan hukum. Masyarakat yang terorganisasi secara sosial, akan mematuhi perintah dan/atau melaksanakannya sebagai bentuk kesadaran (baik internal-eksternal), atau takut atas ancaman hukum dari mereka yang memiliki legitimasi. Sejak putusan hukum menjadi bagian dari suatu struktur yang memiliki kewenangan untuk melegitimasi, dalam berbagai pola, legitimasi tersebut haruslah konsisten dengan landasan suatu sistem dengan kepatuhan manusia di dalamnya. Inilah yang menyebabkan hukum memiliki keterkaitan dengan semua tipe dari legitimasi itu sendiri, yang memiliki karakternya masing-masing, yakni yang berkaitan dengan proses yudisial, dan putusan hukum.

–          Legitimasi yang tradisional berkarakter nyata dengan dilandaskan pada nilai-nilai tradisi;

–          Legitimasi yang karismatik, hukum yang diterima berasal dari suatu kelompok yang ditugaskan untuk membentuk itu, atau seseorang pemimpin, yang berdasar pada keputusan pada kasus-kasus tertentu;

–          Legitimasi hukum, dipahami berbeda dari keduanya, karena kewenangan ini diperoleh dari hukum itu sendiri, bukan dari luar hukum, sehingga rasionalitas dari hukum menjadi suatu prinsip dan menjadi landasan dari semua kewenangan yang terlegitimasi. Di sinilah hukum yang modern berasal dan menyebabkan munculnya negara-negara modern.

 

Weber menghubungkan antara tipe-tipe tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang mendalam mengenai hukum. Legal domination didasarkan pada logically formal rationality, yang hanya bisa bertahan dalam situasi yang didominasi oleh hukum. Hal ini berarti bahwa hukum yang rasional, dan dengan rasionalitasnya tersebut, hukum menjadi dominan dan dapat mendorong terbentuknya negara-negara yang modern. Dominasi hukum itu sendiri dapat eksis dalam beberapa kondisi, yakni diantaranya :

–          Ada norma-norma yang dibangun berdasarkan penerapan-penerapan yang umum;

–          Ada keyakinan bahwa bentuk hukum yang ada konsisten dengan sistem dari aturan yang abstrak dan administrasi hukum mencatat penerapan-penerapan aturan itu dalam beragam kasus, dan/atau kasus-kasus tertentu;

–          Penguasa/yang berkuasa merupakan subyek yang memang diperintah oleh sesuatu yang ada di luar dirinya, bukan dari intuisi yang ada di dalam dirinya sendiri;

–          Seseorang/orang/masyarakat memiliki kesadaran mentaati hukum, bukan kesadaran yang muncul karena pengaruh sosial;

–          Orang/masyarakat hanya mematuhi hukum yang merupakan jurisdiksi.

 

Beragam konsep mengenai hukum, menempatkan logically formal rationality, menjadi unsur yang esensial, dari suatu dominasi hukum (kewenangan yang terlegitimasi). Unsur ini pula yang membentuk pedoman utama bagi legitimasi, dari berbagai aturan-aturan yang sifatnya abstrak, namun penting untuk memberikan landasan bagi adanya suatu kewenangan yang terlegitimasi. Tidak ada metode yang lain selain logically formal rationality yang dapat menciptakan suatu sistem yang menggeneralisasikan norma-norma, dan menyebabkan norma-norma tersebut menjadi determinan atas terbentuknya suatu putusan-putusan hukum.

Weber menggarisbawahi adanya hubungan antara dominasi hukum dengan Hukum Eropa dengan menjelaskan bahwa dominasi hukum itu ada karena ada situasi dimana hukum yang rasional sangat penting. Suatu perintah akan dipatuhi bila didasarkan pada konsistensi untuk tidak mudah berubah, dan memiliki prinsip-prinsip yang paten. Dengan demikian, secara singkat, dapat diketahui bahwa hukum Eropa sangat berbeda dengan sistem hukum yang lain yang tidak didasarkan pada logically formal rationality, sehingga hukum Eropa dapat membentuk suatu aturan yang dapat diterapkan dengan menjamin bahwa aturan tersebut akan dipatuhi dan diikuti serta menjadi landasan dalam berbagai kasus.

Dalam konteks ini pula, aturan-aturan tersebut mendukung kelangsungan perekonomian di Eropa, dan mengurangi kemungkinan-kemungkinan negatif dalam bidang ekonomi, yakni ketidak pastian perkembangan ekonomi. Inilah yang menyebabkan bahwa hukum di eropa menjadi kontributor utama dalam perkembangan aktivitas kapitalis ekonomi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: