Setyo Pamungkas

LKS Bipartit: Business Oriented or Obey The Rule?

Posted in Ketenagakerjaan by Setyo on July 24, 2014

Sebagai entitas bisnis, perusahaan membangun struktur kelembagaannya sendiri berdasar kemauan dan insting para principal-nya. Struktur ini dimaksudkan sebagai perwujudan sebuah sistem yang ditujukan untuk orientasi bisnis itu sendiri. Kegiatan usaha yang dilembagakan, mengarah pada dua pembedaan kepentingan, yakni kepentingan usaha dan kepentingan lain yang mendukung aktivitas berusaha tersebut. Kepentingan usaha menyebabkan adanya pembentukan struktur dalam bisnis yang dimaksudkan sebagai bentuk riil kegiatan usaha. Misal, membentuk perseroan, persekutuan, atau bentuk badan usaha yang menjadi lembaga ‘resmi’-nya sebagai subyek dalam perbuatan hukum.

Di samping itu, membentuk struktur untuk mencapai tujuan kepentingan-kepentingan lain, yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha, yang sebenarnya masih bisa dipertimbangkan kebutuhannya. Sudah jelas bahwa mengadakan kegiatan usaha di Indonesia, diperhadapkan pada persoalan ketaatan pada hukum yang berlaku. Pada konteks ini, pelaku usaha (dan stakeholders) harus memenuhi hal-hal yang sudah menjadi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain hal-hal yang diatur dalam akivitas bisnis, hal yang lainnya misalnya yang berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan.

 

Mengapa LKS Bipartit?

Membentuk perusahaan, berarti harus tunduk pada undang-undang agar dapat dianggap sebagai pelaku usaha. Kemudian, agar dapat disebut perusahaan, pelaku usaha mengadakan hubungan kerja dengan subyek hukum yang lain, yakni pekerja/buruh. Di dalam sebuah perusahaan, hubungan kerja harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan segala peraturan pelaksanaannya. Keadaan yang demikian kemudian yang dikenal sebagai lingkungan hubungan industrial, yang melibatkan tiga subyek utama, pemerintah, pekerja dan pelaku usaha.

Di dalam perusahaan, pelaku usaha diwajibkan membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit, yakni berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit tujuan dari dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, maka fungsi yang mengikutinya adalah Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh. (Tentang tata cara pembentukan LKS Bipartit, lebih lanjut dapat klik disini)

Adapun dalam menjalankan tujuan dan fungsi tersebut, maka Lembaga Kerja Bipartit memiliki tugas: melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial di perusahaan serta menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan. Pada konteks ketaatan peraturan, maka LKS Bipartit harus dibentuk di dalam perusahaan oleh pekerja dan pengusaha secara bersama-sama. Pengusaha dan wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dapat  mengadakan musyawarah untuk membentuk, menunjuk, dan menetapkan anggota LKS Bipartit di perusahaan.

 

Dilema Eksistensi

Ketaatan terhadap peraturan memang penting, namun benarkah kemudian akan memberikan dampak bagi kegiatan berusaha bagi pelaku usaha, perlu kemudian menjadi perhatian. Sebagai forum komunikasi, LKS Bipartit memang dapat menjadi wadah yang terlembaga secara baik. Akan tetapi, pada sisi lain, keberadaannya dapat dipertanyakan bahwa kontribusinya secara faktual sangat terbatas. Bagi perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang demokratis di perusahaan, ruang komunikasi antara pimpinan perusahaan dengan pekerja sangat terbuka, dan LKS  Bipartit tidak menjadi prioritas.

Pertanyaan yang paling mungkin diajukan adalah apakah dengan adanya LKS Bipartit, perusahaan mengalami kemajuan bisnis yang signifikan? Pembuktian tentang situasi ini, tidak mudah dan tidak sederhana. Wajar bilamana ada pertanyaan yang demikian karena LKS Bipartit tidak memberikan sumbangsih secara financial, namun malah menjadi beban bagi neraca dalam perusahaan. Jadi untuk apa kemudian LKS Bipartit dibentuk, kalau ternyata, sumbangan financial tidak mendukung aktivitas kegiatan usaha. Atau dalam bahasa yang lain: LKS Bipartit gak penting! Perusahaan sebagai entintas bisnis, dalam menggerakkan roda organisasinya terutama ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented). Hubungan antar manusia pun di perusahaan dilakukan adalah dengan maksud untuk mendapatkan hasil satu-satunya: untung finansial. Bahkan secara teori, satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah memberikan keuntungan bagi principal, oleh karena kepentingan principal membentuk perusahaan adalah untuk kesejahteraan bagi dirinya. LKS Bipartit didirikan tanpa tujuan selain hanya sebagai wadah komunikasi. Secara normatif memang penting. Diharuskan dibentuk (bagi perusahaan yang minimal memiliki 50 pekerja, lihat Pasal 106 UU No. 13 Tahun 2003), namun tanpa sanksi. Apa maksud UU Ketenagakerjaan?

LKS Bipartit bilamana dipandang secara hati-hati, lembaga ini merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Pada umumnya, LKS Bipartit dikelola oleh bagian SDM perusahaan, baik oleh general affair, human resource department, atau bagian lain yang mengelola manusia di perusahaan. Namun, kepentingan LKS Bipartit sebenarnya tidak sangat mendesak dengan prakondisi: perusahaan mampu mengembangkan keterbukaan komunikasi antar manusianya. Dengan prakondisi demikian, tidak menjadi penting ada LKS Bipartit atau tidak. Wadah komunikasi bisa dibentuk dengan apa saja, tapi tujuannya saja yang penting.

Lembaga ini menuntut adanya struktur dan capaian yang jelas. Dengan fungsi dan struktur organisasi sudah diatur di dalam Permenakertrans No. 32 Tahun 2008, maka ada kebutuhan untuk memenuhi ketentuan. Jadi, LKS Bipartit dalam hemat saya, dapat dibentuk atau tidak, bergantung pada kebutuhan perusahaan. Stabilitas perusahaan, baik secara neraca atau organisasinya, dapat menjadi pertimbangan untuk membentuk LKS Bipartit.

Jadi, LKS Bipartit: business oriented or obey the rule?

 

 

——

Tulisan ini merupakan murni pendapat pribadi penulis. Tulisan di atas dapat menjadi bahan diskusi. Bilamana pembaca kurang berkenan, diskusi atau tanggapan bisa disampaikan dengan mengisi kolom komentar atau contact di setyopamungkas@gmail.com. Terimakasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: