Setyo Pamungkas

Agama Siapa?

Posted in Uncategorized by Setyo on March 14, 2016

Masihkah Anda ingat pada masa-masa sekolah dahulu, di sekolah dasar kita diperkenalkan dengan ‘pendidikan moral pancasila’ atau sekarang umum disebut dengan istilah baru: ‘pendidikan kewarganegaraan’. Satu hal yang terus menerus ditekankan adalah tentang TOLERANSI. Sepertinya toleransi harus menjadi prinsip wajib yang yang harus dikuasai oleh warga negara Indonesia, sejak pertama kali mengenal pendidikan formal. Pengertian toleransi mudah ditemukan di berbagai sumber. Salah satunya dari Wikipedia yang menyatakan bahwa toleransi diartikan sebagai membiarkan orang lain berpendapat lain, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa kita ganggu ataupun intimidasi.

Sumber lain menyatakan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Sembarang tautan di media internet menyatakan banyak hal tentang toleransi. Namun perlu diingat bahwa gagasan mengenai toleransi sudah dikenalkan sejak jaman Socrates (399SM) dimana toleransi dinyatakan sebagai keharusan untuk melindungi kebebasan semua orang dalam menemukan kebenaran bagi diri mereka sendiri (Masduqi, 2013; 180).

Diperjelas, pada masa itu toleransi dapat diwujudkan bilamana ada dorongan pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, hati nurani, kebebasan berpikir, dan kebebasan berkeyakinan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaaan, yang juga merupakan kebajikan yang membuat perdamaian menjadi mungkin (Masduqi, 2013; 180). Jadi dalam pemikiran tersebut, ada simpulan sederhana: toleransi bukan melulu soal ‘agama’ saja. Cakupannya lebih luas. Toleransi dimunculkan sebagai gagasan untuk memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terutama pada hak-hak yang paling hakiki. Inilah yang kemudian disinggung oleh W.J.S Poerwadarminto dalam kamus yang ditulisnya yang menyatakan bahwa toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri (W.J.S Poerwadarminto, 1986; 22).

Toleransi adalah sikap aktif yang mengakui hak asasi manusia universal dan kebebasan fundamental orang lain. Selain itu, toleransi adalah tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralisme (termasuk pluralisme budaya), demokrasi, dan supremasi hukum. Toleransi melibatkan penolakan terhadap dogmatisme dan absolutisme. Toleransi juga berarti menerima kenyataan bahwa manusia secara alami beragam, dan karena itu seseorang tidak dapat dipaksakan mengikuti pandangan orang lain. Toleransi tidak berarti bersikap toleran terhadap ketidakadilan sosial (Masduqi, 2013; 180).

Menakar toleransi selalu berkaitan dengan kelas prinsip dan pendapat yang punya karakter sendiri-sendiri. Dasarnya adalah kebebasan berpikir, berpendapat, serta menyatakannya menurut caranya masing-masing (meskipun kadang kekerasan verbal dan non-verbal). Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri (H.M. Daud Ali, dkk., 1989; 80).

Toleransi + Agama

Negara Indonesia bukan negara ‘kemaren sore’ alias baru-baru aja mengenal toleransi antar warganya. Kebebasan sejak jaman awal merdeka, mengunci semua hal yang berbau penjajahan. Negara ini membangun perilaku moral-nya dengan menekankan satu norma dasar kenegaraan yang disebut Pancasila. Dasar yang sayang bila generasi-generasi penerus bangsa melupakannya.

Pancasila kemudian memperkenalkan apa yang disebut dengan mekanisme kehidupan beragama di Indonesia yang beraneka ragam ini. Tidak ada satu ideologi manapun yang menjadi keutamaan dibanding ideologi lainnya di Indonesia. Bahkan ideologi agama tidak mengalahkan prinsip dasar bernegara: Pancasila. Kata toleransi menjadi jembatan segala ideologi. Disamping kata itu, hidup pula apa yang disebut dengan kerukunan. Kontrak warga negara Indonesia dengan negaranya adalah melalui Pancasila, semua menghargai perbedaan, dan dijadikan sebagai senjata utama melawan ketidakadilan.

Di Indonesia sendiri, toleransi selalu dibarengi dengan paradigma kebebasan beragama. Hal ini wajar karena banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia membawa persoalan hubungan antar penganut agama. Pada mulanya persoalan timbul karena penyebaran agama (Syamsul Hadi, 2005; 1-2). Beragamnya agama yang dianut juga mendukung suatu pergerakan moral yang mengacu pada keinginan untuk memperluas ajaran agama (apapun agamanya) dan nilai-nilai agamis yang dikembangkan tidak hanya kepada umatnya secara eksklusif, namun juga sampai kepada warga non-umat dan umat lainnya. Inilah yang menyebabkan munculnya suatu upaya mengembalikan Pancasila sebagai pribadi negara yang menekankan pada: toleransi beragama.

Toleransi dan agama adalah dua konsep yang berbeda. Bilamana kemudian dipersatukan dalam istilah ‘toleransi agama’ atau ‘toleransi beragama’, maka akan menimbulkan suatu pemahaman bahwa ciri toleransi harus melekat pada kehidupan beragama. Alwi Shihab menunjukkan dua komitmen penting yang harus dipegang dalam berhubungan agama dengan agama lain, yaitu sikap toleransi dan sikap pluralisme. Toleransi agama dimungkinkan hidup pada suatu komunitas yang heterogen. Maka, kalau toleransi menunjuk pada sikap yang menghargai perbedaan, maka toleransi agama/beragama menunjuk juga pada penghargaan manusia atas perbedaan keyakinan agama. Agama/beragama dalam kerangka ini lebih luas makna katanya. Tidak berhenti pada agama dalam arti benda, tapi juga dikembangkan dalam arti sifatnya. Beragama dinyatakan dengan perilaku yang menyatakan dirinya memeluk agamanya, yakni dengan simbol tertentu, melaksanakan ibadah, bersekutu/berkumpul, aktif dalam kegiatan komunitas agamanya, dan lain sebagainya yang merujuk pada eksistensi atau identitas pemeluk agama.

Toleransi tidak mengenal subyek (manusia) dengan agama tertentu secara pasif saja, yakni kemauannya untuk dihargai, dikenal, dilindungi, dinilai, dan lain sebagainya. Secara aktif, toleransi juga dikembangkan dalam artian yang aktif, serupa dengan wujud tindakan yang memberikan penghargaan, mengenal, mengupayakan perlindungan, dan lain sebagainya, ketika diperhadapmukakan dengan eksistensi subyek lain yang memiliki agama yang berbeda. Sebagai warga negara yang mendasarkan pada Pancasila, nilai toleransi menjadi lebih besar dalam lingkungan yang beraneka ragam agama yang hidup di dalam masyarakat. Tidak bisa lagi toleransi dihidupkan dengan ego agama tertentu.

Beragama Tapi Toleran

Adalah sukar adanya ketika manusia menyatakan kebenaran (menurut ukuran agamanya) di dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti sekarang ini di Indonesia. Sukar ini mengandung arti bahwa masyarakat makin cerdas dan berwawasan untuk menilai suatu penyebaran agama (baik masif atau tidak), dinyatakan secara konvensional (metode harafiahnya menurut ajaran agamanya), yang dapat menyebabkan reaksi spontan. Masyarakat lebih responsif dan mampu mengukur secara nilai-nilai moral dalam kehidupan di lingkungan yang heterogen, sehingga dapat menilai suatu tindakan penyebaran agama oleh subyek/kelompok tertentu, layak atau tidak.

Identitas keagamaan tidak dengan mudah diterima di suatu lingkungan masyarakat dengan bermacam-macam penganut. Seringkali justru yang digunakan adalah metode ‘silent mode’ atau secara tersirat saja melakukan aktifitas keagamaan, tanpa menggunakan simbolisasi yang nyata dan kuat. Hal ini diupayakan sebagai cara agar masyarakat dengan kebanyakan generasi muda yang memiliki sikap yang jauh lebih toleran di kehidupan bernegara dewasa ini. Berbeda dengan masa lalu yang penuh batasan, agama dan kehidupan beragama memang penting dan harus dilindungi, namun tidak lagi dengan mudah memberikan pengaruh kuat dalam pemikiran-pemikiran yang ekstrim yang menyebabkan gangguan kenyamanan. Kenyataannya memang ada beberapa peristiwa dimana agama dijadikan ukuran pembelaan dengan kekerasan, tapi tidak akan pernah mampu mengalahkan sisi humanitas yang dimiliki generasi baru.

Agama tidak lagi menjadi sumber perbedaan, namun justru menjadi titik awal menilai suatu kehidupan yang dipenuhi rasa kemanusiaan. Seseorang beragama tidak lagi menjadi hal yang wajib diagungkan, namun bagaimana seseorang beragama itu mampu menjadi umat yang taat nilai tanpa terkendala ancaman. Keyakinan bahwa nilai-nilai agama adalah untuk memerdekakan manusia dari ancaman, diterima secara lugas dan dikembangkan sebagai sisi humanis seseorang yang beragama. Kita tidak lagi terkurung pada konsepsi yang egois.

Wujud nyata dari toleransi adalah kerukunan. Baik kerukunan umat, maupun kerukunan manusia dalam arti seluas-luasnya. Bahwa melaksanakan kewajiban agama menunjukkan kehadiran perlindungan dari masyarakat lain yang berbeda dalam hal kebebasan beribadah. Jadi masyarakatlah yang seharusnya dapat menjadi wujud perilaku antar umat yang humanis dan menghargai perbedaan.

Jika pertanyaannya adalah ‘Anda beragama apa?’, maka ini sudah terdengar kuno dalam konsep toleransi. Di masa sekarang justru yang dinyatakan adalah ‘agama milik siapa?’ atau ‘agama siapa?’ sebagai penjelasan kalau masyarakat seharusnya sudah tidak lagi di batas-batas moral yang sempit. Agama sudah bukan lagi milik penganutnya saja. Namun, agama adalah bagian dari kekayaan masyarakat yang modern dan penuh nilai.

Ukuran moral beragama yang dijadikan panutan, tidak hanya diperoleh dari agama tertentu saja. Akan tetapi, ragam agama dan pemikirannya, memberikan sumbangan yang positif bagi pemaknaan terhadap karya manusia yang dikembangkan secara terus menerus oleh komunitas masyarakat yang heterogen. Kerukunan hanya berada pada pandangan yang kasat mata, tapi moralitas manusianya lebih kuat terwujud dalam perilaku sehari-hari yang menghargai dan melindungi perbedaan agama dan keyakinan.

Agama bukan milik saya atau Anda semata, tapi agama adalah harta kuat masyarakat Pancasila. Beragama tanpa kekerasan.

 

———–

  1. W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
  2. Masduqi, Irwan. Ketika Nonmuslim Membaca Al-Quran. Bentang Pustaka; Jakarta, 2013.
  3. H.M. Daud Ali, dkk., Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.
  4. Syamsul Hadi, Abdurrahman Wahid: Pemikir Tentang Kerukunan Umat Beragama, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: