Setyo Pamungkas

Upah Minimum Tahun 2017 di Jawa Tengah

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on December 13, 2016
Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, Senin (21/11) sore, resmi menetapkan besaran UMK 2017 untuk 35 kabupaten/ kota yang berlaku per 1 Januari 2017. Keputusan besaran kenaikan UMK tersebut diterbitkan melalui SK No.560/50 Tahun 2016. (sumber: klik gambar)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada tanggal 21 November telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk tahun 2017, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penetapan upah minimum ini kembali membuka diskusi mengenai hak dasar pekerja: upah. Pentingnya penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur, tidak semata-mata perintah regulasi, namun juga sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan paling minimal bagi pekerja.

Penetapan upah minimum selalu bersinggungan dengan decent wage atau ‘upah layak’, yang di Indonesia ini, parameter ‘layak’ sangat relatif. Ukuran kelayakan ini bukan hanya dipersoalkan pada regulasinya saja, tapi juga ukuran-ukuran yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sama di daerah yang lain, di Jawa Tengah, penetapan upah minimum juga menimbulkan respon beragam. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum, namun adalah kewajiban Gubernur juga untuk memperhatikan saran dan pertimbangan serta rekomendasi dari pihak lain, yakni Dewan Pengupahan. Menetapkan upah minimum tidak serta merta sebesar atau setara dengan nilai KHL yang menjadi dasar penentuan besar upah (serta mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi).

Kewenangan Gubernur ini dilandaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang peraturan pemerintah ini tidak lepas dari pro dan kontra. Ada kaum yang tidak setuju dan ada pula kaum yang setuju. Kewenangan Gubernur ini berbeda karena adanya tata cara perhitungan yang diajukan sebagai bentuk kepastian dalam mengukur besaran upah. Rumus perhitungan itu menjadi pola baru bagi pemerintah untuk menetapkan upah minimum, sekaligus patokan dasar bagi pengusaha dan pekerja untuk melihat seberapa (prediksi) besaran upah minimum yang akan datang.

Kelayakan upah minimum sebagai bagian hak dasar pekerja, dihadapkan pada konsistensi pelaksanaan undang-undang dan realita kehidupan yang dianggap layak (atau bahkan sejahtera) pekerja. Konsep kelayakan upah ini mencerminkan adanya dilema antara kesejahteraan yang dimaksud dalam regulasi dan kesejahteraan faktual. Sebagai negara pemangku kepentingan kesejahteraan, Indonesia belum memprioritaskan bidang ketenagakerjaannya pada titik sejahtera yang dinginkan pekerja. Hal ini sebenarnya harus dimaklumi dengan alasan bahwa Indonesia tidak hanya berhenti di pulau Jawa dan sekitarnya.

Keberagaman lingkungan sosial tidak mampu diakomodasi dalam bentuk regulasi yang memadai bagi semua kepentingan pengupahan di Indonesia. Pierre Laliberté (Pierre Laliberté; 2012) menyatakan bahwa“At the policy level, the issue of the minimum wage remains deeply controversial as it introduces moral considerations as to what constitutes minimal and fair compensation in a given economy and the role of minimum wage in ensuring that people earn enough through their labour to afford to sustain themselves and their families. Yet this entry of “morality” in a discipline that prides that sees itself as scientific and positivistic is always bound to be contentious especially if it goes against the “law of gravity” of neoclassical economics: a rise in price (wages) must necessarily result in a drop in demand.”

Gubernur Jawa Tengah juga berada pada situasi yang dilematis dalam menetapkan upah minimum bagi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Situasi ini menimbulkan inovasi baginya untuk secara tidak langsung menggunakan diskresinya untuk menetapkan upah minimum. Patokan dasarnya adalah untuk memberikan kelayakan bagi pekerja maka Gubernur menetapkan UMK dengan harus 100% nilai kebutuhan hidup layak.

Lalu bagaimana dengan respon masyarakat pekerja dan pengusaha di Jawa Tengah ini? Inilah yang menarik ditunggu. Pengusaha di Jawa Tengah memiliki kesempatan untuk mengkoreksi kebijakan pembayaran upah di perusahaannya dengan mempertimbangkan kebijakan penetapan upah minimum untuk tahun 2017. Bilamana tidak mampu, maka dapat melakukan penangguhan pembayaran upah minimum.

Yang perlu diingat adalah bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 0 s.d 1 tahun saja. Jadi persoalan tidak mampu membayar menjadi penting tapi masih kalah penting dari persoalan: apakah upah minimum yang sudah ditetapkan untuk tahun 2017 di Jawa Tengah sudah layak dan menyejahterakan pekerja?


Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis. Silakan bagi pembaca yang hendak berdiskusi, kontak via email setyopamungkas@gmail.com.

Bilamana pembaca menginginkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/50 tentang Upah Minimum Pada 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dipersilakan kontak email tersebut di atas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: