Setyo Pamungkas

Masalah Hubungan Kerja Flexible Workers

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on January 15, 2018

Era baru teknologi berbarengan dengan penetrasi ekonomi global, menyebabkan suatu kondisi dunia kerja masuk pada kerangka yang baru pula: tak terbatas. Investasi di bidang teknologi menunjukkan bahwa pasar tidak hanya dijangkiti virus kemudahan teknologi namun juga perubahan mekanisme hubungan kerja. Akses pasar didukung dengang fleksibilitas tenaga kerja atau pasar tenaga kerja yang fleksibel (labour flexibility market). Tenaga kerja model ini menerapkan suatu konsekuensi logis dari berkembangnya teknologi, yakni kebebasan menentukan hubungan kerja.

(more…)

Advertisements

Upah Minimum 2018

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on January 8, 2018

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Upah Minimum yang ditetapkan Gubernur untuk tahun 2018, sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, mengalami sedikit stagnasi kebijakan. Bukan pada variasi model kebijakan yang ditetapkan seperti masa sebelum adanya PP tersebut. Gubernur sekarang menetapkan upah berada pada lingkup regulasi yang ketat dan sudah diberikan formula upah minimum yang menjadi faktor utama.  (more…)

Putting Out System

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on August 14, 2017

Putting out system bukanlah hal baru yang dikenal dalam pelaksanaan produksi. Putting out system digunakan sebagai metode yang efektif untuk memudahkan pengusaha (dalam lintas produksinya) untuk menyederhanakan proses produksi, yakni mengurangi beban/cost yang terlalu banyak. Pelaksanaan proses produksi di perusahaan, menempatkan pengusaha untuk kreatif dalam mengembangkan potensi bisnisnya tanpa menanggung beban berlebih. Beban tersebut salah satunya yang sangat signifikan dalam alur proses produksi, adalah biaya upah/gaji bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja. Putting out system sebagai metode, yang merupakan bentuk sub-kontrak komersial maupun industrial. (more…)

Upah Minimum Tahun 2017 di Jawa Tengah

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on December 13, 2016
Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, Senin (21/11) sore, resmi menetapkan besaran UMK 2017 untuk 35 kabupaten/ kota yang berlaku per 1 Januari 2017. Keputusan besaran kenaikan UMK tersebut diterbitkan melalui SK No.560/50 Tahun 2016. (sumber: klik gambar)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada tanggal 21 November telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk tahun 2017, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penetapan upah minimum ini kembali membuka diskusi mengenai hak dasar pekerja: upah. Pentingnya penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur, tidak semata-mata perintah regulasi, namun juga sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan paling minimal bagi pekerja. (more…)