Setyo Pamungkas

Putting Out System

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on August 14, 2017

Putting out system bukanlah hal baru yang dikenal dalam pelaksanaan produksi. Putting out system digunakan sebagai metode yang efektif untuk memudahkan pengusaha (dalam lintas produksinya) untuk menyederhanakan proses produksi, yakni mengurangi beban/cost yang terlalu banyak. Pelaksanaan proses produksi di perusahaan, menempatkan pengusaha untuk kreatif dalam mengembangkan potensi bisnisnya tanpa menanggung beban berlebih. Beban tersebut salah satunya yang sangat signifikan dalam alur proses produksi, adalah biaya upah/gaji bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja. Putting out system sebagai metode, yang merupakan bentuk sub-kontrak komersial maupun industrial. (more…)

Advertisements

Upah Minimum Tahun 2017 di Jawa Tengah

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on December 13, 2016
Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, Senin (21/11) sore, resmi menetapkan besaran UMK 2017 untuk 35 kabupaten/ kota yang berlaku per 1 Januari 2017. Keputusan besaran kenaikan UMK tersebut diterbitkan melalui SK No.560/50 Tahun 2016. (sumber: klik gambar)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada tanggal 21 November telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk tahun 2017, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penetapan upah minimum ini kembali membuka diskusi mengenai hak dasar pekerja: upah. Pentingnya penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur, tidak semata-mata perintah regulasi, namun juga sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan paling minimal bagi pekerja. (more…)

LKS Bipartit: Business Oriented or Obey The Rule?

Posted in Ketenagakerjaan by Setyo on July 24, 2014

Sebagai entitas bisnis, perusahaan membangun struktur kelembagaannya sendiri berdasar kemauan dan insting para principal-nya. Struktur ini dimaksudkan sebagai perwujudan sebuah sistem yang ditujukan untuk orientasi bisnis itu sendiri. Kegiatan usaha yang dilembagakan, mengarah pada dua pembedaan kepentingan, yakni kepentingan usaha dan kepentingan lain yang mendukung aktivitas berusaha tersebut. Kepentingan usaha menyebabkan adanya pembentukan struktur dalam bisnis yang dimaksudkan sebagai bentuk riil kegiatan usaha. (more…)

me-Rekonstruksi Jenjang Organisasi Pekerja/Buruh [Bag. 3]

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on September 4, 2013
Pantai Natsepa - Ambon

Pantai Natsepa – Ambon

Implementasi Penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia [BAG 3]

Klik [BAG 1] – Klik [BAG 2]Klik [BAG 3]

——- bag. 3

Pasal 23 UU No. 21/2000 merupakan ketentuan bahwa pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Adapun pengurus yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengurus dari serikat pekerja (yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan). Perintah pasal ini juga menunjuk kepada serikat pekerja/serikat buruh yang harus diketahui keberadaannya oleh mitra kerjanya, melalui pemberitahuan. Dalam makna yang sempit, mitra kerja adalah pengusaha. Sedangkan dalam maknanya yang luas, mitra kerja serikat pekerja bisa merupakan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan keberadaan serikat pekerja tersebut. Hal ini juga tidak mengindarkan tentang adanya persoalan mengenai ‘pencatatan’ dan ‘pemberitahuan’ serikat pekerja/serikat buruh. (more…)