Setyo Pamungkas

Netralitas Media, Pentingkah?

Posted in Mahasiswa, Penyiaran (Broadcasting) by Setyo on June 17, 2009

*Sebagai Usulan Pembentukan Ombudsman di Scientiarum

Sebagai bagian dari anggota masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penyebaran informasi melalui berbagai saluran media, saya memandang bahwa media ternyata ada dalam suatu posisi yang strategis. Artinya bahwa; secara sengaja maupun tidak sengaja, media menjadi bagian dalam perkembangan kehidupan dalam masyarakat.

Perkembangan media di Indonesia, sangat pesat, maju, dan menyentuh segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Perkembangan ini dirasakan dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi pada decade terakhir. Sarana media juga semakin beragam. Dulu kita hanya mengenal radio dan televisi, sekarang sudah ada internet dan saluran lain yang semakin mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, dalam tulisan ini saya ingin menyatakan bahwa perkembangan media perlu memperhatikan ‘perilaku dewasa’-nya, terutama dalam hal netralitas sebagai bentuk tanggung jawab pengelola media terhadap publik. Tulisan ini juga tidak bertujuan untuk memarjinalisasikan pihak-pihak tertentu, tapi lebih kepada saran dan kritik untuk membangun media massa yang dewasa dan bertanggung jawab.

Media Massa
Media massa (mass media) oleh Dennis McQuail terdiri dari dua kata, yakni “media” dan “massa” yang mana pengertiannya lebih kepada pemahaman arti kata dalam masyarakat, bukan dari sisi etimologis, karena pengertian media dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial politik, dan persepsi masyarakat terhadap media (Dennis McQuail, 2000; 10).
Kata media juga lebih dekat dengan ‘medium’ yang mengindikasikan bahwa media bergerak pada tataran menengah, sehingga menjadi penengah dari dua sisi yang berbeda. Sementara itu massa (dalam kerangka media massa) terkait erat dengan keberadaan publik. Hal ini berarti massa tidak dapat diartikan secara negatif atau positif. Massa dalam pengertian ini adalah sesuatu yang tidak menunjuk pada personal, namun selalu berhubungan dengan orang banyak.
Sehingga dengan demikian, kata ‘media massa’ dalam pemikiran saya bermaksud untuk menunjuk pada keberadaan saluran yang independen (netral) yang memiliki hubungan dengan publik, serta tidak memiliki kecenderungan tertentu, kecuali pada kepentingan penyampaian informasi yang bebas dan bertanggung jawab.

Netralitas bagi Media Massa
Kedewasaan pers, dapat dilihat juga dalam perilaku media massa yang memberikan informasi tanpa memihak atau dengan kata lain sikapnya yang netral sebagai penengah. Media massa adalah pemberi pesan bagi masyarakat yang berujung pada pembentukan opini di lingkungan masyarakat. Pesan-pesan itu disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran.
Netralitas ini urgent, mengingat bahwa masyarakat penerima informasi memiliki persepsi sendiri dalam menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh media massa. Penyampaian informasi yang tidak condong pada kepentingan tertentu, intervensi pihak-pihak, maupun konsekuensi logis dari stakeholder. Jadi pengelola media massa harus menahan diri untuk tidak memberikan pendapatnya pada berita atau informasi tertentu, kecuali dikonstruksikan dalam bagian yang diperuntukkan khusus bagi pengelola media. Inilah yang dalam surat kabar sering kita kenal dengan istilah Tajuk Rencana.
Namun dalam perkembangannya dewasa ini, yakni dengan adanya internet, makin banyaknya situs portal berita, membuka ruang bagi pengelola media untuk tidak membatasi diri memberikan komentar, pendapat dan pandangannya dalam pemberitaan tertentu. Bahkan terkesan pengelola media memprovokasi masyarakat melalui komentar-komentarnya, demi tujuan agar banyak pengguna internet yang berkunjung ke situs yang bersangkutan. Terasa ironis, karena salah satu fungsi media adalah pendidikan sebagai wujud tanggung jawab pers.

Bagi saya, media massa selalu ideal. Hanya saja, yang mengelola seringkali menggunakan media semata-mata demi kepentingan profit (tidak terbatas pada modal, tapi juga popularitas). Di beberapa situs (blog, portal berita, dan lain sebagainya) yang memberikan ruang untuk publik berkomentar, kadangkala justru pengelola media yang memprovokasi, menyindir, atau memberikan pembelaan pada pihak-pihak tertentu dalam informasi berita yang dimuat. Akibatnya, aktualitas, akurasi, dan kredibilitas pantas dipertanyakan.

Di Kampus UKSW, Scientiarum memiliki peranan sebagai sarana media massa, yakni melalui web dan Koran kampus. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah saluran ini (baca: Scientiarum) dikelola dengan baik?

Perlu Ombudsman Pers
Scientiarum sebagai sarana komunikasi massa, yang mana kalangan akademisi lebih banyak terlibat, seharusnya dapat mendidik sasarannya agar berkembang lebih baik. Pemberitaan yang diteruskan kepada penerima informasi (terutama kalangan mahasiswa) tidak dimuati dengan sisi negatif pengelola media. Meskipun beritanya baik dalam ukuran pemberitaan yang tidak berpihak, namun komentar (terutama dari redaksi) seharusnya bersifat memberikan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan pembaca, bukan berinisiatif untuk menaikkan rekor pengunjung situs.

Hal ini berarti bahwa Scientirum bukanlah tujuan, tapi Scientiarum adalah alat untuk mendidik civitas akademika di UKSW khususnya, dan publik yang terkait maupun tidak terkait secara langsung dengan eksistensi Scientiarum, terutama dalam kebebasan dan kemerdekaan pers dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa perlu dibentuk Lembaga Ombudsman di Scientiarum sebagai institusi yang mengawasi penyelenggaraan media yang taat pada etika jurnalistik, norma sosial, dan aturan hukum mengenai media.

Pengelola Scientiarum yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa perlu diberikan pengetahuan mengenai profesionalitas media dan etika jurnalistik. Saya menekankan hal ini karena secara intelektual mahasiswa belum mencapai pada tingkat intelektualitas tertentu yang dibutuhkan oleh media yang profesional. Belajar dan berlatih menjadi penting, terutama untuk mengontrol emosi, egoisitas pencari berita, dan kepentingan pribadi. Ombudsman perlu untuk menjaga profesionalitas Scientiarum di lingkungan akademisi UKSW. Ombudsman dapat meningkatkan kredibilitas Scientiarum dikarenakan dapat memberikan pengawasan terhadap produk pers yang dikeluarkan, mengakomodir reaksi publik atas produk tersebut, sekaligus juga sebagai sarana yang ampuh untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas Scientiarum.

Kepercayaan publik salah satunya tergantung pada netralitas Scientiarum (redaksi) dalam memberikan informasi atau berita, terutama yang dikelola secara tepat. Untuk menjaga sifat netralitas itu, bagi saya diperlukan ombudsman pers.

Bukan cuma pengelola Scientiarum saja yang membentuknya, akan tetapi juga kita, kami para penikmat informasi dari Scientiarum yang ikut membentuknya.
Beranikah Anda?

Tagged with: , ,

Clinical Legal Education[1]

Posted in Mahasiswa, Pendidikan (Education) by Setyo on March 14, 2009

Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Teori, dan Praktek

Calon Penegak Hukum Di FH-UKSW

Setyo Pamungkas[2]

I. Pendahuluan

Menggagas dan mengembangkan studi mengenai legal practice di Fakultas Hukum merupakan salah satu upaya kami memenuhi kebutuhan akan kemampuan diri sendiri di bidang hukum, yang belum tentu dapat terakomodir dalam kegiatan belajar mengajar yang tradisional. Dengan berlandaskan pada hal tersebut maka kami membentuk dan berusaha mengembangkan Komunitas Studi Peradilan Semu di FH UKSW. Bukan hanya sekedar menjawab tantangan perkembangan kompetisi peradilan semu regional, nasional, dan internasional, akan tetapi juga pada pemahaman bahwa apa yang kami dapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan di FH UKSW masih jauh dari pemenuhan kebutuhan mengenai kemampuan sebagai calon penegak hukum yang professional.

Selama kami merintis dan berupaya mengembangkan studi mengenai peradilan semu ini, kami mendapat pengalaman berharga yang kemungkinan besar belum dapat kami peroleh selama belajar dalam mata kuliah – mata kuliah yang ada di FH-UKSW. Bukan bermaksud untuk mendiskreditkan keberadaan kurikulum dan staf pengajar serta situasi kondisi pembelajaran hukum di FH-UKSW, tetapi lebih kepada kesadaran kami bahwa ada sesuatu yang kurang yang berdampak pada tingkat persaingan kualitas mahasiswa FH (baca: undergraduate students) maupun lulusan FH-UKSW. Apalagi bila diperbandingkan dengan mahasiswa – mahasiswa fakultas hukum lainnya di Indonesia. Sungguh berbeda dan sangat jauh tertinggal.

Kebanggaan masa lalu, yakni mengenai nama besar UKSW dan Fakultas Hukum bagi kami sekarang hanya dapat “ditampilkan” di ruang intern UKSW saja. Mengapa? tentu saja karena kemampuan kami sebagai mahasiswa FH tidak dapat disaingi oleh fakultas lain di UKSW. Lalu bagaimana kaitannya dengan creative minority yang notabene adalah tolok ukur profil lulusan UKSW? Sudah saatnya kami merubah paradigma tersebut.

Selama mengikuti dan mencari tahu mengenai studi peradilan semu, baik melalui keikutsertaan perdana kami pada National Moot Court Competition 2007 Piala Prof. Sudarto, dan kompetisi – kompetisi lainnya (misalnya di Unpad, UII, UGM), terbentuk pendapat bahwa FH-UKSW seharusnya menjawab perkembangan studi peradilan semu tersebut. Kalaupun bukan dengan respon yang tiba – tiba oleh pihak Pimpinan Fakultas, maka kami, mahasiswa, yang memulai berusaha mencari cara menjawabnya.[3] Hal inilah yang membuat mahasiswa seakan –akan bekerja sendiri tanpa pernah mendapat kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai teori dan praktek penegak hukum pada masa awal pembentukan komunitas studi.

Oleh karena itu, sudah saatnya bagi fakultas hukum, tidak terbatas pada ruang lingkup mahasiswa maupun staf pengajar, akan tetapi segenap civitas akademika FH-UKSW untuk secara bersama-sama membuka kemungkinan – kemungkinan pengembangan studi peradilan semu di UKSW, yang tidak terbatas pada teori, dan praktek saja, akan tetapi juga mengenai pembentukan kesadaran calon penegak hukum yang memiliki kualitas untuk bersaing. Dalam rangka hal tersebut, maka kami bermaksud untuk mengusulkan adanya materi – materi yang lebih dalam kurikulum FH-UKSW untuk mendukung hal tersebut, misalnya seperti clinical legal education yang sekarang ini sedang tren dan diadopsi oleh berbagai fakultas – fakultas hukum di Indonesia.

II. Clinical Legal Education

Selama mengenal dan menambah pengetahuan mengenai studi peradilan semu, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dicermati dalam pengembangan profesi penegak hukum di Indonesia. Pengembangan legal practice tidak difokuskan pada proses pemebelajaran setelah lulus dari fakultas hukum, akan tetapi secara dini selama masih menjadi mahasiswa, pembelajaran tersebut ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan kemampuan praktek penegak hukum.

Di Universitas Indonesia misalnya, peradilan semu berikut dengan segala hal yang terkait padanya merupakan bagian yang memiliki prestige dan bahkan memiliki prestasi yang luar biasa.[4] Kebanggaan dan prestasi tersebut tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses – proses persiapan yang baik dan tepat sasaran. Hal ini didapat juga setelah beberapa dekade yang lalu FH-UI telah mengadopsi dengan baik clinical legal education dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajarnya.

Clinical legal education merupakan tataran praktis dalam mempelajari dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam satu program yang terstruktur dan menjadi bagian yang integral dengan fakultas hukum. Philip Plowden mengasumsikan clinical legal education sebagai teaching law through exposure to real clients and their problems.[5] Dan bahkan olehnya, clinical legal education, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fakultas hukum dan wajib untuk dikembangkan dalam kurikulum pengajaran. Dengan demikian clinical legal education adalah sarana terpenting untuk membahani dan membiasakan mahasiswa dalam atmosfir pelaksanaan sistem hukum di Indonesia. Bagi saya clinical legal education adalah bentuk pembelajaran hukum baik secara teoritis yang kemudian diperdalam dalam praktek, maupun belajar hukum secara menyeluruh dan mendalam mengenai kenyataan praktek penegak hukum.

Secara estimologis clinical berarti klinis yang merupakan kata sifat untuk ilmu pengetahuan. Kemudian legal yang berarti hukum dan education yaitu pendidikan. Dengan demikian bila disatukan akan dapat didefinisikan sebagai ‘pendidikan mengenai ilmu pengetahuan hukum’. Jadi jelaslah bahwa dalam konteks yang demikian, hukum menjadi fokus dalam suatu pembelajaran.

Clinical legal education memiliki cakupan yang mendalam mengenai studi tentang hukum, yakni :

· a full law centre casework and representation model

· advice only model

· referral service

· representation only service

· placement service

· Street Law and other community projects

· simulated clinical activity

III. Metode Pendekatan

Mengadopsi dan mengembangkan konsep Clinical legal education tidak mudah dilakukan. Konsep ini tidak semata – mata hanya berada pada tataran teoritis yang dimasukkan dalam kurikulum, akan tetapi bagaimana mempraktekkannya dalam proses belajar mengajar yang tepat sasaran. Clinical legal education memberikan gambaran mengenai upaya – upaya transfer knowledge antara pengajar dan mahasiswa tanpa menimbulkan manipulasi (bersifat das sollen saja), dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk menghadapi dan terbiasa dengan kasus – kasus hukum pada kenyataannya nanti. Paling tidak diperlukan pendekatan pembelajaran yang baik dan dapat diterima oleh mahasiswa.

Peran aktif staf pengajar di dalam kelas mutlak hanya untuk merangsang kepekaan dan menimbulkan kreativitas mahasiswa yang diajarkannya. Pendekatan tersebut misalnya dengan cara:

1. Pengenalan Praktek Hukum

Perlu disadari oleh staf pengajar bahwa yang diajarnya adalah mahasiswa, bukan orang yang sedianya akan menjadi penegak hukum setelah lulus. Maksudnya adalah yang diajar adalah orang yang sedang belajar sehingga memerlukan pendampingan dan serta diberikan pengetahuan praktek. Beberapa hal yang perlu dipahami adalah :

Pemberian teori-teori hukum di dalam kelas dibarengi pelaksanaan legal practice dengan menghadapi kasus – kasus sesungguhnya;

Realitas hukum dan bagaimana mahasiswa dapat membentuk pendapat hukum yang berdasar pada prinsip – prinsip hukum;

Legal drafting dan kegunaannya yang tidak terbatas pada sekedar membuat akan tetapi menganalisis kasus dan menuangkannya;

Peningkatan pengetahuan dan pengalaman praktek – praktek bagaimana hukum dan penegak hukum di dunia nyata.

2. Keterbukaan dan perubahan paradigma pembelajaran

Tanpa bermaksud menggurui, staf pengajar dan/atau yang ahli hukum seharusnya memiliki keterbukaan dan siap untuk menerima keadaan masa kini dimana mahasiswa dengan kemampuannya masing – masing memiliki kreativitas dan semakin kritis, sehingga staf pengajar dan/atau yang ahli hukum memberikan kesempatan mahasiswa untuk tahu lebih dalam dengan cara :

Membagi pengalaman – pengalaman hukum, baik yang bersifat positif atau yang negative dengan mengesampingkan keberadaan etika dengan kepentingan akdemis;

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyangkal dan tidak sependapat dengan fakta – fakta yuridis akan tetapi tetap berpijak pada sumber – sumber hukum;

Pemahaman akan hak – hak untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam studi tentang praktek hukum di dalam kurikulum yang terstruktur.

Pendekatan – pendekatan tersebut hendaknya juga dibarengi dengan penilaian tentang sampai sejauh mana pengajar dan yang diajar mampu menerapkannya, tingkat keberhasilan mahasiswa dapat menyerap dan memahami apa yang diberikan. Dalam menerapkan metode pendekatan seperti yang telah diuraikan di atas, paling tidak evaluasi dapat diketahui dengan melihat 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Semangat dan komitmen

Mahasiswa bersama – sama dengan staf pengajar dan/atau orang yang ahli, di dalam kelas dapat melihat dan mencermati bagaimana situasi dan kondisi yang terbangun dalam kegiatan belajar dan mengajar tersebut. Tingkat keseriusan mahasiswa yang dalam hal ini sebagai subyek yang diharapkan dapat berperan lebih aktif dinilai dari :

Tingkat kemampuannya mencermati dan memahami kasus – kasus yang diberikan dan dipraktekkan;

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam menganalisis dan menampilkannya sebagai suatu bentuk presentasi hukum yang mencerminkan penyerapan ilmu pengetahuan yang memadai;

Relevansi pengetahuan hukum yang tidak hanya sekedar pada legal practice saja, tetapi juga pada ketepatan ilmu hukum yang diterapkan dalam praktek;

Keaktifan dan kreativitas mahasiswa di dalam kelas dan di luar kelas, terutama yang berkaitan dengan studi hukum.

2. Gambaran Praktek

Yakni bagaimana ahli hukum menularkan pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa dan sampai sejauh mana mahasiswa dibiasakan dalam atmosfir sistem hukum yang ada dengan :

Mahasiswa mempraktekkan apa yang telah diberikan kepadanya (misalnya mahasiswa diikutsertakan dalam pendampingan penyelesaian kasus yang nyata);

Peluang mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan dirinya sendiri secara aktif dalam proses penegakan hukum;

Membahani dan tidak ketinggalan jaman dalam perkembangan produk – produk hukum.

3. Pengetahuan tentang etika dan profesi hukum

Mahasiswa yang belajar dan menggunakan hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam kehidupannya, hendaknya juga memiliki perilaku yang sesuai dengan etika penegak hukum yang baik. Kebiasaan – kebiasaan penegak hukum dan penegakan hukum dalam praktek baik langsung maupun tidak langsung diberikan dan ditanamkan secara dini, sehingga mahasiswa dapat dinilai apakah mereka sudah memiliki kapabilitas dan moralitas orang yang mengerti hukum.

Profesionalitas seorang penegak hukum dilihat dari perilaku mahasiswa yang sedang belajar dan berusaha menggali kemapuannya di dalam studi. Tanggung jawab hukum juga dinilai sebagai salah satu indikator sampai sejauh mana mahasiswa dibentuk dan dididik sebagai ahli.

IV. Kurikulum Praktek

Pemahaman akan pendidikan hukum berorientasi pada profesionalitas setelah lulus, bagi sebagian mahasiswa disadari arti pentingnya, sehingga beberapa diantaranya mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya melalui keikutsertaannya dalam kegiatan – kegiatan yang dapat mendukung profesi penegak hukum di masa depan. Dengan demikian kalaupun benar asumsi bahwa pendidikan hukum di FH-UKSW adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka pasar yang sangat membutuhkan orang – orang yang ahli di hukum adalah yang berhubungan dengan peradilan, mejadi hakim, jaksa atau advokat, dan menjadi bagian hukum pada perusahaan atau menjadi pegawai pemerintah. Hal yang harus segera dilakukan agar lulusan fakultas hukum siap pakai adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan hukum. Perubahan ditujukan agar para lulusan tidak sekedar memahami teori tetapi juga menguasai ketrampilan hukum, sehingga pendidikan hukum akademis dan profesi tidak disatukan dalam satu kurikulum.

Namun meskipun tidak disatukan dalam kurikulum, akan tetapi dapat diakomodir dengan kehadiran Laboratorium Hukum. Adapun tugas Laboratorium Hukum ini seperti dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (secara khusus dan tersendiri), dan (b) membina (para dosen) menggunakan pendekatan-terapan melalui penyediaan bahan untuk dosen, maupun memacu para dosen untuk menggunakan bahan dari studi kasus, peraturan.[6] Dengan demikian selain dengan kegiatan Fakultas yang memberikan kesempatan magang (dimana di FH-UKSW tidak diselenggarakan lagi secara konvensional), maka untuk kepentingan Mahasiswa, yang juga harus dilakukan adalah membahas dan meninjau kembali kurikulum secara terus menerus dan disesuaikan dengan kebutuhan riil dalam masyarakat dan perkembangan kebutuhan praktis masyarakat, sehingga dengan hal tersebut kekurang-pekaan Fakultas Hukum dalam menjawab kebutuhan pasar, maupun tingkat persaingan anatar fakultas hukum di Indonesia. Pembahasan yang terus menerus atas kurikulum bukan hanya dilakukan oleh kalangan staff pengajar, tetapi juga melibatkan para peneliti dan praktisi, baik sebagai alumni atau sebagai ahli.

Pembahasan mengenai kurikulum di FH-UKSW sebaiknya bukan hanya membahas mengenai apa yang mesti diajarkan atau apa yang mesti diberikan kepada mahasiswa, akan tetapi juga mengenai apa yang yang benar – benar dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka pendekatan klinis hukum adalah hal yang paling tepat untuk dibahas dan dilaksanakan di FH-UKSW sekarang ini. Prof. Mochtar Kusumatmadja, menyampaikan bahwa:

“..pendidikan klinis yang direncanakan dengan baik tidak hanya mengajarkan keteramplan teknis, melainkan juga harus menghadapakan mahasiswa-mahasiswa pada keadaan-keadaan yang akan dijumpainya dalam masyarakat kelak dan juga harus menambahkan suatu kebiasaan atau sikap terhadap suatu masalah yang dapat disebut suatu problem solving attitude[7]

Dengan keterbatasan kami, mahasiswa, maka di dalam komunitas studi peradilan semu yang sedang berjalan saat ini, kami berupaya menghadirkan suasana kurikulum praktek di bidang hukum yang belum kami dapatkan dalam matakuliah – matakuliah yang ada di FH-UKSW, maupun pengembangannya. Adapun program yang sedang kami upayakan dapat dilihat dalam bagan berikut.[8]

Materi

Muatan

Active learners

Active Students

Konkrit

Pengetahuan hukum

Teori – teori hukum, Kasus – kasus hukum, dan Etika dan tanggung jawab profesi

Pengajar sebagai fasilitator yang merintis sistem pembelajaran yang aktif dan merangsang keaktifan mahasiswa di dalam dan di luar kelas

Ikut Ceramah, diskusi, kegiatan kuliah, ikut serta dalam seminar-seminar hukum, aktif dalam kegiatan-kegiatan fakultas terutama yang berorientasi studi akademis

Seminar

Kuliah

Diskusi

Praktek Hukum

(legislative)

Teknik pembuatan perundang-undangan

Aktif kuliah PLKH

Mencermati RUU-RUU dan pembahasan serta pekembangannya di Indonesia

Kuliah

Membuat UU

Praktek hukum

(Advokat)

Surat Kuasa

Pembelaan

Surat Gugatan

Memori Banding

Kontra Memori

Eksepsi

Dan lain – lain

Aktif dalam kegiatan perkuliahan

Mengikuti perkembangan kasus-kasus hukum di Indonesia

Aktif melihat dan mencermati produk-produk penegak hukum di Indonesia

Mencari trik dan tips pembuatan produk hukum aparat yang tepat

Kuliah PLKH

Membuat dokumen advokat

Jaksa

Surat Dakwaan

Surat Tuntutan

Replik/Duplik

Dan lain – lain

Kuliah PLKH Membuat dokumen jaksa

Hakim

Putusan

Disenting Opinion

Acara Peradilan

Dan lain – lain

Kuliah PLKH

Membuat dokumen hakim

Tambahan

Berkas Acara Peradilan

Berkas Perkara

Alat bukti

Mencari contoh-contoh

Mengikuti sidang pengadilan negeri

Bekerja sama dengan Pengadilan Negeri

Membuat sendiri

Opini hukum

Mengundang praktisi hukum demi memberikan gambaran opini hukum

Membangun dan membentuk serta mengembangkan Ruang Debat Mahasiswa FH-UKSW

Debat antar mahasiswa

Simulasi Persidangan

Mengundang yang ahli di bidangnya (hakim, advokat, jaksa)

Memperoleh gambaran ideal suatu acara persidangan dijalankan

Kuliah

Ikut persidangan PN

Berlatih simulasi persidangan

Mahasiswa ikut aktif dalam kompetisi peradilan semu

Ditujukan dalam format kompetisi, melihat dan mengetahui trik dan tips untuk dapat bersaing dalam kompetisi peradilan semu

Berlatih simulasi persidangan

Ikut kompetisi peradilan semu

Bahasa Inggris Hukum

Mengundang pengajar Bahasa Inggris untuk memperkenalkan Bahasa Inggris Hukum

Menggunakan bahasa Inggris dalam setiap kesempatan

Kuliah

Kursus Bahasa Inggris

Membaca bahan-bahan hukum berbahasa inggris

Dialog dengan berbahasa inggris

Seni teatrikal

Pengajar memberikan gambaran seni memainkan peran

Belajar memerankan jaksa, hakim, penasehat hukum, advokat, panitera, dll

Bekerja sama dengan komunitas teater, praktisi hukum,

Dalam bagan yang sengaja kami buat dan masih dalam tahap pembahasan dalam komunitas studi peradilan semu, kami mencoba menggagas beberapa hal yang mana keaktifan mahasiswa menjadi bagian yang dominan dan menyumbang sebagian besar aktifitas dalam komunitas studi. Pengajar atau yang ahli di bidang hukum dihadirkan sebagai fasilitator dan/atau nara sumber kami dengan alasan :

tidak membebani mereka dalam kegiatan kami,

faktor kesibukan dan waktu luang yang tidak mudah,

keahlian mereka dibutuhkan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan serta pengalaman,

kami tidak memiliki dana cukup untuk memberikan honorarium kepada mereka, sehingga hanya dalam beberapa kesempatan saja,

untuk merangsang keaktifan mahasiswa

dan lain – lain

Selain itu, dalam program yang terdapat di atas, kesempatan bekerja sama dengan pihak – pihak lain di luar FH-UKSW menjadi penting demi membangun pengetahuan dan pengalaman yang cukup bagi mahasiswa FH-UKSW. Pengetahuan berguna untuk membangun paradigma mahasiswa hukum yang selalu up to date sehingga dapat mengikuti perkembangan hukum di Indonesia maupun di dunia secara aktif dan percaya diri. Sementara pengalaman dapat memotivasi mahasiswa hukum untuk selalu aktif dan tidak mengisi kegiatan di waktu luang dengan aktivitas sekedarnya, sehingga mahasiswa hukum memiliki kecenderungan positif dikarenakan memiliki gambaran positif di masa depan.

V. Penutup

Clinical legal education bukan sesuatu yang patut untuk ditakuti dan tidak diperhatikan dalam pendidikan hukum dewasa ini. Pendekatan klinis sekarang ini seharusnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan. Tidak terbatas pada pendidikan hukum saja, akan tetapi pendidikan pada bidang studi yang lain juga menjadi bagian penting. Bahkan, pendekatan klinis sekarang ini bukan barang baru di fakultas kedokteran dan fakultas teknik. Hanya saja di FH-UKSW masih belum nampak atau bahkan belum menjadi perhatian utama.

Beberapa kendala dalam penyusunan dan perumusan program yang akan kami jalankan di komunitas studi peradilan semu FH-UKSW ditemui dan menghambat kami dalam mengembangkan komunitas dikarenakan sistem pembelajaran (termasuk kurikulum) belum sepenuhnya mendukung dan menjembatani kami dalam memperoleh kemampuan lebih. Misalnya saja ada beberapa matakuliah yang benar – benar kami butuhkan dan harus dapat dipelajari lebih dalam, antara lain : Ilmu perundang – undangan, cyber law, hukum media, hukum persaingan usaha, dan lain sebagainya. Namun apabila konsentrasi program studi di FH-UKSW adalah pada hukum bisnis yang selama ini dijalankan, maka kurikulum pendidikan hukum di UKSW juga harus diliha kembali, apakah sudah cukup memenuhi atau tidak.

Pendekatan klinis hukum, bagi saya dan teman – teman sekarang ini layak mendapat tempat dan harus menjadi perhatian utama. Clinical legal education dapat membangun dan membantu mahasiswa agar dapat mencapai tujuan profesi hukum yang baik dan memiliki dedikasi tinggi pada bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat dewasa ini. Bahkan merujuk pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan civil society maka mereka yang ahli hukum adalah motor utama penggeraknya. Kemudian kalau dengan demikian FH-UKSW tidak berupaya mencetak penegak hukum yang professional, lalu kapan lagi klau tidak semenjak sekarang paradigma pendidikan hukum dirubah ? Harapan saya secara pribadi dan sekaligus mewakili teman – teman mahasiswa FH yang lain di UKSW, adalah pendidikan hukum dapat merepresentasikan profesi penegak hukum maupun ahli di bidang hukum dan sekaligus juga membangun pendidikan hukum yang akrab dengan hukum itu sendiri.

Tuhan memberkati pelayanan kita.


[1] Disusun untuk diusulkan sebagai salah satu materi yang termuat dalam kurikulum Fakultas Hukum UKSW

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum UKSW Angkatan 2002, aktif sebagai anggota Moot Court Community FH-UKSW.

[3] Saya pernah menyampaikan gagasan untuk dilaksanakan pelatihan pengacara muda, kepada Pimpinan Fakultas pada sekitar tahun 2004, setelah saya mengikuti National Basic Training of Advocation 2004, namun belum ditanggapi. Bahkan usulan untuk membentuk dan mengembangkan kelompok diskusi dan studi peradilan semu belum mendapat respon yang positif.

[4] Patut dicatat bahwa secara berturut-turut mahasiswa FH-UI memenangi Philip Jessup International Moot Court Competition yang mana di Indonesia baru mahasiswa FH UI saja yang unggul terus menerus dalam kompetisi yang bergengsi tersebut, sementara FH-UKSW yang juga mendapat undangan untuk mengikuti kompetisi tersebut tidak berpatisipasi dan bahkan mahasiswanya tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara regional.

[5] Philip Plowden merupakan staf pengajar Northumbria University yang menggagas dan mengembangkan clinical legal education di universitas tersebut.

[6] Reksodiputro, Mardjono, Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum untuk Memungkinkan Pendidikan Khusus bagi Advokat, 2005. h.1 di upload dari http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?

[7] Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, cetakan ke 2, Alumni; 2006, h. 63

[8] Program ini masih berupa usulan, dan masih menjadi pembahasan di lingkungan komunitas studi Moot Court Community di FH-UKSW. Akan tetapi, saya kira cukup untuk memberikan gambaran akan adanya kekurangan dalam sistem pembelajaran di FH-UKSW sekarang ini, dan program tersebut disesuaikan dengan keadaan sistem KBM di FH-UKSW sekarang ini.

Oposisi LK-FH

Posted in Mahasiswa by Setyo on August 23, 2008

Menyoal Alasan Kami Bersuara


I don’t think you have to bewearing stars on your shoulders or a title to be a leader. Anybody who wants to raise his hand can be a leader any time.”

General Ronal Fogleman, US Air Force—

Untuk pertama kali di lingkungan mahasiswa Fakultas Hukum UKSW dalam dekade terakhir, LK-FH diperhadapkan pada kenyataan bahwa ada sebagian mahasiswa FH yang secara ekstrim berbeda pendapat dan pandangan dengan LK. Bukan berbeda pendapat dan pandangan pada umumnya terjadi, akan tetapi perbedaan tersebut serasa mencolok dan menimbulkan kebimbangan, minimal bagi pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat. Kali pertama juga muncul reaksi beberapa mahasiswa, yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Peduli Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum (AMPLKFH), yang ‘cadas’.

Tulisan ini bukan bermaksud membenarkan eksistensi AMPLKFH, namun lebih kepada pemaknaan demokrasi dalam konteks kehidupan bermahasiswa. Demokrasi yang dipahami dalam kerangka idealisme yang diusung mahasiswa fakultas hukum. Kebebasan berbicara dan berpendapat hadir sebagai isu utama mengapa LK-FH harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian mahasiswa menentang kebijakan yang dibuatnya. Sekali lagi, tulisan ini bukan untuk membenarkan, karena nilai dari sebuah kebebasan juga bersumber dari keterbukaan pemikiran dan keindahan tujuan demokrasi itu sendiri.

Terlepas dari masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan kebijakan-kebijakan LK-FH, AMPLKFH ini merupakan wujud dari kehidupan demokrasi di lingkungan mahasiswa FH-UKSW. Melandaskan diri pada prinsip keadilan, AMPLKFH memberikan suasana baru bagi perkembangan kehidupan mahasiswa di kampus. Eksistensinya tidak terlalu nampak di luar, namun garang di dalam. Berbeda dengan LK-FH yang dipandang garang di luar, tapi (kenyataannya) rapuh di dalam. Inilah sebabnya mengapa beberapa rekan mahasiswa menanyakan di mana aksi AMPLKFH, yang kadang konsisten, juga kadang mati suri. Tidak banyak yang mengetahui keberadaan fisik AMPLKFH, akan tetapi nilai yang dibangunnya berkembang, direspon positif maupun negatif. Wajar, karena secara umum, rata-rata mahasiswa menilai keberadaan sebuah organisasi atau suatu komunitas dari aspek legalitas dan jumlah massanya.

Latar belakang dibentuknya AMPLKFH bukan berasal dari kepentingan politis atau bermaksud untuk mempertahankan status quo, atau ingin menebas organisasi lain. Meskipun faktanya AMPLKFH ditelurkan dari pemikiran beberapa mahasiswa yang dulu pernah aktif di LK-FH, seperti eks Ketua Sema FH, eks Ketua BPMFH, atau mahasiswa lain yang dulu intens dengan LK FH. Alasan pedagogis patut dicari mengapa mereka yang dulu merupakan aktivis LK-FH mengkritik tajam perilaku organisasi LK FH Periode 2007-2008. Pahit memang menghadapi kritikan yang datang justru dari mereka yang sebelumnya aktif di LK, khususnya LK-FH. Inilah demokrasi, inilah kebebasan berpendapat, dan inilah mahasiswa fakultas hukum. Maka dengan eksistensi AMPLKFH di lingkungan mahasiswa, disadari atau tidak, membuka pandangan dan menimbulkan reaksi berbagai pihak. Dampaknya juga sangat dirasakan. Ada konflik antar-mahasiswa, atau mahasiswa-LK, yang kesemuanya berdasar pada perbedaan pendapat.

Demi memberikan gambaran mengapa AMPLKFH harus muncul, tulisan ini dibuat dan disampaikan kepada ______________ agar masing-masing pihak mendapatkan informasi yang jujur, bebas kepentingan, serta transparan. Diakui secara legalitas atau tidak, AMPLKFH dan LK-FH ditempatkan sebagai subyek yang sama. Harapannya adalah AMPLKFH tidak dipandang sebagai penentang/penantang/penjahat politis bagi LK-FH. Oleh karena itu, baik AMPLKFH dengan LK-FH sama-sama dilihat kelangsungannya secara menyeluruh tanpa dikotak-kotakkan dalam kasus-kasus tertentu saja.

Urgensitas Aliansi

Semenjak awal proses pembentukan LK-FH, baik BPMFH maupun SEMA FH Periode 2007-2008, teman-teman mahasiswa yang memiliki kepedulian mengenai LK-FH, mengajukan beberapa pandangan. Pandangan muncul terkait dengan kehidupan LK pada umumnya di UKSW mengenai apa dan bagaimana LK dengan pemimpin yang baru akan dibawa. Nada optimisme dan pesimisme mahasiswa sebaiknya diartikan sebagai suatu masukan bagi pengembangan kehidupan LK. Tidak terbatas pada FH-UKSW saja, namun mahasiswa UKSW pada umumnya. Baik mahasiswa yang kritis pada LK di fakultasnya, maupun mahasiswa yang kritis pada LK aras universitas.

Terkhusus bagi FH-UKSW, banyak cerita yang pantaslah disebarkan kepada rekan-rekan mahasiswa di UKSW sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi mahasiswa. Misalnya saja pada proses pemilihan Ketum Sema FH Periode 2007-2008 yang –hanya– memunculkan satu calon kuat untuk menduduki jabatan itu. Masa yang aneh memang, karena mahasiswa fakultas hukum seharusnya lebih demokratis, karena secara akademis, mahasiswa fakultas hukum lebih nyata berkemampuan politis, tidak kalah dengan mahasiswa fakultas ilmu sosial politik. Akan tetapi pada kenyataannya memang demikian terjadi. Bagaimana mekanisme politis dijalankan sehingga muncul figur kepemimpinan yang baru di LK-FH Periode 2007-2008, bukanlah sesuatu yang spesial karena situasi tersebut tidak hanya terjadi di fakultas hukum UKSW saja, dan tidak menutup kemungkinan pada masa yang lalu ada kejadian yang serupa.

Kepemimpinan yang baru ini ternyata menimbulkan kontroversi. Selain memutus komunikasi, kepemimpinan periode tersebut mengabaikan rantai diskusi yang selama ini terus dikelola dengan baik antara mahasiswa senior (baik yang pernah aktif di LK atau tidak), dengan mahasiswa yang mengambil alih kepemimpinan LK-FH berikutnya. Estafet kepemimpinan memang berjalan lurus, tapi sejarah membuktikan bahwa hubungan baik antara mahasiswa eks pejabat dengan mahasiswa pejabat yang baru terputus. Terputus dalam hal ini jangan diartikan negatif, akan tetapi terputus dalam yang dikaji dalam ‘kecilnya peluang bagi mahasiswa eks pejabat LK untuk memberikan pandangan atau pertimbangan bagi LK-FH periode 2007-2008’. Sulitnya akses bagi mahasiswa senior untuk mengakses informasi perkembangan LK-FH dari dalam, adalah salah satu alasan mengapa LK-FH Periode 2007-2008 dianggap elit-eksklusif oleh sebagian mahasiswa. Memang setiap periode LK-FH menyelenggarakan aktivitas dengan ciri khasnya masing-masing. Bung Benhur, Kak Yesaya, Kak Indirani Wauran, Eirene Erick Sabuna dan Indra, adalah beberapa senior LK-FH yang menyelenggarakan LK-FH dengan paradigma kepemimpinannya masing-masing. Layaknya mereka dijadikan contoh karena visi-misi yang merupakan kontinuitas pemikiran dari satu periode ke periode selanjutnya.

Oleh karena terbatasnya akses, maka rekan-rekan mahasiswa berkumpul, serta menuangkan pendapat secara bebas namun terarah, demi kepeduliannya terhadap LK-FH melalui kelompok. Maka disinilah muncul komunitas yang menyatakan dirinya Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Peduli Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum atau disingkat dengan AMPLKFH. Alasan utama yang mendesak AMPLKFH hadir adalah sebagai sarana berpendapat yang bebas, terbuka, tidak ekslusif, serta jujur mengenai kinerja LK-FH. Selain itu, komunitas ini tidak bermaksud untuk menandingi keberadaan LK-FH yang nyata-nyata memiliki kekuasaan dan kewenangan yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa UKSW. Komunitas ini pula menjadi sarana bagi mahasiswa berbagai angkatan di FH untuk menyatukan pendapat, untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan LK-FH. Sikap yang diambil demi memberikan pertimbangan bagi keputusan yang akan diambil oleh LK. Meskipun terkesan terlambat, namun respon mahasiswa melalui aliansi ini perlu dipahami sebagai bentuk penyampaian pendapat dengan metode yang berbeda dengan yang umum terjadi.

Fenomena Ajaib

Perkembangan LK-FH, tanpa menyebut pada periode tertentu, secara umum menciptakan regenerasi yang baik. Potensi mahasiswa diakomodir dalam kerangka LK demi memenuhi kebutuhan mahasiswa akan organisasi kemahasiswaan yang aspiratif. LK juga menciptakan ruang gerak yang positif demi membangun citra yang baik bagi mahasiswa. Setiap usaha yang dijalankannya adalah demi meningkatkan input yang baik bagi perkembangan LK-FH di masa-masa yang akan datang.

Sebagai bahan pertimbangan bagi adanya LK-FH yang selanjutnya, maka beberapa fenomena yang ‘ajaib’, yang jarang terjadi (atau bahkan tidak sama sekali) mengiringi penyelenggaraan LK-FH Periode 2007-2008. Beberapa peristiwa yang terjadi pada masa periode tersebut memunculkan reaksi beragam dan menimbulkan konflik. Dalam persepsi positif, mahasiswa menjadi peduli dengan LK-FH. Bahkan yang tadinya tidak memperhatikan sama sekali, menjadi ikut berinisiatif menyampaikan pendapat. Baik hanya sekedar obrolan biasa, tapi juga diskusi yang intensif. Beberapa peristiwa yang menyentuh, memberikan pelajaran bersikap dalam organisasi di LK-FH adalah sebagai berikut.

Pertama, pada masa awal terbentuknya LK-FH secara lengkap (BPMFH-Sema FH 2007-2008), organisasi kemahasiswaan ini merespon perubahan sistem perkuliahan dengan menyusun Pernyataan Sikap Mahasiswa mengenai Sistem Perkuliahan. Adalah perkembangan yang baik dalam merespon perubahan kebijakan kampus, terutama demi kepentingan mahasiswa fakultas hukum. Namun, pernyataan oleh LK tersebut disusun dan disampaikan tidak dengan cara yang bijaksana. Sebagai contoh, pada masa periode 2005-2006 yang lalu, BPMFH yang dipimpin oleh Sdr. Yudo Widiyanto menyusun persepsi mahasiswa mengenai kinerja dosen/staf pengajar di FH UKSW. Persepsi itu disampaikan secara terbuka kepada seluruh staf akademika FH UKSW, dengan berlandaskan pada metode survey terbuka, representatif, murni ide mahasiswa, serta dikompilasikan menjadi pernyataan hitam putih yang tidak memihak. Bahkan untuk BPMFH periode itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan hanya sampai kepada perubahan bersikap civitas, terutama dengan tujuan memperbaiki diri sendiri, karena mekanisme kontrol yang aspiratif ditunjukkan dengan cara yang bijaksana. Berbeda dengan Pernyataan Sikap Mahasiswa LK-FH yang disampaikan secara luas, pada beberapa waktu yang lalu. Munculnya pernyataan ini menimbulkan analisa beragam. Sebagian mendukung dan sebagian lagi justru menolak dengan tegas. Alasan penolakan didasari pada relevansi penyusunan pernyataan pendapat yang belum cukup dijadikan acuan. Misalnya, pernyataan itu mewakili mahasiswa FH secara keseluruhan, padahal yang dimintai pendapat dalam open forum atau sosialisasi, hanya disepakati tiga angkatan, 2005, 2006, dan 2007. Ketika ditanyakan mengapa demikian, ternyata ada pandangan LK-FH yang menganggap angkatan mahasiswa tersebutlah yang paling tersentuh dengan masalah yang diangkat. Lebih ironis lagi, dari proses perumusan pernyataan tersebut, hanya beberapa orang di dalam LK saja yang aktif. Aneh.

Kedua, baru pada periode inilah yang nyata-nyata berbeda mengenai keberlangsungan organisasi mahasiswa di FH-UKSW dengan adanya pemberhentian anggota Sema FH oleh Ketua Sema FH. Alasan pemberhentian terkesan dibuat-buat dan didasari kekuatan yuridis yang tidak tepat. Serba luar biasa karena dominasi pimpinan LK-FH ternyata memberikan pengaruh negatif bagi mereka yang secara langsung bersinggungan dan berbeda pendapat dengannya. Ternyata KUKM yang menjadi landasan organisasi LK, dijadikan aspek legalisasi untuk (maaf) memecat anggota LK. Padahal, tidak ada ketentuan di dalam KUKM dimana anggota LK diberhentikan dengan cara dan alasan demikian. Tentu saja ini menimbulkan reaksi mahasiswa karena LK-FH seakan-akan menjadi superior sehingga dapat mematikan karir seseorang mahasiswa untuk berorganisasi di LK. Ini bahkan lebih aneh.

Tiada maksud untuk mendiskreditkan LK-FH dalam menyelenggaraan aktivitasnya. Akan tetapi, pandangan yang muncul dalam tulisan ini memiliki tujuan bahwa sebaik apapun organisasi yang dibangun, tetap memiliki kelemahan. Fenomena di atas sungguh ajaib, karena ada perubahan paradigma kekuasaan yang diakomodir oleh LK-FH.

Kinerja LK-FH dan Sikap Oposisi

Sorotan utama AMPLKFH adalah LK-FH. LK-FH menjadi objek yang dibahas habis-habisan oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum yang menjadi simpatisan AMPLKFH. Terlebih menyoroti kepemimpinan baru dan kinerja organisasi yang diampunya. Kepemimpinan LK-FH lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri organisasi itu. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses berliku, yakni perubahan dalam diri LK. Ketika LK-FH menemukan visi dan misi hidupnya, ketika itu pula terjadi kedamaian dalam diri (inner peace) dan membentuk bangunan karakter yang kokoh. Bahkan ketika setiap kebijakan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah LK lahir sebagai organisasi yang memimpin dan memenuhi kebutuhan mahasiswanya. Kepemimpinan lahir dari proses internal (leadership from the inside out).

AMPLKFH bukanlah lembaga resmi, bukan komunitas yang diakomodir oleh lembaga tertentu, namun keberadaannya ditempatkan sebagai oposisi, yang diakui atau tidak bersikap lain dengan kebijakan LK-FH. Aliansi kritis terhadap kinerja LK FH secara keseluruhan, bukan pada momen-momen tertentu saja. Kepemimpinan yang dipraktekkan LK-FH serta pengaruhnya pada kehidupan bermahasiswa di kampus yang dibahas. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.

Agent of Change?

Posted in Mahasiswa by Setyo on July 21, 2008

Suatu kritik terhadap gerakan mahasiswa masa kini

Sungguh !!! Saya terkejut sekali dengan beberapa peristiwa tentang aktivitas mahasiswa belakangan ini di berbagai tempat di Indonesia. Perlahan-lahan perasaan saya tersentuh dan miris, bukan karena perjuangan mahasiswa yang luar biasa, namun belakangan mahasiswa lekat dengan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Anarkisme, vandalisme, dan perilaku emosional lebih lekat dalam ingatan saya daripada nilai-nilai perjuangan mahasiswa itu sendiri.

Kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) hanyalah salah satu isu yang menjembatani perilaku ‘aneh’ mahasiswa Indonesia. Kenaikan BBM ini pula, menurut saya, hanya sekedar pemanis dan tiket VIP untuk melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukan mahasiswa. Beberapa aktivitas mahasiswa yang sangat ekstrim, misalnya demo penentangan kebijakan kenaikan BBM dengan cara membakar ban, menutup akses lalu lintas, membakar mobil/kendaraan plat merah, mengolok-olok pejabat, menyandera truk pengangkut BBM, dan lain sebagainya. Peristiwa ini dilakukan oleh mahasiswa, yang notabene merupakan anggota masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran akademis lebih tinggi daripada masyarakat kebanyakan. Lalu, mahasiswa juga merupakan komunitas bersahaja dimana masyarakat menggantungkan harapan serta perjuangannya di tangan mereka. Namun sayangnya mahasiswa yang dikedepankan oleh masyarakat ini, melakukan aksi yang dibarengi kekerasan. Kekerasan itu menjelma menjadi tradisi temporer yang (harus) ada dalam setiap aksi mahasiswa menentang kebijakan pemerintah. Pertanyaan yang mengusik alam pikir saya adalah: apakah tindakan tersebut cukup membantu? Dan jawabannya adalah TIDAK, bahkan TIDAK BERGUNA.

Beberapa waktu yang lalu rekan-rekan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) melakukan aksi menentang kebijakan kenaikan BBM oleh pemerintah di depan kampus mereka. Aksi tersebut makin membuat saya bersemangat dan bergairah karena mahasiswa bergerak lagi, indah, menegangkan serta memicu saya untuk berpikir kritis. Namun, semakin lama saya mengikuti, aksi mahasiswa yang dilandasi dengan semangat perjuangan membela kepentingan masyarakat tersebut berkembang dengan adanya pemblokiran jalan, penyanderaan seorang anggota Polri, dan terakhir beberapa mahasiswa menjahit mulutnya sendiri. Belum berakhir cerita mahasiswa UKI, kini mahasiswa UNAS yang berdemo dan menentang kebijakan pemerintah. Rasa kagum saya terhadap rekan-rekan mahasiswa di Jakarta harus dibuang jauh-jauh ketika mahasiswa UNAS bentrok dengan Polisi. Kekerasan dimana-mana, plus muncul isu narkoba, minuman keras dan isu lainnya yang melengkapi cerita tragedi mahasiswa. Berita terakhir menyatakan bahwa akan dibentuk komisi khusus yang menyelidiki peristiwa di UNAS, karena diduga ada pelanggaran hak asasi manusia di sana.

Semangat perjuangan, orasi, aksi teatrikal, dan mobilisasi massa adalah beberapa bagian yang membuat saya kagum dan salut atas respon mahasiswa terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, aksi yang berujung pada vandalisme dan anarkisme justru membuat saya semakin membenci gengsi mahasiswa itu. Gengsi yang dibungkus dengan kesombongan status ‘anggota masyarakat terhormat’ alias mahasiswa. Saya mahasiswa, tapi saya paham benar bahwa anarki plus vandalisme adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan oleh mahasiswa. Apalagi untuk menekan pemerintah. Violence wasn’t the solution.

Pihak yang berhadapan

Mahasiswa sebagai ujung tombak perubahan dan perkembangan jaman, memiliki tempat tersendiri dalam komunitas masyarakat. Mahasiswa pula yang menyebabkan keberadaan civil society semakin menguat. Pemikiran dan terobosan orang muda selalu memberikan warna yang beragam dalam mengembangkan komunitas. Mahasiswa pula yang mendorong peradaban menjadi bermetamorfosis, atau dengan kata lain mahasiswa menyokong peradaban ke arah kemajuan. Kesadaran akan makna hak asasi manusia ditelurkan dan diapresiasikan oleh mahasiswa yang kreatif, inovatif, serta kritis. Kesegaran ide dituntut untuk mendewasakan masyarakat yang semakin demokratis. Namun, meskipun mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang memiliki peranan yang kuat dalam perubahan sosial, mahasiswa juga diperhadapkan pada beberapa masalah yang mengikis idealismenya. Mahasiswa cepat atau lambat diperhadapkan pada kekuasaan negara (state power). Dengan demikian hubungan antara mahasiswa dengan negara diharapkan dapat mencegah perilaku kesewenang-wenangan negara (abuse of state power).

Di tengah keberadaan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak pengangguran, pekerja dengan upah rendah, tiadanya jaminan sosial yang memadai, sulitnya memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, dan lain – lain, mahasiswa dengan kekuatannya diharapkan menjadi tombak yang kokoh untuk menekan pemerintah. Maka dari itu, mehasiswa merupakan pihak yang menjadi bagian dalam pengawasan kinerja pemerintah (check and balance). Kedudukan mahasiswa dengan negara selama selalu berhadapan dan saing memberikan kritikan. Mahasiswa sebagai pemegang nilai idealisme, terkait dengan perkembangannya di dalam kegiatan akademis, berkesempatan untuk mengritik, memberikan pertimbangan kepada negara (pemerintah) dalam rangka mengambil kebijakan yang tepat.

Kedua pihak yang berhadapan, pemerintah di pihak yang satu dengan mahasiswa di pihak yang lain, mempengaruhi perubahan sosial di dalam masyarakat. Berhadap-hadapan bukan berarti tercipta interaksi yang baik dan saling menguntungkan, akan tetapi dalam pandangan saya, beberapa waktu terakhir, hubungan itu justru memberikan dampak yang merugikan. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, pemerintah menelurkan kebijakan, dan di sisi lain mahasiswa menanggapi. Pemerintah dituntut mahasiswa untuk menciptakan welfare state yang ideal, namun tuntutan ini diajukan dengan cara-cara yang tidak bersahaja. Akhirnya, kedua pihak ini berhadapan dalam suasana yang emosional. Bahkan berujung pada kekerasan yang padat dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Mahasiswa dan pemerintah merupakan subyek yang berperan besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mewakili negara dan mahasiswa mewakili masyarakat. Kedua-duanya bertindak dengan caranya masing-masing. Hanya saja sampai dimana usaha-usaha mereka mengandalkan kemampuannya, harus dibarengi dengan kedewasaan bersikap. Kedewasaan sebagai pejabat, maupun kedewasaan sebagai kalangan akademis yang kritis. Susah memang, mempertemukan generasi yang muda kreasinya dengan generasi setengah baya. Kalau diibaratkan dengan pemerintah sebagai ‘ayah’ dan mahasiswa sebagai ‘anak’ maka hubungan mereka sekarang ini sudah berada pada jalur kritis. Sang ayah menentukan masa depan, sementara sang anak menentangnya. Aneh memang, tapi inilah yang terjadi. Jadilah, mereka berhadap-hadapan dengan dampak yang mesti ditanggung bersama.

Aktualisasi kebebasan

Berbagai aktivitas mahasiswa mendengungkan dan mengobarkan semangat perjuangan. Atas nama rakyat mereka yang bergabung dalam aktivitas itu, menyampaikan orasi yang berisikan nilai-nilai penting yang membahani mereka untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Sekali lagi, atas nama rakyat, mahasiswa berdemo, beraksi di depan pejabat, beraksi menentang kebijakan, membela rakyat kebanyakan. Hasilnya? Anarki, vandalisme, pemukulan aparat, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Gerakan mahasiswa termuktahir hanya menelurkan ekspresi kebebasan yang kosong, tidaklah penting dan tanpa jiwa peruangan. Isu bahwa gerakan mahasiswa dianggap tak lagi murni, dan sudah mulai memaksakan kehendak, semakin menjadi-jadi dengan situasi dan kondisi yang parah di sana-sini. Ekspresi mahasiswa sekarang dilakukan dengan mempraktekkan kekerasan sebagai reaksi balik atas sikap represif aparat keamanan yang diterimanya. Entah sikap represif ini lebih condong kepada mahasiswa, massa, atau aparat. Aktualisasi demokrasi yang tadinya ramah, berdedikasi, berubah menjadi olok-olok, provokasi, dan pelemparan batu. Pentungan, meriam air, serta pemukulan jadi akrab dengan demonstrasi mahasiswa. Yang terluka kemudian, disebut pahlawan. Apalagi yang tewas akan dikenang sepanjang masa. Apakah mereka pahlawan?

Masyarakat juga memiliki dua pandangan umum. Pertama, demonstrasi mahasiswa didukung karena memang merupakan salah satu cara untuk menentang dan menyatakan sikap kepada kebijakan negative pemerintah. Dukungan masyarakat menjadi senjata ampuh untuk memobilisasi massa dalam jumlah yang besar. Masyarakat yang mendukung pergerakan mahasiswa dijadikan tiket yang tiada duanya bagi mahasiswa untuk turun ke jalan.

Kedua, masyarakat menyatakan kecewa dengan perilaku mahasiswa. Demonstrasi yang identik dengan kemacetan lalu lintas, perusakan fasilitas umum, pembakaran ban, serta pukul-memukul, adalah beberapa hal yang sangat dibenci masyarakat. Kekecewaan ini memuncak kala mahasiswa yang berdemo mengagung-agungkan vandalisme sebagai adat yang luhur dalam setiap aksinya. Heran, sungguh heran. Ketika mahasiwa merusak pagar gedung DPR, maka sorak sorai kemenangan membahana. Ketika mahasiwa menutup akses jalan raya, maka kedigdayaan serasa di depan mata. Ketika mahasiswa menjahit bibir dan mogok makan, maka mereka yang berbuat adalah tokoh ternama.

Saya setuju dengan pandangan yang kedua. Sekarang ini yang sangat kental dengan kehidupan demokrasi mahasiswa di Indonesia adalah perilaku negatif. Peristiwa kemacetan parah, sehingga berakibat pada kegiatan masyarakat terhambat, berkurangnya tingkat produktivitas, serta minimnya penghasilan masyarakat. Perasaan takut dan cemas, dimana anggota masyarakat tiba-tiba terhadang amuk mahasiswa yang berdemo, PNS yang dibakar mobil dinasnya, korban-korban kekerasan fisik dari mahasiswa dan polisi yang berjatuhan. Terlebih lagi dengan adanya kerusakan material baik pagar dewan, mobil yang dibakar, maupun fasilitas umum lainnya yang nota bene adalah hasil uang rakyat, semakin tidak mencerminkan tujuan moral perjuangan mahasiswa. Beringas, kejam, membabi-buta. Mahasiwa adalah pemerannya!!!

Aktualisasi kebebasan dalam kerangka negara demokrasi di Indonesia, berubah menjadi aktualisasi kebebasan untuk bertindak dengan kekerasan. Hasrat mengembangkan nilai demokrasi menjadi nafsu untuk mengukir sejarah pergerakan dengan vandalisme. Kebebasan berpendapat adalah semu belaka.

Mahasiwa agent of change

Tidak ada yang menyangkal bahwa mahasiswa, baik di Indonesia, maupun di negara-negara lain di dunia, disebut juga sebagai agent of change. Makna dari sebutan itu lebih kepada eksistensi mahasiswa yang dapat mendorong perubahan sosial. Pemikiran kaum muda adalah gambaran kemajuan bagi masyarakat. Pemikiran-pemikiran tersebut dikonstruksikan dalam bangunan sosial yang kuat dan mendekati ideal. Mahasiswa bergerak untuk mengadakan perubahan sosial, sehingga arah dan tujuan masyarakat menyesuaikan dengan perkembangannya. Sebagai agen, mahasiswa berkampanye untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan fungsi dan peran masyarakat terhadap kelangsungan bangsa.

Pendidikan adalah senjata yang ampuh untuk memerangi kebodohan. Perguruan tinggi adalah sumber utama mahasiswa mengembangkan dirinya, baik secara akademis melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, namun juga meningkatkan kepekaan sosial mahasiswa terhadap lingkugan sekitarnya. Mahasiswa menyerap ilmu dari kampus, kemudian diaplikasikan pada perilakunya di dalam masyarakat. Intepretasi dan implementasi ilmu pengetahuan yang didapatnya secara tepat adalah harapan masyarakat.

Tagged with: