Setyo Pamungkas

Menjamin, Membatasi atau Mengkoreksi Kebebasan Beragama?

Posted in Hukum (Law), Pendidikan (Education) by Setyo on June 18, 2013

Workshop: RUU Kerukunan Umat Beragama, Menjamin atau Membatasi KebebasanPengakuan terhadap kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan, merupakan sebuah penegasan terhadap prinsip bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak dasar. Pada perkembangan hak asasi manusia di dunia, dalam berbagai konvensi internasional hak asasi manusia, memeluk agama atau memeluk keyakinan tertentu adalah non-derogable rights. Hal ini dikarenakan bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi serta melekat pada diri manusia. (more…)

Metode Penelitian Non-Doktrinal

Posted in Hukum (Law), Pendidikan (Education) by Setyo on March 31, 2010

Pergeseran Makna
Pembahasan tentang hukum menjadi suatu problematika tersendiri oleh karena hukum mengalami perkembangan pemikirannya. Pada konteks awal, hukum dimaknai sebagai ius constitutum. Artinya bahwa hukum yang menjadi obyek kajian berkutat pada law is in the books. Dengan mendalami hal yang demikian maka hukum berorientasi pada hukum perundang-undangan, atau hukum positif, hukum negara, hukum nasional. Hukum tersebut merupakan produk perkembangan dari negara-negara di Eropa Barat, yang kental dengan kodifikasinya. Pemikiran-pemikiran kaum positivis juga makin menguatkan hukum sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Selain itu, pandangan kaum positivis terhadap hukum hampir menyentuh segala aspek keteraturan akibat pemberlakuan hukum, sehingga terkesan kaku dan tidak mudah berubah.
Akan tetapi, perkembangan kehidupan masyarakat secara pesat menyebabkan persoalan tentang hukum menjadi bagian dalam sistem kehidupan sosial. Dalam perkembangan kehidupan sosial tersebut, persepsi mengenai hukum juga ikut berkembang. Hal ini dikarenakan hukum diharapkan mampu untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam masyarakat. Perubahan transformatif yang sangat cepat, terutama dalam bidang-bidang sosial, menyebabkan hukum tak lagi efektif untuk mengantisipasi perubahan-perubahan masyarakat. Kajian mengenai hukum kemudian berkembang, terutama dalam perkembangan kajian di dalam cabang-cabang ilmu sosial. Hukum kemudian tidak sekedar dipahami sebagai ius constitutum saja, tapi kemudian menjadi secara empiris yang teramati di lapangan. Jadi kemudian hukum pun lalu dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Dan dari segi substansialnya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku actual warga masyarakat. Dan dari segi strukturnya hukum adalah sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasikan masukan-masukan (tegasnya materi hukum in abstracto yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (tegasnya keputusan-keputusan in concreto) yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Dalam perspektif yang demikian, oleh Soetandyo, hukum akan menampakkan diri sebagai fakta alami yang tentunya akan tunduk pada keajegan-keajegan (regularities, nomos) atau keseragaman-keseragaman (uniformities).

Perubahan Prosedur
Konsisten dengan cara pandang terhadap hukum yang demikian, akan mengakibatkan hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis sebagaimana di atas, dapat diteliti sebagai objek penelitian yang dikerjakan dengan cara saintifik, non-doktrinal, dan tidak akan lagi dijadikan sekedar objek untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka atau dari sumber-sumbernya yang di ranah normatif. Dengan demikian, maka hukum yang menjadi objek empiris-sosiologis akan dikaji dengan menggunakan metode saintifik. Metode saintifik yang dikenakan terhadap objek (hukum), memiliki kekuatan pada peran logika induktif pada permulaannya sebagai cara untuk menemukan asas-asas umum (empirical uniformities) dan teori-teori (baik yang miniatur maupun yang middle range maupun yang grand) melalui silogisme induksi.
Silogisme induksi ini, premis-premisnya selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Kemudian dampak dari silogisme induksi ini, dan pengunaan simpulan-simpulan dari silogisme induksi ini, simpulan tersebut diperoleh dari conclusio di dan dari dalam silogisme induksi, selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan antar berbagai variabel sosial hukum. Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa metode non-doktrinal berorientasi pada perspektif yang empiris-nomologis dan berpijak pada logika silogisme yang induktif. Hasil dari penelitian non-doktrinal ini adalah teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum di dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses perubahan sosial. Dengan pengkonsepan hukum secara sosiologis, prosedur seperti ini kemudian diajukan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang harus dikaji secara empiris.

Hukum dan Pergeseran Metode Penelitian
Karena hukum dikonsepkan secara sosiologis, atau secara empiris dapat dilihat dan diteliti secara sosial, maka realitas-realitas sosial yang ada di dalam masyarakat hanya mungkin ditangkap melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan hasil dalam bentuk gambaran yang utuh dan lengkap dan tidak dapat diukur dengan indikator-indikator yang berada di permukaan saja. Artinya bahwa harus ada partisipasi, pengalaman, dan penghayatan di dalam kehidupan yang nyata yang dijalani demi mempelajari hukum secara empiris. Atau dengan cara lain yakni dengan melakukan wawancara secara intensif dan in depth para pelaku (warga masyarakat) yang menjadi partisipan budaya dan kehidupan hukum setempat dengan sikap-sikap yang empirik.
Hukum pada mulanya dipahami sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dan tipe kajiannya ajaran hukum murni yang mengkaji law as it is written in the books, yakni metode penelitian doktrinal, logika deduksi dan berorientasi positif. Pada perkembangan pemikiran secara sosiologis sebagaimana dikemukakan di atas, berkembang menjadi apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. Dan dikaji sebagai law as it is decides by judges through judicial processed, yang menggunakan metode penelitian doktrinal, non doktrinal, logika induktif. Selain itu hukum juga adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Dengan tipe kajiannya sosiologi hukum, mengkaji law as it is in society, metode penelitian non doktrinal, penelitinya menggunakan sosiolog orientasi struktural. Sekaligus juga hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Dan tipe kajian sosiologi atau antropologi hukum, mengkaji law is it is in (human) action, non-doktrinal.

Disarikan dari pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto, di dalam buku Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, yang diterbitkan oleh Elsam dan Huma, 2002. Hal. 161-170

Belajar Bijaksana

Posted in Lingkungan (Environment), Pendidikan (Education) by Setyo on July 4, 2009

Malang nian rasanya kalau kita sudah selangkah lagi sampai di tempat tujuan, namun ada halangan yang susah diatasi. Segala kemampuan dan tenaga diupayakan agar dapat mencapai tujuan itu, namun ternyata hasilnya: NIHIL.
Alasan tidak tercapainya tujuan itu bagi saya sangat sederhana.
Apakah saya bekerja keras untuk tujuan itu? Atau saya hanya sebagai pemanis?

Saya masih ingat dulu waktu ikut kegiatan pembekalan suatu organisasi kemahasiswaan di kampus, ada tutor yang memberikan gambaran tipe seseorang. Menurut Pak Sampoerno waktu itu, ada dua tipe sifat manusia. Yakni, tipe penerima dan tipe pembela. Tipe penerima yaitu tipe orang yang kalau mendapatkan kritik dari orang lain, dia akan menerima dan introspeksi pada dirinya sendiri. Tipe ini sangat sulit tercipta, karena manusia pada umumnya selalu berkiblat pada tipe yang kedua, yakni tipe pembela. Tipe pembela selalu menolak kritikan dan seringkali menjawab tidak pada perubahan yang disarankan. Tipe ini menjadi semakin kuat bilamana didukung dengan karakter yang keras kepala, tidak bertanggung jawab, serta berpikiran negatif pada isu baru.

Sejak saat itu saya menyadari saya bahwa saya kurang memandang persoalan dengan kacamata yang rasional, berdasarkan pada kenyataan pada kemampuan diri sendiri. Kepercayaan diri yang dulu saya bangun adalah semu belaka. Yang muncul kemudian adalah sifat sombong, mengira memiliki kekuasaan, merasa kuat dan sanggup mengatasi problema, serta menganggap tidak ada orang yang mampu berbuat sesuatu kecuali saya.
Bukankah itu narsis?

Akhirnya, ketika saya telah menyelesaikan studi di FH, ada persoalan mendasar yang mengganjal dalam benak saya. Meskipun saya memegang gelar yang cukup menawan, namun di gelar itu melekat tanggung jawab yang tidak mudah untuk dilakukan. Konsistensi terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh ketika belajar di Universitas, diperhadapkan pada masa depan yang menuntut kedewasaan seorang manusia. Apa yang saya lakukan selama ini, bahkan selama saya menganggap diri sendiri unggul adalah nol belaka. Dengan kata lain, saya merasa tak memiliki kesiapan untuk menjadi seorang manusia dengan sifat kehumanismenya itu. Apakah saya bodoh?

Maka, teringatlah saya pada hal-hal yang disampaikan oleh Pak Sampoerno pada waktu itu. Semakin saya berusaha menjadi orang dengan tipe penerima, semakin nampaklah sisi pemberontak saya, maunya sendiri, teguh pada pendirian yang salah. Hasilnya, saya justru semakin terperosok menjadi seseorang yang tidak patuh pada hati nurani dan mengembangkan tipe penolak itu. Saya memang pintar, tapi I’m a person of subnormal intelligence too. Kepandaian bukan untuk dinampakkan sebagai senjata tanpa mata. Saya bahkan lupa akan sifat kemanusiaan saya.

———————-

Sekarang, saya sedang berusaha bangkit. Berusaha mencapai target tertentu. Tidak perlu muluk, tapi dapat menjadikan hidup saya lebih berarti. Menggunakan hati dan pikiran positif untuk memandang sesuatu yang menantang bagi hidup saya.
Sekarang saya juga melanjutkan belajar. Belajar memahami bahwa di luar sana, ada kenyataan yang tidak dapat saya tolak keberadaannya. Ada perjuangan yang berat untuk mendapatkan sesuatu yang sederhana. Ada berjuta-juta sifat manusia yang harus saya hadapi. Ada pekerjaan yang dapat merubah ideologi saya.

Kini belajar bukan untuk menjadikan saya pandai berbicara.
Saya sedang belajar untuk menjadi lebih bijaksana.

Ingat selalu ketika dosen-dosen saya bilang:
“tempat kalian bukan cuma di sini, tapi justru di luar sana… di mana manusia berjuang untuk pilihan hidupnya… Sarjana Hukum bukan jaminan bahwa kalian akan mati secara terhormat… Tapi, SH adalah modal yang kalian pilih untuk menjadi ‘seseorang’. Pilihan itu sudah ditentukan. Modalmu sudah ada….”

Ya, saya ingin menjadi lebih bijak.

Tagged with: ,

Clinical Legal Education[1]

Posted in Mahasiswa, Pendidikan (Education) by Setyo on March 14, 2009

Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Teori, dan Praktek

Calon Penegak Hukum Di FH-UKSW

Setyo Pamungkas[2]

I. Pendahuluan

Menggagas dan mengembangkan studi mengenai legal practice di Fakultas Hukum merupakan salah satu upaya kami memenuhi kebutuhan akan kemampuan diri sendiri di bidang hukum, yang belum tentu dapat terakomodir dalam kegiatan belajar mengajar yang tradisional. Dengan berlandaskan pada hal tersebut maka kami membentuk dan berusaha mengembangkan Komunitas Studi Peradilan Semu di FH UKSW. Bukan hanya sekedar menjawab tantangan perkembangan kompetisi peradilan semu regional, nasional, dan internasional, akan tetapi juga pada pemahaman bahwa apa yang kami dapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan di FH UKSW masih jauh dari pemenuhan kebutuhan mengenai kemampuan sebagai calon penegak hukum yang professional.

Selama kami merintis dan berupaya mengembangkan studi mengenai peradilan semu ini, kami mendapat pengalaman berharga yang kemungkinan besar belum dapat kami peroleh selama belajar dalam mata kuliah – mata kuliah yang ada di FH-UKSW. Bukan bermaksud untuk mendiskreditkan keberadaan kurikulum dan staf pengajar serta situasi kondisi pembelajaran hukum di FH-UKSW, tetapi lebih kepada kesadaran kami bahwa ada sesuatu yang kurang yang berdampak pada tingkat persaingan kualitas mahasiswa FH (baca: undergraduate students) maupun lulusan FH-UKSW. Apalagi bila diperbandingkan dengan mahasiswa – mahasiswa fakultas hukum lainnya di Indonesia. Sungguh berbeda dan sangat jauh tertinggal.

Kebanggaan masa lalu, yakni mengenai nama besar UKSW dan Fakultas Hukum bagi kami sekarang hanya dapat “ditampilkan” di ruang intern UKSW saja. Mengapa? tentu saja karena kemampuan kami sebagai mahasiswa FH tidak dapat disaingi oleh fakultas lain di UKSW. Lalu bagaimana kaitannya dengan creative minority yang notabene adalah tolok ukur profil lulusan UKSW? Sudah saatnya kami merubah paradigma tersebut.

Selama mengikuti dan mencari tahu mengenai studi peradilan semu, baik melalui keikutsertaan perdana kami pada National Moot Court Competition 2007 Piala Prof. Sudarto, dan kompetisi – kompetisi lainnya (misalnya di Unpad, UII, UGM), terbentuk pendapat bahwa FH-UKSW seharusnya menjawab perkembangan studi peradilan semu tersebut. Kalaupun bukan dengan respon yang tiba – tiba oleh pihak Pimpinan Fakultas, maka kami, mahasiswa, yang memulai berusaha mencari cara menjawabnya.[3] Hal inilah yang membuat mahasiswa seakan –akan bekerja sendiri tanpa pernah mendapat kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai teori dan praktek penegak hukum pada masa awal pembentukan komunitas studi.

Oleh karena itu, sudah saatnya bagi fakultas hukum, tidak terbatas pada ruang lingkup mahasiswa maupun staf pengajar, akan tetapi segenap civitas akademika FH-UKSW untuk secara bersama-sama membuka kemungkinan – kemungkinan pengembangan studi peradilan semu di UKSW, yang tidak terbatas pada teori, dan praktek saja, akan tetapi juga mengenai pembentukan kesadaran calon penegak hukum yang memiliki kualitas untuk bersaing. Dalam rangka hal tersebut, maka kami bermaksud untuk mengusulkan adanya materi – materi yang lebih dalam kurikulum FH-UKSW untuk mendukung hal tersebut, misalnya seperti clinical legal education yang sekarang ini sedang tren dan diadopsi oleh berbagai fakultas – fakultas hukum di Indonesia.

II. Clinical Legal Education

Selama mengenal dan menambah pengetahuan mengenai studi peradilan semu, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dicermati dalam pengembangan profesi penegak hukum di Indonesia. Pengembangan legal practice tidak difokuskan pada proses pemebelajaran setelah lulus dari fakultas hukum, akan tetapi secara dini selama masih menjadi mahasiswa, pembelajaran tersebut ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan kemampuan praktek penegak hukum.

Di Universitas Indonesia misalnya, peradilan semu berikut dengan segala hal yang terkait padanya merupakan bagian yang memiliki prestige dan bahkan memiliki prestasi yang luar biasa.[4] Kebanggaan dan prestasi tersebut tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses – proses persiapan yang baik dan tepat sasaran. Hal ini didapat juga setelah beberapa dekade yang lalu FH-UI telah mengadopsi dengan baik clinical legal education dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajarnya.

Clinical legal education merupakan tataran praktis dalam mempelajari dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam satu program yang terstruktur dan menjadi bagian yang integral dengan fakultas hukum. Philip Plowden mengasumsikan clinical legal education sebagai teaching law through exposure to real clients and their problems.[5] Dan bahkan olehnya, clinical legal education, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fakultas hukum dan wajib untuk dikembangkan dalam kurikulum pengajaran. Dengan demikian clinical legal education adalah sarana terpenting untuk membahani dan membiasakan mahasiswa dalam atmosfir pelaksanaan sistem hukum di Indonesia. Bagi saya clinical legal education adalah bentuk pembelajaran hukum baik secara teoritis yang kemudian diperdalam dalam praktek, maupun belajar hukum secara menyeluruh dan mendalam mengenai kenyataan praktek penegak hukum.

Secara estimologis clinical berarti klinis yang merupakan kata sifat untuk ilmu pengetahuan. Kemudian legal yang berarti hukum dan education yaitu pendidikan. Dengan demikian bila disatukan akan dapat didefinisikan sebagai ‘pendidikan mengenai ilmu pengetahuan hukum’. Jadi jelaslah bahwa dalam konteks yang demikian, hukum menjadi fokus dalam suatu pembelajaran.

Clinical legal education memiliki cakupan yang mendalam mengenai studi tentang hukum, yakni :

· a full law centre casework and representation model

· advice only model

· referral service

· representation only service

· placement service

· Street Law and other community projects

· simulated clinical activity

III. Metode Pendekatan

Mengadopsi dan mengembangkan konsep Clinical legal education tidak mudah dilakukan. Konsep ini tidak semata – mata hanya berada pada tataran teoritis yang dimasukkan dalam kurikulum, akan tetapi bagaimana mempraktekkannya dalam proses belajar mengajar yang tepat sasaran. Clinical legal education memberikan gambaran mengenai upaya – upaya transfer knowledge antara pengajar dan mahasiswa tanpa menimbulkan manipulasi (bersifat das sollen saja), dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk menghadapi dan terbiasa dengan kasus – kasus hukum pada kenyataannya nanti. Paling tidak diperlukan pendekatan pembelajaran yang baik dan dapat diterima oleh mahasiswa.

Peran aktif staf pengajar di dalam kelas mutlak hanya untuk merangsang kepekaan dan menimbulkan kreativitas mahasiswa yang diajarkannya. Pendekatan tersebut misalnya dengan cara:

1. Pengenalan Praktek Hukum

Perlu disadari oleh staf pengajar bahwa yang diajarnya adalah mahasiswa, bukan orang yang sedianya akan menjadi penegak hukum setelah lulus. Maksudnya adalah yang diajar adalah orang yang sedang belajar sehingga memerlukan pendampingan dan serta diberikan pengetahuan praktek. Beberapa hal yang perlu dipahami adalah :

Pemberian teori-teori hukum di dalam kelas dibarengi pelaksanaan legal practice dengan menghadapi kasus – kasus sesungguhnya;

Realitas hukum dan bagaimana mahasiswa dapat membentuk pendapat hukum yang berdasar pada prinsip – prinsip hukum;

Legal drafting dan kegunaannya yang tidak terbatas pada sekedar membuat akan tetapi menganalisis kasus dan menuangkannya;

Peningkatan pengetahuan dan pengalaman praktek – praktek bagaimana hukum dan penegak hukum di dunia nyata.

2. Keterbukaan dan perubahan paradigma pembelajaran

Tanpa bermaksud menggurui, staf pengajar dan/atau yang ahli hukum seharusnya memiliki keterbukaan dan siap untuk menerima keadaan masa kini dimana mahasiswa dengan kemampuannya masing – masing memiliki kreativitas dan semakin kritis, sehingga staf pengajar dan/atau yang ahli hukum memberikan kesempatan mahasiswa untuk tahu lebih dalam dengan cara :

Membagi pengalaman – pengalaman hukum, baik yang bersifat positif atau yang negative dengan mengesampingkan keberadaan etika dengan kepentingan akdemis;

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyangkal dan tidak sependapat dengan fakta – fakta yuridis akan tetapi tetap berpijak pada sumber – sumber hukum;

Pemahaman akan hak – hak untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam studi tentang praktek hukum di dalam kurikulum yang terstruktur.

Pendekatan – pendekatan tersebut hendaknya juga dibarengi dengan penilaian tentang sampai sejauh mana pengajar dan yang diajar mampu menerapkannya, tingkat keberhasilan mahasiswa dapat menyerap dan memahami apa yang diberikan. Dalam menerapkan metode pendekatan seperti yang telah diuraikan di atas, paling tidak evaluasi dapat diketahui dengan melihat 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Semangat dan komitmen

Mahasiswa bersama – sama dengan staf pengajar dan/atau orang yang ahli, di dalam kelas dapat melihat dan mencermati bagaimana situasi dan kondisi yang terbangun dalam kegiatan belajar dan mengajar tersebut. Tingkat keseriusan mahasiswa yang dalam hal ini sebagai subyek yang diharapkan dapat berperan lebih aktif dinilai dari :

Tingkat kemampuannya mencermati dan memahami kasus – kasus yang diberikan dan dipraktekkan;

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam menganalisis dan menampilkannya sebagai suatu bentuk presentasi hukum yang mencerminkan penyerapan ilmu pengetahuan yang memadai;

Relevansi pengetahuan hukum yang tidak hanya sekedar pada legal practice saja, tetapi juga pada ketepatan ilmu hukum yang diterapkan dalam praktek;

Keaktifan dan kreativitas mahasiswa di dalam kelas dan di luar kelas, terutama yang berkaitan dengan studi hukum.

2. Gambaran Praktek

Yakni bagaimana ahli hukum menularkan pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa dan sampai sejauh mana mahasiswa dibiasakan dalam atmosfir sistem hukum yang ada dengan :

Mahasiswa mempraktekkan apa yang telah diberikan kepadanya (misalnya mahasiswa diikutsertakan dalam pendampingan penyelesaian kasus yang nyata);

Peluang mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan dirinya sendiri secara aktif dalam proses penegakan hukum;

Membahani dan tidak ketinggalan jaman dalam perkembangan produk – produk hukum.

3. Pengetahuan tentang etika dan profesi hukum

Mahasiswa yang belajar dan menggunakan hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam kehidupannya, hendaknya juga memiliki perilaku yang sesuai dengan etika penegak hukum yang baik. Kebiasaan – kebiasaan penegak hukum dan penegakan hukum dalam praktek baik langsung maupun tidak langsung diberikan dan ditanamkan secara dini, sehingga mahasiswa dapat dinilai apakah mereka sudah memiliki kapabilitas dan moralitas orang yang mengerti hukum.

Profesionalitas seorang penegak hukum dilihat dari perilaku mahasiswa yang sedang belajar dan berusaha menggali kemapuannya di dalam studi. Tanggung jawab hukum juga dinilai sebagai salah satu indikator sampai sejauh mana mahasiswa dibentuk dan dididik sebagai ahli.

IV. Kurikulum Praktek

Pemahaman akan pendidikan hukum berorientasi pada profesionalitas setelah lulus, bagi sebagian mahasiswa disadari arti pentingnya, sehingga beberapa diantaranya mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya melalui keikutsertaannya dalam kegiatan – kegiatan yang dapat mendukung profesi penegak hukum di masa depan. Dengan demikian kalaupun benar asumsi bahwa pendidikan hukum di FH-UKSW adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka pasar yang sangat membutuhkan orang – orang yang ahli di hukum adalah yang berhubungan dengan peradilan, mejadi hakim, jaksa atau advokat, dan menjadi bagian hukum pada perusahaan atau menjadi pegawai pemerintah. Hal yang harus segera dilakukan agar lulusan fakultas hukum siap pakai adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan hukum. Perubahan ditujukan agar para lulusan tidak sekedar memahami teori tetapi juga menguasai ketrampilan hukum, sehingga pendidikan hukum akademis dan profesi tidak disatukan dalam satu kurikulum.

Namun meskipun tidak disatukan dalam kurikulum, akan tetapi dapat diakomodir dengan kehadiran Laboratorium Hukum. Adapun tugas Laboratorium Hukum ini seperti dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (secara khusus dan tersendiri), dan (b) membina (para dosen) menggunakan pendekatan-terapan melalui penyediaan bahan untuk dosen, maupun memacu para dosen untuk menggunakan bahan dari studi kasus, peraturan.[6] Dengan demikian selain dengan kegiatan Fakultas yang memberikan kesempatan magang (dimana di FH-UKSW tidak diselenggarakan lagi secara konvensional), maka untuk kepentingan Mahasiswa, yang juga harus dilakukan adalah membahas dan meninjau kembali kurikulum secara terus menerus dan disesuaikan dengan kebutuhan riil dalam masyarakat dan perkembangan kebutuhan praktis masyarakat, sehingga dengan hal tersebut kekurang-pekaan Fakultas Hukum dalam menjawab kebutuhan pasar, maupun tingkat persaingan anatar fakultas hukum di Indonesia. Pembahasan yang terus menerus atas kurikulum bukan hanya dilakukan oleh kalangan staff pengajar, tetapi juga melibatkan para peneliti dan praktisi, baik sebagai alumni atau sebagai ahli.

Pembahasan mengenai kurikulum di FH-UKSW sebaiknya bukan hanya membahas mengenai apa yang mesti diajarkan atau apa yang mesti diberikan kepada mahasiswa, akan tetapi juga mengenai apa yang yang benar – benar dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka pendekatan klinis hukum adalah hal yang paling tepat untuk dibahas dan dilaksanakan di FH-UKSW sekarang ini. Prof. Mochtar Kusumatmadja, menyampaikan bahwa:

“..pendidikan klinis yang direncanakan dengan baik tidak hanya mengajarkan keteramplan teknis, melainkan juga harus menghadapakan mahasiswa-mahasiswa pada keadaan-keadaan yang akan dijumpainya dalam masyarakat kelak dan juga harus menambahkan suatu kebiasaan atau sikap terhadap suatu masalah yang dapat disebut suatu problem solving attitude[7]

Dengan keterbatasan kami, mahasiswa, maka di dalam komunitas studi peradilan semu yang sedang berjalan saat ini, kami berupaya menghadirkan suasana kurikulum praktek di bidang hukum yang belum kami dapatkan dalam matakuliah – matakuliah yang ada di FH-UKSW, maupun pengembangannya. Adapun program yang sedang kami upayakan dapat dilihat dalam bagan berikut.[8]

Materi

Muatan

Active learners

Active Students

Konkrit

Pengetahuan hukum

Teori – teori hukum, Kasus – kasus hukum, dan Etika dan tanggung jawab profesi

Pengajar sebagai fasilitator yang merintis sistem pembelajaran yang aktif dan merangsang keaktifan mahasiswa di dalam dan di luar kelas

Ikut Ceramah, diskusi, kegiatan kuliah, ikut serta dalam seminar-seminar hukum, aktif dalam kegiatan-kegiatan fakultas terutama yang berorientasi studi akademis

Seminar

Kuliah

Diskusi

Praktek Hukum

(legislative)

Teknik pembuatan perundang-undangan

Aktif kuliah PLKH

Mencermati RUU-RUU dan pembahasan serta pekembangannya di Indonesia

Kuliah

Membuat UU

Praktek hukum

(Advokat)

Surat Kuasa

Pembelaan

Surat Gugatan

Memori Banding

Kontra Memori

Eksepsi

Dan lain – lain

Aktif dalam kegiatan perkuliahan

Mengikuti perkembangan kasus-kasus hukum di Indonesia

Aktif melihat dan mencermati produk-produk penegak hukum di Indonesia

Mencari trik dan tips pembuatan produk hukum aparat yang tepat

Kuliah PLKH

Membuat dokumen advokat

Jaksa

Surat Dakwaan

Surat Tuntutan

Replik/Duplik

Dan lain – lain

Kuliah PLKH Membuat dokumen jaksa

Hakim

Putusan

Disenting Opinion

Acara Peradilan

Dan lain – lain

Kuliah PLKH

Membuat dokumen hakim

Tambahan

Berkas Acara Peradilan

Berkas Perkara

Alat bukti

Mencari contoh-contoh

Mengikuti sidang pengadilan negeri

Bekerja sama dengan Pengadilan Negeri

Membuat sendiri

Opini hukum

Mengundang praktisi hukum demi memberikan gambaran opini hukum

Membangun dan membentuk serta mengembangkan Ruang Debat Mahasiswa FH-UKSW

Debat antar mahasiswa

Simulasi Persidangan

Mengundang yang ahli di bidangnya (hakim, advokat, jaksa)

Memperoleh gambaran ideal suatu acara persidangan dijalankan

Kuliah

Ikut persidangan PN

Berlatih simulasi persidangan

Mahasiswa ikut aktif dalam kompetisi peradilan semu

Ditujukan dalam format kompetisi, melihat dan mengetahui trik dan tips untuk dapat bersaing dalam kompetisi peradilan semu

Berlatih simulasi persidangan

Ikut kompetisi peradilan semu

Bahasa Inggris Hukum

Mengundang pengajar Bahasa Inggris untuk memperkenalkan Bahasa Inggris Hukum

Menggunakan bahasa Inggris dalam setiap kesempatan

Kuliah

Kursus Bahasa Inggris

Membaca bahan-bahan hukum berbahasa inggris

Dialog dengan berbahasa inggris

Seni teatrikal

Pengajar memberikan gambaran seni memainkan peran

Belajar memerankan jaksa, hakim, penasehat hukum, advokat, panitera, dll

Bekerja sama dengan komunitas teater, praktisi hukum,

Dalam bagan yang sengaja kami buat dan masih dalam tahap pembahasan dalam komunitas studi peradilan semu, kami mencoba menggagas beberapa hal yang mana keaktifan mahasiswa menjadi bagian yang dominan dan menyumbang sebagian besar aktifitas dalam komunitas studi. Pengajar atau yang ahli di bidang hukum dihadirkan sebagai fasilitator dan/atau nara sumber kami dengan alasan :

tidak membebani mereka dalam kegiatan kami,

faktor kesibukan dan waktu luang yang tidak mudah,

keahlian mereka dibutuhkan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan serta pengalaman,

kami tidak memiliki dana cukup untuk memberikan honorarium kepada mereka, sehingga hanya dalam beberapa kesempatan saja,

untuk merangsang keaktifan mahasiswa

dan lain – lain

Selain itu, dalam program yang terdapat di atas, kesempatan bekerja sama dengan pihak – pihak lain di luar FH-UKSW menjadi penting demi membangun pengetahuan dan pengalaman yang cukup bagi mahasiswa FH-UKSW. Pengetahuan berguna untuk membangun paradigma mahasiswa hukum yang selalu up to date sehingga dapat mengikuti perkembangan hukum di Indonesia maupun di dunia secara aktif dan percaya diri. Sementara pengalaman dapat memotivasi mahasiswa hukum untuk selalu aktif dan tidak mengisi kegiatan di waktu luang dengan aktivitas sekedarnya, sehingga mahasiswa hukum memiliki kecenderungan positif dikarenakan memiliki gambaran positif di masa depan.

V. Penutup

Clinical legal education bukan sesuatu yang patut untuk ditakuti dan tidak diperhatikan dalam pendidikan hukum dewasa ini. Pendekatan klinis sekarang ini seharusnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan. Tidak terbatas pada pendidikan hukum saja, akan tetapi pendidikan pada bidang studi yang lain juga menjadi bagian penting. Bahkan, pendekatan klinis sekarang ini bukan barang baru di fakultas kedokteran dan fakultas teknik. Hanya saja di FH-UKSW masih belum nampak atau bahkan belum menjadi perhatian utama.

Beberapa kendala dalam penyusunan dan perumusan program yang akan kami jalankan di komunitas studi peradilan semu FH-UKSW ditemui dan menghambat kami dalam mengembangkan komunitas dikarenakan sistem pembelajaran (termasuk kurikulum) belum sepenuhnya mendukung dan menjembatani kami dalam memperoleh kemampuan lebih. Misalnya saja ada beberapa matakuliah yang benar – benar kami butuhkan dan harus dapat dipelajari lebih dalam, antara lain : Ilmu perundang – undangan, cyber law, hukum media, hukum persaingan usaha, dan lain sebagainya. Namun apabila konsentrasi program studi di FH-UKSW adalah pada hukum bisnis yang selama ini dijalankan, maka kurikulum pendidikan hukum di UKSW juga harus diliha kembali, apakah sudah cukup memenuhi atau tidak.

Pendekatan klinis hukum, bagi saya dan teman – teman sekarang ini layak mendapat tempat dan harus menjadi perhatian utama. Clinical legal education dapat membangun dan membantu mahasiswa agar dapat mencapai tujuan profesi hukum yang baik dan memiliki dedikasi tinggi pada bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat dewasa ini. Bahkan merujuk pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan civil society maka mereka yang ahli hukum adalah motor utama penggeraknya. Kemudian kalau dengan demikian FH-UKSW tidak berupaya mencetak penegak hukum yang professional, lalu kapan lagi klau tidak semenjak sekarang paradigma pendidikan hukum dirubah ? Harapan saya secara pribadi dan sekaligus mewakili teman – teman mahasiswa FH yang lain di UKSW, adalah pendidikan hukum dapat merepresentasikan profesi penegak hukum maupun ahli di bidang hukum dan sekaligus juga membangun pendidikan hukum yang akrab dengan hukum itu sendiri.

Tuhan memberkati pelayanan kita.


[1] Disusun untuk diusulkan sebagai salah satu materi yang termuat dalam kurikulum Fakultas Hukum UKSW

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum UKSW Angkatan 2002, aktif sebagai anggota Moot Court Community FH-UKSW.

[3] Saya pernah menyampaikan gagasan untuk dilaksanakan pelatihan pengacara muda, kepada Pimpinan Fakultas pada sekitar tahun 2004, setelah saya mengikuti National Basic Training of Advocation 2004, namun belum ditanggapi. Bahkan usulan untuk membentuk dan mengembangkan kelompok diskusi dan studi peradilan semu belum mendapat respon yang positif.

[4] Patut dicatat bahwa secara berturut-turut mahasiswa FH-UI memenangi Philip Jessup International Moot Court Competition yang mana di Indonesia baru mahasiswa FH UI saja yang unggul terus menerus dalam kompetisi yang bergengsi tersebut, sementara FH-UKSW yang juga mendapat undangan untuk mengikuti kompetisi tersebut tidak berpatisipasi dan bahkan mahasiswanya tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara regional.

[5] Philip Plowden merupakan staf pengajar Northumbria University yang menggagas dan mengembangkan clinical legal education di universitas tersebut.

[6] Reksodiputro, Mardjono, Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum untuk Memungkinkan Pendidikan Khusus bagi Advokat, 2005. h.1 di upload dari http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?

[7] Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, cetakan ke 2, Alumni; 2006, h. 63

[8] Program ini masih berupa usulan, dan masih menjadi pembahasan di lingkungan komunitas studi Moot Court Community di FH-UKSW. Akan tetapi, saya kira cukup untuk memberikan gambaran akan adanya kekurangan dalam sistem pembelajaran di FH-UKSW sekarang ini, dan program tersebut disesuaikan dengan keadaan sistem KBM di FH-UKSW sekarang ini.