Setyo Pamungkas

Upah Minimum Tahun 2017 di Jawa Tengah

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on December 13, 2016
Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, Senin (21/11) sore, resmi menetapkan besaran UMK 2017 untuk 35 kabupaten/ kota yang berlaku per 1 Januari 2017. Keputusan besaran kenaikan UMK tersebut diterbitkan melalui SK No.560/50 Tahun 2016. (sumber: klik gambar)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada tanggal 21 November telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk tahun 2017, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penetapan upah minimum ini kembali membuka diskusi mengenai hak dasar pekerja: upah. Pentingnya penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur, tidak semata-mata perintah regulasi, namun juga sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan paling minimal bagi pekerja. (more…)

Advertisements

Dewan Pengupahan: Anomali Tugas dan Wewenangnya

Posted in Hukum (Law), Ketenagakerjaan by Setyo on January 28, 2013

SetyoUpah minimum adalah sesuatu yang luar biasa belakangan ini. Indonesia terkenal dengan tenaga kerjanya yang murah dan jumlahnya sangat banyak. Upah minimum (yang katanya adalah jaring pengaman sosial-safety nett) diacu sebagai besarnya biaya yang ditanggung oleh pengusaha. Sudah pasti dan terbukti bahwa pengusaha atau perusahaan mencari peluang agar upah yang dibayarkannya tidak menyebabkan aktivitas produksinya terganggu dan menimbulkan kerugian lain. (more…)

UMK Jateng 2013: Upah Layak?

Posted in Ketenagakerjaan by Setyo on December 4, 2012
Empat Opsi KADIN dan Apindo Terkait UMP

Empat Opsi KADIN dan Apindo Terkait UMP

Menarik untuk dicermati bahwa Provinsi Jawa Tengah sudah lebih awal menetapkan upah minimum di kota dan kabupaten di wilayahnya, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561.4/58/2012, pada tanggal 12 November 2012. Mengapa menarik? Ini berbeda dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dimana agihan waktu penetapan upah minimum di Jawa Tengah, bersamaan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan upah minimum berkaitan dengan pemberlakuan aturan yang baru mengenai Komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana diatur dalam Permenakertrans RI No. 13 Tahun 2012 (yang menggantikan Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2005). (more…)

Strategi Upah: Mencegah Dilema

Posted in Ketenagakerjaan by Setyo on April 2, 2012

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/73/2011 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, menjadi acuan baru bagi stakeholders ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Adanya ketetapan baru tentang Upah minimum, setidak-tidaknya memberikan angin segar bagi perubahan pendapatan bagi para pekerja. (more…)